<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/26/Mobil-Hybrid-2986576692.jpg" alt="Mengenal mobil hybrid" width="100%">
<figcaption>Mengenal mobil hybrid</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Untuk mengakselerasi market kendaraan listrik, selain mobil berjenis battery electric vehicle (BEV), varian hybrid electric vehicle (HEV) juga dinilai layak mendapatkan tambahan insentif. Dengan perlakuan yang sama, market HEV diprediksi bisa meningkat 8&ndash;11 persen. Pengamat otomotif LPEM Universitas Indonesia (UI) Riyanto menyatakan, saat ini menjual satu BEV lebih sulit ketimbang dua HEV. Karena itu, penjualan HEV perlu didorong lantaran emisi dua mobil jenis tersebut sama seperti satu BEV. &rdquo;Saat ini BEV mendapatkan insentif BBN (bea balik nama) dan PKB (pajak kendaraan bermotor). Saya kira ini juga bisa dipertimbangkan ke hybrid karena bisa mengurangi emisi sampai 50 persen,&rdquo; ungkap Riyanto kemarin (9/8). Riyanto memprediksi total penjualan EV yang terdiri atas HEV, PHEV, dan BEV mencapai 182 ribu unit atau setara 14,8 persen pasar dengan berbagai insentif fiskal pemerintah. Porsi terbesar adalah HEV sebanyak 104 ribu unit dan PHEV 327 unit, sedangkan BEV hanya 77 ribu unit. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Taufiek Bawazier mengamini bahwa HEV memang dapat berkontribusi signifikan pada pengurangan emisi. Karena itu, Kemenperin menjajaki pemberian award pada mobil hybrid. Namun, basisnya bukan pajak, melainkan emisi karbon yang dikeluarkan. &rdquo;Ini akan menjadi tambahan insentif mobil hybrid selain PPnBM 6 persen sesuai PP 74/2021. Aturan ini akan dirilis secepatnya,&rdquo; ujarnya. Taufiek sepakat, penjualan HEV saat ini lebih tinggi ketimbang BEV. Alasannya sederhana. Masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan pengecasan baterai saat membawa mobil hybrid menempuh jarak jauh. &rdquo;Jika memakai BEV, konsumen harus memperhitungkan daya baterai dan infrastruktur pengisian di tengah perjalanan,&rdquo; jelasnya. Sekretaris Jenderal Gaikindo Kukuh Kumara menyebut sektor transportasi sebagai kunci menurunkan emisi. Karena itu, sektor tersebut dituntut menyediakan teknologi pengurangan karbon yang cocok. &rdquo;Soal mana yang lebih disukai, itu diserahkan ke konsumen,&rdquo; tuturnya. Menurut dia, industri otomotif bakal meningkatkan pemanfaatan energi bersih seperti B30 yang dinaikkan menjadi B35 pada Februari 2023. Bahkan siap menggunakan bahan bakar bensin dengan campuran etanil 5 persen hingga 10 persen. Sementara itu, pameran otomotif terbesar GIIAS 2023 akan dibuka hari ini (10/8). Di ajang tahunan tersebut, kendaraan-kendaraan berbasis listrik seperti BEV, HEV, dan PHEV bakal melantai dan sosialisasinya didorong penuh oleh manufaktur. Gaikindo berharap pameran, edukasi, dan sosialisasi kendaraan berbasis listrik untuk masyarakat dapat efektif dilakukan.&nbsp;(agf/c14/dio)

Riyanto memprediksi total penjualan EV yang terdiri atas HEV, PHEV, dan BEV mencapai 182 ribu unit atau setara 14,8 persen pasar

