<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/14/antrean-teuk-3382340714.jpg" alt="Puluhan kendaraan roda empat dan enam antrean panjang di SPBU Keudai Paya Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Kamis (13/2). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Puluhan kendaraan roda empat dan enam antrean panjang di SPBU Keudai Paya Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Kamis (13/2). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Puluhan kendaraan roda empat dan enam antrean panjang di SPBU Keudai Paya Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Kamis (13/2), untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi. Pantauan Antara, antrean panjang kendaraan itu tidak hanya di jalan nasional tetapi juga telah mendekati kantor Bupati Abdya, tepatnya di kawasan jalan dua jalur Desa Keudai Paya. Salah seorang sopir truk, Maimun, mengatakan bahwa setiap sore dirinya harus antre panjang untuk mendapatkan BBM solar untuk kebutuhan kendaraan. "Tiap hari kami antre di sore hari. Sebab BBM masuknya sore. Kalau pagi sampai siang solar enggak ada di SPBU," kata Maimun, dikutip Jumat (14/2). Begitu juga dengan puluhan sopir truk lainnya, sejak pukul 15.00 WIB sore mereka sudah parkir kendaraan untuk antre di SPBU Keudai Paya itu. "Terkadang kami terpaksa bawa nasi saat antrean. Sebab banyak sekali mobil yang antre. Terkadang tengah malam nanti baru dapat giliran kita. Jadi, kan harus bawa bekal," kata sopir lainnya, Nasruddin. Nasruddin mengaku tidak terganggu dengan aturan sistem barcode (QR code) yang diwacanakan penghapusan oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. "Kalau soal barcode itu tidak masalah. Yang jadi masalah sekarang, BBM sering kosong di SPBU. Ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah bagaimana cara untuk menambahkan kuota lebih banyak," katanya. Selain itu, Nasruddin juga menekankan bahwa pemerintah harus mencari cara untuk menghilangkan praktek pelansiran solar bersubsidi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab agar ketersediaan solar selalu ada di SPBU. "Pemerintah juga harus mencari cara menghilangkan pelansir solar BBM bersubsidi agar ketersediaan solar selalu ada di SPBU," ujarnya. Sebelumnya Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mewacanakan penghapusan sistem barcode pengisian BBM di seluruh SPBU di Aceh yang selama ini berlaku di Tanah Rencong tersebut. "PR hari ini adalah, semua SPBU yang ada di Aceh tidak istilah lagi ada barcode (saat isi BBM)," kata Mualem. Untuk diketahui, Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang ditunjuk Pertamina untuk menerapkan kebijakan penggunaan barcode pengisian BBM bersubsidi di SPBU, dan kebijakan ini sudah berlaku di Aceh sejak 2022 lalu. Dirinya menggarisbawahi, bahwa sesuai dengan sumpah jabatan yang dibacakan, mereka ingin menyejahterakan dan menyenangkan rakyat Aceh. Karena itu, kebijakan awal yang ingin dilakukan adalah menghapus sistem barcode pengisian BBM. Sehingga masyarakat bisa langsung mendapatkannya meski tanpa QR barcode. "Mohon digarisbawahi semua, siapa saja yang isi minyak tetap terus, karena tidak jadi masalah lagi kepada masyarakat (tanpa harus barcode)," ujarnya. PT Pertamina Area Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menyebutkan pihaknya menghormati pernyataan Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait pembelian BBM subsidi biosolar dan pertalite menggunakan barcode. &ldquo;Tujuan utama dalam program ini adalah agar BBM subsidi tepat sasaran sesuai ketentuan aturan dan kuota yang ditetapkan, mencegah serta meminimalisir penyelewengan BBM subsidi,&rdquo; kata Area Manager Comm, Rel, CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria. Pembelian BBM subsidi melalui barcode dalam Program Subsidi Tepat merupakan program yang dijalankan secara nasional di Indonesia.

