<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/SUBHAN-SETOWARA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PENGAMBILALIHAN Afghanistan oleh Taliban menjadi topik yang paling banyak diperbincangkan sepekan terakhir. Betapa tidak, peristiwa itu begitu mengejutkan. Setelah 20 tahun terpinggirkan pasca disingkirkan Amerika Serikat (AS) pada 2001, Taliban kembali berhasil merebut Kabul, ibu kota Afghanistan.  Dua dekade lalu, tepatnya pada periode 1996–2001, Taliban pernah menguasai Kabul. Namun, kepemimpinan mereka yang zalim dan ekstrem membuat Taliban tak disukai, baik di negaranya maupun kalangan internasional, terutama negara-negara Barat. Di babak kedua penguasaannya ini, Taliban berupaya menampilkan wajah baru yang lebih toleran, diplomatis, dan moderat. Inilah Taliban 2.0.  Kartunis politik harian The Washington Post, Michael de Adder, via laman opini koran tersebut (20/8) membuat karikatur yang menggambarkan perbedaan Taliban versi lama (1.0) dan versi baru (2.0). Taliban 1.0 digambarkan dengan tiga jihadis Taliban yang menodong perempuan berburqa, sementara Taliban 2.0 diilustrasikan dengan gambar serupa, namun salah satu jihadis sembari memegang boneka kinder yang eye-catching dengan mentari tersenyum di badannya. Di bawahnya tertulis ”the New Kinder Taliban”.  Karikatur itu merupakan sindiran Adder terhadap Taliban generasi baru. Baginya, sama saja Taliban yang dulu dan sekarang. Bedanya, Taliban versi baru ini lebih cerdik dalam pencitraan. Pandangan Adder ini tak pelak mewakili pikiran banyak pakar perdamaian dunia. Mereka yakin imaji Taliban yang moderat hanyalah lip service agar kepemimpinan Taliban kali ini bisa diterima warga Afghanistan maupun kalangan internasional.  Melalui juru bicaranya, Zabihullah Mujahid, dalam konferensi pers (17/8), Taliban menyatakan berjanji untuk melindungi hak-hak perempuan dan kebebasan pers, sesuatu yang di masa lalu menjadi handicap mereka. Taliban juga berjanji tidak melakukan balas dendam pada musuh politik mereka. Pernyataan yang terasa janggal jika merujuk portofolio perilaku Taliban yang ekstrem dan brutal.  Taliban 2.0 ini juga melakukan rebranding via Twitter dan konten media sosial lainnya dengan menunjukkan ciri kekinian. Setelah memasuki Kabul, misalnya, para militan Taliban lantas mem-posting video dan foto yang menampilkan para pejuang mereka sebagai sosok orang biasa yang mudah didekati: berolahraga, makan es krim, dan berpenampilan menarik (The Politico, 20/8). Kesan Taliban yang khas konservatif dan eksklusif tampak hendak dihilangkan menjadi lebih modern dan terbuka.  Taliban yang di masa lalu menjadi aktor pembunuhan massal terhadap etnis Syiah Hazara juga berupaya menghapus citra buruk itu. Dalam sejumlah video daring, ditampilkan bahwa perwakilan Taliban menghubungi kelompok minoritas, termasuk Syiah Hazara dan Sikh, menjamin bahwa Taliban akan menjaga keselamatan mereka. Salah satu akun Twitter resmi Taliban juga mem-posting video gadis-gadis yang bersekolah untuk menunjukkan kesan kepedulian Taliban pada hak-hak publik perempuan. Padahal, pada periode kepemimpinan mereka dua dekade lalu, Taliban melarang keras peran perempuan di ruang publik.  