<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mantan-anggota-komisi-i-dpr-fayakhun-dituntut-10-tahun-penjara_m_.jpg" alt="Fayakhun Andriadi, saat menjalani sidang kasus yang melilitnya" width="100%">
<figcaption>Fayakhun Andriadi, saat menjalani sidang kasus yang melilitnya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan anggota Komisi I DPR, Fayakhun Andriadi dituntut pidana 10 tahun penjara terkait penerimaan suap atas pengadaan alat satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Fayakhun dinilai terbukti menerima duit suap senilai Rp 12 miliar dari Fahmi Darmawansyah, Direktur Utama PT Melati Technofo yang mengerjakan proyek tersebut. "Kami menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun penjara, denda Rp 1 miliar dengan pidana pengganti 6 bulan kurungan," ucap jaksa Kresno Anto Wibowo saat membacakan tuntutan Fayakhun di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (31/10). Dari tuntutan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai ada hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Fayakhun. kata jaksa, dari hal yang memberatkan, perbuatan Fayakhun dinilai telah mencederai fungsi legislatif dengan berperan aktif dalam penerimaan suap. "Mencederai amanat dengan menerima suap pada saat melaksanakan tugasnya di Banggar DPR dan Komisi I DPR, tidak memberikan teladan yang baik," jelasnya. Sementara hal yang meringankan, Fayakhun dinilai bersikap sopan, belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan mengembalikan uang Rp 2 miliar. Diketahui, Fayakhun Andriadi didakwa menerima uang suap senilai USD 911.480,- atau setara Rp 12 miliar terkait pengadaan alat satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Dia juga diduga mengupayakan agar ada penambahan alokasi anggaran untuk Bakamla pada APBN Perubahan tahun 2016. Dari pengadaan proyek tersebut, Fayakhun mematok jatah untuknya sebesar 7 persen dari nilai proyek sebesar Rp 850 miliar. Fayakhun kemudian meminta anak buah Fahmi Darmawansyah, pemilik PT Merial Esa atau Melati Technofo pemenang proyek pengadaan alat satmon, bernama M Adami Okta merealisasi satu persen terlebih dahulu. Realisasi 1 persen pun dilakukan oleh Fahmi dalam beberapa tahap sehingga mencapai USD 911.480,-. Atas perbuatannya Fayakhun didakwa telah melanggar Pasal 12 huruf a undang-undang nomor 31 tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Mantan Anggota Komisi I DPR Fayakhun Dituntut 10 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/keponakan-setya-novanto-bersaksi-untuk-terdakwa-fayakhun_m_.jpg" alt="Irvanto Hendra Pambudi Cahyo menjadi saksi untuk terdakwa Fayakhun Andriadi yang terseret kasus dugaan korupsi pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla RI tahun 2016, PN Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (19/9)" width="100%">
<figcaption>Irvanto Hendra Pambudi Cahyo menjadi saksi untuk terdakwa Fayakhun Andriadi yang terseret kasus dugaan korupsi pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla RI tahun 2016, PN Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (19/9)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo menjadi saksi untuk terdakwa Fayakhun Andriadi yang terseret perkara dugaan korupsi pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla RI tahun 2016. "Saksi yang hadir Irvanto Hendra," kata jaksa M Takdir Suhan dalam persidangan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (19/9). Saat ditanya oleh majelis hakim, Irvanto mengaku mengenal Fayakun sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. "Sudah lama kenal?," tanya Ketua Majelis Hakim. "Sudah," singkat Irvanto. "Bagaimana bisa kenal ?," ujar majelis hakim. "Sama teman saya dikenalkan di Mall Ambassador," ucap Irvanto. "Terdakwa ini sebagai apa ?," tanya kembali majelis hakim. "Beliau adalah anggota DPR RI Komisi I Fraksi Golkar," papar Irvanto Nama Irvanto dalam persidangan kasus ini memang sempat disebut-disebut menerima uang dari staf Fayakhun yang bernama Agus Gunawan yang kala itu juga bersaksi untuk Fayakhun di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam kesaksianya, Agus menyatakan telah memberikan uang sekitar SGD 100-500 ribu kepada Irvanto. Pemberian uang dilakukan atas perintah dari Fayakhun. Menurut Agus, awalnya ia diminta oleh Fayakhun untuk memberikan sebuah tas untuk diberikan kepada Irvanto. Ketika itu, Agus dan Fayakhun sedang menghadiri acara yang dihelat oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di daerah Pejaten, Jakarta Selatan. "Pak Fayakhun nyuruh ngasih tas ke saya, titip ke Irvan (Irvanto)," kata Agus dalam persidangan Fayakhun, Senin (3/9). Dalam perkara ini, Fayakhun Andriadi didakwa menerima suap USD 911.480 atau sekitar Rp 12 miliar. Suap diduga diberikan agar Fayakhun mengupayakan alokasi (plotting) penambahan anggaran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI) untuk proyek pengadaan satelit monitoring dan drone dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2016.