"Terkadang kami terpaksa bawa nasi saat antrean. Sebab banyak sekali mobil yang antre. Terkadang tengah malam nanti baru dapat giliran kita"

Antre Dapat Solar Bersubsidi, Perjalanan Puluhan Truk di Aceh Barat Daya Terhambat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/solar-nelayan-576625902.jpg" alt="Pertamina Patra Niaga wilayah NTB berencana untuk menerapkan full cycle nelayan pada Mei mendatang." width="100%">
<figcaption>Pertamina Patra Niaga wilayah NTB berencana untuk menerapkan full cycle nelayan pada Mei mendatang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Penerapan sistem full cycle subsidi tepat berlanjut ke tahap selanjutnya. Setelah menerapkan untuk penyaluran solar angkutan darat, Pertamina Patra Niaga merancang kebijakan untuk nelayan. Salah satu wilayah yang bakal menerapkannya adalah NTB. Sales Area Manager Retail NTB PT Pertamina Patra Niaga Aris Irmi mengatakan, pelaksanaan full cycle subsidi tepat bagi angkutan laut dalam progres perencanaan. "Saat ini kami masih mendata nelayan untuk nantinya didaftarkan," ujarnya kepada Jawa Pos pekan lalu. Saat ini penyaluran bahan bakar minyak (BBM) diesel bersubsidi mencapai 500 kl per hari. Dari sana, nelayan dari 10 kota/kabupaten menyerap sekitar 10 persen. BBM tersebut disalurkan ke delapan stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (SPBUN). Pertamina Patra Niaga wilayah NTB berencana untuk menerapkan full cycle nelayan pada Mei mendatang. Harapannya, respons dari nelayan bisa sebagus pengendara angkutan darat. "Karena evaluasi pada bulan pertama untuk angkutan darat sangat baik," ucapnya. Aris menyebutkan, pihaknya sudah menerapkan 100 persen subsidi tepat di NTB untuk kendaraan roda empat dan lebih pada 21 Februari lalu. Sebanyak 95 persen dari rata-rata transaksi, 150&ndash;200 ribu transaksi, sudah menggunakan QR code. "Ini membuktikan bahwa masyarakat NTB sama sekali tidak berkeberatan untuk menjalankan prosedur yang baru," ungkapnya.&nbsp;(bil/c7/dio)

Saat ini penyaluran BBM diesel bersubsidi mencapai 500 kl per hari. Dari sana, nelayan dari 10 kota/kabupaten menyerap sekitar 10 persen.

Setelah Angkutan Darat, Penyaluran Solar Subsidi Tepat Sasaran Diterapkan ke Nelayan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/SPBU-Dery-Ridwansah-5-560x374-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Pertamina bertahap akan menjalankan aturan pembelian BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Karena faktanya Pertamina mengungkap 60 persen masyarakat yang menggunakan BBM subsidi adalah termasuk kalangan kaya.  Menurut Irto Ginting, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga saat press conference di Graha Pertamina Jakarta beberapawaktu lalu bahwa (30/6) 60% masyarakat mampu atau yang masuk dalam golongan kaya ini mengonsumsi hampir 80% dari total konsumsi BBM bersubsidi.  "Sebanyak 40% masyarakat rentan dan miskin hanya mengonsumsi 20% dari total subsidi energi tersebut," kata Irto Ginting.  Penggunaan subsidi tidak tepat sasaran ini mendorong Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial and Trading Pertamina mengupayakan mekanisme yang dapat memastikan subsidi tetap sasaran.  Irto menambahkan kalau subsidi yang tepat sasaran ini penting, mengingat Pemerintah telah mengalokasikan dana hingga Rp 520 triliun untuk subsidi energi pada tahun 2022.  Upaya menciptakan mekanisme penyaluran BBM Subsidi tersebut juga merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden No 191 Tahun 2014 serta Surat Keputusan (SK) Kepala BPH Migas No 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020.  Menurutnya, regulasi yang ada secara jelas menetapkan segmentasi pengguna, kuota dan lain-lain mengenai penyaluran BBM Subsidi, namun di lapangan masih tidak tepat sasaran.  "Oleh karena itu, Pertamina Patra Niaga sebagai pelaksana penugasan berinisiatif mengembangkan mekanisme baru untuk memastikan penyaluran di lapangan tepat sasaran," imbuh Irto.  Mekanisme baru tersebut, lanjut Irto sedang diuji coba dan dimulai dengan pendaftaran di Website MyPertamina. Pendaftaran ini dimaksudkan untuk pencocokan data berbasis sistem atau digital.  Untuk itu, kata Irto, Pertamina mulai 1 Juli 2022 akan membuka pendaftaran melalui Website : subsiditepat.mypertamina.id. Dipilihnya website MyPertamina pun bukan tanpa alasan. Sesuai Peraturan BPH Migas No.06/2013, penggunaan sistem teknologi IT dalam penyaluran BBM dapat dilakukan.  "Pada masa pendaftaran ini, masyarakat masih bisa membeli Pertalite dan Solar Subsidi, namun masyarakat diharapkan segera mendaftarkan kendaraan roda empat dan identitasnya untuk mendapat QR Code.  Tujuan pendataan ini tidak lain adalah untuk melindungi masyarakat rentan, memastikan subsidi energi yang tepat sasaran sehingga anggaran yang sudah dialokasikan Pemerintah benar-benar dinikmati yang berhak.  "Kedepan kami harap, data ini bisa digunakan untuk menetapkan kebijakan energi bersama pemerintah serta dapat mencegah potensi terjadinya potensi penyalahgunaan atau kasus penyelewengan BBM subsidi di lapangan,” tutup Irto.  "Jadi diperlukan suatu mekanisme baru, bagaimana subsidi energi ini benar-benar diterima dan dinikmati yang berhak,” ujar Irto Ginting.  Pada tahap ini, pendaftaran fokus untuk melakukan pencocokan data antara yang didaftarkan oleh masyarakat dengan dokumen dan data kendaraan yang dimiliki. Setelah statusnya terdaftar, masyarakat akan mendapatkan QR Code Unik yang akan diterima melalui email atau notifikasi di website subsiditepat.mypertamina.id .  Untuk kemudahan masyarakat, QR Code bisa diprint out dan dibawa ke SPBU, sehingga tidak wajib mendownload aplikasi MyPertamina atau membawa handphone ke SPBU. Mekanisme ini masih dikhususkan untuk kendaraan roda empat (mobil).