Taliban 2.0 juga secara internal mengalami modernisasi menjadi lebih multikultural. Taliban yang semula monolitik karena hanya eksklusif diisi etnis Pashtun, etnis muslim Sunni yang mendiami Afghanistan dan Pakistan, kini membuka diri tanpa memandang suku dan ras. Taliban bahkan melakukan rekrutmen terbuka secara nasional agar siapa saja bisa menjadi bagian dari mereka.  Mereka kini juga lebih lihai dalam berdiplomasi. Belajar dari masa lalu, Taliban sadar bahwa eksistensi kekuasaan mereka sangat ditentukan penerimaan internasional. Kini retorika politik mereka menjadi lebih lunak dan fleksibel. Ketika berkomunikasi dengan media Barat, misalnya, Taliban berkali-kali menggunakan jargon diplomatik melalui sejumlah frasa seperti ”Afghanistan damai”, ”aspirasi rakyat”, ”negosiasi”, ”hak-hak perempuan”, dan ”amnesti umum”. Kosakata itu juga ditampilkan ketika bersuara di media sosial.  Kendati begitu, Taliban telanjur tersandera masa silam. Mereka dibayangi ketidakpercayaan global serta situasi warga Afghanistan yang traumatis dan dipenuhi rasa takut. Tak heran, selain pelanggaran hak-hak perempuan dan minoritas, Taliban telah begitu berani menantang dunia internasional dengan menghancurkan dua patung raksasa Buddha di Lembah Bamiyan yang merupakan Warisan Dunia UNESCO pada 2001. Selain itu, yang paling fenomenal, tentu saja posisi Taliban sebagai mitra sekaligus pelindung organisasi teroris Al Qaeda yang menjadi aktor di balik serangan 9/11.  Dengan situasi seperti ini, Taliban 2.0 berada pada titik krusial yang masih sukar diprediksi masa depannya. Setidaknya, ada tiga kemungkinan yang menggambarkan tindakan mereka saat ini. Kemungkinan pertama, sikap Taliban yang moderat ini hanyalah bersifat temporal. Setelah situasi sudah bisa mereka kendalikan, Taliban akan kembali pada habitatnya sebagai kelompok ideologis-konservatif dan ekstremis yang kejam.  Kemungkinan kedua, Taliban menjadi faksi politik yang senantiasa fleksibel dalam bertindak sesuai dengan kepentingan pragmatis. Jadi, segala sikap dan gerakan mereka tak lagi ditentukan faktor ideologis, namun lebih-lebih dipengaruhi hasrat melanggengkan kekuasaan.  Artinya, adakalanya mereka bersifat moderat, namun di waktu lain bisa bertindak ekstrem, bergantung situasi dan kepentingan. Kemungkinan ketiga, Taliban bakal konsisten berubah menjadi kelompok moderat lantaran mereka menyadari bahwa karakter itulah yang paling sesuai untuk membangun Afghanistan baru yang lebih adil, damai, dan beradab.  Tentu saja kita berharap Taliban versi baru ini konsisten bertransformasi menjadi kelompok moderat yang mengayomi warga Afghanistan, kendati dalam sanubari kita menyimpan banyak keraguan dan tanda tanya. Bagaimanapun, apa yang terjadi dalam beberapa bulan ke depan bakal menjadi ujian yang krusial bagi Taliban 2.0. (*)  <hr />  *)  SUBHAN SETOWARA, Dosen Hubungan Internasional UMM, direktur eksekutif RBC Institute A. Malik Fadjar

