<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/01/Sugeng-Komisi-VII-1664685821.jpg" alt="Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto meminta kepada pemerintah untuk menghemat pengeluaran negara akibat membengkaknya subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), di tengah melemahnya kurs rupiah terhadap dolar AS. "Sebagaimana juga zaman dulu, misalnya proyek-proyek mercusuar dan sebagainya itu ditangguhkan, mengingat dalam waktu dekat ini sudah barang tentu implikasinya luar biasa," ujar Sugeng dikutip dari Antara, Senin (1/7). Sugeng juga meminta kepada pemerintah untuk mengkaji secara serius terkait subsidi BBM. Kajian diperlukan untuk mengurai masalah subsidi yang dirasa semakin mencekik APBN. Menurut Sugeng, masalah lain muncul karena harga produksi BBM yang meningkat. Harga produksi BBM jenis pertalite naik dari Rp 12.400 menjadi Rp 13.500 per liter. Angka itu, kata dia, lebih tinggi Rp 3.500 dibandingkan dengan harga jual di SPBU Pertamina, yakni Rp 10.000 per liter. "Pertalite dengan harga jual Rp 10.000 (per liter), itu harga produksinya kurang lebih Rp 12.400. Bahkan, akhir-akhir ini akan naik kurang lebih menjadi Rp 3.500. Jadi, Rp 13.500 harga real-nya," ucap dia. Sugeng menilai selisih harga produksi dan harga jual tersebut memberi beban berat bagi Pertamina, terutama bila penyaluran Pertalite melebihi kuota yang telah ditentukan pada 2024 yakni 31 juta kilo liter. "Setiap liternya itu kurang lebih Rp 3.500 dikalikan 31 juta kiloliter. Itu untuk Pertalite di 2024 ini kami targetkan demikian. Dan prognosa yang ada itu tampaknya akan terlampaui, bahkan menjadi 32 juta kiloliter. Nah, ini kan beban juga bagi korporasi sebagaimana saya kemukakan tadi," kata Sugeng. Selain Pertalite, kata Sugeng, BBM jenis solar juga mengalami masalah yang sama. Harga keekonomian solar mencapai Rp 12.100, sementara harga jual di SPBU hanya Rp 6.800. Padahal, subsidi dari pemerintah hanya Rp 1.000 per liter. "Solar ini juga sudah mengalami problem yang cukup serius, karena subsidi Solar kita tetapkan antara Rp 1.000&ndash;Rp 3.000, malah ditetapkan oleh pemerintah Rp 1.000 per liter. Nah inilah juga yang terus-menerus kita hitung," kata Sugeng.

Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto menilai selisih harga produksi dan harga jual tersebut memberi beban berat bagi Pertamina.

