<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/munir.jpg" alt="COVER BUKU" width="100%">
<figcaption>COVER BUKU</figcaption>
</figure>Suciwati berhasil menghindar dari jebakan glorifikasi terhadap sang suami. Di bukunya ini, dia menggambarkan Munir yang punya rasa takut, mendengarkan musik, berkencan, menikah, dan yang tidak kalah penting, sebagai manusia, Munir butuh keadilan.  &nbsp;  ---  ”Aku berangkat, cintamu mengiringi perjalananku.  Peluk cium untukmu dan dua belahan jiwa kita.  I Love You.”  &nbsp;  SEBUAH pesan singkat dari Munir kepada Suciwati pada 6 September 2004 pukul 21.05 WIB itu menjadi komunikasi terakhir suami istri tersebut. Pesan tersebut diterima Suciwati dalam perjalanan pulang menuju Bekasi setelah mengantarkan sang suami ke Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Belanda melanjutkan pendidikan.  Akhirnya kita semua tahu bahwa penerbangan itu adalah penerbangan terakhir Munir sekaligus jalan menghadap Tuhan. Ya, Munir mati di udara.  Munir adalah sosok pembela hak asasi manusia yang lugas dan keras. Gaya rambut dan kumis tebal menambah kesan kegarangannya sebagai seorang pejuang.  Term pejuang memang kerap menanggung beban makna, mulai garang, keras, cadas, tidak kenal kompromi, atau bahkan kaku. Hal ini diperkuat dengan citra Munir yang selalu tampil dalam banyak berita populer sebagai sosok yang tidak mengenal lelah melawan rezim Soeharto, militerisme, dan segala elemen pendukungnya.  Cinta dan Penghargaan bagi Kemanusiaan  ”Kalau Plato bilang cinta itu adalah sebuah ruang dan mencintai adalah sesuatu yang ada, maka cinta sebenarnya adalah Tuhan. Tuhan adalah kehidupan, maka cinta adalah sebuah kehidupan.” Kalimat manis ini bukan keluar dari mulut seorang filsuf atau pujangga beken. Tapi dari ketikan SMS seorang aktivis hak asasi manusia.  Dalam Mencintai Munir, Suciwati menggambarkan beberapa kali dengan terang betapa Munir punya sisi romantis layaknya saya dan Anda ketika sedang jatuh cinta. Kegemaran Munir melahap bacaan-bacaan filsafat tentu sedikit banyak memengaruhi gayanya dalam mengekspresikan cinta.  Kegigihan Munir dalam membela mereka yang termarginalkan memang tidak perlu diragukan. Tapi, alih-alih terjebak dalam glorifikasi berlebihan pada sosok sang suami, di buku ini, Suciwati menghadirkan Munir sebagai sosok yang jujur dan polos seperti ketika meminta restu untuk mendampingi seorang buruh perempuan yang hendak dipaksa menikah oleh orang tuanya.  ”Cik, ada buruh Tjiwi Kimia. Dia mau dijodohkan orang tuanya, sementara dia belum mau menikah. Jadi, aku diminta mengaku jadi pacarnya. Nggak pa-pa, ya? Kan cuma pura-pura.” Adegan berpura-pura pacaran ini sangat jauh dari imajinasi kita tentang Munir.  Cerita tentang komitmennya untuk berdiri dan bersolidaritas bersama korban tersebar di mana-mana. Namun, bukan berarti Munir tidak memiliki rasa takut.  Sekali lagi, layaknya saya dan Anda, Munir juga punya rasa takut. Yang membuat Munir berbeda adalah bagaimana ia mampu mengelola rasa takutnya sehingga tidak merugikan perjuangannya membela korban.  Munir paham betul bahwa teror kekuasaan pada hakikatnya adalah menyebarkan rasa takut. Karena itu, tidak menunjukkan ketakutan adalah satu langkah melawan teror itu sendiri.  Munir juga menjadi contoh yang sangat baik betapa dirinya yang ”Arab” dan Suciwati yang ”Jawa” dapat bersatu. Mereka berdua bertemu pada satu titik yang sama, yakni penghargaan bagi kemanusiaan.  Membela Korban, Menjadi Korban  Buku ini sedikit banyak menjelaskan situasi di ruang-ruang personal seorang Munir ketika bergelut dalam aktivisme hak asasi manusia. Gelisah, resah, dan galau menjadi teman akrab Munir hampir di setiap saat aktivitasnya membela korban.  Namun, kecintaannya pada kemanusiaan melampaui emosi personalnya. Munir menghadapi eskalasi kekerasan dari level personal hingga level nasional. Dari lingkaran terdekat korban yang bisa saja tidak terima dengan pembelaan Munir hingga negara via aparatus kekerasannya.  Di sinilah kehebatan Munir. Ia mampu meletakkan kemanusiaan yang dipercayainya melampaui batas-batas profesionalismenya. ”Kejahatan yang dilakukan oleh suatu negara-bangsa, atau atas nama kemajuan dan pembangunan, akan berkurang hanya jika kita mampu mengenali diri kita sendiri sebagai bagian dari takdir manusia lain,” katanya seperti ditulis Suciwati di buku ini.  Munir paham betul konsep manusia sebagai makhluk sosial. Dia begitu memaknai betapa manusia memang tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Munir paham betul bahwa perjuangan membela hak asasi manusia harus melampaui batas-batas personal cum profesional semata. Dengan kata lain, tidak ada tawar-menawar dan menjadi keharusan untuk bersolidaritas sesama umat manusia. Munir mungkin saja memaknai betul ajaran nabi khairunnas anfauhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain.  Munir memang dikenal pernah menjadi bagian dari HMI. Ia masih sering memberi sumbangsih bagi HMI bahkan ketika tidak lagi tinggal di Malang.  ”Ketika saya berani salat, konsekuensinya saya harus berani memihak yang miskin dan mengambil pilihan hidup yang sulit untuk memeriahkan perintah-perintah itu, seperti membela korban. Tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak berpihak kepada yang tertindas.”  Rekam jejak Munir membela korban pada akhirnya berujung kematian. Namun, apakah kita semua dapat memaknai kematian Munir merupakan bagian dari takdir hidup kita? Apakah kematian Munir adalah takdir yang mengharuskan kita, manusia Indonesia, semakin teguh memperjuangkan kemanusiaan?  Bukankah Munir adalah korban? Lantas, jika Munir meninggal, bukankah ”hanya orang yang hidup yang bisa membela orang mati”?  Penutup  Munir tewas ketika dirinya hendak melanjutkan pendidikan di Universitas Utrecht. Tan Malaka menyampaikan bahwa tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Munir telah purna sebagai aktivis cum intelektual.  Tidak mudah menjadi seperti Munir. Namun, buku ini menyediakan cerita yang begitu mengalir dan menyadarkan kita semua bahwa Munir juga manusia biasa. Sebagai manusia biasa, Munir juga butuh makan, punya rasa takut, mendengarkan musik, berkencan, menikah, dan yang tidak kalah penting, sebagai manusia, Munir butuh keadilan. (*)  --- <ul> 	<li>Judul: Mencintai Munir</li> 	<li>Penulis: Suciwati</li> 	<li>Penerbit: Yayasan Museum HAM Munir</li> 	<li>Tahun terbit: 2022</li> 	<li>Jumlah: 372 halaman</li> </ul>  <hr />  *) RIYADHELIS PUTUHENA, Ketua Bidang HMI Badko Jawa Timur  &nbsp;

Munir di Ruang-Ruang Personal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/suciwati-temui.jpg" alt="Suciwati. (MIFTAHULHAYAT/ JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Suciwati. (MIFTAHULHAYAT/ JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mencuatnya fakta-fakta kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib menjadi tantangan baru bagi pihak terkait yang pernah menangani kasus tersebut. Apalagi, itu sejalan dengan tim ad hoc penyelidikan pembunuhan Munir yang baru saja dibentuk Komisi Nasional (Komnas) HAM.  Istri Munir, Suciwati, mengatakan bahwa fakta-fakta pembunuhan Munir yang mencuat di media sosial belakangan ini bukan hal baru. Terutama yang berkaitan dengan dugaan keterlibatan mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi Purwoprandjono dalam pembunuhan tersebut.  ”Fakta itu (keterlibatan Muchdi, Red) sudah ada di materi putusan pengadilan,” ujarnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin (13/9). Suci berharap masyarakat, terutama peretas dengan akun anonim Bjorka yang sedang ramai dibahas di jagat maya, bisa membongkar lebih banyak fakta yang berkaitan dengan pembunuhan Munir. Misalnya fakta berupa rekaman percakapan antara Pollycarpus Budihari Priyanto dan Muchdi yang belum pernah muncul di persidangan.  Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Fatia Maulidiyanti menambahkan, fakta yang diungkap Bjorka sejalan dengan temuan tim pencari fakta (TPF) dan proses hukum lanjutan kasus Munir. Temuan TPF itu memang sampai saat ini belum diumumkan pemerintah. ”Pemerintah bilang kalau tidak menyimpan dokumen itu (TPF, Red),” katanya.  Pun, munculnya nama Muchdi dalam kasus Munir bukan hal baru. Dokumen tersebut juga bisa ditelusuri dari berbagai dokumen yang dimiliki Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM). Dalam dokumen itu ada percakapan antara Muchdi dan Pollycarpus yang berlangsung sebelum dan sesudah Munir tewas pada awal September 2004.  ”Terlacak ada 35 kali sambungan telepon antara keduanya (Muchdi dan Pollycarpus, Red),” ungkap Fatia. Bahkan, temuan TPF itu telah dikuatkan oleh amar pertimbangan majelis hakim berdasar fakta persidangan dalam putusan perkara pidana nomor: 1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Pollycarpus.  Untuk diketahui, Muchdi pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Munir. Mantan perwira tinggi TNI yang kini menjadi ketua umum Partai Berkarya tersebut juga pernah menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. ”Namun, pengadilan membebaskan Muchdi pada waktu itu,” ujar perempuan berkacamata tersebut.  Saat itu KASUM menilai putusan pengadilan sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum yang muncul di persidangan. Baik persidangan Pollycarpus, Muchdi, maupun Indra Setiawan. KASUM juga menilai hakim kurang objektif, independen, imparsial, kompeten, jujur, adil, dan benar. ”Sehingga salah menerapkan hukum pembuktian,” ucapnya.  Fatia menambahkan, selain menyebut Muchdi, TPF Munir sebenarnya juga menyebut nama mantan Kepala BIN A.M. Hendropriyono. Bahkan, TPF juga beberapa kali memanggil Hendro. ”Namun, yang bersangkutan tidak pernah memenuhi undangan dan bersikap tidak kooperatif atas semua panggilan yang dilayangkan TPF,” imbuhnya.  Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menambahkan, tim ad hoc penyelidikan pembunuhan Munir oleh Komnas HAM akan menjadi babak baru kasus itu. Apalagi, penyelidikan tersebut dalam kerangka mengusut dugaan pelanggaran HAM berat, yakni kejahatan kemanusiaan. ”Pemerintah dan DPR wajib memastikan tim ini dapat bekerja secara aman,” tegas anggota KASUM itu.

