<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/19/JKT_APBN-Defisit-Rp5603-triliun_Salman-Toyibi_-06JPG-1620042342.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah) didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) dan Direktur Jendral Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu (kanan) memberikan keterangan kepada media dalam konferensi pers" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah) didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) dan Direktur Jendral Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu (kanan) memberikan keterangan kepada media dalam konferensi pers</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah telah membayarkan subsidi senilai Rp 281,6 triliun pada 2025, yang mencakup subsidi energi dan nonenergi. "Semua volume barang bersubsidi di tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun 2024," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Januari 2026 di Jakarta, Kamis (8/1). Ia merinci realisasi pembayaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) disalurkan untuk 18,98 juta kiloliter (KL), tumbuh 4,7 persen dari realisasi 2024 sebanyak 18,12 juta kiloliter. LPG 3 kilogram telah terserap 8,54 juta ton atau tumbuh 3,9 persen dari realisasi tahun lalu 8,23 juta ton. Realisasi untuk&nbsp;subsidi listrik mencapai 42,8 juta pelanggan, tumbuh 2,6 persen dari tahun lalu 41,7 juta pelanggan. "Subsidi energi sangat dipengaruhi oleh berbagai macam harga komoditas maupun kurs," jelas Suahasil. Sementara itu, untuk nonenergi&nbsp;yakni pupuk bersubsidi, pemerintah merealisasikan 8,1 juta ton, tumbuh dua digit atau 12,1 persen dari tahun lalu 7,2 juta ton. Kemenkeu menyatakan, pemangkasan birokrasi, tepatnya sebanyak 145 regulasi, mendorong penyaluran pupuk bersubsidi menjadi lebih mudah dan cepat. Harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi juga mengalami penurunan, sehingga makin terjangkau bagi petani. Sedangkan, subsidi perumahan mencapai 278,9 ribu unit rumah, yang tumbuh&nbsp;signifikan 39,5 persen dari realisasi tahun lalu 200 ribu rumah. "Ini adalah bentuk keberpihakan kita, memastikan bahwa APBN memenuhi kebutuhan masyarakat," tutur Suahasil. APBN 2025 mengalami defisit Rp 695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 31 Desember 2025. Realisasi sementara pendapatan negara tercatat sebesar Rp 2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp 3.005,1 triliun. Sedangkan, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp 3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari target Rp 3.621,3 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat sebesar Rp 2.602,3 triliun, setara 96,3 persen dari target Rp 2.701,4 triliun. Secara komponen, belanja kementerian/lembaga (K/L) terealisasi Rp 1.500,4 triliun atau 129,3 persen dari target Rp 1.160,1 triliun. Sedangkan, belanja non-K/L tersalurkan sebesar Rp 1.102 triliun atau 71,5 persen dari target Rp 1.541,4 triliun. Untuk penyaluran transfer ke daerah (TKD), Kementerian Keuangan mencatatkan realisasi sebesar Rp 849 triliun atau 92,3 persen dari target Rp 919,9 triliun.

Pemerintah telah membayarkan subsidi senilai Rp 281,6 triliun pada 2025, yang mencakup subsidi energi dan nonenergi.

