<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/27/JKT_Paripurna-UU-Haji-dan-Umroh_SALMAN-TOYIBI_-3-954416691.jpg" alt="Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kanan) menerima laporan hasil pembahasan dari Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang (kiri) pada Rapat Paripurna ke-4 DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kanan) menerima laporan hasil pembahasan dari Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang (kiri) pada Rapat Paripurna ke-4 DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta pemerintah untuk menunda rencana impor 105 ribu unit mobil pick up dari India. Pernyataan itu disampaikan menyusul adanya rencana pemerintah mendatangkan kendaraan komersial ringan untuk kebutuhan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. &ldquo;Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pick up dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah terkait rencana tersebut,&rdquo; kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/2). Menurut Dasco, penundaan perlu dilakukan mengingat Presiden saat ini masih berada di luar negeri. Ia menilai pembahasan lebih lanjut sebaiknya dilakukan setelah Presiden kembali ke Tanah Air. &ldquo;Ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri. Tentunya presiden pada saat pulang akan membahasnya,&rdquo; ujarnya. Dasco menegaskan, rencana impor tersebut harus melalui pembahasan yang rinci dan komprehensif. Ia mengingatkan, Pemerintah perlu mengkaji berbagai aspek sebelum mengambil keputusan final. &ldquo;Presiden tentu akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut. Dan tentunya juga presiden akan meminta pendapat serta mengkalkulasi kesiapan perusahaan dalam negeri,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, Indonesia direncanakan akan mendatangkan ratusan ribu unit kendaraan komersial ringan berupa pick up (PU) dari India. Kendaraan tersebut dipesan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, salah satu entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk kebutuhan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dasco minta pemerintah tunda impor 105 ribu mobil pick up dari India. Ia soroti kebutuhan koperasi dan kesiapan industri lokal di Indonesia

Dasco Minta Pemerintah Tunda Rencana Impor 105 Ribu Mobil dari India

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/29/ea386e5b-6777-4f4b-ba7a-686681eb8324-1-1568317369.jpg" alt="Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Ketum PAN Zulkifli Hasan bertemu di rumah&nbsp;Ketum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Senin (29/12). (Instagram @dpppartaigolkar.official)" width="100%">
<figcaption>Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Ketum PAN Zulkifli Hasan bertemu di rumah&nbsp;Ketum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Senin (29/12). (Instagram @dpppartaigolkar.official)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah elite politik menggelar&nbsp;pertemuan di kediaman Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Senin (29/12). Pertemuan para elite politik itu turut diunggah ke dalam akun media sosial DPP Partai Golkar. dalam foto tersebut, terlihat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra dan sang tuan rumah, Bahlil Lahadalia duduk di sebuah ruangan.&nbsp; Bahkan, terdapat juga foto yang menampilkan tiga ketua umum partai yakni Bahlil, Zulhas dan Cak Imin bersalaman sebagai tanda soliditas. "Silaturahmi menjelang akhir tahun, Senin 29 Desember 2025, di kediaman Ketua Umum Partai Golkar, mempertemukan tiga ketua umum partai: Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan," tulis akun DPP Partai Golkar, Senin (29/12). Golkar menilai pertemuan tersebut menunjukkan hubungan antarpartai koalisi tetap berjalan harmonis. Menurut Golkar, komunikasi intensif antarpimpinan partai menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai agenda strategis ke depan. "Silaturahmi ini, untuk memperkuat soliditas koalisi serta membahas agenda politik ke depan," tegasnya. Terpisah, politikus Partai Golkar Arief Rosyid mengamini bahwa ketiga ketua umum partai politik melakukan pertemuan. Mereka berkumpul di rumah Bahlil yang berlokasi di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan. "Silaturahmi elite partai politik di kediaman Ketum Golkar," pungkasnya. &nbsp;

Dasco, Zulhas, dan Cak Imin bertemu di rumah Bahlil. Mereka membahas agenda politik dan jaga soliditas koalisi partai jelang akhir tahun.