Taliban 2.0

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/SUBHAN-SETOWARA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KOREAN pop (K-pop) benar-benar telah merasuki ruang batin generasi muda Indonesia. Beberapa hari terakhir, kita melihat fenomena membeludaknya restoran cepat saji McDonald’s (McD) lantaran kemitraan mereka dengan band K-pop ternama, Bangtan Boys (BTS), melalui brand menu BTS Meal.  Kesuksesan strategi pemasaran McD ini tak terlepas dari banyaknya fans ”garis keras” BTS yang menjamur di berbagai negara sejak debut band itu pada 2013, termasuk di Indonesia. Alhasil, BTS Meal kini telah tersebar di 49 negara, dirilis kali pertama di Amerika Serikat pada 26 Mei 2021 dan Korea Selatan (Korsel) sehari berikutnya (27 Mei).  Fenomena BTS merupakan bukti suksesnya hallyu atau gelombang Korea (Korean wave) yang menjadi kebijakan nasional Korsel dalam dua dekade terakhir. Tepatnya pada 2001, Presiden Korsel kala itu, Kim Dae-jung, secara resmi dalam pidatonya menyebut hallyu sebagai strategi industri tanpa cerobong asap (chimney-less industry) Korsel untuk dapat bersaing dalam pentas ekonomi global.  Presiden berikutnya, Roh Moo-hyun, yang memimpin Korsel pada 2003–2008, lantas melanjutkan kebijakan tersebut dengan langkah yang lebih taktis dan terukur. Ia menargetkan bahwa pada 2010 Korsel harus menjadi satu di antara lima konten teratas dunia. Pada 2009, Badan Konten Kreatif Korea didirikan untuk mempromosikan dan meningkatkan produksi konten budaya populer Korea.  Kebijakan itu tahun demi tahun terus menuai hasil. Terkini, berdasar laporan Global Music Report 2021 yang dikeluarkan International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), K-pop telah membantu Korsel sebagai pasar musik dengan pertumbuhan tercepat di dunia, naik 44,8 persen dari 2019 hingga 2020. Sebagai perbandingan, AS hanya naik 7,3 persen dan Inggris 2,2 persen.  Dalam konteks ini, BTS bisa disebut sebagai produsen budaya pop Korea paling sukses serta berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional Korsel. Hyundai Research Institute (HRI) pada 2018 menyebut bahwa per tahun BTS berkontribusi 4 triliun won (3,54 dolar AS) bagi ekonomi Korsel. Tak hanya melalui penjualan lagu, merchandise, dan tiket konser, BTS juga berdampak besar pada aspek pariwisata. Pada 2017, diperkirakan sekitar 800 ribu wisatawan asing berkunjung ke Korsel atau 7 persen dari total wisatawan, termotivasi mendatangi negara itu karena ketertarikan pada BTS.  Besarnya pengaruh global BTS membuat mereka diundang untuk memberikan pidato di kantor pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS, dalam peluncuran kampanye ”Generation Unlimited” Unicef pada 2018. Meminjam analisis politik Joseph Nye, Korsel melalui K-pop dan BTS telah menjadikan hallyu sebagai soft power (kekuatan lunak) yang membangun pengaruh ekonomi dan politik global melalui ruang-ruang tersamar, yakni diplomasi budaya. Strategi serupa sebenarnya telah sukses dilakukan AS di abad ke-20 melalui sejumlah brand seperti McD, Levi’s, Coca Cola, Marlboro Man, termasuk Hollywood.  