Istri Munir Berharap Bjorka Bongkar Rekaman Percakapan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/suciwati.jpg" alt="Suciwati. (Suciwati untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suciwati. (Suciwati untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Tanggal 7 September menjadi lonceng pengingat bagi Suciwati atas kematian suaminya, Munir Said Thalib, seorang aktivis hak asasi manusia (HAM). Sudah 18 tahun berlalu, Suciwati terus berkali-kali mendesak Komnas HAM maupun Polri untuk mengungkap kasus pembunuhan Munir sampai ke dalangnya. Tidak sekadar mengungkap aktor lapangan. Melalui buku Mencintai Munir yang baru selesai ditulis, Suciwati mengenang sosok aktivis yang meninggal karena diracun itu. Berikut petikan wawancara Suciwati dengan Jawa Pos.  ---  BUKU Mencintai Munir menjadi karya pertama Anda. Apa poin-poin penting yang ada dalam buku tersebut?  Meski sudah meninggal, sampai sekarang Munir itu masih diserang dengan narasi yang jahat. Misalnya, Munir tidak nasionalis atau Munir pengkhianat bangsa. Antek asing dan lain-lain. Padahal, Munir itu sangat mencintai Indonesia. Dia selalu mendorong semua orang untuk terus bekerja profesional untuk rakyat Indonesia. Dan, tentunya semua berbasis hak asasi manusia (HAM).  Nah, dalam buku Mencintai Munir, kurang lebih saya ingin menyampaikan itu. Juga ingin menyampaikan bahwa Munir memperjuangkan hak-hak rakyat sebagai pemilik konstitusi. Itulah kenapa Munir selalu menentang jika ada politisi yang ’’mengundang’’ tentara untuk masuk ke kekuasaan. Sebab, tentara (dalam konstitusi) itu harus di luar kekuasaan.  Selain itu, apa lagi?  Dalam buku itu juga saya ingin sampaikan bahwa Munir hanya manusia biasa yang sederhana. Dia punya rasa takut. Kadang bisa menjadi sangat pemarah, tapi juga kadang-kadang dia sangat lucu. Sifat-sifat manusiawi itu dia tempatkan sesuai substansi. Ada banyak sisi humanis yang mungkin orang lain belum tahu secara detail.  Kenangan apa yang paling sulit Anda lupakan dari sosok Munir?  Sampai detik ini saya belum menemukan sosok yang sepadan dengan Munir. Bagi saya, Munir itu tidak ada duanya. Itulah kenapa saya begitu sangat kehilangan ketika Munir meninggalkan kami semua. Jujur, itu pukulan terberat dalam kehidupan saya.  Munir selalu mengajarkan kepada semua orang bahwa bekerja itu harus total. Terutama dalam mendampingi atau mengadvokasi korban. Saya tahu betul bagaimana Munir begitu mengutamakan kepentingan korban ketika pendampingan. Itu yang belum saya temukan dari teman-teman NGO (non-government organization). Belum ada orang-orang NGO yang totalitas mendampingi korban seperti yang pernah dilakukan Munir.  Dari mana Munir belajar tentang kesederhanaan?  Satu hal yang sampai saat ini masih membekas dalam ingatan saya tentang kesederhanaan itu. Suatu ketika, saya pernah masukin uang ke dompetnya karena saya tahu di dompetnya hanya ada uang Rp 20 ribu. Ketika tahu, Munir langsung menolaknya, dikeluarin uang yang saya masukin ke dompetnya itu.  Dia bilang sama saya, uang Rp 20 ribu itu cukup kok buat satu minggu. Saya pikir, ini kegilaan apa? Saya nggak bisa membayangkan Rp 20 ribu cukup buat seminggu. Munir nggak punya kartu ATM pada saat itu, makanya saya khawatir kalau ada kenapa-kenapa di jalan. Tapi, dia tetap nggak mau ditambahi. Dia bilang cukup. Buat saya, itu luar biasa sekali. Mungkin sedikit sekali orang yang kayak Munir.  Jika Munir masih hidup sekarang, apa yang mungkin dia lakukan ketika melihat masalah sosial saat ini?  Munir ini orang yang nggak bisa diam kalau ada kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat. Seperti kebijakan kenaikan harga BBM yang baru-baru ini diumumkan, Munir sudah pasti akan cari tahu kenapa kok bisa naik? Dia akan kejar informasi-informasi yang bisa menjawab tentang persoalan itu. Produksinya seperti apa, distribusinya bagaimana, dan seterusnya.  Terkait masalah apa pun, Munir selalu berpikir untuk memperbaiki bangsa ini. Sama halnya ketika dia mengkritisi tentara pada zaman Soeharto. Itu berawal dari persoalan sosial yang terjadi di masyarakat. Dia mencari tahu dengan masuk ke ruang-ruang kekuasaan. Bahkan sampai mencari tahu bagaimana bisnis militer, termasuk bagaimana kesejahteraan tentara itu sendiri.  