Pemerintah Bayar Subsidi Rp 281,6 Triliun pada 2025, Pupuk Tumbuh Dua Digit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/cEFJpz4auRcjxpHChfLdGHYql22ca2Ep80cLUgQX-1897058280.jpg" alt="BUMD Dharma Jaya lakukan Ekspansi untuk Penuhi Kebutuhan Pangan Warga Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>BUMD Dharma Jaya lakukan Ekspansi untuk Penuhi Kebutuhan Pangan Warga Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Perumda Dharma Jaya membantah terkait dugaan adanya manipulasi pajak yang menyeret nama perusahaan milik Pemprov DKI Jakarta tersebut. Direktur Keuangan Perumda Dharma Jaya Deni Alfianto Amris menyebutkan, seluruh kewajiban perpajakan perusahaan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. "Kami melaporkan kewajiban perpajakan secara berkala kepada Kantor Pelayanan Pajak, dilampiri dengan laporan audit independen," kata Deni melalui keterangan resminya pada Kamis (12/9). Isu dugaan manipulasi pajak mencuat seiring adanya catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 2/LHP/XVIIUKT/1/2024 tanggal 26 April 2024. Yakni, beberapa catatan terkait pelaksanaan program subsidi pangan murah di Jakarta. Deni mengklaim bahwa Dharma Jaya telah menyelesaikan seluruh temuan BPK sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 2/LHP/XVIIIJKT/1/2024 tertanggal 26 April 2024. "Semua temuan sudah kami tindak lanjuti pada Mei 2024," katanya. Terkait upaya mencegah perbedaan data keuangan, Deni menyatakan Dharma Jaya menggunakan sistem informasi terintegrasi yang realtime dan akurat. Audit internal juga dilakukan secara proaktif untuk memastikan tidak ada duplikasi data dan semua sistem bekerja secara efisien. "Kami juga melibatkan BPKP dan auditor eksternal setiap tahun," imbuh Deni. Dia juga menilai bahwa temuan BPK seharusnya dilihat sebagai bagian dari mekanisme kontrol negara, bukan isu yang meresahkan. Soal komunikasi dengan Gubernur dan DPRD DKI, Deni memastikan laporan keuangan Dharma Jaya secara rutin disampaikan secara triwulanan dan tahunan kepada Badan Pembina BUMD dan DPRD DKI.

Perumda Dharma Jaya membantah terkait dugaan adanya manipulasi pajak yang menyeret nama perusahaan milik Pemprov DKI Jakarta tersebut.

Dharma Jaya Bantah Manipulasi Pajak, Pasca Temuan BPK Terkait Pengelolaan Subsidi Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/07/gas-melon-819352180.jpeg" alt="Ilustrasi: LPG 3 kg. (Dok. Pertamina)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: LPG 3 kg. (Dok. Pertamina)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi&nbsp;menilai pemberian subsidi BBM dan LPG dalam bentuk produk sebaiknya tidak dilakukan. Sebab menurutnya, skema tersebut selama ini terbukti tidak tepat sasaran. "Jika pemberian subsidi masih diberikan dalam bentuk produk, pasti tidak tepat sasaran. Dan itu harus ditolak karena subsidi yang tepat sasaran harus by target. Tidak bisa lagi by product," katanya, Rabu (6/11). Saat ini, jelas Fahmy, sudah terbukti lebih dari 50 persen subsidi BBM dan LPG tidak tepat sasaran. "Bahkan angkanya mencapai Rp 100 triliun. "Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto bersama menteri-menterinya harus lebih berani membuat keputusan agar subsidi energi lebih tepat sasaran," kata Fahmy. Fahmy memberikan contoh pada pemberian subsidi energi untuk LPG, seharusnya pemerintah dapat memakai data bantuan langsung tunai. "Sasaran subsidi LPG, sama dengan sasaran BLT. Jadi, bisa menggunakan data itu,"&nbsp;katanya. Selain itu, Fahmy juga menekankan pentingnya subsidi tepat sasaran sehingga menghemat penggunaan anggaran negara seperti halnya pengelolaan subsidi listrik. "Subsidi listrik sudah lebih tepat sasaran karena telah menerapkan mekanisme by name dan by address, serta berdasarkan daya yang terpasang," tambahnya. Fahmy juga menekankan pentingnya agar subsidi yang diberikan untuk BBM, LPG, dan listrik benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. "Jika subsidi energi tidak diberikan by target, berisiko menghambat program-program pemerintah yang lain, seperti makan siang gratis dan sebagainya," katanya. Pernyataan Fahmy tersebut muncul setelah rapat yang diadakan oleh sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa pemerintah tidak mengubah skema subsidi untuk LPG. Subsidi LPG akan tetap menggunakan skema yang sama. "Nah, Menteri Bahlil ini terbukti tidak memahami pemberian subsidi untuk LPG yang seharusnya bisa diberikan sama seperti BLT," tambahnya.

Fahmy memberikan contoh pada pemberian subsidi energi untuk LPG, seharusnya pemerintah dapat memakai data bantuan langsung tunai.

