<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pengembangan-kasus-suap-meikarta-dilakukan-jika-ada-bukti-baru_m_.jpg" alt="Pembangunan apartemen di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (17/10). Pembangunan proyek Meikarta tetap berlanjut usai penetapan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro ditangkap." width="100%">
<figcaption>Pembangunan apartemen di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (17/10). Pembangunan proyek Meikarta tetap berlanjut usai penetapan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro ditangkap.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Soleman. Dia akan diperiksa terkait kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta.  “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BTO (eks Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto),” kata juru bicara KPK Febri Diansyah dikonfirmasi, Jumat (20/12).  Penyidik juga memanggil mantan Kabid Tata Ruang Bappeda Kabupaten Bekasi, E Yusuf Taufik. Dia akan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka yang sama.  KPK tengah mengembangkan kasus ini. Salah satu yang diselisik yakni pertemuan bos Lippo Group James Riady dengan mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.  Pada persidangan 11 februari 2019, jaksa KPK sempat membuka rekaman pembicaraan antara Kadiv Land Acquisition and Permit PT Lippo Cikarang Edi Dwi Soesianto dengan Bartholomeus. Dalam percakapan tersebut, Bartholomeus menyampaikan kepada Edy bahwa James dan Billy Sindoro ingin menemui Neneng Hasanah Yasin selaku bupati Bekasi.  Setelah percakapan tersebut, James dan Billy akhirnya bertemu dengan Neneng di rumah dinas bupati pada awal Januari 2018. Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, pertemuan James dengan Neneng itu diduga berkaitan dengan proyek Meikarta.  Dalam surat dakwaan itu juga, James sempat memperlihatkan gambar proyek pembangunan Meikarta kepada Neneng. Selepas pertemuan tersebut, PT Lippo Cikarang mengajukan permohonan IMB untuk 53 apartemen dan 13 basement dalam proyek Meikarta.  Permohonan tersebut dilayangkan pada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Bekasi. Disinyalir serangkaian suap terjadi dalam proses penerbitan IMB tersebut.  KPK telah menjerat sebelas orang tersangka dalam kasus suap Meikarta. Teranyar, KPK menetapkan Bartholomeus dan Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa.  Iwa diduga menerima Rp900 juta untuk memuluskan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017. Sedangkan, Bartholomeus merupakan pihak yang ditugaskan PT Lippo Karawaci untuk 'menyelesaikan' izin pembangunan Meikarta dari Neneng Hasanah Yasin yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bekasi.  Iwa Karniwa disangkakan melanggar Pasal ‎12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Bartholomeus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1.

KPK Periksa Anggota DPRD Bekasi Soleman Terkait Kasus Meikarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-Dukung-RUU-KPK-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Lawan Korupsi berunjuk rasa di halaman gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Sabtu (14/9/2019). Dalam aksinya mereka menuntut DPR agar segera melakukan revisi terhadap Undang-undang KPK dan membubarkan wadah pegawai KP" width="100%">
<figcaption>Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Lawan Korupsi berunjuk rasa di halaman gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Sabtu (14/9/2019). Dalam aksinya mereka menuntut DPR agar segera melakukan revisi terhadap Undang-undang KPK dan membubarkan wadah pegawai KP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menggelar sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan oleh tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta, Bartholomeus Toto (BTO). Toto menggugat penetapan tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Sidang perdana yang digelar, Senin (16/12) agendanya pembacaan permohonan praperadilan. Namun, pihak termohon yakni KPK tidak hadir dalam sidang tersebut. KPK mengirimkan surat ke PN Jaksel untuk meminta penundaan sidang selama empat minggu.  Kuasa hukum Toto, Ahmad Masyhud mengaku keberatan jika sidang ditunda selama empat pekan. Dia meminta agar sidang dilanjutkan kembali pada 6 Januari 2020. Atas sejumlah pertimbangan, Hakim tunggal PN Jaksel, Sudjarwanto, yang mengadili perkara ini memutuskan sidang ditunda hingga 6 Januari 2020.  "Sidang ditunda hingga Senin, 6 Januari 2020 karena Termohon tidak hadir," kata Humas PN Jaksel, Achmad Guntur saat dikonfirmasi, Senin (16/12).  Kuasa hukum Toto, Masyhud meminta agar pihak KPK dapat hadir pada 6 Januari 2020. Dia berharap hakim dapat bersikap objektif dalam mengadili dan memutuskan permohonan praperadilan ini.  "Harapannya jelas ya, kita hormati proses hukum ini, apapun yang terjadi kita tetap pada rules-nya. Karena ini upaya hukum yang kita jalani untuk hak dan kewajiban klien kami. Harapan kami, hakim objektif dalam menilai perkara ini dengan dalil-dalil yang kita sampaikan," terang Masyhud.  Sebelumnya, Toto menyangkal seluruh sangkaan KPK terkait adanya uang Rp 10 miliar dari dirinya dan Lippo Cikarang untuk mengurus perizinan proyek Meikarta. Dia menganggap penetapan tersangkanya oleh KPK tak cukup alat bukti.  "Kasus saya ini kan bukan OTT, tidak ada uang sama sekali yang diambil dari saya, tidak ada bukti sama sekali bahwa ada uang keluar Rp 10 miliar dari Lippo Cikarang," kata Toto usai diperiksa KPK sebagai tersangka, Kamis (12/12).  Toto melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan praperadilan ke PN Jaksel terkait status tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek Meikarta oleh KPK.  Permohonan praperadilan Toto terdaftar pada Rabu, 27 September 2019, dengan nomor perkara 151/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL. Dalam petitum permohonan, Toto selaku pemohon meminta KPK menghentikan dan membatalkan demi hukum penetapan tersangka kepada dirinya.  Hal itu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: Sprin.Dik/67/DIK.00/01/07/2019 tanggal 10 Juli 2019, atas Dasar Laporan Pengembangan Penyidikan Nomor: LPP/08/DIK.02.01/23/06/2019 tanggal 24 Juni 2019.  Selain itu, Toto juga menyebut bahwa tindakan KPK yang menetapkan dirinya sebagai tersangka tidak sah dan batal demi hukum. Toto dalam gugatannya juga meminta agar segera dibebaskan dari tahanan.