Keponakan Setya Novanto Bersaksi untuk Terdakwa Fayakhun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/nama-setya-novanto-kembali-disebut-dalam-korupsi-bakamla_m_.jpg" alt="Setya Novanto saat duduk di kursi pesakitan dalam sidang perkara kasus dugaan korupsi e-KTP yang melilitnya, di PN Tipikor Jakarta" width="100%">
<figcaption>Setya Novanto saat duduk di kursi pesakitan dalam sidang perkara kasus dugaan korupsi e-KTP yang melilitnya, di PN Tipikor Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Direktur Utama PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah menyatakan pernah diajak mantan Anggota DPR RI Fayakhun Andriadi untuk bertemu Setya Novanto. Dalam pertemuan itu Fahmi mengaku melaporkan soal imbalan proyek pengadaan satelit monitoring dan drone di Badan Keamanan Laut (Bakamla) kepada mantan Ketua Umum Partai Golkar itu. "Saya ke rumah Pak Setya Novanto dengan Fayakhun. Poinnya soal dana fee 6 persen," kata Fahmi saat bersaksi dalam persidangan perkara suap di Bakamla dengan terdakwa Fayakhun di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (3/9). Fahmi mengatakan pertemuan itu terjadi pada Agustus 2016 yang dihadiri oleh Direktur PT Rohde and Schwarz Indonesia Erwin Arief dan bagian operasional PT Merial Esa, M. Adami Okta. Adami Okta dalam sidang sebelumnya mengatakan pertemuan itu terjadi karena muncul perselisihan antara Fayakhun dan Staf Ahli Kepala Bakamla Ali Fahmi Habsy. Adami mengatakan kedua orang itu saling mengklaim menjadi orang yang paling bisa mengurus anggaran di DPR. Fayakhun, kata Adami, meminta bertemu dengan Fahmi Darmawansyah dan Ali Habsy untuk membicarakan masalah tersebut di sebuah hotel. Namun, Ali Fahmi tidak mau hadir. "Pak Fayakhun ingin menjelaskan ini kerjanya siapa yang benar, tapi Ali Habsy tidak datang," ujarnya. Adami mengatakan dalam pertemuan itu Fahmi mengatakan pada Fayakhun bahwa uang Rp 54 miliar untuk mengurus anggaran di DPR sudah diserahkan ke Ali Habsy. Mengetahui itu, Fayakhun kecewa. Fayakhun kemudian mengajak mereka bertemu Setya Novanto. Menurut Fahmi, pertemuan itu tak berlangsung lama. Setya Novanto, kata dia, tak banyak menanggapi. "Dingin saja, mungkin kecewa juga, tidak ada kata yang diucapkan," tutur Fahmi. Fahmi mengatakan tidak tahu alasan Fayakhun mengajak bertemu Setya Novanto. Dia menduga mungkin karena sama-sama kader Partai Golkar. Adapun Setya Novanto telah membantah terlibat dalam proyek di Bakamla. Dia merasa namanya telah dicemarkan karena disangkutpautkan dengan perkara tersebut. "Saya tidak pernah tahu urusan Bakamla, tidak pernah tahu," kata dia di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 25 Januari 2018. Dalam perkara ini Fayakhun didakwa menerima suap sebanyak USD 911.480 dalam proyek Bakamla. Dia didakwa menerima uang itu dari Fahmi, selaku Direktur PT Merial Esa, penggarap proyek ini. Jaksa mendakwa Fayakhun menerima uang itu sebagai imbalan atas jasanya meloloskan alokasi penambahan anggaran Bakamla dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

Nama Setya Novanto Kembali Disebut Dalam Korupsi Bakamla

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mantan-staf-fayakhun-beberkan-pernah-beri-duit-ke-keponakan-setnov_m_.jpg" alt="Politikus Golkar Fayakhun Andriadi saat akan dimasukkan ke Rutan, Rabu (28/3)" width="100%">
