<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/01/RUMAH-BUMN-670506599.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Tohir. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Tohir. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta PT Pertamina (Persero) untuk menelusuri kebenaran terkait informasi adanya kepentingan politikus yang berusaha mendapatkan keuntungan dari penyaluran elpiji. "Itu yang mau kita berantas, dan saya sudah meminta Direksi Pertamina untuk melihat isu itu," kata Erick,&nbsp;kemarin. Erick menyampaikan, Komisaris PT Pertamina diharapkan bekerja sama dengan para Direksi untuk menelusuri dugaan tersebut. Ia menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk membuat tata kelola dan penyaluran elpiji menjadi lebih baik. Oleh karena itu, Erick akan melakukan upaya hukum apabila ditemukan dugaan pelanggaran. "Kalau ternyata ada korupsi di elpiji, saya yang penjarakan pertama. Atau permainan elpiji masalah impor ya kita tangkap kalau ada yang main-main," ujarnya. Lebih lanjut Erick menyampaikan keseriusan untuk memberantas praktik korupsi di BUMN seperti kasus mafia pangan. Dia menyebut, modus yang digunakan mafia pangan, yakni mencampur beras kualitas baik dengan kualitas rendah, yang kemudian dilabeli dengan nama beras premium. Erick juga mengimbau masyarakat untuk berani melaporkan kepada pihak berwajib apabila menemukan adanya indikasi kecurangan atau praktik korupsi di BUMN. "Wasit aja sekarang ditangkap sama Satgas Mafia Bola, apalagi yang namanya mafia pangan atau mafia energi,"&nbsp;pungkas Erick. Sebelumnya, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkapkan telah memutus beberapa agen elpiji di Sumatera Barat yang diketahui bertindak nakal dan tidak mematuhi aturan Pertamina. "Bagi kami, tim sudah periksa, jika tidak sesuai akan dicabut pemutusan hubungan kerja. Agen yang tidak mau disiplin dikurangi jatahnya dan kami langsung kirim ke pedesaan yang lebih membutuhkan," ujar Ahok. Ahok juga menyinggung adanya kepentingan politikus yang berusaha mendapatkan keuntungan dari penyaluran elpiji. "Kami buka-bukaan saja, disinyalir orang berkuasa dari partai politik banyak yang pegang agen. Kalau mau jadi orang kaya jangan makan uang subsidi rakyat, dagang yang lain saja," katanya. Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina siap membantu daerah mana saja yang mau menolong warganya mendapatkan barang subsidi. "Saya akan datang, ini NKRI, tidak ada sangkut-pautnya dengan partai politik," ujarnya.

"Kami buka-bukaan saja, disinyalir orang berkuasa dari partai politik banyak yang pegang agen," kata BTP.

Erick Thohir Sesumbar Bisa Berantas Mafia Pangan dan Energi seperti Basmi Mafia Bola