Mobil Hybrid Layak Peroleh Insentif Fiskal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/Jokowi-Hadiri-Musra-Relawan-Fedrik-Tarigan-5-2923827441.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyapa relawannya dalam Acara Musyawarah Rakyat (Musra) Relawan Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyapa relawannya dalam Acara Musyawarah Rakyat (Musra) Relawan Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan merespons kritik bakal calon presiden (capres) dari Partai NasDem Anies Baswedan yang mengkritik subsidi mobil listrik. Jokowi hanya tersenyum saat ditanya awak media usai menghadiri musyawarah rakyat (Musra) Indonesia yang diselenggarakan oleh para relawan Jokowi dari seluruh provinsi di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5). Jokowi hanya mendengar pernyataan yang diajukan awak media terkait subsidi mobil listrik. Namun, mantan Wali Kota Solo itu enggan memberi tanggapan soal kritik Anies tersebut. Kritik Anies Baswesan terkait subsidi mobil listrik itu diutarakan saat menyampaikan pidato politik dalam deklarasi dukungan dari Relawan Amanat Indonesia (Anies) di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu (7/5). Menurut Anies, kebijakan subsidi mobil listrik bukan solusi untuk menghadapi tantangan masalah lingkungan hidup. "Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup, itu menjadi kenyataan bagi kita. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik mobil-mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," kata Anies Baswedan. Anies juga menilai bahwa kebijakan subsidi mobil listrik justru tidak menjadi solusi atas permasalahan lingkungan. Sebab menurutnya, emisi karbon yang dikeluarkan mobil listrik justru lebih tinggi daripada emisi karbon dari bus dengan bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, kata Anies, mobil listrik justru akan menambah kemacetan di jalan. Terlebih jika yang diperbanyak adalah mobil listrik pribadi, bukan kendaraan listrik untuk transportasi umum dan kendaraan logistik. "Kalau kita hitung apalagi ini contoh ketika sampai pada mobil listrik emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak," jelas Anies. "Kenapa itu bisa terjadi? Karena bisa memuat orang banyak sementara mobil memuat mobil sedikit. Ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta bahwa kendaraan pribadi berbasis listrik dia tidak akan mengganti mobil digarasinya, tetapi menambah mobil di jalanan menambah kemacetan di jalan," imbuh Anies. Oleh sebab itu, dia mengatakan ke depan dirinya akan mendorong demokratisasi dalam hal sumber daya. Sehingga nantinya, sumber daya yang dimiliki pemerintah bisa bermanfaat nyata bagi masyarakat. Termasuk dalam hal ini, Anies akan mendorong bahwa ke depan yang akan diperbanyak di jalan tol adalah kendaraan umum dan kendaraan logistik berbasis listrik, bukan kendaraan pribadi. "Kita ingin dorong ke depan, insya Allah jalan-jalan tol yang saat ini sudah dibangun dengan sangat baik oleh pemerintahan hari ini. Ke depannya dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan umum yang berbasis listrik, kendaraan logistik berbasis listrik, bukan kendaraan pribadi tetapi kendaraan umum," pungkas Anies.

Jokowi enggan merespons kritik bakal calon presiden (capres) dari Partai NasDem Anies Baswedan yang mengkritik subsidi mobil listrik.

Enggan Respons Kritik Anies Baswedan soal Subsidi Mobil Listrik, Jokowi Hanya Tersenyum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/09/United-bike-motor-listrik-warna-kuning-3944781292.jpg" alt="Salah satu varian motor listrik United E-Motor yang mendapat subsidi Pemerintah sebesar Rp7 juta." width="100%">
<figcaption>Salah satu varian motor listrik United E-Motor yang mendapat subsidi Pemerintah sebesar Rp7 juta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Bagi masyarakat yang ingin meminang kendaraan listrik khususnya roda dua dan ingin mendapatkan subsidi ada 14 model motor yang bisa dipilih. Hal ini ditegaskan Febri Hendri Antoni Arif Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang telah mengumumkan ada tujuh perusahaan dan 14 model motor listrik resmi yang mendapatkan subsidi pembelian. Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) roda dua akan mendapatkan potongan harga sebesar Rp7 juta per unit dengan persyaratan mempunyai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40 persen. Serta jumlah unit yang siap jual hanya mendapatkan kuota sebesar 200 ribu unit pada 2023. Seperti melansir dari kantor berita Antara, Febri mengungkapkan terdapat 10 perusahaan dan 18 model kendaraan yang telah mendapatkan Sertifikasi TKDN di atas 40 persen dan telah mendaftar serta proses verifikasi pada sisapira.id. Selain itu, sebanyak tujuh perusahaan dan 14 model telah ditetapkan untuk menjadi peserta bantuan Pembelian oleh Pemerintah. "Kemenperin bersama Lembaga Verifikasi Independen (LVI) dan Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik (Aismoli) akan melakukan pendampingan kepada industri untuk melakukan pendaftaran pada sisapira.id. Diharapkan jumlah model dan dealer yang ditetapkan semakin bertambah," ujarnya. Selain kendaraan listrik roda dua, pemerintah juga telah meluncurkan program insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) atas pembelian mobil listrik dan bus. Adapun persyaratan dalam pemberian insentif adalah TKDN minimal 40 persen untuk mobil listrik dan TKDN minimal 20 persen untuk bus listrik. Hal ini ada dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023. Baru ada dua model Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat dengan nilai TKDN yang mencapai kriteria minimal 40 persen yang bisa memanfaatkan PPN-DTP. Semenatara Kementerian Perindustrian masih menunggu hasil sertifikasi TKDN dari lima model KBLBB bus listrik yang telah dirakit di Indonesia dengan perkiraan TKDN minimal 20 persen. Sebagai informasi setelah implementasi program PPN-DTP, terjadi kenaikan penjualan yang cukup signifikan pada industri KBLBB roda empat. Dimana pada pada periode April naik terjual 1.345 unit. Penjualan ini meningkat sebesar 44 persen dibandingkan penjualan periode Maret sebesar 928 unit. Berikut 14 model motor listrik yang mendapatkan subsidi Rp7 juta. <ul> <li>Agats, Emax (Juara Bike).</li> <li>Zuzu, Tempur (Smoot).</li> <li>PEV30M Polytron (Hartono Isman Teknologi).</li> <li>S9, X5 (Artas Rakata).</li> <li>Alva One ACC-BN A/T (Electra).</li> <li>Scood, AERO, VP (Greentech).</li> <li>United T1800 A/T, TX3000 A/T, TX1800 A/T (Terang Dunia Internusa).</li> </ul>