Bagi Korsel, kesuksesan diplomasi budaya ini sungguh berkah yang luar biasa. Bagaimana tidak, Korsel hingga pertengahan 1980-an masih merupakan negara berkembang. Namun, sejak hallyu menjadi kebijakan nasional, para ekonom mereka bekerja keras mencari tahu, apa yang harus dilakukan agar Korsel bisa makmur melalui industri kreatif.  Karena itu, dalam menjalankan diplomasi budaya, Korsel membangun kombinasi yang dinamis antara promosi resmi pemerintah yang bersifat top-down dengan diplomasi ”people-to-people” yang bersifat bottom-up. Berbeda dengan AS yang lebih terfokus pada propaganda pikiran dengan citra keren melalui produk-produk budayanya, Korsel justru memperkuat proksimitas emosional yang dapat menghadirkan solidaritas dan rasa memiliki (sense of belonging) di antara para konsumen. Propaganda pikiran memang dapat membuat konsumen bangga mengonsumsi produk tersebut, namun proksimitas emosional lebih dari itu: dapat membuat konsumen mabuk kepayang karena cinta berlebih.  Diplomasi ”people-to-people” dalam fenomena BTS tampak jelas melalui bentukan BTS Army sebagai fan base global. Diplomasi itu terjadi ketika perasaan positif tentang suatu bangsa atau budaya disebarkan melalui pengalaman bersama antara individu-individu lintas budaya. Antusiasme dan dedikasi BTS Army menjadi faktor penting bagi kesuksesan BTS di level internasional karena menghadirkan solidaritas perasaan yang sama di antara penggemar.  Strategi itu digunakan beriringan dengan universalitas tema yang dihadirkan dalam lirik lagu, yang menawarkan hiburan dan pelipur lara pada para pendengar dalam menghadapi perjuangan pribadi, serta mendorong mereka untuk mencintai diri sendiri dan mengejar harapan.  Hingga saat ini, Guinness World Records mencatat BTS sebagai pemegang rekor Most Twitter Engagements atau keterlibatan Twitter terbanyak karena rata-rata retweet pada April 2019. Akademisi Hong Kong Polytechnic University, Wantanee Suntikul, menyebut pencapaian tersebut tak terjadi begitu saja, namun merupakan bagian dari strategi diplomasi Korsel melalui pendekatan orang per orang, yang dalam konteks digital, berbentuk keterlibatan di media sosial.  Sungguh menarik ketika fenomena McDonaldisasi, yang dipopulerkan George Ritzer dalam bukunya, The McDonaldization of Society (1993), mulai surut, McD dengan lihai menggandeng BTS yang tengah naik daun. Lebih dari sekadar aspek pemasaran, kemitraan McD-BTS adalah kolaborasi dua produk budaya dari dua negara yang merepresentasikan budaya populer terbesar dari belahan Timur dan Barat.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/13/06/2021/pura-pura-berkongsi-pakai-77-invoice-palsu-kredit-cair-rp-65-m/">Pura-Pura Berkongsi, Pakai 77 Invoice Palsu, Kredit Cair Rp 65 M</a>  Tantangan bagi generasi saat ini tak sebatas memahami dan menikmati fenomena K-pop yang sedang hype, tapi lebih-lebih membangun kesadaran, apa yang harus kita lakukan agar bangsa Indonesia tak sebatas menjadi konsumen produk global. Namun dapat menjadi pemain penting dalam panggung politik dan ekonomi dunia. (*)  <hr />  *) Subhan Setowara, Dosen Hubungan Internasional UMM,direktur eksekutif RBC Institute A. Malik Fadjar