APBN Terancam Boncos Gara-gara Subsidi BBM, Komisi VII Minta Pemerintah Cari Solusi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/15/LP-SS-130891028.png" alt="Surat laporan dugaan pelecehan seksual verbal AAFS oleh politikus NasDem SS. Kejadian itu sudah setahun lalu terjadi." width="100%">
<figcaption>Surat laporan dugaan pelecehan seksual verbal AAFS oleh politikus NasDem SS. Kejadian itu sudah setahun lalu terjadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengamat Politik Jerry Massie menegaskan, laporan dugaan pelecehan seksual verbal AAFS sangat bermuatan politis. Sebab, kejadian tersebut terjadi lebih dari satu lalu. "Saya pikir jelas ini bermuatan politis, kenapa baru melaporkan pak SS sekarang," tegas Jerry Massie di Jakarta, Kamis (15/6). Apalagi, lanjut Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) ini, laporan kepolisian dibuat sekarang, yang notabene-nya tahun politik.&nbsp; "Kalau tidak ada pesanan, kenapa laporan yuridisnya dibuat sekarang. Tidak pada waktu peristiwa itu terjadi. Saya berharap polisi lebih bijak dalam melihat kasus ini," imbuhnya. Ia juga meyakini, kejadian pelaporan serupa tidak hanya terjadi pertama kali ini saja. Sebut saja, beberapa waktu lalu, laporan dugaan pelecehan seksual juga menimpa DB, politisi di Komisi X DPR RI. "Kasusnya mirip-mirip, kejadian sudah kapan tahu, laporannya baru dibuat sekarang," ungkapnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01644234/pelecehan-seksual-kembali-terjadi-di-transjakarta-korban-panik-kepala-pelaku-dipukul-pakai-botol-air-mineral">Pelecehan Seksual Kembali Terjadi di Transjakarta, Korban Panik Kepala Pelaku Dipukul Pakai Botol Air Mineral</a> Menurut dia, pada kasus SS ini, ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan. Terutama lawan politik di daerah pilihan (Dapil) yang sama. "Ini masuk kategori black campaign. Banyak lawan politik yang diuntungkan, terutama di dapil yang sama," jelasnya. "Ya saya bicara politik, dengan laporan ini jelas menjatuhkan nama baik SS, baik secara partai politik atau di dapilnya," imbuhnya. Sebelumnya, SS anggota DPR fraksi NasDem dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan pelecehan seksual verbal seorang wanita berinisial AAFS. Atas laporan tersebut SS angkat bicara. Ia mengatakan, dugaan pelecehan seksual secara verbal yang dimaksud itu berkaitan dengan percakapannya dengan Ammy di WhatsApp sekitar satu tahun lalu. "Satu tahun lebih yang lalu. Kalau tidak salah kurang lebih di bulan Maret tahun 2022, dan waktu itu dalam suasana bercanda-candaan," katanya.

"Kalau tidak ada pesanan, kenapa laporan yuridisnya dibuat sekarang. Tidak pada waktu peristiwa itu terjadi. Saya berharap polisi bijak,"

Kasus Dugaan Pelecehan Verbal Politikus NasDem, Pengamat Politik Sebut Bermuatan Politis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Surya-Paloh-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berpidato pada Perayaan Ulang Tahun ke-8 Partai nasdem di JIExpo, Jakarta, Senin (11/11/2019). Acara tersebut sekaligus penutupan Kongres ke-II Partai Nasdem. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berpidato pada Perayaan Ulang Tahun ke-8 Partai nasdem di JIExpo, Jakarta, Senin (11/11/2019). Acara tersebut sekaligus penutupan Kongres ke-II Partai Nasdem. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto belakangan menepis pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Yakni, menyebut bahwa Surya Paloh memberikan kode untuk dapat bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. "Hasto itu salah alamat," ujar Sugeng dalam keterangannya kemarin (5/2).  Menurut Sugeng, pernyataan Paloh saat berkunjung ke DPP Golkar Rabu (1/2) lalu tidak memberikan kode ingin bertemu dengan PDIP atau Megawati. Saat itu Paloh hanya menjawab pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan untuk bertemu dengan Megawati. "Kan ditanya wartawan, apakah akan ketemu. Lalu, beliau menjawab mungkin saja," terangnya.  Jadi, lanjut Sugeng, konteksnya bertemu dengan siapa pun. Tidak spesifik ingin bertemu Megawati. Dia menyatakan, Nasdem menjunjung tinggi nilai-nilai restorasi. Partainya juga terbuka. Siap menjalin komunikasi politik dengan pihak mana pun. Nasdem tidak menutup diri dari partai politik lainnya.  Pernyataan senada disampaikan Wakil Sekjen DPP Nasdem Hermawi Taslim. Dia menambahkan, pernyataan Paloh memang hanya merespons dari apa yang ditanyakan awak media. ’’Maksudnya, Nasdem terbuka dan bisa saja bertemu dengan semua pimpinan partai dalam semangat silaturahmi kebangsaan,’’ ujar Hermawi.  Prinsipnya, lanjut Hermawi, Nasdem berusaha membangun kebersamaan. Meski pilihan politik berbeda, perbedaan pilihan di Pilpres 2024 tidak menghalangi untuk terus membangun silaturahmi. Dia menegaskan, PDIP masih sebagai sahabat sesama parpol. Hal itu juga dibuktikan dengan kunjungan Puan Maharani yang resmi mewakili Megawati ke kantor DPP Nasdem beberapa waktu lalu.  Soal pernyataan Hasto, Hermawi tidak menanggapi serius. "Kalau urusan sindir-menyindir, biarlah itu menjadi porsinya Hasto. Kami tidak sesempit itu. Kami berpikir dalam rangka membangun kebersamaan," tandas Hermawi.  Sebelumnya, Hasto mengungkapkan bahwa Paloh memberikan kode-kode untuk bertemu dengan Megawati. Namun, pihaknya mempertanyakan tujuan dan maksud dari kode tersebut. Apakah untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk elektoral, atau untuk capres-cawapres.  Hasto menyatakan, Nasdem sudah mempunyai capres. Demikian juga PDIP yang akan mengusung capres dari internal partai seperti disampaikan Megawati pada perayaan ulang tahun ke-50. Dia juga menyebutkan, capres PDIP dari kader yang berprestasi, bukan capres yang pintar berpoles diri.