14 model kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) roda dua akan mendapatkan potongan harga sebesar Rp7 juta per unit

Ini Model Kendaraan Listrik Roda Dua yang Dapat Potongan Rp7 Juta 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/09/Anies-Baswedan-Calon-Presiden-di-Usung-Partai-Nasdem-Miftahul-Hayat-2-4025523655.jpg" alt="Bakal Calon Presiden (capres) Anies Baswedan melemparkan kritik kepada pemerintah soal kebijakan subsidi kendaraan listrik." width="100%">
<figcaption>Bakal Calon Presiden (capres) Anies Baswedan melemparkan kritik kepada pemerintah soal kebijakan subsidi kendaraan listrik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bakal Calon Presiden (capres) Anies Baswedan melemparkan kritik kepada pemerintah soal kebijakan subsidi kendaraan listrik. Menurutnya, kebijakan tersebut bukan solusi untuk menghadapi tantangan masalah lingkungan hidup. Pernyataan itu disampaikan Anies saat menyampaikan pidato politik dalam deklarasi dukungan dari Relawan Amanat Indonesia (Anies) di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu (7/5). "Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup, itu menjadi kenyataan bagi kita. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik mobil-mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," kata Anies Baswedan. Anies juga menilai, bahwa kebijakan subsidi mobil listrik justru tidak menjadi solusi atas permasalahan lingkungan. Sebab menurutnya, emisi karbon yang dikeluarkan mobil listrik justru lebih tinggi daripada emisi karbon dari bus dengan bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, kata Anies, mobil listrik justru akan menambah kemacetan di jalan. Terlebih jika yang diperbanyak adalah mobil listrik pribadi, bukan kendaraan listrik untuk transportasi umum dan kendaraan logistik. "Kalau kita hitung apalagi ini contoh ketika sampai pada mobil listrik emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak," jelas Anies. "Kenapa itu bisa terjadi? Karena bisa memuat orang banyak sementara mobil memuat mobil sedikit. Ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta bahwa kendaraan pribadi berbasis listrik dia tidak akan mengganti mobil digarasinya, tetapi menambah mobil di jalanan menambah kemacetan di jalan," imbuh Anies. Oleh sebab itu, dia mengatakan ke depan dirinya akan mendorong demokratisasi dalam hal sumber daya. Sehingga nantinya, sumber daya yang dimiliki pemerintah bisa bermanfaat nyata bagi masyarakat. Termasuk dalam hal ini, Anies akan mendorong bahwa ke depan yang akan diperbanyak di jalan tol adalah kendaraan umum dan kendaraan logistik berbasis listrik, bukan kendaraan pribadi. "Kita ingin dorong ke depan, insya Allah jalan-jalan tol yang saat ini sudah dibangun dengan sangat baik oleh pemerintahan hari ini. Ke depannya dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan umum yang berbasis listrik, kendaraan logistik berbasis listrik, bukan kendaraan pribadi tetapi kendaraan umum," ujarnya. Ketika bicara soal kendaraan logistik, kendaraan umum, pengangkut massal, kata Anies, maka bukan hanya memindahkan badan, bukan hanya memindahkan barang. Lebih dari itu, sebetulnya kendaraan-kendaraan tersebut menjadi alat untuk membangun kesetaraan, alat untuk membangun persatuan. "Jadi ke depan ini adalah contoh bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan bukan sekedar kebijakan tanpa narasi tanpa gagasan. Urutannya harus jelas bukan hanya karya karya, tetapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan," tuturnya. "Gagasan di sini adalah kesemakmuran, kesetaraan, keadilan dan ketika ada pembagian sumber daya maka ini harus memasukkan unsur unsur gagasan itu karena itulah ketika kita melihat ke depan pembangunan yang akan dilakukan adalah pembangunan yang menjangkau semua bukan hanya menjangkau sebagian," tandasnya.

Bakal Calon Presiden (capres) Anies Baswedan melemparkan kritik kepada pemerintah soal kebijakan subsidi kendaraan listrik.