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Gas-Elpiji-Subsidi-3-Kg-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Pekerja saat menata gas elpiji 3 Kg di salah satu toko agen sembako, Jakarta, Rabu (6/4/2022). Pemerintah saat ini tengah mengkaji untuk menaikkan harga jual Liquefied Petroleum Gas(LPG) 3 kilo gram (kg) atau yang dikenal dengan gas" width="100%">
<figcaption>Pekerja saat menata gas elpiji 3 Kg di salah satu toko agen sembako, Jakarta, Rabu (6/4/2022). Pemerintah saat ini tengah mengkaji untuk menaikkan harga jual Liquefied Petroleum Gas(LPG) 3 kilo gram (kg) atau yang dikenal dengan gas</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Elpiji 3 kilogram rantai pasoknya dinilai terlalu panjang. Kementerian ESDM kini tengah mengevaluasi apakah rantai pasok itu bisa diperpendek atau tidak. TMenteri ESDM Arifin Tasrif dalam kesempatan mengungkapkan bahwa akan melakukan perubahan penerima elpiji subsidi. Sekarang akan berbasis pada data penerima. &rdquo;Sudah mulai didaftarkan untuk digitalnya,&rdquo; kata Arifin Tasrif. Targetnya, ada 60 juta penerima subsidi yang bisa terdata. Soal kapan dimulainya skema baru distribusi elpiji 3 kilogram subsidi, Arifin tidak menjawab secara pasti. Sementara itu, di lapangan, masyarakat yang akan beralih ke elpiji nonsubsidi dengan membeli gas elpiji 12 kilogram semakin sulit. Arifin mengakui bahwa jumlah tabung di lapangan semakin hari semakin sedikit. &rdquo;Berarti ini ada yang bocor (alokasi tidak sesuai dengan yang dianggarkan, Red),&rdquo; ujarnya. Di pihak lain, beban keuangan negara terus meningkat, salah satunya karena konsumsi elpiji (LPG). Hal itu dirasakan terutama pada elpiji subsidi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pada 2022, konsumsi elpiji subsidi mencapai 7,8 juta ton. &rdquo;Tahun ini subsidi (untuk elpiji) mencapai Rp 117 triliun,&rdquo; katanya setelah rapat terbatas di istana kepresidenan, Jakarta, kemarin (12/10). Airlangga mengungkapkan, ada wacana memperluas jaringan gas untuk dapat menurunkan beban fiskal karena subsidi elpiji. Pemerintah menargetkan jaringan gas bisa masuk ke 4 juta rumah pada 2024. Namun, melihat capaian sekarang, target tahun depan sulit tercapai. Saat ini, progresnya baru 835 ribu rumah. Proyek itu dikerjakan oleh PGN dan pemerintah. Dari PGN hanya 241 ribu rumah. Menurut Airlangga, jaringan gas tersebut bisa dinaikkan ke angka 2,5 juta jaringan pada 2024 dengan mengajak swasta terlibat di dalamnya. Untuk itu, aturan yang ada harus diubah. &rdquo;Nah, caranya tentu mengubah perpres sehingga memungkinkan pihak swasta bisa ikut di dalam pengembangan jaringan gas kota,&rdquo; papar Airlangga. Dalam aturan baru itu, menteri ESDM ditunjuk sebagai penanggung jawab KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha). Dengan dibantu swasta dalam pengembangan jaringan gas, pemerintah berharap target 4 juta rumah pada 2024 akan tercapai. &rdquo;Oleh karena itu, peraturan presidennya akan diubah sehingga pihak swasta pun nanti bisa melakukan KPBU dan penanggung jawabnya dari menteri ESDM,&rdquo; terangnya. Airlangga menambahkan, swasta harus diyakinkan bahwa mereka akan mendapat gas di harga USD 4,72 di hulu. (lyn/c17/fal)

Elpiji 3 kilogram rantai pasoknya dinilai terlalu panjang. Kementerian ESDM kini tengah mengevaluasi apakah rantai pasok itu bisa diperpende

