<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/14/Dishub-2719696799.jpeg" alt="Insiden jatuhnya penyandang disabilitas di Transjakarta Cares memicu evaluasi layanan oleh Dishub DKI. (Masriapane/ JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Insiden jatuhnya penyandang disabilitas di Transjakarta Cares memicu evaluasi layanan oleh Dishub DKI. (Masriapane/ JawaPos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menetapkan besaran subsidi atau Public Service Obligasi (PSO) untuk Transjakarta dalam APBD 2026 sebesar Rp 3,75 triliun. Angka ini merosot tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 4,1 triliun. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menuturkan, alokasi dana tersebut diperkirakan tidak akan menutup operasional selama satu tahun penuh. "Kemarin kita mengalami efisiensi, karena ada pemotongan DBH kurang Rp 15 triliun, sehingga untuk anggaran Transjakarta maupun MRT dan LRT itu belum bisa full (satu tahun) diakomodir dalam APBD," ujar Syafrin di Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (14/1). Syafrin melanjutkan, dalam perhitungannya, anggaran tersebut hanya mampu mencover layanan Transjakarta selama sembilan bulan. Artinya, anggaran yang ada saat ini diprediksi hanya akan bertahan dari bulan Januari hingga September 2026 saja. "Untuk Transjakarta sendiri, kami perhitungkan itu baru bisa meng-cover sekitar 9 bulan," ucapnya. Kondisi ini bukan tanpa alasan. Pemangkasan anggaran ini merupakan dampak dari berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke Jakarta yang mencapai Rp 15 triliun. Akibatnya, postur APBD 2026 yang awalnya diproyeksikan menyentuh angka Rp 95 triliun, harus dipangkas menjadi sekitar Rp 80 triliun. Hal ini memaksa Pemprov DKI melakukan efisiensi besar-besaran di berbagai sektor, termasuk transportasi. Meski begitu, kata Syafrin, pihaknya akan kembali mengajukan penambahan subsidi pada APBD Perubahan 2026. "Oleh sebab itu untuk triwulan keempat, itu nanti kita harapkan bisa ditutupi dari pembahasan APBD Perubahan nantinya," terangnya. Sebelumnya, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota Nirwono Joga menyebutkan bahwa angka ideal sebenarnya jauh di atas plafon saat ini. "Nah, di 2026, idealnya kalau layanan Transjakarta sama dengan di 2025, maka dibutuhkan anggaran sekitar Rp 4,8 triliun. Sementara akibat efisiensi anggaran di APBD 2026, itu disepakati di angka Rp 3,7 triliun," ungkap Nirwono.

Pemprov DKI pangkas subsidi Transjakarta 2026 jadi Rp 3,75 triliun akibat DBH turun. Dana diperkirakan hanya cukup untuk operasional 9 bulan

Anggaran Subsidi Transjakarta 2026 Turun Jadi Rp 3,7 Triliun, Dishub DKI: Hanya Cukup 9 Bulan

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r3:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/18/YLBHI-1570781446.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hadiri penyerahan hibah aset Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) kepada pihak yayasan, Kamis (18/12). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hadiri penyerahan hibah aset Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) kepada pihak yayasan, Kamis (18/12). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan subsidi Transjakarta tahun 2026 mencapai Rp3,75 triliun. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang diundangkan pada 23 Desember 2025. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa anggaran jumbo ini akan difokuskan pada penyelesaian masalah-masalah krusial di Jakarta. Meskipun total nilai APBD 2026 sebesar Rp81,32 triliun, atau turun dibanding tahun sebelumnya, layanan publik tetap menjadi prioritas utama. "APBD Tahun Anggaran 2026 menyoroti sejumlah isu strategis, yaitu penanganan sampah, pengendalian banjir, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemacetan. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menggunakan anggaran secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga Jakarta," ujar Gubernur Pramono, Sabtu (27/12). Rincian Subsidi Transportasi Umum: Transjakarta Paling Besar Untuk memastikan mobilitas warga tetap lancar dan terjangkau, Pemprov DKI mengucurkan dana jumbo melalui pos urusan perhubungan. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi, merinci pembagian subsidi transportasi tahun 2026 tersebut.&nbsp; "Subsidi Transjakarta sebesar Rp3,75 triliun, subsidi Bus Sekolah sebesar Rp105,38 miliar, subsidi MRT Jakarta sebesar Rp536,70 miliar," terangnya. Sementara untuk Subsidi LRT Jakarta sebesar Rp325,28 miliar, subsidi Bus Sekolah: Rp105,38 miliar dan Layanan Kapal Perairan: Rp100,19 miliar.&nbsp; Sejumlah mandatory spending berupa anggaran infrastruktur pelayanan publik dialokasikan sebesar 43,06% total belanja daerah diluar bantuan keuangan. Alokasi ini sudah melampaui ketentuan minimal.&nbsp; "Kalau sesuai aturan, minimal harus dialokasikan hanya 40%," ucapnya. Pendidikan dan Kesehatan Selain transportasi, pos anggaran pendidikan juga mendapatkan porsi besar senilai Rp19,75 triliun. Dana ini digunakan untuk membiayai sekolah swasta gratis (Rp282,46 miliar) hingga keberlanjutan KJP Plus (Rp3,25 triliun). Di sektor kesehatan, dana dialokasikan untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp1,40 triliun dan pembangunan berbagai fasilitas kesehatan guna menjamin kesejahteraan warga. Michael Rolandi memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD 2026 akan dikelola dengan hati-hati. "Seluruh program ini akan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kami berharap, APBD 2026 ini dapat dirasakan manfaatnya secara luas oleh warga Jakarta," imbuh Michael. </div> </div> </div> </div>

Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan subsidi Transjakarta tahun 2026 mencapai Rp3,75 triliun. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Daerah

Gubernur Jakarta Pramono Anung Alokasikan Rp3,75 Triliun untuk Subsidi Transjakarta Tahun 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Transjakarta-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Penumpang mengantre di halte TransJakarta Tosari, Jakarta, Jumat (10/5/2022). Usai berakhirnya libur lebaran juga seiring berjalannya aktivitas perkantoran, penumpang bus TransJakarta membludak saat jam pulang kerja. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Penumpang mengantre di halte TransJakarta Tosari, Jakarta, Jumat (10/5/2022). Usai berakhirnya libur lebaran juga seiring berjalannya aktivitas perkantoran, penumpang bus TransJakarta membludak saat jam pulang kerja. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menambah subsidi demi tidak menaikkan tarif angkutan umum Transjakarta imbas naiknya harga BBM Sabtu (3/9) lalu.  Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo mengatakan pihaknya tidak akan menaikkan tarif angkutan transportasi umum Transjakarta meski BBM sudah naik.  "Sementara untuk tarif Transjakarta tentu akan ditambah biaya subsidinya," ujarnya kepada wartawan, Kamis (8/9).  Oleh karena itu, Syafrin mengatakan bahwa pihaknya telah menghitung total kebutuhan subsidi BBM untuk operasional bus Transjakarta agar tarifnya tidak ikut naik dengan BBM.  "Iya sedang disiapkan. Total kebutuhan subsidi BBM dampaknya terhadap operasional bus yang dikelola Transjakarta kami hitung sekitar Rp 62,1 Milyar. Otomatis langsung kami usulkan ke dalam besaran PSO (Public Service Obligation)," urainya.  Besaran subsidi senilai Rp 62,1 M ke Transjakarta, menurutnya sudah otomatis dihitung sejak tanggal Sabtu lalu ketika BBM diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) naik.  "Otomatis biaya yang dihitung tanggal 3 sudah masuk komponen biaya BBM itu dalam perhitungan kita untuk pembayaran subsidi kepada operator," katanya.  Sebelumnya, pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi dan subsidi, meliputi Pertalite, solar, dan Pertamax pada, Sabtu (3/9) dan mulai berlaku pukul 14.30 WIB. Kenaikan harga BBM tersebut diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam konferensi persnya disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube, Sekretariat Presiden pada Sabtu (3/9).  Arifin menyebut, harga Pertalite berubah menjadi Rp 10.000 dari sebelumnya Rp 7.650 sementara untuk Solar menjadi Rp 6.800 dari sebelumnya Rp 5150. Sedangkan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.  “Hari ini tanggal 3 September 2022 pukul 13.30 pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi antara lain, Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, kemudian Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter,” pungkasnya.