Anies Baswedan Kritik Kebijakan Subsidi Mobil Listrik: Bukan Solusi dan Bikin Macet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/mobil-listrik.jpg" alt="MAKIN BANYAK: Fasilitas pengisian baterai mobil listrik mayoritas tersedia di diler. Sebagaimana di sebuah diler di kawasan Kenjeran, Surabaya. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MAKIN BANYAK: Fasilitas pengisian baterai mobil listrik mayoritas tersedia di diler. Sebagaimana di sebuah diler di kawasan Kenjeran, Surabaya. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno berpendapat, lebih baik pemerintah membenahi transportasi umum, alih-alih memberikan insentif pada kendaraan bermotor listrik. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang menggunakan transportasi darat.  Sehingga alangkah lebih bermanfaat jika dana sebesar Rp 5 triliun dialokasikan untuk menambah anggaran perbaikan transportasi umum. "Lebih bijak jika pemerintah dan DPR bersepakat mau mengalihkan insentif untuk kendaraan listrik sebesar Rp 5 triliun diberikan pada perbaikan dan pembenahan transportasi umum," katanya dikutip dari Antara, Senin (9/1).  Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata ini menambahkan, selain untuk angkutan umum perkotaan, anggaran tersebut juga bisa digunakan untuk menyubsidi angkutan jalan perintis. "Subsidi layanan transportasi di sektor transportasi darat masih perlu diperbanyak, mengingat mobilitas masyarakat terbesar di darat," katanya.  Sebelumnya, pemerintah akan memberikan insentif untuk pembelian mobil listrik hingga Rp 80 juta. Sedangkan mobil listrik berbasis hibrida mendapat insentif sebesar Rp 40 juta.  Untuk motor listrik mendapat Rp 8 juta jika pembelian baru. Sedangkan untuk motor konversi menjadi motor listrik akan diberikan sekitar Rp 5 juta.  Catatannya, insentif akan diberikan kepada pembeli yang membeli mobil atau motor listrik yang mempunyai pabrik di Indonesia. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemberian insentif untuk pembelian mobil listrik karena pemerintah mengetahui harga mobil listrik jauh lebih mahal dari mobil biasa atau sekitar 30 persen lebih tinggi.  "Negara kompetitor kita paling dekat Thailand pun memberikan subsidi yang sama. Kita juga butuh market pengembangan pasar supaya jumlah mobil listrik itu bisa mencapai minimal 20 persen di tahun 2025 atau sejumlah 400.000 unit," ungkap Airlangga.  Airlangga mengatakan bahwa insentif yang akan diberikan itu tidak sama dengan subsidi bahan bakar minyak. "Ini bukan subsidi tapi insentif, kita berikan dalam rupiah tertentu ini sedang bicara dengan Ibu Menteri Keuangan nilainya Rp 5 triliun nanti dibagi motor berapa, mobil berapa. Bus kita akan pertimbangkan juga," tambah Airlangga.