Kekritisannya terhadap tentara tersebut sebenarnya bentuk rasa cintanya terhadap tentara. Menurut dia, tentara itu tiang keamanan negara yang harus diperkuat dengan kesejahteraan prajurit. Tapi, tidak berarti kesejahteraan tersebut diperoleh dengan membuat bisnis militer. Itu yang ingin dia sampaikan.  Kasus pembunuhan Munir sampai saat ini belum tuntas, apa tanggapan Anda?  Kami sudah berkali-kali mendesak untuk mengungkap kasus pembunuhan Munir sampai ke dalangnya. Tidak sekadar mengungkap aktor lapangan. Dan, itu sudah jelas disebutkan dalam putusan pengadilan bahwa Pollycarpus Budihari Priyanto tidak bekerja sendiri. Ada pelaku pembantu, ada pemberi akses, bahkan ada inisiatornya. Itu jelas sekali disebutkan.  Dalam hal ini, saya ingin meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk turun dan mengungkap kasus pembunuhan Munir. Sebab, berkaca pada kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, Polri bisa mengungkap perwira tinggi polisi. Bahkan, Komnas HAM ikut sibuk melakukan pemantauan dan penyelidikan. Itu hebat sekali. Karena itu, saya berharap kasus pembunuhan Munir juga mendapat perhatian yang sama.  Apa harapan Anda untuk pengungkapan kasus pembunuhan Munir?  Seharusnya Komnas HAM langsung memutuskan bahwa pembunuhan ini pelanggaran HAM berat. Kenapa? Karena sudah jelas diakui bahwa ada keterlibatan negara dalam pembunuhan Munir. Ada opini hukum dari ahli yang bisa dijadikan acuan.  Tapi, sepertinya Komnas HAM mengulur-ulur waktu sehingga membuat kasus ini terkesan ingin ditutup, tidak diungkap. Makanya, saya berharap Kapolri bisa membuka secara terang kasus pembunuhan Munir seperti mengungkap kasus pembunuhan Yosua. Kita kan semua tahu awalnya pembunuhan Yosua diskenariokan sebagai tembak-menembak, tapi akhirnya terungkap bahwa ternyata Sambo pelakunya.  MENGENANG MUNIR KARIER AKTIVIS MUNIR  • Mendirikan KontraS pada 1998  • Menjadi direktur Imparsial  • Menjadi pemenang Right Livelihood Award pada 2000  TENTANG BUKU MENCINTAI MUNIR  • Bahan tulisan dikumpulkan sejak menikah hingga persidangan Munir.  • Buku ditulis selama tujuh bulan.  • Dibutuhkan effort yang tinggi untuk menulis. Sebab, Suciwati harus mengelola emosi.  • Satu minggu sekali, Suciwati menarget diri sendiri untuk menulis paling sedikit 10 halaman.

Mencintai Munir Berarti Mencintai Keadilan dan Kebenaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/suciwati-temui.jpg" alt="Suciwati. (MIFTAHULHAYAT/ JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Suciwati. (MIFTAHULHAYAT/ JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keseriusan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) diuji. Kemarin (9/12) istri mendiang aktivis HAM Munir Said Thalib, Suciwati, mendatangi Kejagung. Dia menagih kelanjutan penuntasan kasus meninggalnya Munir pada 2004.  Suciwati datang ke Kejagung bersama Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM). Selain menemui jaksa agung muda tindak pidana umum (Jampidum), mereka menyerahkan bukti dan berkas baru di luar persidangan. Salah satunya, bukti berupa putusan Komisi Informasi Pusat (KIP).  Seusai pertemuan dengan Jampidum, Suciwati menyebutkan bahwa Kejagung menyatakan sudah melakukan eksaminasi terkait putusan hakim dalam perkara Munir. Namun, lanjut Suciwati, pihaknya tidak diperkenankan mengakses dokumen eksaminasi. ”Dikatakan tidak boleh (mengakses dokumen eksaminasi) karena itu dokumen negara,” tuturnya saat dikonfirmasi Jawa Pos.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/AKSI-UNTUK-MUNIR_MIFTAHULHAYAT-10.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) yang terdiri dari berbagai organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) menggelar aksi di Kantor Komnas HAM RI Jakarta, Rabu (8/12/2021). Dalam aksinya mereka mendesak Komnas HAM melakukan penyelidikan pro justitia terhadap kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS  Untuk diketahui, aparat berwajib belum mengusut aktor utama di balik pembunuhan Munir. Sejauh ini, baru aktor lapangan, yakni Pollycarpus Budihari Priyanto, yang dimintai pertanggungjawaban.  Suciwati berharap pemerintah benar-benar serius mengusut tuntas kasus pembunuhan suaminya. Dia pun menyarankan Kejagung untuk fokus pada dokumen tim pencari fakta (TPF).  Dalam dokumen itu, kata dia, tercantum sejumlah nama yang ditengarai sebagai aktor utama pembunuhan Munir. ”Hari ini orang-orang itu (dalam dokumen TPF) masih hidup, bisa dipanggil semua kalau serius menindaklanjuti kasus ini (pembunuhan Munir),” imbuhnya.