Imbas BBM Naik, Pemprov DKI Tambah Subsidi Rp 62,1 M ke Transjakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/subsidi-transjakarta-capai-rp-32-triliun-berapa-untuk-mrt-dan-lrt_m_.jpg" alt="Ilustrasi. Transjakarta terima subsidi hingga Rp 3,2 triliun" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Transjakarta terima subsidi hingga Rp 3,2 triliun</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta belum memberikan kepastian tarif untuk dua moda transportasi baru yaitu MRT dan LRT. Begitupula dengan skema subsidi yang akan diberikan juga masih dalam pembahasan.  Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Sigit Widjatmoko menjelaskan, skema subsidi untuk dua moda transportasi itu masih dibahas antar beberapa pihak. Dirinya juga belum bisa memastikan apakah skema subsidi nantinya akan sama seperti yang diberikan ke Transjakarta.  Untuk kedua moda baru LRT dan MRT Jakarta, Sigit pun masih tengah melakukan kajian atas pola subsidi yang akan diterapkan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan suistainable layanan dan peningkatan kinerja koorporasinya  "Terkait dengan pola subsidi MRT dan LRT masih dibahas dan akan disampaikan secara resmi oleh Pemprov sebagai bagian dari penetapan tarif MRT maupun LRT Jakarta. Mohon bersabar," ungkap Sigit kepada JawaPos.com, Sabtu (2/3).  Sementara itu, dalam Rencana Anggaran Kerja Perusahaan (RKAP) 2019, Transjakarta mendapatkan subsidi sebesar Rp 3,21 triliun. "Adapun skemanya adalah selisih antara total cost dengan total income dari fare box atau tiket saja," ujarnya.  Sebagai informasi, PT Transjakarta juga menerima subsidi yang hampir sama pada 2018 yaitu Rp 3,2 triliun. Namun sayangnya dalam RKAP 2018 penyerapan subsidi atau public service obligation (PSO) hanya sebesar Rp 2,8 Triliun.  Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pembahasan tarif Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta sudah final. Namun, ia belum mau mengumumkan tarif yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.  "Tarif MRT sudah fase final, tinggal masalah pengumuman saja. Tapi sekarang sebelum data lengkap, saya tidak akan mengumumkan," ujar Anies di GOR Pasar Minggu, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Subsidi Transjakarta Capai Rp 3,2 Triliun, Berapa untuk MRT dan LRT?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/oktober-mendatang-subsidi-tiket-transjakarta-dialihkan-ke-program-lain_m_154645.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjelang dilantiknya pasangan Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Pemprov DKI Jakarta mulai bersiap mengganti nama program kerja daerah yang sesuai dengan visi misi pemimpin barunya. Salah satunya mengalihkan subsidi Transjakarta untuk program OK Otrip. Subsidi ini diberikan dalam bentuk public service obligation (PSO) ke PT Transportasi Jakarta (TJ). Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati mengatakan, semua program Anies-Sandi dapat segera dilaksanakan pada Oktober 2017. Namun, program tersebut akan menggunakan nama berbeda dari yang telah diperkenalkan oleh pasangan tersebut. Contohnya, program OK Otrip yang nantinya dianggarkan melalui PSO PT TJ. PSO itu tetap digunakan sebagai dasar anggaran di 2017. "Nama kegiatannya OK Otrip, tapi dasarnya tuh tetap PSO, nggak bisa diubah juga," kata Tuty seperti yang &nbsp;diansir Indopos (Jawa Pos Group). Tuty menjelaskan anggaran PSO dapat mengakomodasi program OK Otrip. Sebab di APBD 2017 telah dianggarkan PSO Transjakarta sebesar Rp 1,2 triliun. PSO itu nantinya dimanfaatkan oleh bus Transjakarta dan feeder lainnya. "Itu udah bisa mengkover itu, dan begitu beliau masuk di Oktober ya teman-teman di Transjakarta sudah siap. Tinggal armada mana dulu yang akan diintegrasikan," jelasnya. Diketahui program OK Otrip ini merupakan tarif angkutan bus dan angkutan umum di Jakarta. Penumpang cukup membayar Rp 5 ribu. Tapi dapat menikmati perjalanan untuk seluruh moda. Baik itu Transjakarta, Feeder, maupun angkot. Selama ini tarif Transjakarta hanya Rp 3.500 untuk sekali naik. Tarif untuk sepanjang perjalanan di Transjakarta dan feedernya. Namun tidak berlaku kalau berpindah ke moda angkot atau mikrolet. Nah, bagi Anies-Sandi, seluruh angkutan publik itu diintegrasikan dengan cukup membayar Rp 5 ribu bagi setiap penumpang.

Oktober Mendatang Subsidi Tiket Transjakarta Dialihkan ke Program Lain