<figcaption>Politikus Golkar Fayakhun Andriadi saat akan dimasukkan ke Rutan, Rabu (28/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan Agus Gunawan, selaku mantan staf anggota Komisi I DPR RI Fayakhun Andriadi. Dalam persidangan, Gunawan mengaku pernah beberapa kali diperintah Fayakhun untuk mengirimkan dan menerima uang. Salah satunya, Gunawan pernah diminta menyerahkan uang dalam mata uang dolar Singapura kepada Irvanto Hendra Pambudi. "Awalnya saya tidak tahu Irvan siapa, tapi belakangan tahu dia keponakan Pak Setya Novanto," kata Gunawan saat bersaksi untuk Fayakhun di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (3/9). Gunawan menjelaskan, saat mendampingi Fayakhun dalam sebuah kegiatan di Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Fayakhun memberikan sebuah tas kepadanya. Fayakhun memerintahkan agar Gunawan menyerahkan tas itu kepada Irvanto. Atas perintah tersebut, Gunawan kemudian menggunakan ojek menuju showroom milik Irvanto di Kemang, Jakarta Selatan. "Saya sampaikan, ada titipan dari Bapak (Fayakhun), tolong dicek. Setelah itu, Pak Irvan buka tas, ada lima bundel dolar Singapura, kurang lebih 100-500 ribu dolar Singapura," jelasnya. Setelah menyerahkan uang tersebut, Gunawan kembali menemui Fayakhun untuk melapor bahwa tugasnya sudah selesai. Diduga uang tersebut merupakan&nbsp;bagian dari fee 1 persen yang diterima Fayakhun karena telah mengawal &lrm;alokasi atau ploting penambahan anggaran pada Badan Keamanan Laut (Bakamla) 2016. Dalam perkara ini, Fayakhun disebut menerima suap 911.480 dollar AS atau setara Rp 13 miliar dari Direktur Utama PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah&nbsp;suami Inneke Koesherawati. Seluruh uang suap yang diterima Fayakhun itu ditampung di empat rekening luar negeri seperti China dan Singapura. Rekening itu milik Lie Ketty, pemilik Toko serba Cantik Melawai. Atas perbuatannya, Fayakhun didakwa melanggar&nbsp;Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Mantan Staf Fayakhun Beberkan Pernah Beri Duit ke Keponakan Setnov

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perkara-dilimpahkan-politikus-golkar-ini-segera-hadapi-persidangan_m_230361.jpg" alt="Fayakun Andriadi" width="100%">
<figcaption>Fayakun Andriadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pelimpahan barang bukti dan tersangka dari penyidik ke penuntut umum atau tahap dua, terhadap politikus Partai Golkar Fayakhun Andriati. Pelimpahan ini dilakukan berkaitan dengan dugaan kasus suap proyek pengadaan satelit monitoring Badan Keamanan Laut (Bakamla) 2016. "Hari ini dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti dan tersangka FA suap terkait pembahasan dan pengesahan RKA-K/L dalam APBN-P TA 2016 untuk Bakamla RI," ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (24/7). Mantan aktivis ICW ini juga mengatakan, karena Fayakhun ditahan di Rutan Cabang KPK maka tidak ada pemindahan penahanan. Sidang rencananya akan dilaksanakan di PN Tipikor Jakarta. Febri menjelaskan, hingga hari ini total sudah 28 orang saksi yang telah diperiksa untuk Fayakhun. "Menteri Sosial, Mantan Ketua DPR, Anggota DPR, TNI AL, Pegawai Negeri Sipil Badan Koordinasi Keamanan Laut, Pegawai Negeri Sipil Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketua DPP Golkar Bidang Organisasi, Kader Partai Golongan Karya dan