Dasco, Zulkifli Hasan, dan Cak Imin Berkumpul di Rumah Bahlil, Bahas Agenda Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/17/5TtFwYvdAV6uOVS26eCtgzTWu5mJ0sRmVOUYpXxC-1-2106744026.jpg" alt="Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono saat aksi di depan gedung DPR/MPR RI, Kamis (17/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono saat aksi di depan gedung DPR/MPR RI, Kamis (17/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Massa driver ojek online (ojol) yang tergabung dalam Aliansi Gabungan Roda Dua (Garda) Indonesia kembali turun ke jalan. Setelah menggelar aksi di Istana Negara, mereka bergerak ke Gedung DPR/MPR RI, Rabu (17/9). Meski jumlah massa yang hadir hanya puluhan orang, semangat mereka tetap tinggi. Mereka membawa spanduk berisi kritik pedas kepada pemerintah dan DPR. Perwakilan Garda Jawa Barat, Arya Adang Hidayat, mengatakan sebagian perwakilan massa diterima masuk ke gedung DPR untuk bertemu anggota Komisi V. Namun belum diketahui siapa perwakilan anggota DPR yang mereka temui. "Siapanya saya belum tau, tapi katanya ada Bang Dasco juga," ujar Arya di lokasi, Rabu (17/9). Di depan gerbang DPR, massa memasang spanduk besar yang menyinggung kasus meninggalnya driver ojol Affan Kurniawan yang tertabrak kendaraan taktis Brimob. "Potongan aplikasi 10 persen harga mati. Bukan kawan kami yang dimatikan. Kemana Kemenhub? Kemana Pemerintah?," bunyi spanduk tersebut. Selain itu, sejumlah tuntutan utama yang mereka suarakan dalam aksi 179 ini antara lain: <ol> <li>RUU Transportasi Online masuk Prolegnas 2025&ndash;2026.&nbsp;</li> <li>Potongan aplikator maksimal 10% harga mati.&nbsp;</li> <li>Regulasi tarif antar barang dan makanan.&nbsp;</li> <li>Audit investigatif potongan 5% oleh aplikator.&nbsp;</li> <li>Hapus sistem Aceng, Slot, Multi Order, Member Berbayar, dll.&nbsp;</li> <li>Copot Menteri Perhubungan.&nbsp;</li> <li>Kapolri usut tuntas tragedi 28 Agustus 2025.</li> </ol> Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menegaskan bahwa aksi ini juga menuntut Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi. "Silakan masyarakat menilai apa prestasi konkret Menteri Perhubungan saat ini. Bahkan dalam ekosistem transportasi online, ia lebih berperan layaknya pengusaha daripada menteri yang seharusnya membantu Presiden melayani rakyat," tegas Igun. Ia juga menuding kebijakan Kemenhub terlalu berpihak pada aplikator dengan pola &ldquo;vendor driven policy&rdquo;, sehingga aspirasi para pengemudi ojol selalu ditolak.

Driver ojol dari Garda Indonesia menggelar aksi di Gedung DPR/MPR, menuntut perubahan kebijakan transportasi dan keadilan bagi pengemudi.