Ini Penyebab Adanya Aturan Beli Pertalite dan Solar Subsidi Pakai QR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/tiga-jenis-bahan-bakar-minyak-ini-tidak-naik-sampai-akhir-tahun_m_160019.jpeg" alt="Ilustrasi dispenser premium dan solar di salah satu SPBU Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dispenser premium dan solar di salah satu SPBU Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengeluhkan pembatasan penggunaan solar subsidi oleh pemerintah. Sebab, para pengusaha truk harus membeli bahan bakar minyak (BBM) dengan harga yang lebih mahal. Ongkos logistik pun semakin berat.  Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman menyatakan, sejak pembatasan berlaku, para pengusaha terpaksa menggunakan dexlite sebagai pengganti solar. Harga BBM itu lebih dari Rp 10 ribu. Padahal, selama ini mereka menggunakan solar yang harganya Rp 5.150 per liter.  "Ini bisa menghambat pendistribusian logistik kepada masyarakat," ujarnya Selasa (24/9).  Pemerintah melalui BPH Migas membatasi penggunaan solar pada beberapa jenis kendaraan. Di antaranya, kendaraan pengangkut hasil kebun, hutan, dan tambang. Tepatnya, kendaraan yang jumlah rodanya lebih dari 6. Menurut Kyatmaja, aturan tersebut juga berlaku pada truk tangki BBM, tangki CPO, dump truck, trailer, truk gandeng, dan mobil pengaduk semen.  "Jika begitu, lebih baik cabut saja subsidi solar agar kami bisa beli dengan harga Rp 7.150 per liter. Lebih murah daripada harus membeli dexlite," terang Kyatmaja.  Kabarnya, BPH Migas bakal merevisi aturan tersebut. Rencananya, angkutan barang dan dump truck diizinkan menggunakan solar subsidi. Kecuali, yang beroperasi di sektor pertambangan dan perkebunan.  "Selain itu (perkebunan dan pertambangan) boleh," ungkap Henry Ahmad, anggota komite BPH Migas.