Digitalisasi Distribusi Elpiji 3 Kg, Pemerintah Target Data 60 Juta Penerima

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/PGN.jpg" alt="Salah satu petugas PGN tengah memeriksa instalasi jaringan gas di Kota Pasuruan, Jawa Timur. (PGN" width="100%">
<figcaption>Salah satu petugas PGN tengah memeriksa instalasi jaringan gas di Kota Pasuruan, Jawa Timur. (PGN</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Beban keuangan negara terus meningkat, salah satunya karena konsumsi elpiji (LPG). Hal itu dirasakan terutama pada elpiji subsidi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pada 2022, konsumsi elpiji subsidi mencapai 7,8 juta ton. &rdquo;Tahun ini subsidi (untuk elpiji) mencapai Rp 117 triliun,&rdquo; katanya setelah rapat terbatas di istana kepresidenan, Jakarta, kemarin (12/10). Airlangga mengungkapkan, ada wacana memperluas jaringan gas untuk dapat menurunkan beban fiskal karena subsidi elpiji. Pemerintah menargetkan jaringan gas bisa masuk ke 4 juta rumah pada 2024. Namun, melihat capaian sekarang, target tahun depan sulit tercapai. Saat ini, progresnya baru 835 ribu rumah. Proyek itu dikerjakan oleh PGN dan pemerintah. Dari PGN hanya 241 ribu rumah. Menurut Airlangga, jaringan gas tersebut bisa dinaikkan ke angka 2,5 juta jaringan pada 2024 dengan mengajak swasta terlibat di dalamnya. Untuk itu, aturan yang ada harus diubah. &rdquo;Nah, caranya tentu mengubah perpres sehingga memungkinkan pihak swasta bisa ikut di dalam pengembangan jaringan gas kota,&rdquo; papar Airlangga. Dalam aturan baru itu, menteri ESDM ditunjuk sebagai penanggung jawab KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha). Dengan dibantu swasta dalam pengembangan jaringan gas, pemerintah berharap target 4 juta rumah pada 2024 akan tercapai. &rdquo;Oleh karena itu, peraturan presidennya akan diubah sehingga pihak swasta pun nanti bisa melakukan KPBU dan penanggung jawabnya dari menteri ESDM,&rdquo; terangnya. Airlangga menambahkan, swasta harus diyakinkan bahwa mereka akan mendapat gas di harga USD 4,72 di hulu. Di sisi lain, untuk elpiji 3 kilogram, rantai pasoknya dinilai terlalu panjang. Kementerian ESDM kini tengah mengevaluasi apakah rantai pasok itu bisa diperpendek atau tidak. Terkait elpiji 3 kilogram itu pula, Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam kesempatan terpisah mengungkapkan bahwa akan dilakukan perubahan penerima elpiji subsidi. Sekarang akan berbasis pada data penerima. &rdquo;Sudah mulai didaftarkan untuk digitalnya,&rdquo; katanya. Targetnya, ada 60 juta penerima subsidi yang bisa terdata. Soal kapan dimulainya skema baru distribusi elpiji 3 kilogram subsidi, Arifin tidak menjawab secara pasti. Sementara itu, di lapangan, masyarakat yang akan beralih ke elpiji nonsubsidi dengan membeli gas elpiji 12 kilogram semakin sulit. Arifin mengakui bahwa jumlah tabung di lapangan semakin hari semakin sedikit. &rdquo;Berarti ini ada yang bocor (alokasi tidak sesuai dengan yang dianggarkan, Red),&rdquo; ujarnya. (lyn/c17/fal)

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pada 2022, konsumsi elpiji subsidi mencapai 7,8 juta ton.

Kurangi Beban Fiskal, Pemerintah Gandeng Swasta Perluas Jaringan Gas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/subsidi-bbm-dan-elpiji-naik-si-kaya-dan-miskin-makin-timpang_m_227715.jpg" alt="Distribusi elpiji subsidi" width="100%">
<figcaption>Distribusi elpiji subsidi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Subsidi energi pada tahun depan bakal meningkat. Peningkatan itu disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan pemerintah soal Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019. DPR menyetujui kenaikan subsidi listrik sebesar Rp 53,96 triliun hingga Rp 58,89 triliun. Pada APBN 2018, subsidi listrik Rp 52,66 triliun. Volume subsidi elpiji tiga kilogram juga naik menjadi 6,825 juta KL sampai 6,978 juta KL. Sedangkan, BBM jenis solar subsidinya naik Rp 1.500 - Rp 2.000 per liter. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pemberian subsidi sebenarnya tidak mengurangi ketimpangan antara si kaya dan miskin. Hal itu lantaran subsidi energi yang diberikan adalah harganya. "Saya kasih contoh simpel saja, misalnya subsidi elpiji 3 Kg. Katakan si A orang kaya dan si B bukan orang kaya. Kalau kemudian si A ini boleh beli yang 3 kg berarti dia dapeat subsidi kan. Si B juga beli elpiji yang sama harganya sama," ujarnya saat berbincang dengan JawaPos.com belum lama ini. "Tapi kita harus ingat, si A ini orang kaya. Sehingga orang kaya beli barang murah setelah di subsidi membuat si A katakan kekayaan 1.000, si B cuman 100. Hampir 10 kali lipat bedanya. Beli elpiji yang sama katakan harganya 5, jadi setelah membeli si A itu kekayaan jadi 995, si B 95. Jadi akhirnya apa? kita memelihara ketimpangan, bahkan bisa lebih besar kalau itu bicara dengan yang lebih miskin lagi," tambahnya. Menurut mantan Menteri Keuangan ini, yang salah dari pemberian subsidi adalah sistemnya. Dia menilai, cara tersebut membuat pemberian subsidi menjadi tidak tepat sasaran. Alhasil, masyarakat mampu bisa membeli elpiji bersubsidi tersebut. "Jadi saya lebih senang kalau urusan kenaikan harga minyak ini diatasi dengan memperkuat PKH, program bantuan pangan non tunai, jadi tambah anggaran disitu sehingga tepat sasaran dibanding memurahkan BBM. Karena memurahkan BBM akan menciptakan ketimpangan lebih besar. Yang kaya makin kaya, yang miskin nggak bergerak banyak. Walaupun memang tidak ada larangan," pungkasnya.