Perwakilan Massa Ojol Temui Anggota DPR RI: Katanya Ada Bang Dasco

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/13/WhatsApp-Image-2025-09-13-at-135506-933354082.jpeg" alt="Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Presiden Prabowo Subianto. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Presiden Prabowo Subianto. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membantah kabar soal adanya Suppres dari Prabowo Subianto terkait pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.&nbsp;Sampai saat ini, pimpinan DPR RI belum menerima surat apa pun terkait hal tersebut hingga Jumat (12/9) malam. &ldquo;Pimpinan DPR sampai hari ini belum terima surat Presiden mengenai pergantian Kapolri,&rdquo; kata Dasco, Sabtu (13/9). Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menegaskan pihaknya belum menerima kabar resmi terkait adanya surat presiden (suppres) mengenai pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Diketahui, beredar kabar Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat terkait pergantian Kapolri ke DPR RI. &ldquo;Iya, kita kan belum tahu kebenarannya, kami sendiri belum dapat kabar terkait adanya suppres ke DPR dalam hal pergantian Kapolri. Kalaupun ada ya pasti memang itu sudah kewenangan presiden,&rdquo; ujar Nasir. Menurutnya, mekanisme pengangkatan maupun pemberhentian Kapolri sudah diatur dalam undang-undang, yakni menjadi hak prerogatif presiden dengan persetujuan DPR. "Dari undang-undang kan menyebutkan penunjukan dan pemberhentian atau pengangkatan dan pemberhentian Kapolri itu kan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Jadi, kalaupun ada surat itu ya itu sesuai dengan undang-undang,&rdquo; jelasnya. Nasir juga menyoroti kabar yang beredar di publik soal sejumlah nama yang disebut-sebut bakal menggantikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. &ldquo;Begitu juga nama-nama yang menyebar. Katanya ada inisial D, ada inisial S. Kita nggak ngerti juga itu siapa kan. Jadi, apakah memang itu Wakapolri sekarang? Atau S itu Suyudi, Kepala BNN sekarang? Kita nggak ngerti,&rdquo; ucapnya. Karena itu, ia menekankan hingga kini DPR belum mendapatkan validasi mengenai hal tersebut. &ldquo;Jadi, intinya kita belum dapat validasi soal ini. Tapi sekali lagi itu kewenangannya presiden,&rdquo;&nbsp;pungkasnya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membantah kabar soal adanya Suppres dari Prabowo Subianto terkait pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Sebut Belum Ada Suppres Pergantian Kapolri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/28/JKT_-paripurna-penutupan-masa-sidang-DPR-_SALMAN-TOYIBI-2JPG-236517237.jpg" alt="Ketua DPR Puan Maharani (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad disela Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Puan Maharani (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad disela Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan, tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta untuk anggota DPR resmi dihentikan sejak 30 Agustus 2025. Keputusan ini diambil setelah muncul desakan dari aksi demonstrasi yang berlangsung pada 25&ndash;31 Agustus 2025. &ldquo;Pertama melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak 30 Agustus 2025,&rdquo; kata Dasco saat menerima aspirasi mahasiswa di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9). Selain pencabutan tunjangan rumah, pimpinan DPR juga memutuskan moratorium perjalanan dinas luar negeri bagi seluruh anggota dewan. &ldquo;Kami dalam waktu yang singkat-singkatnya akan melakukan evaluasi-evaluasi menyeluruh baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR,&rdquo; jelasnya. Tuntutan tersebut ditujukan kepada berbagai pihak, mulai dari Presiden Prabowo Subianto, DPR, TNI, Polri, hingga partai politik. Isinya antara lain reformasi DPR, pengesahan RUU Perampasan Aset, pembebasan seluruh demonstran yang ditahan, serta pembentukan tim investigasi independen kasus kekerasan aparat.&nbsp; &ldquo;Kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,&rdquo; pungkasnya.

DPR resmi menghentikan tunjangan perumahan anggota DPR dan moratorium perjalanan dinas luar negeri, kata Dasco.