KPK Absen, Sidang Praperadilan Kasus Suap Proyek Meikarta Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penuhi-panggilan-kpk-ceo-lippo-grup-james-riady-diam-seribu-bahasa_c_1540871880_254877.jpg" alt="Bos Lippo Grup James Riady saat datang ke KPK, Selasa (30/10). ISMAIL POHAN/INDOPOS)" width="100%">
<figcaption>Bos Lippo Grup James Riady saat datang ke KPK, Selasa (30/10). ISMAIL POHAN/INDOPOS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPK menjadwalkan pemeriksaan untuk mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto dan CEO Lippo Group James Riady. Pemeriksaan tersebut terkait dengan kasus dugaan suap proyek Meikarta.  Toto diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Sementara James akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas tersangka Toto.  "Kamis 12 Desember 2019 KPK kembali berencana melakukan pemeriksaan terhadap tersangka BTO (Bartholomeus Toto) dalam kasus dugaan suap terkait perizinan Meikarta dan juga mengagendakan pemeriksaan James Tjahaja Riady sebagai saksi untuk BTO," kata juru bicara KPK Febri Diansyah dikonfirmasi, Rabu (11/12) malam.  Lembaga antirasuah tersebut mengimbau kepada orang nomor satu di Lippo Group itu untuk bersikap koperatif dengan memenuhi panggilan penyidik. "Perlu diingat, kehadiran sebagai saksi merupakan kewajiban hukum," ujar Febri.  Dalam perkara itu KPK telah menetapkan Bartholomeus Toto dan Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa sebagai tersangka. Toto diduga menyuap mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin senilai Rp10,5 miliar. Uang diberikan kepada Neneng melalui orang kepercayaannya dalam beberapa tahap.  Sementara Iwa diduga telah menerima uang Rp900 juta dari Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili untuk menyelesaikan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017. Perda RDTR Kabupaten Bekasi itu diperlukan untuk kepentingan perizinan proyek Meikarta.  Uang yang diberikan Neneng Rahmi kepada Iwa diduga berasal dari PT Lippo Cikarang. PT Lippo Cikarang sendiri disinyalir merupakan sumber uang suap untuk sejumlah pihak dalam mengurus perizinan proyek Meikarta.