MTI Nilai Lebih Baik Subsidi Transportasi Umum daripada Mobil Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/PLTU-Suralaya-Cilegon-ist.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menargetkan akan mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Dalam hal ini, pemerintah RI menargetkan pengurangan emisi sebesar 314 juta ton CO2e pada 2030 dan 1.526 juta ton CO2e pada 30 tahun kemudian. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah bersama sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupaya melakukan cara-cara efektif terkait pengurangannya. Diantaranya dengan menyiapkan roadmap atau peta jalan untuk mencapai target nol emisi atau NZE. Salah satunya, PT PLN (Persero) yang telah menyiapkan peta jalan transisi energi guna mencapai target nol emisi pada 2060. Bahkan, peta jalan itu diakui telah dibuat sejak tahun 2021 dan telah disampaikan pada KTT COP26 di Glasgow. Sepanjang tahun 2022, sejumlah program turunan dari roadmap yang ada, baik dari PLN maupun pemerintah, telah digaungkan. Mulai dari rencana pensiun dini PLTU, program kompor listrik gratis, hingga rencana pemberian insentif KBLBB atau kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Lebih lengkap, berikut ini sejumlah program yang dicanangkan pemerintah dan BUMN sepanjang tahun 2022 untuk mencapai target NZE. 1. Rencana pensiun dini PLTU PLN sudah menyiapkan peta jalan early retirement atau pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk mencapai NZE pada tahun 2060. Retirement PLTU batu bara itu akan dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2056 dan diganti dengan energi baru terbarukan (EBT). Pada peta jalan PLN, percepatan pensiun dini PLTU sebesar 3,5 GW dapat dilakukan sebelum 2040, terutama untuk PLTU dengan teknologi subcritical. Pensiun dini PLTU dapat dilakukan ketika kapasitas EBT pengganti sudah operasional. Selain early retirement, PLN akan mencapai NZE 2060 dengan mengoperasikan PLTU dengan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) sebesar 19 GW. Inisiatif lainnya seperti biomass cofiring di beberapa PLTU juga akan dilakukan untuk mencapai NZE. 2. Pemerintah luncurkan skema ETM Secara resmi pemerintah meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform, pada Senin (14/12). Untuk diketahui, ETM adalah sebuah bentuk koordinasi utama dan penggerak untuk mendorong transisi yang adil dan terjangkau di Indonesia untuk sektor energi. ETM dibentuk agar bisa memberikan ruang transparansi bagi para investor, lembaga donor internasional, maupun sektor swasta terhadap proyek energi bersih tersebut. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa proyek transisi energi sudah tidak terhindarkan lagi mengingat perubahan iklim telah menjadi ancaman serius dunia. Namun transisi ini, selain untuk menjamin masa depan, juga mesti menjaga perekonomian nasional serta daya beli masyarakat, khususnya kelompok miskin. Oleh karena itu, dia pun mengajak seluruh anggota G20 untuk memberikan komitmen dan inisiatifnya dalam pembiayaan transisi energi melalui ETM. "Inilah yang kami sebut sebagai blended finance sebagai komitmen dan determinasi bersama untuk membiayai transisi energi yang adil dan terjangkau," katanya dalam forum diskusi Sustainable Finance For Climate Transition Roundtable di Bali pada Kamis (14/7). PLN dan Asian Development Bank (ADB) juga menyepakati penjajakan pensiun dini PLTU pertama yang dimiliki oleh produsen listrik swasta (IPP), yaitu PLTU Cirebon-1 melalui skema ETM. 3. Rencana diskon mobil listrik dan motor listrik Pemerintah tengah mematangkan insentif ataupun subsidi kendaraan listrik. Insentif akan diberikan untuk pembelian kendaraan listrik, baik mobil maupun sepeda motor, yang diproduksi perusahaan yang memiliki pabrik di Indonesia. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/g20-mobil-listrik.jpg" alt="INFRASTRUKTUR: Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>INFRASTRUKTUR: Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure> INFRASTRUKTUR: Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjajal pengisian daya mobil listrik di Bali akhir Agustus lalu. Bali akan menerapkan kawasan kendaraan listrik di sejumlah destinasi wisata mulai tahun depan. (Setwapres untuk Jawa Pos) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan, pemerintah hingga kini masih menghitung besaran pemberian subsidi kendaraan listrik. Selain untuk pembelian, pemerintah sedang mengalkulasi dukungan untuk pembangunan industri terkait. Dengan demikian, insentif tidak hanya diberikan untuk pembelian kendaraan listrik, tetapi juga kepada industrinya. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, insentif diharapkan memberikan berbagai manfaat bagi pengembangan industri kendaraan listrik. Meski belum ada angka final, papar Agus, insentif yang akan diberikan untuk pembelian mobil listrik besarnya berkisar Rp 80 juta. Sedangkan untuk mobil listrik berbasis hybrid sekitar Rp 40 juta. Untuk kendaraan roda dua, pembelian motor listrik memperoleh insentif sekitar Rp 8 juta. Sementara motor konversi menjadi motor listrik mendapat insentif sekitar Rp 5 juta. 4. Wacana konversi ke kompor listrik Rencana mengganti kompor gas dengan kompor listrik menuai perdebatan. Pemerintah memastikan batal melaksanakan program kompor induksi atau kompor listrik pada tahun ini. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, konversi LPG 3 kg menjadi kompor listrik atau induksi masih akan dibahas lebih lanjut. Konversi kompor gas melon ke kompor listrik sudah diujicobakan di Bali dan Solo sebagai prototype sebanyak 2.000 sampai 30.000 unit. Airlangga menegaskan bahwa hasil uji coba akan dievaluasi dan dilakukan perbaikan-perbaikan. Namun kemudian, setelah menuai perdebatan salah satunya karena konversi LPG 3 kg ke kompor listrik 1.000 watt dikaitkan dengan isu kelebihan pasokan listrik PT PLN (Persero). Akhirnya, pada Jumat (23/9) Airlangga menegaskan, pemerintah belum akan memberlakukan konversi kompor gas elpiji tiga kilogram menjadi kompor listrik induksi pada tahun ini. Airlangga mengaku, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, konversi ini masih dalam tahap uji coba. Selanjutnya, pada Selasa (27/9) Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memutuskan untuk membatalkan program ini. Keputusan itu diambil untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/KOMPOR-LISTRIK.jpg" alt="DEMI KENYAMANAN MASYARAKAT: Untuk mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, PLN membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik. (Foto: PLN untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DEMI KENYAMANAN MASYARAKAT: Untuk mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, PLN membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik. (Foto: PLN untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> DEMI KENYAMANAN MASYARAKAT: Untuk mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, PLN membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik. (PLN untuk Jawa Pos) 5. Investasi nol emisi butuh USD 1 triliun Indonesia membutuhkan investasi mencapai USD 1 triliun untuk mendukung target nol emisi pada tahun 2060 mendatang. Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana dalam acara Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2022, Senin (10/10). Ia juga mengatakan, bahwa faktor keuangan atau finance menjadi tantangan pemerintah untuk mencapai NZE pada tahun 2060. Selain itu, tantangan lainnya, yakni persoalan teknologi dan sumber daya manusia (SDM). Dana tersebut, kata Rida, selain untuk mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan transmisi, dana tersebut juga akan digunakan untuk mendukung implementasi early retirement atau pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Hal ini sesuai dengan komitmen Indonesia sebagai bagian dari komunitas global untuk mendukung aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Rida menjelaskan, dalam roadmap pengembangannya, Indonesia memiliki potensi 700 Giga Watt (GW) EBT dalam bauran energi di mana paling banyak bersumber dari energi surya, air atau hydro, laut, geothermal, dan dari sumber lainnya seperti hidrogen dan nuklir.