BTS Meal dan Diplomasi Budaya Korea

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/SUBHAN-SETOWARA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>DUA tindakan teror yang terjadi baru-baru ini menunjukkan dengan gamblang betapa generasi muda begitu rentan terpapar paham ekstremis. Para pelaku teror itu, baik pasangan pengantin muda pada bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar maupun penyerang Mabes Polri, sama-sama kelahiran 1995.  Dalam kategori demografis, mereka termasuk generasi milenial. Berdasar teori generasi Strauss-Howe, generasi milenial adalah mereka yang lahir antara 1982 hingga 2002. Tahun 2021 ini, berarti generasi itu berada di puncak produktivitas usia mereka, yaitu 19 hingga 39 tahun.  Menurut catatan Suhardi Alius, ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) periode 2016–2020, dalam bukunya, Pemahaman Membawa Bencana: Bunga Rampai Penanggulangan Terorisme (2019), lebih dari separo (52 persen) tahanan teroris berusia 17 hingga 34 tahun. Mereka tergolong generasi milenial.  Tiga Faktor   Ada tiga faktor mengapa generasi milenial begitu rentan terpapar ekstremisme agama. Pertama, mereka berada di usia dengan rasa ingin tahu dan keinginan belajar yang sangat tinggi. Pada saat yang sama, pemahaman keagamaan mereka masih dangkal dan terbatas. Situasi ini menjadi pintu masuk yang strategis bagi jaringan ekstremis untuk mengisi ruang kosong itu dengan paham mereka.  Terlebih, generasi milenial lebih suka bacaan Islami yang meletup-letup dan mengguncang pikiran ketimbang bacaan yang bernuansa toleransi dan perdamaian. Hasil riset UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta pada generasi milenial muslim di 16 kota di Indonesia pada 2018 menunjukkan bahwa literatur perdamaian dan Islam moderat kurang diminati. Bacaan favorit para milenial muslim adalah buku-buku Islami populer hingga literatur bergenre tarbawi, tahriri, dan jihadi, yang berdasar temuan penelitian tersebut terbukti tersusupi paham radikal.  Kedua, generasi ini masih dalam tahap pencarian jati diri sehingga secara personal tidak stabil dan secara sosial kerap merasa terpinggirkan. Secara personal, sebagaimana disebut Suratno dalam buku Muslim Milenial (2018), generasi milenial rentan terpapar karena masih dalam usia yang dicirikan dengan profil penuh kebimbangan dan disorientasi akan masa depan mereka. Mereka juga dihiasi jiwa avonturir, heroisme, dan adrenalin gampang naik sehingga cenderung mudah terprovokasi.  Pierre Rehov, sutradara dan novelis Prancis yang sering membuat film dokumenter tentang terorisme, mengisahkan tak sedikit anak-anak muda yang menjadi ekstremis dan nekat melakukan bom bunuh diri adalah mereka yang berekonomi mapan dan berpendidikan tinggi, namun termarginalkan secara sosial. Mereka umumnya tengah menanggung beraneka macam beban psikologis. Mulai krisis identitas hingga kompleks inferioritas. Maka, keterlibatan dalam kelompok teroris telah mewakili suara mereka sebagai ciri perlawanan kaum muda, menumbuhkan rasa persaudaraan (sense of belonging), sekaligus kesempatan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada dirinya.  Ketiga, generasi milenial termasuk kategori pribumi digital (digital native) yang sangat lekat dengan penggunaan media sosial (medsos). Situasi ini dimanfaatkan kelompok ekstremis dengan menjadikan platform digital sebagai sarana konsolidasi strategis. Secara khusus, Maura Conway (2006) mengidentifikasi lima inti penggunaan internet dan media sosial oleh kelompok teroris. Yaitu, penyediaan informasi, pembiayaan, perluasan jaringan, perekrutan, dan pengumpulan informasi.  Dalam hal ini, masing-masing platform digital digunakan untuk taktik berbeda. Facebook, karena memiliki mekanisme pelacakan serta lebih transparan dalam pemuatan informasi waktu dan lokasi, tidak digunakan untuk perekrutan dan perencanaan langsung. Facebook lebih sering dipakai untuk propaganda melalui distribusi informasi dan video. Tujuannya memetakan pandangan warganet dan mencari pendukung yang berpikiran seirama. Tak heran, serangan teror di Masjid Christchurch di Selandia Baru pada 15 Maret 2019 sengaja disiarkan langsung via video streaming Facebook oleh si pelaku.  Hal yang sama dilakukan para ekstremis melalui unggahan konten narasi radikalisme maupun aksi terorisme di YouTube. Hal inilah yang disebut Boaz Ganor (2007) sebagai rayuan hipermedia dalam perekrutan teroris. Yakni, melalui penggunaan motif visual yang lebih akrab bagi warganet muda untuk menangkap respons psikologis dan emosional mereka terhadap aksi kekerasan.  Sementara itu, Twitter menjadi sarana komunikasi potensial bagi para perekrut karena keterlacakan identitas dan sumber twit lebih sulit ditemukan. Para ekstremis juga memanfaatkan situs ruang obrolan seperti Reddit, 4chan, dan 8kun sebagai lokus komunikasi dan konsolidasi untuk perencanaan aksi teror dan tindakan ekstremisme-kekerasan.  Keberadaan medsos tak hanya memudahkan jaringan organisasi ekstremis untuk mencari profil anak muda untuk direkrut. Namun juga menginspirasi mereka dalam me-rebranding jihadisme sebagai aktivitas khas anak muda. Caroline Picart (2015) menyebut citra tersebut sebagai ”jihad cool” yang memuat rangkaian strategi mental, psikologis, dan sosial untuk mengubah alam pikiran dan retorika perbincangan radikal menjadi tindakan radikal. Tujuan akhirnya membuat seorang anak muda mampu mengaktifkan dirinya sendiri menjadi lone wolf (teroris serigala tunggal).  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/internasional/06/04/2021/baru-mulai-vaksinasi-lansia-dengan-sinovac-tiongkok-disebut-main-aman/">Baru Mulai Vaksinasi Lansia dengan Sinovac, Tiongkok Disebut Main Aman</a>  Penguasaan algoritma medsos dan psikografi generasi milenial oleh kelompok teroris menjadi tantangan tersendiri bagi setiap elemen. Pemerintah, tokoh masyarakat, media massa, dan para pihak terkait perlu meramaikan dan memutakhirkan narasi tandingan (counter-narratives) dunia maya agar menutup segala pintu masuk menuju ekstremisme, mulai dari alam pikiran. Tak cukup sekadar mengutuk tindakan teror dan mengejar aktor intelektual di baliknya. Kita harus selangkah lebih maju daripada kaum ekstremis. (*)  <hr />  *) Subhan Setowara, Lulusan University of Nottingham, direktur eksekutif RBC Institute A. Malik Fadjar UMM  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/OBEjvDTmQ4c