Swasta," jelasnya. Sementara pemeriksaan yang sudah dijalani Fayakhun sebanyak 6 kali. "Pada 28 Maret 2018, 29 Maret 2018, 6 April 2018, 13 April 2018, 26 Juni 2018 dan 29 Juni 2018," ujarnya. Sebelumnya, Ditetapakannya Fayakhun Andriati sebagai tersangka saat menjadi Anggota DPR RI 2014-2019 karena diduga menerima 1 persen dari Rp 1,2 triliun atau senilai Rp 12 miliar dari tersangka Fahmi Darmawansyah sebanyak 4 kali. Dia juga diduga menerima uang USD 300 ribu. Dugaan suap itu diduga merupakan fee atas jasa Fayakhun dalam memuluskan anggaran pengadaan satelit monitoring di Bakamla pada APBN-P tahun anggaran 2016. Dalam kasus ini, Fayakhun disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau (b) atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Perkara Dilimpahkan, Politikus Golkar Ini Segera Hadapi Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/politikus-golkar-fayakhun-jalani-pemeriksaan-perdana-usai-ditahan-kpk_m_202104.jpeg" alt="Politikus Golkar Fayakhun Andriadi saat akan dimasukkan ke Rutan, Rabu (28/3)" width="100%">
<figcaption>Politikus Golkar Fayakhun Andriadi saat akan dimasukkan ke Rutan, Rabu (28/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap Fayakhun Andriadi, tersangka kasus dugaan suap pembahasan anggaran proyek pengadaan alat satelit monitoring di Bakamla tahun anggaran 2016. Ini merupakan pemeriksaan perdana setelah dirinya resmi ditahan lembaga antirasuah beberapa waktu lalu. "Yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka," ungkap juru bicara KPK <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Febri Diansyah</a>, di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (6/4). Menanggapi panggilan KPK, Fayakhun tampak sudah hadir di lembaga Antikorupsi ini sekitar pukul 10:10 WIB dengan didampingi satu orang pengawal. Politikus Partai Golkar tersebut datang dengan mengenakan baju kemeja putih, celana abu-abu dan rompi tahanan oranye. Tak ada sepatah kata yang terucap, namun&nbsp;Fayakhun tampak santai saat hendak memasuki gedung KPK. Dalam kasus ini, Fayakhun diduga menerima &lrm;hadiah atau janji berupa uang setelah memuluskan anggaran proyek Bakamla. Dia mendapatkan imbalan satu persen dari proyek senilai Rp1,2 triliun atau sebesar Rp12 miliar. Selain itu, Fayakhun juga diduga menerima dana suap sebesar USD 300 ribu. Uang tersebut diduga diterima Fayakhun dari proyek pengadaan di Bakamla. Sejumlah uang yang diterima Fayakhun tersebut berasal dari Direktur Utama Melati Technofo Indonesia (PT MTI), Fahmi Dharmawansyah melalui anak buahnya, M. Adami Okta. Uang tersebut diberikan dalam empat kali tahapan. &lrm;Selain itu, terdapat juga sejumlah nama anggota DPR yang disebut menerima suap terkait proyek pengadaan alat satelit monitoring di Bakamla. Mereka yakni, Politikus PDI Perjuangan, TB. Hasanuddin dan Eva Sundari, Politikus Partai Golkar, Fayakhun Andriadi, serta dua Politikus NasDem, Bertus Merlas dan Donny Priambodo. Hal tersebut terungkap ketika Direktur PT Melati Technofo Indonesia (PT MTI), Fahmi Darmawansyah bersaksi untuk terdakwa mantan pejabat Bakamla, Nofel Hasan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, beberapa waktu lalu. Dalam kesaksiannya, Fahmi mengakui pernah memberikan uang sebesar Rp24 miliar atau enam persen dari nilai total proyek alat satmon Bakamla sebesar Rp400 miliar kepada Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi selaku narasumber Bakamla. Uang tersebut diduga telah disalurkan Ali Fahmi kepada sejumlah anggota DPR untuk meloloskan anggaran proyek Bakamla ini.