Subsidi BBM dan Elpiji Naik, si Kaya dan Miskin Makin Timpang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/duh-subsidi-elpiji-3-kg-dinikmati-orang-kaya_m_138126.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyebab kelangkaan elpiji 3 kilogram diduga lantaran tidak tepat sasaran. Pasalnya, kebanyakan yang memanfaatkan gas elpiji merupakan golongan orang mampu.&nbsp; Berdasarkan hal itu, Bupati Kutim Ismunandar meminta kepada instansi terkait dan distributor dapat membantu dalam pengawasan. Sehingga elpiji subsidi itu sesuai dengan peruntukannya. Bukan dinikmati oleh kalangan menengah atas. "Kan yang boleh memanfaatkan gas elpiji 3 kilogram itu hanya yang memiliki penghasilan Rp 1,5 juta dan UKM saja. Sedangkan yang punya warung atau orang kaya jelas tidak boleh. Saya khawatir yang gunakan orang mampu. Padahal itu merupakan disubsidi. Untuk itu kami minta diawasi," pinta Bupati Ismu. Untuk menerapkan peraturan tersebut, dirinya juga meminta kepada instansi terkait agar menggelar sosialisasi secara langsung kepada masyarakat maupun semua outlet penjualan gas. "Mulai hari ini kami minta disosialisasikan. Karena mungkin tidak semua yang tau jika hanya orang tertentu saja yang boleh memanfaatkan gak elpiji tiga kilo. Kurang sosialisasi saja," katanya. Selain sosialisasi elpiji tepat sasaran, pihaknya juga meminta tambahan kuota elpiji. Khususnya di Bulan Ramadan. Sehingga tidak terjadi lagi kelangkaan dan pelonjakan harga seperti saat ini. "Jadi kami minta kuota tambahan dari pertamina. Karena kata distributor kalau puasa itu ada peningkatan. Karena ini semua untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kalau sudah ada tambahan Insya Allah sudah bisa terpenuhi. Harganya-pun akan stabil. Kalau saat ini untuk Sangkulirang saja sampai Rp40 ribu," katanya. Tak cukup sampai disitu, razia juga akan dilaksanakan dibeberapa tempat yang dicurigai. Jika ditemukan bermain curang, maka pihaknya tidak segan-segan memberikan sanksi tegas. "Ada juga Sidak. Kalau ketahuan bermain akan di pidanakan. Akan disita barang dagangannya. Aparat kepolisian sudah bertindak," katanya. (dy/fab/JPG)