Mengapa Milenial Terjerat Ekstremisme?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/SUBHAN-SETOWARA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>AWAL 2021 ditandai dengan sejumlah momen politik di berbagai negara yang menunjukkan besarnya peran media sosial (medsos) dalam kelangsungan demokrasi. Tantangannya adalah bagaimana agar medsos menyokong demokrasi, tidak justru membuatnya surut.  Di Amerika Serikat (AS), akun Twitter resmi Donald Trump hingga kini ditangguhkan lantaran diduga mengandung hoax dan provokasi. Penangguhan akun itu mengiringi potret buram demokrasi AS akibat huru-hara di US Capitol awal Januari lalu oleh pendukung garis keras Trump yang menolak terpilihnya Joe Biden. Alhasil, Trump berhadapan dengan pemakzulan kedua karena dipandang menghasut pengikutnya via medsos menentang hasil pemilu. Kendati pemakzulan itu akhirnya gagal lantaran tak memenuhi dua pertiga suara senator.  Di Myanmar, otoritas militer menutup akses internet untuk meredam gejolak aksi protes atas kudeta terhadap pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi. Mereka juga memburu para pemilik akun medsos yang menggalang gerakan antikudeta.  Hal yang sama terjadi di Uganda. Otoritas setempat memerintah penyedia layanan internet memblokir semua platform medsos dan aplikasi perpesanan menjelang pemilu di negara itu. Pemblokiran tersebut dipandang menguntungkan Presiden Petahana Yoweri Museveni, mengingat lawan politiknya adalah tokoh muda karismatis Bobi Wine, yang memiliki banyak pendukung di medsos.  Tiga peristiwa itu terjadi di tengah momentum peralihan kepemimpinan politik sekalipun aktornya berbeda-beda. Di AS, penangguhan akun Trump langsung dilakukan pihak Twitter setelah berkali-kali memperingatkannya karena kerap membagikan kabar palsu dan hasutan politik. Di Myanmar, pelakunya adalah pemimpin militer pengudeta pemerintah sipil yang sebelumnya berkuasa. Sementara di Uganda, aktor pemblokiran medsos adalah Komisi Komunikasi yang berada di bawah otoritas pemerintah petahana.  Berbagai peristiwa itu menunjukkan dengan gamblang betapa medsos merupakan alat politik yang amat strategis dan efektif untuk memengaruhi maupun membatasi opini publik. Dalam sebuah kelas tentang civil society di University of Nottingham, dosen saya Karma Tashi Choedron mengatakan, saat ini tak ada satu pun gerakan sosial maupun perubahan momen politik yang tak melibatkan medsos. Konten politik di medsos bisa diviralkan dengan cepat sehingga dapat mengubah persepsi publik dalam tempo singkat. Pun, akun medsos dan akses komunikasi digital bisa diblokir untuk meredam opini yang berseberangan. Pada akhirnya, kendali opini ditentukan oleh siapa yang menguasai narasi di jagat maya.  Di Indonesia, topik perihal politik dan medsos tengah hangat. Terlebih setelah Presiden Jokowi meminta masyarakat lebih aktif mengkritik pemerintah. Pernyataan presiden itu mendapat beragam respons. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mempertanyakan, ”Bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?”  Sementara di medsos, warganet meramaikan tagar #LaporTakDitangkap. Pun, dalam waktu berdekatan, viral foto (lama) pertemuan Presiden Jokowi dengan para penggiat medsos. Banyak kalangan menyebutkan, mereka adalah buzzer politik istana.  