Kaleidoskop 2022: Menuju NZE, Pensiun Dini PLTU sampai Subsidi KBLBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/thumb_3_92_insentif.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pasar kendaraan listrik tengah menunggu kepastian insentif seperti yang pernah disebutkan pemerintah. Hingga saat ini, insentif untuk pembelian kendaraan listrik masih terus digodok.  Kementerian Perindustrian optimistis insentif tersebut akan mampu memberikan stimulus yang positif untuk pasar kendaraan listrik di Indonesia. Rumor yang berkembang, regulasi terkait itu akan dirilis pada semester I 2023 atau sekitar Juni 2023.  Dikonfirmasi terkait kabar tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita enggan memastikan. "Kalau bisa lebih cepat dari Juni, why not. Tapi, intinya yang bisa saya sampaikan, time frame (perilisan insentif, Red) belum ada. Kalau bisa lebih cepat sebelum Juni kan lebih bagus lagi," ujar Agus.  Dia menegaskan, merumuskan formula insentif untuk kendaraan listrik bukan hal yang sederhana. Pihaknya juga perlu berkomunikasi dengan DPR sebelum memutuskannya.  Agus tak memungkiri bahwa mencuatnya isu pemberian insentif kendaraan listrik berpotensi menyebabkan beberapa calon pembeli lebih menahan diri hingga aturan tersebut resmi dikeluarkan. Namun, dia menjamin bahwa tersebut bakal menguntungkan pabrikan.  "Saya sampaikan kepada mereka (pabrikan otomotif, Red), nanti once kebijakan tersebut keluar, kalian akan panen luar biasa," tegasnya.  Menurut Agus, fenomena tersebut mirip ketika pihaknya menyiapkan aturan PPnBM di tengah lesunya pembelian mobil saat Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19 yang parah. "Ingat tidak waktu kita akan keluarkan PPnBM, market hold (menahan pembelian, Red). Itu juga bagian dari test market," bebernya.  Sementara itu, pelaku industri otomotif mendukung penuh dan memproyeksikan brand-brand akan lebih gencar mengembangkan produk mobil listrik dan hybrid untuk pasar Indonesia dengan adanya insentif. "Para APM mobil akan lebih bersemangat untuk membuat mobil listriknya atau mobil hybrid di Indonesia sehingga bisa mendapat insentif tersebut. Dan, pada akhirnya rakyat kita akan beli kendaraan yang sifatnya lebih peduli lingkungan," ujar Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Johannes Nangoi.  Gaikindo mencatat, penjualan mobil listrik pada 2022 meningkat cukup signifikan dibandingkan 2021. Tahun lalu penjualan mobil listrik tidak sampai 1.000 unit. Saat ini angkanya mencapai lebih dari 6.000 unit.  NEGARA DENGAN SASARAN INVESTASI KENDARAAN LISTRIK DI ASEAN  Negara | Nilai Investasi (USD Juta)  Indonesia | 17.800  Thailand | 7.000  Malaysia | 618  Filipina | 101  Singapura | 30  Sumber: AIR