Temui Jampidum, Suciwati Tagih Penuntasan Kasus Munir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/oke-JKt1-Ombudsman-Munir-deb-1.jpg" alt="Suciwati, istri mendiang Munir saat usai melapor ke Ombudsman. (Debora Danisa Sitanggang/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suciwati, istri mendiang Munir saat usai melapor ke Ombudsman. (Debora Danisa Sitanggang/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Istri aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir, Suciwati telah mengajukan pengaduan ke Ombudsman RI pada Selasa (5/11) kemarin. Hal ini terkait tindakan malaadministrasi oleh Pemerintah. Khususnya Kementerian Sekretariat Negara atas dugaan penghilangan dokumen Laporan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus meninggalnya Munir.   Dalam laporannya, Suciwati turut meminta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Imparsial, dan Amnesty International Indonesia untuk dapat mengawal kasus tersebut.  Suciwati berharap laporannya akan mempermudah pengungkapan kasus yang sudah berusia 15 tahun tersebut. Pasalnya, menurut dia, penyelesaian kasus ini merupakan sesuatu yang tidak sulit.  “Tentunya harapan besar buat kami segera jadi terang kasusnya. Sebetulnya seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa kasus Munir ini sebetulnya mudah, tapi kemudian dibikin berbelit-belit oleh Pemerintah yang tidak mau mengungkap atau menuntaskannya. Sehingga, ini menjadi hal yang teknis sekali,” kata Suciwati dikonfirmasi, Rabu (6/11).  Istri almarhum Munir ini tidak berhenti berharap, kasus yang mengakibatkan suaminya meninggal dunia dapat terselesaikan. Sebab hingga berganti pemerintahan belum juga ada penyelesaian.  “Saya berharap semoga ini menjadi langkah yang tidak panjang lagi, bisa membawa kita ke ruang penuntasan kasusnya,” jelas Suciwati.  Dalam lampiran berkas pendukung, Suciwati turut menyampaikan kronologi hilangnya dokumen laporan TPF. Secara garis besar berkas pendukung itu berisikan perihal wafatnya Munir pada 7 September 2004 dalam pesawat Garuda.  Kemudian dikeluarkannya Keppres Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan TPF kasus Munir oleh Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan penyerahan laporan akhir TPF sebanyak tujuh rangkap kepada Presiden RI, Setneg, Seskab, Menko Polhukam, Kapolri, Kepala BIN, dan Juru Bicara Presiden pada 24 Juni 2005.  Berikutnya pendaftaran permohonan penyelesaian sengketa informasi publik atas dokumen tersebut ke Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan tuntutan publikasi laporan TPF pada 27 April 2016. Kemudian majelis KIP menyatakan bahwa dokumen tersebut harus diumumkan kepada masyarakat. Menindaklanjuti itu, mantan Mensesneg Sudi Silalahi mengirim salinan dokumen laporan TPF ke Istana Negara pada 25 Oktober 2016 dan dikonfirmasi langsung oleh Jubir Presiden Joko Widodo, Johan Budi.  Pada 1 November 2016 Kemensetneg mengajukan keberatan atas putusan KIP ke PTUN Jakarta dan diputus menang pada sidang tanggal 16 Februari 2017. Mengetahui hal ini, KontraS mengadukan kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan majelis hakim PTUN kepada Komisi Yudisial dan mengajukan kasasi KIP Munir ke MA sebagai bentuk upaya hukum lanjutan. Namun, pada tanggal 13 Juni 2017 MA menolak permohonan kasasi tersebut.  Sementara itu, Deputi Koordinator KontraS Putri Kanesia menegaskan, pihaknya akan terus menagih janji terhadap apa yang tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111 tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir. Sebab Keppres tersebut menegaskan bahwa setelah tim selesai menjalankan tugas, hasil penyelidikan dilaporkan ke Presiden untuk kemudian diumumkan kepada publik.  Putri pun meyakini dengan telah dijeratnya Pollycarpus Budihari Priyanto tidak serta merta membuat kasus pembunuhan Munir menjadi selesai. Sebab dinilai masih terdapat sejumlah orang yang patut diduga rerlibat dalam kasus pembunuhan aktivisi HAM Munir.  “Jadi, mengapa kami masih melakukan advokasi, masih mencari dokumen tersebut. Karena dokumen itu membuat semua kasus kita menjadi terang. Sampai saat ini kasus Munir saya bisa bilang belum selesai, kenapa? Karena memang dokumen itu belum pernah diumumkan jadi kita tidak pernah tahu hasilnya seperti apa,” tegas Putri.