Pakar Ekonomi UGM Nilai Subsidi Produk Cenderung Tidak Tepat Sasaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/prabowo-BNI-3619843761.jpg" alt="Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan sambutannya di acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu (9/10). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan sambutannya di acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu (9/10). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Presiden terpilih, Prabowo Subianto mengakui pihaknya saat ini sedang melakukan kajian untuk mengubah subsidi barang menjadi subsidi yang langsung diterima keluarga alias bantuan langsung. Janji itu disampaikan, karena menurutnya, ada banyak kajian yang telah mengungkap bahwa banyak subsidi yang kurang dinikmati masyarakat di lapisan paling bawah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Salah satu usaha kita juga untuk mengurangi mitigasi kemiskinan, sekarang banyak subsidi kita setelah dikaji kurang dinikmati lapisan paling bawah, karena subsidi itu adalah diarahkan ke subsidi barang, produk," kata Prabowo dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu (9/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh sebab itu, saat ini pihaknya sedang melakukan kajian agar subsidi yang cenderung dikucurkan untuk barang atau produk, bisa langsung diarahkan menjadi bantuan langsung. Adapun kini, pihaknya masih terus mencari data by name by address agar setiap keluarga yang masuk dalam lapisan paling bawah bisa merasakan subsidi tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita sedang mengkaji mengubah subsidi menjadi subsidi kepada keluarga, kita harus sekarang mencari data by name by address, setiap keluarga yang golongan paling bawah," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika sudah menemukan data tersebut, ia berharap Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mulai dari BNI, BRI, PT Pos Indonesia hingga PT PLN (Persero) bisa turut membantu menyalurkan bantuan tersebut langsung kepada penerima.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan baru pada saat itu, cara yang benar kita berharap BRI atau BNI, Pos Indonesia, PLN dengan semua jaringannya sampai ke desa, bisa membantu melancarkan pengiriman subsidi itu langsung ke keluarga yang miskin," ujarnya.</div>

Prabowo Subianto mengakui pihaknya saat ini sedang melakukan kajian untuk mengubah subsidi barang menjadi Bantuan Langsung.

Prabowo-Gibran Bakal Ubah Skema Subsidi, Tak Lagi ke Produk tapi Bantuan Langsung 'by Name by Address'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/23/pertalite-3159979188.jpg" alt="ILUSTRASI BBM bersubsidi. (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI BBM bersubsidi. (JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan realisasi anggaran subsidi energi dan non-energi hingga akhir Agustus 2024 mencapai Rp 147 triliun. Angka ini terdiri dari subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, hingga pupuk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suahasil menyebut, realisasi belanja subsidi energi dan non-energi ini mengalami pertumbuhan sebesar 14,3 persen dibandingkan dengan belanja pada tahun lalu yang sebesar 8,1 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada pertumbuhan di dalam realisasi belanja subsidi, telah dibelanjakan sebesar Rp 147 triliun yang berarti tumbuh 14,3 persen dibandingkan dengan belanja subsidi tahun yang lalu," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Senin (23/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menyebut, pertumbuhan belanja subsidi energi dan non-energi ini dinilai baik lantaran menunjukkan adanya kegiatan ekonomi masyarakat yang berjalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kegiatan ekonomi masyarakat yang membeli BBM ini juga meningkat, ini juga baik, menunjukkan gerak ekonominya naik dan kelihatan," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya belanja subsidi BBM, Suahasil juga membeberkan bahwa realisasi subsidi untuk tabung energi 3 kg juga mengalami peningkatan sebesar 1,6 persen. Di mana tercatat hingga akhir Agustus 2024 realisasi belanja tabung elpiji 3 kg sudah mencapai 4,744 juta kilogram (kg).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tahun ini kita pengeluarannya mencapai 4,744 juta kg ini berarti tumbuh dibandingkan dengan tahun lalu. Ini artinya, kegiatan ekonomi masyarakat yang menggunakan tabung elpiji 3kg meningkat," bebernya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Kemenkeu juga mencatat pertumbuhan belanja untuk listrik subsidi sebesar 3,9 persen mencapai 40,9 juta orang. Adapun pada periode yang sama tahun sebelumnya realisasi subsidi tercatat telah disalurkan kepada sebanyak 39,3 juta pelanggan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Subsidi yang tumbuh juga berlaku untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga akhir Agustus 2024, penyaluran KUR mencapai Rp 195,4 triliun atau meningkat 29,5 persen dari realisasi tahun lalu yang mencapai Rp 150,9 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilihat dari jumlah penerimanya, Kemenkeu mencatat ada sebanyak 3,3 juta orang yang menjadi debitur KUR. Angka tersebut meningkat 21,2 persen dibandingkan dengan tahun lalu yang tercatat sebanyak 2,7 juta orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, penyaluran pupuk subsidi tercatat sebanyak 4,4 juta ton atau meningkat 3,5 persen dibandingkan dengan tahun lalu yang tercatat 4,3 juta ton. "Realisasi subsidi sebesar Rp 147 triliun berasal dari realisasi subsidi energi Rp 102,8 triliun dan subsidi non energi sebesar Rp 44,1 triliun," pungkasnya.</div>