Belum Jelas 'Timing' Subsidi Mobil dan Motor Listrik Bakal Dirilis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Charging-Mobil-Listrik-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa Pemerintah sedang mematangkan insentif ataupun subsidi kendaraan listrik. Rencanannya insentif akan diberikan untuk pembelian kendaraan listrik, baik mobil maupun sepeda motor, yang diproduksi perusahaan yang memiliki pabrik di Indonesia. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan, pemerintah hingga kini masih menghitung besaran pemberian subsidi kendaraan listrik. ”Seperti yang sudah saya sampaikan, kita (pemerintah, Red) akan menghitung,” ujarnya saat ditemui di kompleks DPR, Senayan, Jakarta (15/12). Selain untuk pembelian, pemerintah sedang mengalkulasi dukungan untuk pembangunan industri terkait. Dengan demikian, insentif tidak hanya diberikan untuk pembelian kendaraan listrik, tetapi juga kepada industrinya. Terkait hal ini kalangan industri otomotif menanggapi positif rencana tersebut. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Johannes Nangoi sempat pesimistis saat ditanya kemungkinan diberikannya insentif untuk kendaraan listrik roda empat. Dengan adanya pernyataan dari pemerintah, pelaku industri otomotif pun mendukung penuh. Juga memproyeksikan bahwa brand-brand akan lebih gencar mengembangkan produk mobil listrik dan hybrid untuk pasar Indonesia. ”Para APM mobil akan lebih bersemangat untuk membuat mobil listriknya atau mobil hybrid di Indonesia sehingga bisa mendapat insentif tersebut. Dan pada akhirnya rakyat kita akan beli kendaraan yang sifatnya lebih peduli lingkungan,” tandasnya. Meski belum ada angka final, rencananya insentif yang akan diberikan untuk pembelian mobil listrik besarnya berkisar Rp 80 juta. Sedangkan untuk mobil listrik berbasis hybrid sekitar Rp 40 juta. Di Indonesia ada beberapa pabrikan yang sudah memasarkan mobil full listrik maupun mobil hybrid. Berikut daftar mobil yang nantinya akan mendapatkan insentif dari pemerintah yang nantinya akan diberlakukan. <ul> 	<li>Wuling Air EV: Wuling menjual dua varian yaitu Standar Range yang dibanderol Rp 250 juta dengan kapasitas jarak tempuh 200 km dan Long Range dibanderol Rp 300 juta yang mampu menempuh jarak 300 km.</li> 	<li>Wuling Almaz Hybrid yang dijual dengan harga Rp 470 juta.</li> 	<li>Innova Zenix hybrid yang merupakan hasil rakitan asli Indonesia dijual dengan banderol mulai Rp 458 juta hingga Rp 614 juta.</li> 	<li>Hyundai Ioniq 5 merupakan mobil listrik pertama Hyundai yang di produksi dan jual di Indonesia, dibanderol antara Rp 748 juta hingga Rp 859 juta.</li> 	<li>Suzuki Ertiga hybrid. Merupakan mobil hybrid kedua besutan Suzuki dengan bahan bakar bensin. Dibanderol dengan harga Rp 270,3 hingga Rp 292,3 juta.</li> 	<li>DFSK Gelora E yang merupakan mobil MPV maupun komersial dibanderol mulai dari Rp 484 Juta.</li> </ul>

Deretan Mobil Listrik Calon Penerima Insentif Rp 80 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Daihatsu-Rocky-Neo-Retro-Dery-Ridwansah-4-560x374-1.jpg" alt="Mobil dengan warna akromatik seperti hitam, putih dan silver masih paling diminati konsumen. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Mobil dengan warna akromatik seperti hitam, putih dan silver masih paling diminati konsumen. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com).</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) optimistis target sales mobil tahun ini sesuai target. Bahkan bisa melebihi proyeksi. Itu setelah melihat total penjualan kendaraan roda empat sampai November yang sudah mencapai 942.499 unit.  Proyeksi penjualan sepanjang 2022 adalah 960.000 unit. Ketua I Gaikindo Jongkie D. Sugiarto menyebutkan, sinyal yang sudah cerah tersebut dapat terjaga sampai akhir tahun. Hal itu mengingat ancaman resesi sudah banyak digaungkan di mana-mana.  "Kami berharap ekonomi dan daya beli bisa tahan. Kemungkinan proyeksi penjualan tahun ini sebanyak 960.000 unit di tahun ini dapat terlampaui," ujarnya.  Sales kendaraan roda empat sepanjang Januari–November 2022 yang mencapai 942.499 unit tersebut artinya hanya defisit 20.000 unit dari target akhir tahun. Khusus di bulan lalu, tercatat 91.086 unit. Dengan rata rata penjualan mencapai 85 ribu, potensi melebihi proyeksi sangat besar.  Bahkan, bisa tembus 1 juta unit. Mengingat akhir tahun banyak pabrikan menggenjot penjualan dengan banyak strategi.  "Hal tersebut menegaskan bahwa tahun ini market otomotif sudah semakin meningkat positif," ucapnya. Pada periode yang sama tahun lalu, penjualan mobil hanya berada di level 790.529 unit.  Kontributor terbesar penjualan mobil dari Januari–November 2022 adalah Toyota dengan 303.282 unit. Diikuti Daihatsu dengan 178.850 unit dan Honda yang membukukan 118.638 unit di peringkat ketiga. Kemudian, Mitsubishi Motors tercatat 88.239 kendaraan serta Suzuki 80.418 unit pada posisi lima besar.  "Kami bersyukur dapat mempertahankan penjualan dengan capaian positif dengan kenaikan sebesar 30 persen hingga November 2022. Semoga raihan positif ini terus berlanjut dan pasar otomotif dapat lebih baik daripada sebelumnya," ujar Marketing &amp; Customer Relations Division Head PT Astra International Daihatsu Sales Operation (AI-DSO) Hendrayadi Lastiyoso.  Sementara itu, Vice President Director PT Toyota Astra Motor (TAM) Henry Tanoto menyatakan, pihaknya telah menjual 303 ribu mobil di Indonesia pada 11 bulan pertama tahun ini secara wholesales. Pertumbuhannya mencapai 15,2 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.  "Kami mungkin tutup tahun ini dengan 32 persen market share," katanya.  Di luar Jepang, pabrikan asal Korea Selatan, Hyundai, berhasil mendapatkan rapor positif di bulan lalu. HMID mengalami lonjakan wholesales dengan pencapaian 24.639 unit pada 11 bulan tahun ini dibandingkan 2.744 unit pada tahun lalu.  Di sales ritel, Hyundai tercatat sebesar 26.681 unit atau naik tajam dibanding tahun lalu yang hanya 2.544 unit. Alasannya, mereka memiliki sejumlah produk baru seperti Creta, Stargazer, dan mobil listrik Ioniq 5.  Untuk produsen mobil Tiongkok, Wuling, Januari–November tercatat mengirimkan 24.639 unit atau tumbuh 9,1 persen dibanding tahun lalu. Sementara itu, penjualan ritel pada bulan lalu mencapai 2.437 kendaraan.  Gaikindo juga sudah memiliki proyeksi untuk market 2023. Asosiasi menargetkan sales bisa mencapai 975.000 unit. Target tersebut secara gradual ditingkatkan hingga akhirnya bisa kembali ke level normal, yakni sekitar 1,1–1,2 juta unit per tahun.  DATA PENJUALAN MOBIL WHOLESALES 2022  Bulan | Volume Sales (Unit)  Januari | 84.062  Februari | 81.228  Maret | 98.524  April | 82.877  Mei | 49.453  Juni | 79.168  Juli | 86.256  Agustus | 91.164  September | 96.956  Oktober | 93.197  November | 91.086  Sumber: Gaikindo