PDIP dan Nasdem Saling Sindir Terkait Kode, Surya Paloh, dan Megawati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Surya-Paloh-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berpidato pada Perayaan Ulang Tahun ke-8 Partai nasdem di JIExpo, Jakarta, Senin (11/11/2019). Acara tersebut sekaligus penutupan Kongres ke-II Partai Nasdem. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berpidato pada Perayaan Ulang Tahun ke-8 Partai nasdem di JIExpo, Jakarta, Senin (11/11/2019). Acara tersebut sekaligus penutupan Kongres ke-II Partai Nasdem. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure><h3>Kans Perjumpaan Surya Paloh dengan Megawati</h3> JawaPos.com – Kans pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri menjadi pembicaraan hangat di kalangan elite partai tersebut. Mereka saling sindir kode-kode pertemuan dua partai yang masing-masing sudah punya calon presiden (capres). Nasdem sudah mendeklarasikan Anies Baswedan, sedangkan PDIP akan mencalonkan kader sendiri.  Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pernyataan Surya Paloh terkait memberi kode bertemu Megawati belum jelas. Pihaknya masih menunggu kode apa yang dimaksud. ’’Kodenya harus kita tangkap dulu, kodenya untuk apa? Untuk kepentingan bangsa dan negara? Untuk kode elektoral? Untuk kode capres-cawapres?’’ ujarnya kemarin (3/2).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Ketua-Umum-PDI-Perjuangan-Megawati-Soekarnoputri-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat berpidato dalam perayaan HUT ke-50 PDI Perjuangan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/1/2023). HUT ke-50 tahun PDI Perjuangan bertemakan Genggam Tangan Persatuan Dengan Jiwa Gotong Royong dan Semangat Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam. (Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  Jika yang dimaksud kode membicarakan capres dan cawapres, Hasto menilai aneh. Sebab, Nasdem sudah punya pilihan capres dan telah memastikan sosok capresnya berbeda dengan PDIP. "Karena pidato Ibu Mega kan capres PDIP dari kader," imbuhnya.  Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menyindir pernyataan Hasto. Dia menilai pernyataan Hasto tidak sesuai konteks. "Itu salah alamat, Hasto itu," ujarnya.  Dia menjelaskan, sejak awal tidak ada pernyataan dari Surya Paloh ingin bertemu Megawati. Saat itu, Paloh hanya merespons pertanyaan media yang menanyakan kemungkinan safari ke Megawati seusai berkunjung ke Golkar.  "Kita kan ditanya mungkin nggak ketemu? Ya mungkin saja. Bukan lantas secara spesifik kita ingin bertemu Bu Mega. Tidak," tegasnya. Respons yang disampaikan Paloh menunjukkan sikap partai yang terbuka.

Ketua DPP Nasdem Sebut Kode Hasto Salah Alamat