Pembatasan Konsumsi Solar Bersubsidi Dikeluhkan Pengusaha Truk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/SPBU-SOLAR-JAWA-POS-RADAR-KUDUS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah asumsi makro dalam RAPBN 2020 untuk sektor energi bakal direvisi. Misalnya, kuota elpiji 3 kg dan subsidi solar.  Dalam Nota Keuangan 2020, subsidi solar ditetapkan Rp 1.000 per liter. Namun, dalam rapat kerja antara Komisi VII dan Kementerian ESDM, subsidi solar diusulkan Rp 1.500 per liter.  Salah satu kekhawatiran Komisi VII, jika subsidi solar hanya Rp 1.000 per liter, ada kenaikan harga tahun depan. Saat ini harga solar dipatok Rp 5.150 per liter dan tidak naik sejak April 2015.  Menteri ESDM Ignasius Jonan menyatakan, jika subsidi solar Rp 1.000 per liter, harga berpotensi naik menjadi Rp 6.000-an per liter.  "Atau (naik, Red) Rp 1.000 per liter menjadi Rp 6.150 per liter. Kalau ditambah pajak bisa Rp 7.000 per liter. Bergantung (harga minyak), kita tidak bisa tahu per Januari 2020 harga minyak berapa," paparnya, Rabu (28/8).  Dia menambahkan, subsidi solar Rp 1.000 per liter akan cukup apabila harga minyak tahun depan di bawah USD 55 per barel. Jika subsidi solar ditetapkan menjadi Rp 1.500 per liter, harganya masih bisa ditekan untuk tidak naik karena ada penurunan asumsi Indonesian crude price (ICP) tahun depan.  Pada APBN 2019, subsidi solar ditetapkan Rp 2.000 per liter dengan asumsi ICP USD 70 per barel. Pada tahun depan, asumsi ICP diusulkan turun menjadi USD 58-USD 63 per barel. Kuota subsidi solar pada 2020 diusulkan 15,31 juta kilo liter.  "Kalau subsidi berkurang Rp 500 per liter menjadi Rp 1.000 per liter, penghematan ke negara Rp 7,5 triliun," ungkapnya.  Sementara itu, asumsi-asumsi lain di luar sektor energi masih tetap sama. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, inflasi berkisar 3,1 persen, nilai tukar rupiah Rp 14.400 per USD, dan suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan 5,4 persen.  Target pembangunan, antara lain, tingkat kemiskinan 8,5 persen-9 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,8 persen-5,1 persen, gini ratio 0,375-0,380, serta indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 72,51.  Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, asumsi dan penghitungan RAPBN selalu disesuaikan dengan risiko. Saat ini downside risk tengah dirasakan Indonesia dan berbagai negara di dunia karena ancaman resesi ekonomi di Amerika Serikat (AS).  Pertumbuhan arus perdagangan internasional diperkirakan melambat dari 4 persen tahun lalu menjadi 2 persen tahun ini hingga tahun depan. Hal itu terjadi seiring adanya perang dagang antara AS dan Tiongkok.  "Kami tentu mewaspadai keluar-masuk aliran dana ke dalam negeri. Tetapi, pascapemilu sampai saat ini, kami masih merasakan capital inflow," ujarnya.

Khawatir Harga Minyak Dunia Naik, Subsidi Solar Ditambah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kesdm-ingin-penambahan-subsidi-solar-tak-lewat-apbnp-2018_m_198478.jpeg" alt="Ilustrasi Petugas SPBU" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Petugas SPBU</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp; - Pemerintah mengisyaratkan penambahan subsidi solar tak harus melalui skema Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan tahun 2018. Mengingat fluktuasi harga minyak dunia cenderung meningkat sejak tengah tahun 2017. &ldquo;Gak ada proses APBNP, nanti mekanisme simpel aja kalau parlemen minimal dia menyatakan bahwa dia tidak mendukung kenaikan (harga premium dan solar),&rdquo; kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, di Gedung Migas, Jakarta, Jum&rsquo;at (23/3). Persetujuan DPR tersebut akan dijadikan dasar untuk mengirim surat kepada Menteri Keuangan bahwa subsidi solar harus ditambah. Menurutnya, proses tersebut tak perlu menunggu pembahasan APBNP.&nbsp; Ego mengatakan, pemerintah sudah sepakat mendukung pertumbuhan daya beli masyarakat. Dengan cara menjaga stabilitas harga jual premium dan menambah subsidi solar. &ldquo;Bu Sri&nbsp;Mulyani sudah bilang bahwa kita pemerintah mendukung daya beli masyarakat. Kita tetap ingin mempertahankan harga jual BBM tertentu dan penugasan.&nbsp;Kalau dipertahankan kita akan meng-adjust yang tadi subsidi kita usulin (jadi) Rp 1.000/liter,&rdquo; ujarnya. Ego mengungkap, rencana penambahan subsidi solar dilakukan untuk merespon pergerakan ICP yang cenderung naik sejak Juni 2017. Data Kementerian ESDM menunjukkan &nbsp;peningkatan ICP sejak Juni 2017 hingga Januari 2018, berturut-turut sebesar USD 43,7 per barel, USD 45,5 per barel, USD 48,4 per barel, USD 52,5 per barel, USD 54,0 per barel, USD 59,3 per barel, USD 60,9 per barel dan USD 65,6 per barel.&nbsp; Namun, ICP Februari 2018 mengalami penurunan sebesar USD 3,98 dibandingkan bulan sebelumnya menjadi USD 61,61 per barel. "Kita cermati terus pergerakan harga minyak tadi. Contohnya seperti ICP Januari 2018 USD 65 per barel tiba-tiba sekarang turun USD 61 per barel dan cenderung turun terus. Nanti kita akan infokan (terus) pergerakannya," terangnya. Saat ini, BBM jenis solar&nbsp; medapat subsidi sebesar Rp 500 per liter untuk 16 juta kiloliter (KL). Dengan angka sebesar itu, kata Ego, alokasi subsidi solar adalah sekitar tujuh triliun rupiah.