Suciwati Laporkan Hilangnya Dokumen TPF Munir ke Ombudsman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/oke-JKt1-Ombudsman-Munir-deb-1.jpg" alt="Suciwati, istri mendiang Munir saat usai melapor ke Ombudsman. (Debora Danisa Sitanggang/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suciwati, istri mendiang Munir saat usai melapor ke Ombudsman. (Debora Danisa Sitanggang/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketidakjelasan dokumen pengungkapan kasus Munir berujung pada pelaporan ke Ombudsman RI. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menengarai bahwa ada kesengajaan pemerintah menutup-nutupi keberadaan dokumen tersebut.  Deputi Koordinator Kontras Putri Kanesia menjelaskan, dokumen yang dimaksud adalah hasil investigasi dan rekomendasi tim pencari fakta (TPF) kasus Munir. Dokumen itu dinyatakan tidak dikuasai pemerintah. ”Presiden Jokowi pernah memerintah Kapolri dan jaksa agung saat itu untuk mencari dokumen itu, tetapi sampai hari ini tidak ada follow-up,” ungkap Putri di kantor Ombudsman kemarin (5/11).  Dokumen itu sebenarnya pernah dikirim dalam bentuk salinan oleh Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono melalui mantan Mensesneg Sudi Silalahi. Johan Budi selaku juru bicara kepresidenan juga mengonfirmasi bahwa istana telah menerimanya. Namun, salinan dokumen TPF Munir yang dikirim pada 26 Oktober 2016 ke Istana Negara itu tidak pernah diumumkan ke publik.  Putri menegaskan, dokumen itu harus ditemukan dan diumumkan kepada publik karena menyangkut kejelasan penyelesaian kasus Munir.  Laporan ke Ombudsman tersebut merupakan langkah lanjutan yang diambil Suciwati, istri mendiang Munir, bersama Kontras setelah mendaftarkan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat (KIP) pada April 2016. KIP mengabulkan permohonan sengketa informasi dan meminta pemerintah mengumumkan secara resmi hasil penyelidikan TPF. Namun, Sekretariat Negara (Setneg) mengajukan keberatan ke PTUN dan diterima.  Suciwati yang telah memperjuangkan kasus itu sejak 2004 menilai pemerintah sengaja membuat kasus Munir berbelit-belit. Padahal, sudah ada Keputusan Presiden (Keppres) 111/2004 yang mewajibkan pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan TPF dan tinggal dilaksanakan saja.  ”Mungkin kalau didorong selesai bisa sejak 2005, tapi kemudian ini menjadi begitu panjang,” cetusnya.  Ketua Ombudsman Amzulian Rifai menekankan bahwa hilangnya dokumen seharusnya tidak menghentikan langkah pemerintah menuntaskan kasus Munir. ”Sampai dibentuk TPF, mestinya kita memberikan perhatian yang setimpal terhadap kasus ini,” tuturnya.

Kontras Laporkan Hilangnya Dokumen TPF Munir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/minta-kasus-munir-diusut-lagi-suciwati-surati-kapolri_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Suciwati optimis kasus kematian suaminya, Munir bisa diusut kembali." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Suciwati optimis kasus kematian suaminya, Munir bisa diusut kembali.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mencari keadilan terus dilakukan Suciwati atas kematian suaminya, Munir Said Thalib. Tak patah arang, dia selalu berupaya meminta pihak Kepolisian untuk mengusut tuntas dalang di balik pembunuhan tersebut. Belakangan kasus ini kembali mendapat atensi dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Orang nomor satu di institusi Kepolisian itu memerintahkan agar Kepala Badan Reserse Kriminal Polri yang baru, Komjen Pol Arief Sulistyanto untuk meneliti apakah kasus ini bisa dilanjutkan pasca bebasnya terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto. Suciwati pun mengaku telah berkirim surat ke Kapolri untuk meminta kejelasan kasus suaminya itu. "Kami sudah kirim surat ke Kapolri, dan Insya Allah minggu depan kami ketemu dengan Bareskrim," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/9). Suciwati meyakini kasus kematian suaminya pada 2004 silam bakal kembali diusut pihak Kepolisian. "Saya yakin dan percaya masih ada pejabat baik di negeri ini, masih ada penegak hukum yang baik di negeri ini, saya optimis," tegasnya. Terlebih, kinerja Kepolisian sebelumnya telah membuahkan hasil. "Selama ini kan kerja-kerja polisi dalam kasus Munir cukup baik, buktinya waktu itu pernah menangkap Muhdi PR," tukasnya. Sebelumnya, Pollycarpus dinyatakan bebas murni pada Rabu (29/8). Mantan pilot Garuda itu telah menjalani masa tahanan selama 8 tahun atas vonis hakim selama 14 tahun penjara. Bebasnya Pollycarpus membuat sejumlah pegiat HAM berteriak dan mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepati janjinya mengusut kematian Munir. Kapolri pun menanggapi bahwa dirinya akan meminta Kabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Arief Sulistyanto, untuk menindaklanjuti kasus tersebut. "Nanti saya akan minta kepada Kabareskrim yang baru, Pak Arief untuk melakukan penelitian kasus itu," kata Tito di Rumah Sakit Bhayangkara Polri, Kramat Jati, Jakarta, Jumat (31/8) lalu.