"Ada pertumbuhan di dalam realisasi belanja subsidi, telah dibelanjakan sebesar Rp 147 triliun yang berarti tumbuh 14,3 persen," katanya.

Realisasi Subsidi Energi dan Non-energi Tembus Rp 147 Triliun per Agustus 2024, Ada untuk BBM, Listrik, KUR dan Pupuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/21/foto-1-741737802.jpg" alt="Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Pupuk Indonesia (Persero) berharap adanya penyederhanaan proses penagihan pupuk subsidi demi mengurangi beban bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran tagihan. "Karena&nbsp;overly regulated&nbsp;ini, banyak sekali&nbsp;regulated cost, misalnya dari sisi rumitnya penagihan pupuk subsidi. Itu mengakibatkan biaya bunga yang tidak kecil," kata Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi di sela Focus Group Discussion (FGD) 'Membangun Sistem Kebijakan Pupuk Subsidi yang Lebih Adaptif dan Efektif Demi Menjaga Ketahanan Pangan Nasional' yang digelar di Jakarta, Rabu (17/7). Rahmad menjelaskan bahwa kondisi&nbsp;overly regulated&nbsp;dalam regulasi pupuk subsidi mengakibatkan biaya yang signifikan, terutama terkait dengan proses rumit dalam penagihan tagihan. Menurut dia, biaya bunga yang tidak kecil telah menjadi dampak langsung dari ketidakmudahan dalam proses tersebut. Menurut Rahmad, proses distribusi pupuk subsidi dari awal penyaluran hingga surat perintah pencairan dana bisa memakan waktu hingga lima bulan. Hal ini mengakibatkan biaya bunga yang mencapai triliunan rupiah per tahun. "Maka dari proses pertama penyaluran hingga terbitnya surat perintah pencairan dana itu kira-kira lima bulan, kita sudah hitung dari sisi ini saja, bunganya itu triliunan per tahun," tuturnya. Rahmad menegaskan bahwa penyederhanaan proses penagihan akan membawa manfaat signifikan, terutama dalam menghemat uang negara secara keseluruhan. "Kalau ini bisa disederhanakan tentu ini akan menghemat uang negara," jelas Rahmad. Sebelumnya, PT Pupuk Indonesia (Persero) merancang 13 usulan terkait kebijakan pupuk subsidi dari hulu hingga hilir bagi pemerintahan baru, sehingga bisa lebih efektif ke depannya dalam meningkatkan produktivitas pertanian Indonesia menuju swasembada pangan. Sebanyak 13 usulan Pupuk Indonesia untuk perbaikan kebijakan pupuk bersubsidi dari produksi hingga penagihan, yakni pertama penegasan tujuan dan sasaran subsidi pupuk, kedua pemutakhiran data kebutuhan pupuk secara berkelanjutan. Ketiga, penganggaran berbasis kebutuhan; keempat penggunaan harga indeks pasar untuk pembentukan nilai subsidi; kelima alokasi individu oleh KPA, bukan pemerintah kabupaten/kota; keenam jaminan pasokan gas untuk produksi pupuk demi ketahanan pangan; ketujuh kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) jangka panjang untuk produksi pupuk. Kedelapan, BUMN pupuk menjamin pasokan kebutuhan pupuk bersubsidi nasional, penentuan stok nasional, izin ekspor dipermudah; kesembilan skema penyaluran melalui distributor/kios atau langsung ke petani; ke-10 pengaturan gudang yang dinamis dan efisien. Ke-11&nbsp;yakni audit HPP per tiga bulan, audit per tahun, audit kebutuhan pupuk per tiga tahun; ke-12 pembayaran piutang subsidi paling lambat satu tahun anggaran; dan ke-13 digitalisasi integrasi. "Kami melakukan transformasi pupuk subsidi mumpung akan ada pemerintahan baru, di mana pemerintah yang sekarang juga sangat fokus dan pemerintah yang akan datang juga akan fokus dengan ketahanan pangan," kata Rahmad. Pemerintah telah menetapkan alokasi subsidi pupuk secara nasional naik menjadi 9,55 juta ton atau meningkat dua&nbsp;kali lipat dari yang sebelumnya 4,7 juta ton di tahun 2024. Penambahan alokasi subsidi pupuk ini tertuang pada Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 249 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permentan Nomor 10 Tahun 2022.