KPK Jadwalkan Pemeriksaan untuk Bos Lippo Group James Riady

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/periksa-anggota-dprd-bekasi-febri-didalami-plesiran-ke-luar-negeri_m_.jpg" alt="MEIKARTA: Salah satu lokasi apartemen Meikarta yang dibangun di kawasan Bekasi, Jabar" width="100%">
<figcaption>MEIKARTA: Salah satu lokasi apartemen Meikarta yang dibangun di kawasan Bekasi, Jabar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan Waras Wasisto. Waras akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap perizinan proyek perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.  "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersang IWK (Iwa Karniwa, Sekda Jawa Barat)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Senin (18/11).   Dalam persidangan kasus Meikarta beberapa waktu lalu, disebutkan Waras diduga berperan dalam mengalirkan duit suap Meikarta ke Pemprov Jawa Barat dalam hal ini Iwa Karniwa. Awalnya Neneng Rahmi diminta oleh mantan Bupati Bekasi Neneng Hasannah mengurus Rencana Detail Tata Ruang untuk Proyek Meikarta.  Neneng Rahmi mendapat informasi bahwa Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Henry Lincoln memiliki jaringan di Pemprov Jabar, yakni melalui Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Soleman dan Anggota DPRD Jabar Waras Wasisto.  Kemudian Henry Lincoln bertemu dengan, Iwa, Waras, dan Soleman di rest area. Dari hasil pertemuan itu, Iwa meminta Rp 1 miliar untuk mengurus RDTR Kabupaten Bekasi. Permintaan itu pun dipenuhi oleh Neneng Rahmi. Ia pun kemudian meminta uang Rp 1 miliar itu ke pihak Meikarta.  Akhirnya Neneng memberikan uang senilai Rp 900 juta kepada Soleman untuk kemudian disampaikan kepada Iwa. Sebelum sampai ke tangan Iwa Soleman memberikannya terlebih dahulu kepada Waras. Sisa Rp1 00 juta dari yang belum diberikan kepada Iwa pun diminta oleh Waras.  Dalam kasus ini KPK telah menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jawa Barat (Jabar), Iwa Karniwa (IWK) sebagai tersangka pengembangan kasus dugaan suap pengurusan izin mega proyek Lippo Group, Meikarta di Cikarang.  Iwa Karniwa diduga menerima suap Rp900 juta untuk mengurus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi yang masih berkaitan dengan proyek Meikarta.

KPK Periksa Politikus PDIP Waras Wasisto Terkait Kasus Meikarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/eks-wabup-bekasi-rohim-mintareja-diperiksa-kpk-terkait-suap-meikarta_m_.jpg" alt="MEIKARTA: Salah satu lokasi apartemen Meikarta yang dibangun di kawasan Bekasi, Jabar" width="100%">
<figcaption>MEIKARTA: Salah satu lokasi apartemen Meikarta yang dibangun di kawasan Bekasi, Jabar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Soleman telah selesai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap proyek Meikarta. Dia sedianya diperiksa untuk tersangka Iwa Karniwa yang merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat nonaktif.  Kepada awak media, Soleman membantah bertemu dengan mantan Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili, terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bekasi. Dia menyebut tidak pernah melakukan komunikasi dengan Neneng terkait proyek Meikarta.  "Enggak pernah, itu ditanyakan saja sama teman-teman yang membahas RDTR," kata Soleman usai selesai diperiksa penyidik KPK, di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (20/8).  Politikus PDI Perjuangan itu mengaku tak pernah berkomunikasi dengan Neneng terkait proyek Meikarta. Menurutnya, ada panitia khusus RDTR yang lebih berwenang membahas proyek Meikarta.  Saat diperiksa penyidik antirasuah, kata Soleman, dirinya dikonfrontir dengan anggota DPRD Jawa Barat lainnya, yakni Waras Wasisto. "Hanya dikonfrontir saja sama pak Waras tadi," ucap Soleman.  Sementara itu, Waras membantah pernyataan Soleman terkait dikonfrontir saat diperiksa penyidik KPK. Saat diperiksa penyidik, dia menyebut hanya menjelaskan apa yang diketahui terkait kasus yang menjerat Iwa Karniwa tersebut.  "Enggak ada dikonfrontir apa-apa sama pak Soleman," tegas Waras.  Adapun hari ini KPK memeriksa Soleman dan Waras Wasisto sebagai saksi untuk tersangka Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa. Diketahui dalam kasus suap Meikarta ini, KPK menetapkan Iwa Karniwa sebagai tersangka kasus suap pengurusan izin Meikarta, dalam hal ini Iwa berperan untuk memuluskan pengurusan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bekasi (RDTR). RDTR sendiri penting untuk membangun proyek Meikarta.  KPK telah menjerat sebelas orang tersangka dalam kasus suap Meikarta. Teranyar, KPK menetapkan Iwa dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto dan Sekretaris Daerah Jabar, Iwa Karniwa.  Iwa diduga menerima Rp900 juta untuk memuluskan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017. Sedangkan, Bartholomeus merupakan pihak yang ditugaskan PT Lippo Karawaci untuk 'menyelesaikan' izin pembangunan Meikarta dari Neneng Hasanah Yasin yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bekasi.  Iwa Karniwa disangkakan melanggar Pasal ‎12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Bartholomeus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1.