Minta Kasus Munir Diusut Lagi, Suciwati Surati Kapolri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/istri-munirsuciwati-minta-kabareskrim-serius-tuntaskan-kasus-suaminya_m_.jpg" alt="Suciwati (kedua dari kanan), dalam konferensi pers di kantor Kontras Jakarta, Jumat (7/9)" width="100%">
<figcaption>Suciwati (kedua dari kanan), dalam konferensi pers di kantor Kontras Jakarta, Jumat (7/9)</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Istri aktivis HAM Munir Sayid Thalib, Suciwati berencana akan menemui Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto untuk menuntut keseriusan penuntasan kasus pembunuhan suaminya. Hal itu dikatakan Suciwati dalam konferensi pers di kantor&nbsp;Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). "Dalam waktu dekat kami ingin bertemu dengan Kabareskrim. Serius enggak sih atau cuma omong doang, atau cuma karena terdesak saja karena banyak orang yang tanya," kata Suciawati , Jumat (7/9). Suci mengaku telah melayangkan surat pertemuan dengan Bareskrim. Dia berharap dapat bertemu pekan depan. "Mudah-mudahan secepatnya bisa bertemu," ucapnya. Kendati Komjen Arief pernah tergabung dalam Tim Pencari Fakta Kasus Kematian Munir (TPKKM), Siciawati pun berharap sikap Arief tidak berubah untuk menyelesaikan misteri kematian suaminya. "Ya semoga tidak berubah kalau ada tekanan, karena dia yang saat itu menangkap Muchdi Prawiro Pranjono," tegasnya. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan akan kembali membuka pengusutan kasus Munir. Dia mengatakan akan memerintahkan Kabareskrim untuk mempelajari berkas perkara kasus itu. "Nanti saya akan minta kepada Kabareskrim yang baru, Pak Arief, untuk melakukan penelitian kasus itu," papar Tito. Arief pun telah mengatakan akan serius mempelajari berkas perkara kasus tersebut. Dia mengatakan akan mengusut kasus ini sampai tuntas. Mantan Tim Pencari Fakta Kasus Munir, Usman Hamid mengatakan, Arief adalah orang yang tepat untuk menuntaskan kasus ini. Dia mengatakan Arief ikut dalam pencarian fakta kasus pembunuhan berencana tersebut. "Asal ada kemauan dari Presiden Jokowi," jelas Usman. Untuk diketahui, Munir tewas dibunuh dengan racun arsenik dalam penerbangan ke Belanda pada 7 September 2004. 14 tahun peristiwa berlalu, baru satu pelaku yaitu Pollycarpus Budihari Prijanto yang sudah dihukum. Sementara dalang di balik pembunuhan itu belum juga terungkap. Padahal dalam putusan, Pollycarpus disebut melakukan pembunuhan secara berkomplot.

Istri Munir,Suciwati Minta Kabareskrim Serius Tuntaskan Kasus Suaminya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pollycarpus-bebas-dan-jadi-caleg-aktivis-ham-tagih-janji-jokowi_m_.jpg" alt="Pollycarpus Budihari Prijanto resmi bebas murni pada Rabu (29/8). Mantan pilot Garuda Indonesia (GI) itu adalah salah satu aktor yang terlibat dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir." width="100%">
<figcaption>Pollycarpus Budihari Prijanto resmi bebas murni pada Rabu (29/8). Mantan pilot Garuda Indonesia (GI) itu adalah salah satu aktor yang terlibat dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pollycarpus Budihari Prijanto resmi bebas murni pada Rabu (29/8). Mantan pilot Garuda Indonesia (GI) itu adalah salah satu aktor yang terlibat dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir.  Polly (panggilan Pollycarpus) yang divonis 14 tahun penjara oleh pengadilan mendapatkan pembebasan bersyarat dari Kementerian Hukum dan HAM pada 24 November 2014.  Sejumlah aktivis HAM merasa kecewa atas bebasnya Polly dari jeratan hukum. Pasalnya pemerintah hingga saat ini belum kembali membuka hasil Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir (TPFKMM). Bahkan, komitmen Presiden Joko Widodo dalam menyelsaikan persoalan ini pun dipertanyakan. Pasalnya, kematian Munir termasuk dalam kasus pelanggaran HAM berat.  Direktur Lokataru Haris Azhar menyatakan, pemerintah harus menyelesaikan kasus kematian Munir untuk memberikan keadilan terhadap istri Munir, Suciati, maupun kedua anaknya, Alif dan Diva.  Sehingga, lanjut Haris, Presiden Joko Widodo harus kembali membuka TPFKMM yang sebelumnya telah di serahkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 24 Juni 2005.  “TPFKMM itu sebetulnya ada levelnya Polly, Muchdi dan Hendropriyono. Terus dilaporan itu juga disebutkan institusi yang digunakan untuk menjadi pendukung terjadi pembunuhan terhadap Munir,” kata Haris kepada JawaPos.com, Minggu (2/9).  Meski laporan dokumen TPFKMM itu dinyatakan tiada oleh Menteri Sekertaris Negara era SBY, Sudi Silalahi. Namun hal itu tetap menjadi tanggung jawab Presiden Jokowi untuk dapat membuka dan mengumumkannya ke publik.  "Sebab, sejak 2005 hingga saat ini masyarakat tidak tahu persis isi laporan itu," ujar Haris.  