Dasco Tegaskan Tunjangan Rumah Anggota DPR Sudah Disetop Sejak 30 Agustus 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/22/JKT_-RDPU-membahas-manajemen-royalti_SALMAN-TOYIBI_-09JPG-602963826.jpg" alt="Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah), Adies Kadir (kiri) dan ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya (kanan) saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).(Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah), Adies Kadir (kiri) dan ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya (kanan) saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).(Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa elemen mahasiswa bakal melakukan pertemuan dengan Pemerintah, pada Kamis (4/9). Hal ini setelah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan pertemuan dengan Pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9). Menurut Dasco, komunikasi terkait hal ini sudah dilakukan secara intensif dengan pihak pemerintah untuk menindaklanjuti berbagai tuntutan mahasiswa. &ldquo;Barusan kami sudah melakukan komunikasi via WhatsApp dengan pemerintah. Kawan-kawan sekalian akan diterima oleh pemerintah besok untuk menyampaikan juga secara langsung, karena ada beberapa hal yang nantinya itu harus dilakukan kerja sama antara DPR dengan pemerintah,&rdquo; kata Dasco usai menerima aspirasi mahasiswa. Dasco menjelaskan, ada sejumlah poin penting yang menjadi sorotan mahasiswa dan perlu ditindaklanjuti lintas lembaga. Salah satunya adalah pembentukan tim investigasi terkait isu makar serta pembahasan undang-undang perampasan aset. Ia menegaskan proses legislasi memang merupakan kewenangan bersama antara DPR dan pemerintah. &ldquo;Seperti tadi pembentukan tim investigasi dan juga makar, lalu kemudian soal undang-undang perampasan aset misalnya, tadi itu pembuatan undang-undang adalah DPR dan pemerintah,&rdquo; ujarnya. Selain itu, mahasiswa juga menyoroti isu perpajakan yang dianggap memberatkan masyarakat. Dasco menyebut tuntutan pengurangan pajak menjadi salah satu hal yang mesti didiskusikan lebih lanjut dengan pemerintah karena menyangkut kebijakan fiskal dan eksekusi anggaran negara. &ldquo;Serta tadi tuntutan pengurangan pajak serta beberapa hal yang harus memang dilakukan oleh pemerintah dan DPR,&rdquo; ujar Dasco. Dalam kesempatan itu, Dasco mewakili seluruh Anggota DPR menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Ia mengakui adanya kekeliruan dan kekurangan dalam menjalankan fungsi DPR sebagai wakil rakyat yang semestinya memperjuangkan aspirasi masyarakat. &ldquo;Selaku pimpinan, kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami,&rdquo; tutur Dasco. Dasco menegaskan, permintaan maaf tersebut tidak akan berhenti pada ucapan semata. Ia memastikan, DPR akan segera melakukan evaluasi internal dan perbaikan sistem agar kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif bisa dipulihkan. &ldquo;Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh dan akan kami lakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,&rdquo; pungkasnya.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa mahasiswa akan bertemu pemerintah untuk membahas berbagai tuntutan.

Dasco Sebut Elemen Mahasiswa Bakal Bertemu Pemerintah Kamis Besok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/18/JKT_DPR-Berikan-Keterangan-pers-terkait-revisi-UU-TNI_SALMAN-TOYIBI-6-2623496905.jpg" alt="Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memberikan keterangan pers terkait revisi UU TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memberikan keterangan pers terkait revisi UU TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan ihwal tunjangan rumah yang diberikan kepada anggota DPR periode 2024&ndash;2029. Menurutnya, tunjangan itu diberikan untuk menggantikan fasilitas perumahan di Kalibata yang tidak lagi disediakan negara bagi para anggota dewan. "Ya jadi memang kita akan jelaskan kepada masyarakat, bahwa tunjangan perumahan itu pada saat anggota DPR dilantik bulan Oktober 2024 itu anggota DPR sudah tidak mendapatkan fasilitas perumahan di Kalibata," kata Dasco di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8). Ia mengatakan, pemerintah dan DPR memandang perlu memberikan fasilitas rumah dalam bentuk dana tunjangan agar anggota dewan bisa mengontrak tempat tinggal.&nbsp; Dasco menegaskan, tunjangan tersebut tidak langsung diberikan penuh, melainkan diangsur setiap bulan sebesar Rp 50 juta, dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Ia pun mengklaim, mekanisme pemberian tunjangan dilakukan selama satu tahun penuh. "Nah tapi karena waktu tahun 2024, itu juga anggarannya belum tersedia langsung, sehingga anggota DPR diberikan setiap bulan, dari Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025, itu per bulan Rp 50 juta yang nantinya akan dipakai kontrak untuk selama 5 tahun periode 2024&ndash;2029," jelasnya. Menurutnya, setelah Oktober 2025, anggota DPR sudah tidak lagi menerima tunjangan rumah, karena total dana sudah dianggap mencukupi untuk kebutuhan kontrak hingga akhir masa jabatan.&nbsp; "Jadi setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak menerima tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi," urainya. Lebih lanjut, Dasco menekankan pemberian Rp 50 juta per bulan selama setahun itu bersifat angsuran tunjangan rumah yang digunakan untuk membayar kontrak jangka panjang.&nbsp; Dengan mekanisme ini, lanjut Dasco, anggota DPR memiliki kepastian tempat tinggal selama periode tugas 2024&ndash;2029, tanpa harus menunggu anggaran tunjangan disediakan sekaligus di awal masa jabatan. "Jadi itu diangsur dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025, jadi setahun setiap bulannya Rp 50 juta yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama 5 tahun," pungkasnya.

Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan tunjangan rumah untuk anggota DPR periode 2024-2029, Rp 50 juta per bulan hingga Oktober 2025.

Dasco Klaim Tunjangan Rumah DPR Rp 50 Juta Sampai Oktober 2025, Dipakai Sewa untuk 5 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/28/JKT_-paripurna-penutupan-masa-sidang-DPR-_SALMAN-TOYIBI-2JPG-236517237.jpg" alt="Ketua DPR Puan Maharani (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad disela Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Puan Maharani (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad disela Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; DPR RI bersama Kementerian Hukum (Kemenkum), Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), serta sejumlah organisasi penyanyi sepakat mengakhiri polemik soal royalti lagu yang sempat menimbulkan keresahan di masyarakat. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat bersama di ruang Komisi XIII DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8). &ldquo;Dinamika yang terjadi sudah disepakati untuk sama-sama diakhiri, dan kita akan jaga suasana supaya tetap kondusif,&rdquo; kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dasco meminta masyarakat tidak perlu khawatir untuk memutar atau menyanyikan lagu. Ia memastikan perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta akan rampung dalam dua bulan ke depan. &ldquo;Semua pihak sepakat, dalam dua bulan ini berkonsentrasi menyelesaikan Undang-Undang Hak Cipta. Tadi juga disepakati bahwa penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN, sambil dilakukan audit untuk memastikan transparansi kegiatan penarikan royalti selama ini,&rdquo; ucap Dasco. Ia menegaskan, sambil menunggu pembahasan RUU Hak Cipta selesai, penarikan royalti lagu akan tetap berjalan namun diakomodasi secara terpusat melalui LMKN. Dasco menjamin prosesnya bakal dilakukan secara transparan dengan mekanisme audit berkala. &ldquo;Hasil pertemuan tadi disepakati semua pihak menjaga iklim dunia permusikan agar tetap sejuk dan damai. Fokus kita dua bulan ke depan adalah menyelesaikan Undang-Undang Hak Cipta,&rdquo; tegasnya. Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya, Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej, Dirjen Kekayaan Intelektual, serta jajaran Komisioner LMKN. Hadir pula perwakilan LMK, Ketua VISI, Ketua AKSI, dan sejumlah musisi, di antaranya Piyu Padi, Ariel Noah, Sammy Simorangkir, serta Vina Panduwinata.

DPR RI dan Kemenkum sepakat akhiri polemik royalti lagu, Dasco pastikan rumusan RUU Hak Cipta rampung dalam dua bulan.