"Karena overly regulated ini, banyak sekali regulated cost, misalnya dari sisi rumitnya penagihan pupuk subsidi," ujar Rahmad.

Pupuk Indonesia Keluhkan Penagihan Pupuk Subsidi Rumit, Minta Ada Penyederhanaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Minyak-Goreng-Curah-Dery-Ridwansah-5-2.jpg" alt="Pedagang saat mengisi minyak goreng curah ke dalam jerigen di salah satu agen minyak goreng di pasar Cipete, Jakarta, Jumat (26/11/2021). Pemerintah lewat Kementerian Perdaganganakan melarang penjualan minyak goreng curah mulai 1 Januari 2022 mendatang." width="100%">
<figcaption>Pedagang saat mengisi minyak goreng curah ke dalam jerigen di salah satu agen minyak goreng di pasar Cipete, Jakarta, Jumat (26/11/2021). Pemerintah lewat Kementerian Perdaganganakan melarang penjualan minyak goreng curah mulai 1 Januari 2022 mendatang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harga minyak goreng saat ini melonjak tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dari Rp11 ribu per liter hingga tembus di atas Rp20 ribu per liter. Namun, pemerintah berencana akan memberikan subsidi minyak goreng curah agar dapat terjangkau oleh masyarakat. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman mengatakan, ada wacana agar minyak goreng disubsidi menggunakan dana pungutan ekspor sawit oleh BPDPKS. Usulan tersebut datang dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) "Memang saat ini ada suatu wacana khususnya usulan dari Kementerian Perdagangan untuk memberikan subsidi khususnya kepada minyak goreng curah," kata Eddy secara virtual, Selasa (28/12). Eddy mengaku, hal itu memang dimungkinkan oleh regulasi yang ada. Hal itu diatur di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dalam beleid tersebut, penggunaan dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan dalam rangka pemenuhan hasil perkebunan kelapa sawit untuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit, serta penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel. Namun, Eddy menjelaskan untuk menggunakan dana BPDPKS dalam rangka pemberian subsidi minyak goreng harus melalui Komite Pengarah yang terdiri dari sejumlah menteri terkait. Dalam hal ini, Komite Pengarah yang terdiri dari 8 menteri. "Sampai dengan saat ini belum ada keputusan Komite Pengarah yang menetapkan bahwa dana BPDPKS itu bisa digunakan untuk menutup atau pemberian subsidi kepada minyak goreng curah itu tadi," tuturnya. Eddy menambahkan, Komite Pengarah belum mengeluarkan keputusan untuk mempersilahkan penggunaan dana pungutan ekspor sawit untuk subsidi minyak goreng. Hal itu masih dalam tataran teknis. "Jika memang nantinya diputuskan oleh pemerintah melalui Komite Pengarah tadi, bahwa BPDPKS ditugaskan misalnya untuk mendanai kebutuhan untuk subsidi tadi, secara finansial kita bisa ya," pungkasnya.

Pemerintah Rencana Berikan Subsidi Minyak Goreng Curah

subsidi pangan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#subsidi pangan

Berita Terkini