KESDM Ingin Penambahan Subsidi Solar Tak Lewat APBNP 2018

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/asyik-pertamina-pastikan-subsidi-solar-bertambah-rp-1000-per-liter_m_195278.jpeg" alt="Ilustrasi minyak solar" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi minyak solar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) memastikan pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan tambahan subsidi BBM jenis solar.&nbsp; Subsidi sebelumnya sebesar Rp 500 per liter menjadi Rp 1.000 per liter. Keputusan&nbsp;ini menjadi tindak lanjut keputusan pemerintah tidak menaikkan tarif listrik dan BBM hingga tahun 2019 mendatang. Selain itu, penambahan nilai subsidi tersebut menjadi bentuk upaya pemerintah menjaga neraca keuangan BUMN migas tersebut tetap sehat.&nbsp;"Iya Rp 1.000 (subsidinya)," kata Direktur Utama Pertamina Ellia Massa Manik di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Senin (12/3). Pemerintah telah mengumumkan tarif dasar listrik (TDL) maupun Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tidak mengalami kenaikan hingga 2019. Dalam kesepakatan tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengajukan penambahan anggaran kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Nantinya, anggaran itu akan digunakan oleh PT PLN (Persero) sebagai program bantuan penyambungan listrik untuk satu juta rumah yang belum terlistriki di desa-desa. Dana yang diajukan oleh Menteri Rini sebesar Rp 4 triliun untuk 2018. "Sambungan itu untuk daya 450 kVa dan 900 kVa (subsidi) itu kan pada dasarnya untuk masyarakat berekonomi rendah. Mereka kan nggak mampu bayar. Kita ingin bantu melalui program itu," ujarnya kepada JawaPos.com di Larantuka, Flores Timur, Rabu (7/3) lalu. Selain itu, Rini juga mengajukan tambahan subsidi solar menjadi Rp 1.000 per liter. Subsidi solar saat ini hanya sebesar Rp 500 per liter atau total mencapai Rp 7 triliun untuk 16 juta kiloliter tahun ini. Terlebih, harga minyak mentah Indonesia (ICP) masih berada pada posisi yang cukup tinggi. Pada periode Februari 2018, ICP tercatat turun menjadi USD 61,61 per barel dibandingkan bulan sebelumnya. Padahal periode Januari 2018 telah menyentuh level USD 65,59 per barel atau tertinggi sejak 2015. "Harga minyak kan naik terus kan. Saya minta dinaikkan subsidinya dari Rp 500 per liter jadi Rp 1.000 per liter. Masih akan dikaji lagi," tutupnya. Tambahan anggaran tersebut, diharapkan dapat membuat &nbsp;PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) bisa tetap sehat.