Anggota DPRD Bekasi Soleman Bantah Bertemu dengan Dinas PU Bekasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ketua-kpk-semestinya-hakim-mempertimbangkan-rekam-jejak-billy-sindoro_m_.jpg" alt="Ketua KPK Agus Rahardjo, saat diwawancarai awak media di Malang, beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Agus Rahardjo, saat diwawancarai awak media di Malang, beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Billy Sindoro divonis 3,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan penjara. Vonis itu dibacakan majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Bandung, Selasa (5/3). Dalam vonis itu dijelaskan bahwa Billy terbukti memberikan suap kepada Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan jajarannya di Pemerintahan Kabupaten Bekasi dalam memuluskan perizinan proyek Meikarta. Menanggapi vonis itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan hukuman yang diterima Billy masih terlalu ringan. Menurutnya, dalam hal ini semestinya hakim bisa mempertimbangkan rekam jejak Billy yang pernah tersangkut kasus korupsi sebelum kasus Meikarta. "Makanya kalau sudah yang kedua kali gitu ya kami sangat berharap sebetulnya hakim juga mempertimbangkan itu. Semestinya, seperti residivis dipertimbangkan untuk diperberat, jangan hanya dua per tiga dari tuntutan kalau hanya gitu kan," ungkap Agus, di Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta Selatan, Senin (11/3). Kendati demikian, Agus enggan membeberkan langkah selanjutnya yang akan ditempuh KPK terkait vonis Billy. "Ya, nanti itu masih kita bicarakan ya," tukas Agus. Sebelumnya, Billy pernah berurusan dengan KPK. Saat itu, dia terjerat kasus penyuapan pada 16 September 2008, Billy dan Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M Iqbal ditangkap di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat. Billy disangka terlibat penyuapan dengan barang bukti pecahan uang Rp 100.000 sebesar Rp 500 juta yang disimpan di dalam tas hitam. Pemberian uang itu terkait perkara yang dilaporkan PT Indosat Mega Media, Indonesia Tele Media, dan MNC Sky Network kepada KPPU pada September 2007. Mereka melaporkan, televisi berbayar Astro TV dan PT Direct Vision melakukan monopoli siaran Liga Inggris. Billy diganjar hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan oleh majelis hakim tindak pidana korupsi pada tahun 2009. Sementara, terkait Meikarta, Billy disebut memberikan uang pada jajaran pemerintah Kabupaten Bekasi sebesar Rp 16.182.020.000 dan SGD 270.000 dengan tujuan memuluskan perizinan proyek Meikarta.

Ketua KPK: Semestinya Hakim Mempertimbangkan Rekam Jejak Billy Sindoro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kpk-kaji-peran-korporasi-dalam-kasus-suap-proyek-meikarta_m_.jpg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah, saat diwawancara awak media" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah, saat diwawancara awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)&nbsp;menyatakan pikir-pikir terkait vonis terdakwa&nbsp;kasus suap proyek Meikarta,&nbsp;Billy Sindoro&nbsp;dkk. Sebab, KPK saat ini akan menyusun analisis terkait putusan tersebut dan mencermati dugaan peran korporasi dalam kasus ini. "Kami tentu akan menggunakan waktu pikir-pikir terlebih dahulu. JPU akan menyusun analisis terhadap pertimbangan putusan tersebut dan mengusulkan sikap yang dapat diambil pada pimpinan KPK," ungkap&nbsp;juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (6/3). "Terkait dengan peran korporasi juga menjadi perhatian KPK. Kami akan cermati lebih lanjut fakta-fakta yang muncul di sidang dan pertimbangan hakim," sambungnya. Febri mengatakan, vonis yang dijatuhi hakim pada para terdakwa tergolong rendah, terutama untuk Billy yang pernah dihukum karena kasus korupsi sebelumnya. Namun, KPK menyatakan tetap menghargai putusan hakim. "KPK menghargai putusan pengadilan tipikor di PN Bandung terhadap para terdakwa Meikarta. Memang ada putusan yang terbilang rendah kalau dibanding tuntutan KPK, apalagi terdakwa Billy Sindoro juga sudah pernah terlibat korupsi sebelumnya," ujarnya. Billy Sindoro dinyatakan majelis hakim terbukti bersalah melakukan suap berkaitan dengan perizinan proyek Meikarta. Dia divonis penjara selama 3,5 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan penjara. Hakim menyatakan Billy terbukti memberi suap ke Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin dan jajarannya di Pemkab Bekasi. Hakim menyebut uang yang mengalir sebesar Rp&nbsp;16.182.020.000&nbsp;dan SGD&nbsp;270.000&nbsp;dengan tujuan memuluskan perizinan proyek Meikarta. Vonis hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yaitu hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain Billy, 3 terdakwa lain juga sudah divonis bersalah oleh hakim. Mereka mendapat hukuman yang berbeda, yakni:&nbsp;Henry Jasmen P Sitohang yang divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan; Fitradjaja Purnama yang divonis 1,5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan; Taryudi yang divonis 1,5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Dalam fakta persidangan memang disebut, duit suap itu berasal dari PT Lippo Cikarang. Hal itu juga disebut jaksa dalam tuntutan yang disebut berdasarkan keterangan Ju Kian Salim yang merupakan Town Management PT Lippo Cikarang sejak 2016 dan direktur di PT MSU (Mahkota Sentosa Utama).&nbsp;