&lrm; Namun, KPK belum dapat mendalami lebih lanjut keterangan dari Ali Fahmi. Sebab, Fahmi hingga hari ini belum diketahui keberadaan. Terkait hal tersebut, dalam berbagai kesempatan para pihak anggota DPR yang dituding menerima duit pelumas proyek di Bakamla telah membantahnya.

Politikus Golkar Fayakhun Jalani Pemeriksaan Perdana Usai Ditahan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penyidik-kpk-panggil-pihak-swasta-untuk-jadi-saksi-fayakhun-andriadi_m_197080.jpeg" alt="Fayakun Andriadi" width="100%">
<figcaption>Fayakun Andriadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap satu orang saksi untuk proses penyidikan Fayakhun Andriadi. Dia&nbsp;merupakan tersangka kasus dugaan suap pembahasan anggaran proyek pengadaan alat satelit monitoring di Bakamla tahun anggaran 2016. Satu orang saksi tersebut yakni, <a href="https://www.jawapos.com/tag/67498/fayakhun-andriadi" target="_blank">Agus Gunawan</a> yang merupakan karyawan swasta. Agus diduga mengetahui konstruksi perkara yang menyeret politikus Partai Golkar ini. "Yang bersangkutan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk &lrm;tersangka FA (Fayakhun Andriadi)," kata Juru Bicara KPK,<a href="https://www.jawapos.com/tag/67498/fayakhun-andriadi" target="_blank"> Febri Diansyah </a>saat dikonfirmasi, Senin (19/3). Pada kasus ini, Fayakhun diduga menerima &lrm;hadiah atau janji berupa uang setelah memuluskan anggaran proyek Bakamla. Dia mendapatkan imbalan satu persen dari proyek senilai Rp1,2 triliun atau sebesar Rp12 miliar. Selain itu, Fayakhun juga diduga menerima dana suap sebesar USD 300 ribu. Uang tersebut diduga diterima Fayakhun dari proyek pengadaan di Bakamla. Sejumlah uang yang diterima Fayakhun tersebut berasal dari Direktur Utama Melati Technofo Indonesia (PT MTI), Fahmi Dharmawansyah melalui anak buahnya, M. Adami Okta. Uang tersebut diberikan dalam empat kali tahapan. &lrm;Selain itu, terdapat juga sejumlah nama anggota DPR yang disebut menerima suap terkait proyek pengadaan alat satelit monitoring di Bakamla. Mereka yakni, Politikus PDI Perjuangan, TB. Hasanuddin dan Eva Sundari, Politikus Partai Golkar, Fayakhun Andriadi, serta dua Politikus NasDem, Bertus Merlas dan Donny Priambodo. Hal tersebut terungkap ketika Direktur PT Melati Technofo Indonesia (PT MTI), Fahmi Darmawansyah bersaksi untuk terdakwa mantan pejabat Bakamla, Nofel Hasan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, beberapa waktu lalu. Dalam kesaksiannya, Fahmi mengakui pernah memberikan uang sebesar Rp24 miliar atau enam persen dari nilai total proyek alat satmon Bakamla sebesar Rp400 miliar kepada Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi selaku narasumber Bakamla. Uang tersebut diduga telah disalurkan Ali Fahmi kepada sejumlah anggota DPR untuk meloloskan anggaran proyek Bakamla ini.&lrm; Namun, KPK belum dapat mendalami lebih lanjut keterangan dari Ali Fahmi. Sebab, Fahmi hingga hari ini belum diketahui keberadaan. Terkait hal tersebut, dalam berbagai kesempatan para pihak anggota DPR yang dituding menerima duit pelumas proyek di Bakamla telah membantahnya.