Duh, Subsidi Elpiji 3 Kg Dinikmati Orang Kaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/subsidi-elpiji-bengkak-rp-38-t_m_136069.jpeg" alt="Elia Massa Manik" width="100%">
<figcaption>Elia Massa Manik</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah menunggak Rp 38 triliun kepada PT Pertamina (Persero). Direktur Pertamina Elia Massa Manik mengungkapkan, jumlah tersebut berasal dari tunggakan subsidi BBM dan LPG yang disalurkan Pertamina hingga periode Maret 2017. &rsquo;&rsquo;Tunggakan-tunggakan itu mencapai Rp 38 triliun per Maret tahun ini ya. Akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya,&rsquo;&rsquo;&lrm; katanya.  Saat ini, ucap dia, Pertamina telah mengajukan tagihan tunggakan tersebut ke pemerintah. Namun, hingga kini, belum ada pembayaran dari pemerintah kepada Pertamina.&nbsp;&rsquo;&rsquo;Sudahlah. Tapi kan pemerintah lagi ngatur bujet,&rsquo;&rsquo; ucapnya.  &lrm;Tahun ini subsidi elpiji 3 kg yang dipatok Rp 20 triliun tidak akan cukup sampai akhir 2017 dan akan membengkak dua kali lipat menjadi Rp 40 triliun.  Direktur Pemasaran Pertamina M. Iskandar menjelaskan, pembengkakan anggaran subsidi elpiji 3 kg disebabkan peningkatan konsumsi 7 persen per tahun. Konsumsi elpiji tahun ini mencapai 350 ribuan ton per tahun.&nbsp;&rsquo;&rsquo;Rata-rata setahun itu 7 persen, ini nasional&lrm;. Sekitar 4 tahun ini rata-rata segitu,&rsquo;&rsquo; ujarnya.  Dia mengungkapkan, kenaikan konsumsi tersebut tidak banyak berdampak pada pembengkakan subsidi elpiji yang menjadi Rp 40 triliun. Yang memicu pembengkakan ialah naiknya harga acuan CP Aramco. &rsquo;&rsquo;Sekarang USD 470 per ton, sempat USD 490 per ton. Jadi enggak cukup, makanya hampir dua kali lipat,&rsquo;&rsquo; jelasnya.  Iskandar menuturkan bahwa harga keekonomian elpiji saat ini lebih tinggi daripada harga jual di pasaran. Dia memerinci, harga keekonomian elpiji saat ini sudah mencapai Rp 10.500 per kg atau Rp 31.500 per tabung. Namun, karena pemerintah memberikan subsidi, masyarakat hanya dikenai Rp 4.750 per kg atau Rp 14.250 per tabung.  Artinya, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 5.750 per kg atau Rp 17.750 per tabung. &rsquo;&rsquo;Ini gede banget. Subsidinya lebih besar,&rsquo;&rsquo; ucapnya.  Menurut dia, konsumsi dan harga elpiji 3 kg yang meningkat akan membuat beban keuangan negara bertambah berat. &rsquo;&rsquo;Banyak pengguna sektor rumah tangga kan. Pompa air sawah itu dulu pakai minyak sekarang pakai elpiji karena yang paling murah pakai itu,&rsquo;&rsquo; katanya.  Terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan bahwa pemerintah berencana mengevaluasi harga elpiji tabung melon tersebut. Sebab, selama&nbsp;10 tahun terakhir ini, harga elpiji bersubsidi itu tidak berubah.  Harga elpiji 3 kg tidak pernah dievaluasi setelah penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007. Padahal, merujuk pada kesepakatan dengan DPR, pemerintah boleh menaikkan harga elpiji bersubsidi Rp 1.000 per kg pada tahun ini.  Data&nbsp;Kementerian ESDM mencatat, saat ini elpiji 3 kg sudah terdistribusi kepada 57 juta rumah tangga. Namun, sesuai data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), hanya 25,7 juta KK yang semestinya layak mendapatkan elpiji bersubsidi. (dee/c20/sof)

Subsidi Elpiji Bengkak Rp 38 T

subsidi elpiji

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#subsidi elpiji