Buzzer, pemblokiran, dan iklan politik memang merupakan tiga topik kunci dalam demokrasi digital. Ketiganya berkelindan luar biasa dalam kontestasi politik beberapa tahun terakhir. Pemilik ruang kuasa, entah itu pemerintah, pemodal, maupun partai politik, memiliki pengaruh lebih dalam menentukan boleh tidaknya tiga hal tersebut. Mereka juga bisa melakukannya dengan cara tersamar, lalu mengelabui publik dengan ragam dalih.  Apakah yang dilakukan itu meningkatkan atau menurunkan level demokrasi menjadi tanda tanya. AS sebagai negara adidaya promotor demokrasi kerap menjadi cermin bagi isu-isu baru dalam demokrasi, termasuk demokrasi digital. Dalam konteks itu, pemblokiran terhadap akun Trump dipandang sebagai langkah menyelamatkan demokrasi. Sementara skandal iklan politik memanfaatkan data pribadi pengguna medsos oleh Facebook-Cambridge Analytica dinilai merusak demokrasi.  Jillian C. York dalam sebuah kolom di The Guardian (11/2) menulis, ”It’s taken Donald Trump to show social media giants the meaning of moderation.” York mempertanyakan langkah pemilik platform medsos seperti Twitter dan Facebook yang terlambat menangani berbagai kasus itu. Twitter terlambat memblokir akun Trump sehingga berakibat pecahnya huru-hara di US Capitol. Facebook terlambat merespons iklan politik yang mengeksploitasi data pengguna. Alhasil, moderasi dan pembatasan iklan politik menjadi alternatif solusi agar konten negatif dan hasutan politik tak leluasa hilir mudik di medsos.  Di Indonesia pun, Facebook sudah mengeluarkan pernyataan untuk uji coba pembatasan iklan politik. Tapi, apakah semudah itu? Bagaimana dengan tarik-menarik kepentingan antara pemilik platform dan penguasa? Bisakah dengan leluasa otoritas nasional ikut terlibat memblokir akun-akun lawan politiknya dan membatasi akses internet?  Moderasi dan pembatasan iklan politik memang menjadi langkah baru yang layak dipertimbangkan. Namun, kunci dari demokrasi digital adalah warganet yang beradab (civilized netizen). Seperti halnya kunci demokrasi adalah warga yang baik (good citizen) sebagai basis civil society.  Sebaik apa pun regulasi medsos oleh pemerintah dan pemilik platform, jika warganet mudah terhasut, apa daya. Politik medsos adalah perihal kepentingan politisi untuk menggapai dan melanggengkan kekuasaan. Segala cara dilakukan, termasuk menggiring opini melalui hasutan.  Jika ingin demokrasi kita naik level, civil society harus berkualitas. Jika ingin demokrasi digital naik level, warganet harus beradab. Tapi, jangan-jangan, politisi memang senang jika warganet mudah terbakar emosi sehingga gampang dihasut.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/16/02/2021/terdampak-pandemi-covid-19-815-470-jiwa-warga-surabaya-jadi-mbr/">Terdampak Pandemi Covid-19, 815.470 Jiwa Warga Surabaya Jadi MBR</a>  Berbagai peristiwa pergulatan medsos dan kontestasi politik di beberapa negara awal tahun ini menjadi pelajaran bagi kita. Salah urus medsos bisa merenggut masa depan demokrasi. Kuncinya adalah perpaduan antara regulasi dan kesadaran warganet. (*)  <hr />  *) Subhan Setowara, MA International Relations University of Nottingham, Direktur Eksekutif RBC Institute A. Malik Fadjar-UMM  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=xuWJdVcUEXU

Politik Media Sosial

Subhan Setowara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Subhan Setowara

Berita Terkini

Taliban 2.0

BTS Meal dan Diplomasi Budaya Korea

Mengapa Milenial Terjerat Ekstremisme?

Politik Media Sosial

Download Aplikasi JawaPos.com