Menurut Haris ditahannya mantan pilot Garuda itu, pada awalnya agar Polly tidak lari dari jeratan hukum. Namun faktanya, ternyata tidak ada keseriusan dari pemerintah untuk mengungkap kembali siapa aktor lapangan dan aktor intelektual dari pembunuh Munir.  “Habisnya masa hukuman terhadap Polly ini jadi seperti PR (pekerjaan rumah) besar untuk pemerintah, mengingat bahwa yang lainnya belum terselesaikan dan Polly sudah keburu bebas,” papar Haris.  Diketahui, saat ini Polly yang dekat dengan keluarga Cendana menjadi kader Partai Berkarya dibawah naungan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Polly pun ikut bertarung menjadi caleg DPR RI pada Pemilu 2019.  “Sekarang makin susah apalagi Polly menjadi caleg DPR, bisa dibayangkan calon anggota dewan pembunuh,” tutur Haris.  Selain itu, Haris juga merasa tidak puas dengan keputusan bebas murni itu Karena Polly hanya menjalni masa hukuman selama 8 tahun penjara. "Alasannya karena dia banyak membantu di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian, dia dihukum 8 tahun seharusnya 14 tahun. Saya yakin itu simbolis aja,” jelas Haris.  Sementara itu, Kepala Bidang Advokasi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) Putri Kanesia menyatakan, pembebasan bersyarat kepada Pollycarpus sejak 2014 tidak merepresentasikan sikapnya dalam persidangan yang ketika itu tidak koperatif.  “Dia (Pollycarpus) mendapat pembebasan bersyarat itu karena dia berkelakuan baik, kemudian dia aktif ikut pramuka, bikin sabun dan lain-lain di dalam tahanan,” papar Putri.  Namun saat menjalani sidang sebagai terdakwa, lanjut Putri, Polly tidak koperatif menyebutkan siapa saja aktor yang terlibat dalam pembunuhan Munir. Sehingga alasan bebas bersyarat hingga akhirnya bebas murni dinilai belum memberikan rasa keadilan.  “Sampai hari ini pun negara hanya mampu mengadili pelaku lapangan saja tanpa mengadili pelaku aktor intelektual dalam kasus pembunuhan Munir,” urai Putri.  Oleh karena itu, di sisa masa pemerintahan Presiden Jokowi ini, para aktivis HAM meminta komitmen pemerintah untuk serius menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, khususnya pembunuhan Munir.  “Pak Jokowi pernah bilang pada 2016 kepada ahli-ahli hukum di Istana, PR kita adalah kasus HAM berat masa lalu termasuk kasus Mas Munir. Jadi nama Mas Munir itu disampaikan secara gamblang di hadapan media,” pungkasnya.

Pollycarpus Bebas dan Jadi Caleg, Aktivis HAM Tagih Janji Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/begini-respons-istri-munir-tahu-kabar-pollycarpus-resmi-bebas_m_.jpg" alt="Pollycarpus Budihari Priyanto bersama sang istri Yosepha Hera Indaswari." width="100%">
<figcaption>Pollycarpus Budihari Priyanto bersama sang istri Yosepha Hera Indaswari.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pollycarpus Budihari Priyanto terpidana kasus pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Munir Said resmi bebas setelah menjalani penjara selama 14 tahun. Istri Munir, Suciwati mengatakan, dibebaskannya Pollycarpus bukan berarti negara sudah menyelesaikan kasus pembunuhan suaminya. "Negara masih memiliki kewajiban untuk menyelesaikan secara tuntas kasus kematian Alm Munir, hingga kepada aktor-aktor utama di balik pembunuhan Munir," ujar Suciwati kepada JawaPos.com, Rabus (29/8). Suciwati menilai, negara perlu berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Munir. Oleh sebab itu, dia berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menyampaikan hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir kepada publik. Presiden Jokowi, menurut Suciwati, perlu memerintahkan jajarannya untuk melanjutkan proses hukum terhadap kasus meninggalnya Munir. Hal itu harus berdasarkan fakta dan bukti yang ada, tanpa ada yang ditutupi ataupun disembunyikan. "Jadi, berdasarkan fakta-fakta yang muncul dan belum terungkap dalam laporan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir," katanya. &lrm;Diketahui, terpidana kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib yakni Pollycarpus Budihari Priyanto resmi bebas dari Lapas Kelas 1 Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat pada hari ini. Pollycarpus bebas setelah menjalani hukuman penjara selama 14 tahun. &lrm;Pollycarpus yang kala itu menjadi pilot maskapai penerbangan Garuda Indonesia dipidana bersalah dan divonis penjara selama 14 tahun. Ia terbukti menuangkan racun arsenik ke jus jeruk yang diminum Munir. Racun itu dituangkan Pollycarpus saat Munir dalam perjalanan ke Belanda untuk melanjutkan studinya. Setelah itu Munir dinyatakan meninggal dunia hanya dua jam sebelum tiba di bandar udara Schiphol, Amsterdam pada 7 September 2004.

Begini Respons Istri Munir Tahu Kabar Pollycarpus Resmi Bebas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#suciwati

Berita Terkini