Penyidik KPK Panggil Pihak Swasta untuk Jadi Saksi Fayakhun Andriadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/duit-suap-proyek-bakamla-terungkap-mengalir-ke-munaslub-partai-golkar_m_183651.jpeg" alt="Ilustrasi Partai Golkar" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Partai Golkar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi sempat mendesak Managing Director PT Rohde and Schwarz, Erwin Arif untuk mengirimkan uang untuk keperluan musyawarah nasional (Munas) Partai Golkar. Adapun Erwin merupakan vendor yang digunakan PT Melati Technofo Indonesia, selaku pemenang lelang proyek pengadaan satelit monitoring dan drone di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Hal itu terungkap dalam persidangan dengan terdakwa Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (24/1), dengan Erwin sebagai saksinya. Semula, Jaksa Penuntut Umum KPK menunjukkan barang bukti berupa percakapan antara Fayakhun dengan Erwin melalui aplikasi pesan singkat, WhatsApp tertanggal 4 Mei 2017. Dalam percakapan itu, Fayakhun meminta Erwin untuk memberitahu pihak PT Melati Technofo, agar lebih dulu membayarkan USD 300 ribu secara tunai. "Bro, kalau dikirim Senin, maka masuk di tempat saya Kamis atau Jumat depan. Padahal, Jumat depan sudah munas Golkar," demikian bunyi pesan singkat itu. Jaksa KPK Kiki kemudian mengonfirmasi kepada Erwin maksud dari percakapan tersebut. "Kalau menurut Fayakhun, transfer hari Senin masuk ke akunnya hari Jumat. Sedangkan, mereka membutuhkan hari Jumat, jadi permintaan Fayakhun sebelum hari Senin sudah dilakukan," jelas Erwin. Di dalam percakapan via WhatsApp itu, Fayakhun juga mengatakan uang tersebut akan diberikan untuk petinggi-petinggi <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/09/180324/tidak-ada-partai-golkar-dalam-pendaftaran-ganjar-taj-yasin" target="_blank">Partai Golkar</a>. "Apa bisa dipecah: yang cash di sini 300rb, sisanya di JP Morgan? 300rb nya diperlukan segera untuk petinggi2 nya dulu. Umatnya nyusul minggu depan," sebut pesan itu lagi. Terkait itu pesan itu, Erwin menerangkan bahwa itu terkait munas Partai Golkar. Fayakhun membutuhkan dana untuk diberikan kepada petinggi partainya. Sedangkan, sisanya untuk pejabat partai kelas bawah, yang penyerahannya bisa ditransfer ke rekening JP Morgan. Selanjutnya, Erwin menyampaikan permintaan Fayakhun itu kepada Muhammad Adami Okta, pegawai PT Melati Technofo. Sekedar informasi, Partai Golkar menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) digelar pada 14-17 Mei 2016 di Nusa Dua, Bali. Dari hasil Munaslub itu, terpilih lah <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/23/183379/jakarta-dilanda-gempa-setya-novanto-iya-berasa-goyang-goyang" target="_blank">Setya Novanto</a> sebagai ketuanya.

Duit Suap Proyek Bakamla Terungkap Mengalir ke Munaslub Partai Golkar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#suap satelit monitoring

Berita Terkini