Jelang Resesi, Penjualan Mobil Malah Diproyeksi Lampaui Target

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/thumb_87_73_memperoleh.jpg" alt="TANPA BBM: Deretan motor listrik dipajang saat pameran GIIAS 2022 di Jakarta Agustus lalu. (M. Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TANPA BBM: Deretan motor listrik dipajang saat pameran GIIAS 2022 di Jakarta Agustus lalu. (M. Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaku jasa keuangan optimistis pembiayaan kendaraan listrik bakal bertumbuh. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mematok kredit kendaraan bermotor (KKB), termasuk kendaraan listrik, berkontribusi sekitar 10 persen terhadap penyaluran kredit konsolidasi.  Direktur BCA Petrus Karim menyatakan, potensi pertumbuhan kredit di segmen kendaraan listrik cukup besar. Tak ayal, bank swasta terbesar di Indonesia itu berani memberikan suku bunga yang kompetitif untuk kredit kendaraan listrik.  "Karena kita mau mendukung green policy, pertumbuhan dunia yang lebih sehat berorientasi sustainability. Tren kendaraan listrik terus meningkat," katanya kepada Jawa Pos Kamis (1/12).  Apalagi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan berbagai kebijakan insentif untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) pada Rabu (30/11). Insentif itu diberikan ke sektor perbankan, pasar modal, maupun industri keuangan nonbank (IKNB).  Tujuannya, meningkatkan peran industri jasa keuangan untuk pembelian kendaraan listrik maupun pengembangan industri hulu. "Meliputi industri baterai, industri charging station, dan komponen," kata Direktur Humas OJK Darmansyah.  Insentif di perbankan berupa relaksasi perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Yakni, menurunkan bobot risiko kredit menjadi 50 persen dari 75 persen bagi produksi dan konsumsi KBLBB. Serta diperpanjang hingga 31 Desember 2023.  Lalu, ada relaksasi penilaian kualitas kredit untuk pembelian atau pengembangan industri hulu dari KBLBB dengan plafon sampai Rp 5 miliar. "Penilaian bisa hanya didasarkan atas ketepatan membayar pokok atau bunga," katanya.  Sementara itu, bagi perusahaan pembiayaan, penyaluran dana kepada nasabah dalam rangka produksi dan konsumsi KBLBB dapat diberi relaksasi bobot risiko aset yang disesuaikan menjadi 50 persen. Berlaku untuk pembiayaan yang dibukukan terhitung sejak 18 November 2022 sampai 31 Desember 2023.  Darmansyah mengatakan, penilaian kualitas pembiayaan plafon sampai dengan Rp 5 miliar. Dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok, margin, bagi hasil, maupun ujrah sesuai POJK 35/2018 dan POJK 10/2019.  Selain itu, uang muka untuk pembelian KBLBB dapat diterapkan paling rendah sebesar 0 persen dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. "Namun, tetap memenuhi ketentuan. Dalam melaksanakan kebijakan relaksasi tersebut, lembaga jasa keuangan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik," tandasnya.

Perbankan Dukung Green Policy, Siap Kucurkan Kredit Kendaran Listrik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#subsidi mobil listrik

Berita Terkini