Sepakat Akhiri Polemik Royalti, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Minta Masyarakat Tak Takut Putar dan Nyanyikan Lagu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/22/verrel3-1320922213.jpg" alt="Verrell Bramasta bersama Zulkifli Hasan. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Verrell Bramasta bersama Zulkifli Hasan. (istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - &nbsp;Dalam lanskap politik Indonesia dalam beberapa tahun belakangan, semakin banyak selebriti ikut mewarnai dunia perpolitikan bahkan menjadi kunci atau andalan. Sebut saja misalnya Raffi Ahmad menjadi andalan Sufmi Dasco dan Partai Gerindra. Artis asal Bandung itu sangat aktif memenangkan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 lalu dan berhasil membawa kemenangan. Partai Amanat Nasional (PAN) punya andalan kadernya sendiri yaitu Verrell Bramasta. Aktor muda yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi X. Zulkifli Hasan tampak menggandeng Verrell dalam sejumlah kesempatan karena dia mampu menjangkau kalangan milenial dan Gen Z. Bisa jadi Verrell Bramasta diandalkan Zulkifli Hasan untuk menjaring suara pemilih dari kalangan anak-anak muda untuk kepentingan Pemilu 2029 mendatang.&nbsp; Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas), tidak ragu memberikan pujian kepada Verrell Bramasta yang dianggap menjadi representasi politisi muda ideal. Zulhas menyebut, Verrell termasuk politisi muda yang aktif, berprestasi, dan bersih. "Verrell bukan sekadar figur publik. Dia telah membuktikan komitmennya di Senayan, aktif dalam isu pendidikan, kebudayaan, hingga kepemudaan. PAN melihat Verrell sebagai contoh politisi muda yang bekerja, bukan sekadar tampil," kata Zulhas dalam keterangannya. Langkah PAN ini tampaknya bukan hanya strategi meraih suara dari kalangan anak-anak muda, tapi juga bentuk rebranding politik yang lebih substantif. Di saat partai lain menggandeng tokoh hiburan semata demi popularitas, PAN mencoba menyandingkan elektabilitas dengan rekam jejak kerja nyata.&nbsp; Di Komisi X, Verrell Bramasta telah terlibat dalam program penguatan pendidikan nasional hingga dukungan terhadap ekonomi kreatif lokal. Verrell sendiri menyambut tantangan politik ini dengan semangat. Dalam pernyataannya, dia menekankan bahwa kehadirannya di DPR adalah tentang kontribusi nyata, bukan hanya status.&nbsp;"Menjadi anggota DPR bukan cuma soal nama besar. Ini soal amanah dan kerja nyata. Saya ingin tunjukkan bahwa anak muda juga bisa hadir dan didengar di ruang pengambilan kebijakan," ujar Verrell Bramasta. Dengan menggandeng Verrell, PAN seakan hendak menyampaikan pesan penting. Politik masa depan butuh figur muda yang bisa menginspirasi, kompeten, dan dekat dengan rakyat. Tak hanya tampil di layar kaca, tapi juga aktif di ruang rapat kebijakan.

Dalam dunia politik, Raffi Ahmad dan Verrell Bramasta menjadi andalan Sufmi Dasco dan Zulkifli Hasan untuk menjaring suara pemilih muda.

Raffi Ahmad dan Verrell Bramasta jadi Andalan Partai Politik Gaet Suara Pemilih Muda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/28/JKT_-paripurna-penutupan-masa-sidang-DPR-_SALMAN-TOYIBI-2JPG-236517237.jpg" alt="Ketua DPR Puan Maharani (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad disela Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Puan Maharani (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad disela Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengimbau publik untuk tidak menuduh penguasa ada dibalik rencana penulisan ulang Sejarah Indonesia. Ia menegaskan, penulisan ulang sejarah akan dilakukan secara cermat melibatkan pihak eksekutif dan legislatif. Pernyataan ini disampaikan Dasco menanggapi kritik publik terhadap Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon yang mempersoalkan tidak ada bukti kasus pemerkosaan massal Mei 1998. "Nah begini, kita kan nggak tahu. Jangan kemudian menuduh sepihak ada kepentingan dari penguasa loh," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6). Dasco menyatakan, Komisi X DPR RI sebagai mitra dari Kementerian Kebudayaan akan memanggil Fadli Zon untuk mendalami polemik tersebut. Ia berharap, pembahasan itu nantinya dapat menyelesaikan polemik yang berkembang di tengah masyarakat. "Komisi terkait saya dengar akan meminta Menteri yang bersangkutan (Fadli Zon) memberikan keterangan di DPR. Saya pikir itu bagus untuk mengclearkan hal-hal yang kemudian menjadi informasi bagi masyarakat," ujar Dasco. Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu meminta publik untuk bersabar melihat secara rinci hasil penulisan ulang sejarah. Dasco tak ingin berandai-andai ada kepentingan dibalik penulisan ulang sejarah tersebut. "Jangan diambil kesimpulan sekarang. Nggak boleh begitu," pungkasnya. &nbsp;

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi kritik terhadap penulisan ulang sejarah Indonesia, imbau publik tidak tuduh penguasa.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sufmi dasco

Berita Terkini