Asyik! Pertamina Pastikan Subsidi Solar Bertambah Rp 1.000 per Liter

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/icp-cenderung-naik-pemerintah-akan-menambah-subsidi-solar_m_193707.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Crude Price (ICP) berangsur naik. Tahun ini, pemerintah berencana menambah subsidi &nbsp;BBM jenis Gasoil 48 Biosolar. Sedianya, Kementerian ESDM akan menambah subsidi Biosolar menjadi sebesar Rp 700/liter hingga Rp 1.000/liter dari jumlah subsidi sebelumnya. "Kita kan pernah dulu kan pengusulan untuk tahun 2018 kita pernah usulkan Rp 750/liter. Mungkin ini kalau melihat proses (ICP) seperti ini berkisaran antara itulah, Rp 700/liter sampai Rp 1.000/liter lah usulannya," jelas Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Migas, Kementerian ESDM, Ego Syahrial, di Jakarta, Senin (5/3). Langkah tersebut ditempuh sebagai bentuk respon pergerakan ICP yang cenderung naik sejak Juni 2017. Data Kementerian ESDM menyebutkan, peningkatan ICP sejak Juni 2017 hingga Januari 2018, berturut-turut sebesar USD 43,7 per barel, USD 45,5 per barel, USD 48,4 per barel, USD 52,5 per barel, USD 54,0 per barel, USD 59,3 per barel, USD 60,9 per barel dan USD 65,6 per barel.&nbsp; Sementara itu, ICP Februari 2018 mengalami penurunan sebesar USD 3,98 dibandingkan bulan sebelumnya menjadi USD 61,61 per barel. "Kita cermati terus pergerakan harga minyak tadi. Contohnya seperti ICP Januari 2018 USD 65 per barel tiba-tiba sekarang turun USD 61 per barel dan cenderung turun terus. Nanti kita akan infokan (terus) pergerakannya," terangnya. Saat ini, &nbsp;BBM jenis solar mendapat subsidi sebesar Rp 500 per liternya untuk 16 juta kiloliter (KL). Ego mengatakan, &nbsp;alokasi subsidi solar sekitar tujuh triliun rupiah. "Tapi ini masih dalam proses ya. Ini yang seperti pak menteri sampaikan kita cermati terus pergerakan MOPS tadi, (tergantung) harga minyak tadi," terangnya. Harga Premium Tetap, Tapi Tidak Disubsidi.  Pemerintah memutuskan menahan &nbsp;tarif &nbsp;BBM beroktan 88 atau Premium tanpa harus memberikan subsidi. Hal tersebut dilatarbelakangi karena bbm jenis solar paling banyak digunakan masyarakat. "Kita putuskan yang paling banyak dipakai masyarakat adalah solar. Kita mungkin hanya (subsidi) satu produk saja," jelasnya. Dijelaskan Ego hal itu dilihat berdasarkan realisasi penjualan premium tahun 2017 dimana yang kurang dari alokasi. "Contohnya gini, 12 juta premium yang dialokasikan realisasinya cuma tujuh juta. Tapi kalau solar realisasinya mencapai 98 persen dari total alokasi sebanyak 16 juta kiloliter," tuturnya. Lebih lanjut Ego mengatakan, pihaknya akan memusyawarahkan hal tersebut dengan komisi VII DPR RI terkait rencana penambahan subsidi pada solar ini dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan.&nbsp;Namun, menurutnya rencana ini tidak perlu menunggu sampai pengesahan APBNP 2018 diketok. "Ini kita sedang mengusahakan bicara dengan DPR ya. Kita kalau bisa ga perlu lewat APBNP," terangnya.

ICP Cenderung Naik, Pemerintah Akan Menambah Subsidi Solar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ketimbang-cabut-subsidi-solar-infrastruktur-distribusi-prioritas_m_148511.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti beberapa waktu lalu meminta kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar subsidi solar dicabut. Menurutnya, ketersediaan solar bagi nelayan lebih prioritas dibanding memberi subsidi. Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, infrastruktur untuk mendistribusikan pasokan solar adalah prioritas dibanding memikirkan untuk mencabut subsidi solar. Sebab, selama ini memang nelayan cukup kesulitan mendapat solar. "Kalau saya lebih cocok infrastruktur. Soal bagaimana misalnya pemerintah sekalipun SPBU tidak memungkinkan dijangkau, buat akses tempat yang memungkinkan para nelayan bisa mengakses solar yang digunakan itu dengan mudah," ujar Enny di Jakarta, Rabu (3/8). Enny membeberkan, selama ini para nelayan harus mendapatkan solar dari tangan ke dua maupun tangan ke tiga. Rantai distribusi tersebut membuat mereka tidak menerima harga solar yang sesuai dengan subsidi pemerintah. "Mereka kan selama ini harus melalui tangana ke dua dan tangan ke tiga, tidak bisa langsung akses yang resmi disediakan pemerintah," kata dia. "Solar ini kan nasional, itu kan masih dipertahankan, persoalanya nelayan kita tidak pernah bisa mengakses harga ditetapkan pemerintah karena ada tangan ke dua dan ke tiga. Jadi bisa mengakses solar sesuai harga yang ditetapkan pemerintah," tandasnya.

Ketimbang Cabut Subsidi Solar, Infrastruktur Distribusi Prioritas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#subsidi solar

Berita Terkini