KPK Kaji Peran Korporasi dalam Kasus Suap Proyek Meikarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kpk-minta-publik-kawal-sidang-kasus-suap-proyek-meikarta_m_.jpg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta publik mengawal sidang kasus dugaan suap terkait perizinan proyek pembangunan Meikarta. Permintaan ini dilontarkan KPK karena persidangan Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yassin akan digelar di PN Bandung, besok (27/2). "Kami mengajak publik juga terlibat dalam mengawal proses hukum ini, agar selain sebagai bentuk peran serta masyarakat, persidangan yang terbuka untuk umum juga dapat menjadi proses pembelajaran bagi kalangan mahasiswa dan akademisi," ucap juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (26/2). Selain Neneng, mantan aktivis ICW ini menuturkan ada empat terdakwa lain yang juga akan disidang yaitu, Kadis PUPR Pemkab Bekasi Jamaludin, Kadis Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor. Kemudian, ada juga Kadis PMPTSP Pemkab Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Neneng Rahmi. Febri menjelaskan, agenda persidangan adalah pembacaan dakwaan bagi kelima terdakwa. Kelimanya, sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka yang diduga menerima suap terkait proyek Meikarta. "Persidangan akan digelar pada Rabu (27/2) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung dengan agenda pembacaan terdakwa," tukas Febri. Selain lima orang tersebut, KPK juga menetapkan 4 orang tersangka dari pihak swasta. Keempatnya juga telah menjalani persidangan dan dituntut oleh jaksa KPK. Keempat terdakwa pihak swasta itu ialah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro yang dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan, Konsultan Lippo Group Taryadi dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan, Konsultan Lippo Group Fitra Djaja Purnama dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan dan Pegawai Lippo Group Henry Jasmen dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Dalam kasus ini, total 9 pihak yang terlibat dengan rincian empat pihak sebagai pemberi suap dan lima pihak penerima suap. Dengan dugaan, Neneng dan anak buahnya diduga menerima hadiah atau janji oleh para petinggi Lippo Group, terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta pada lahan seluas 774 hektare.

KPK Minta Publik Kawal Sidang Kasus Suap Proyek Meikarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/berkas-dilimpahkan-neneng-segera-hadapi-persidangan_m_.jpg" alt="Bupati Bekasi Non Aktif Neneng Hasanah Yasin usai menjalani pemeriksaan kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta" width="100%">
<figcaption>Bupati Bekasi Non Aktif Neneng Hasanah Yasin usai menjalani pemeriksaan kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hassanah Yasin, segera menjalani persidangan terkait kasus suap proyek izin pembangunan Meikarta. Ini karena berkas penyidikan Neneng dan empat tersangka lain diserahkan ke jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), besok. "Besok, JPU KPK merencanakan akan melimpahkan berkas perkara 5 orang ini ke PN Bandung untuk kemudian menunggu penetapan jadwal sidang dan majelis hakim di Bandung," kata ujar juru bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (20/2). Mantan aktivis ICW ini menjelaskan, kelima orang itu ialah Neneng Hassanah Yasin, Bupati Bekasi periode 2017-2022, Jamaludin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi, Dewi Tisnawati, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi dan Neneng Rahmi, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi. Selain itu, kata Febri penahanan kelima tersangka ini juga dipindahkan. Neneng akan dipindahkan dari rutan K4 cabang KPK ke Lapas Sukamiskin Bandung. "Penahanan terhadap Neneng Hassanah Yasin, Dewi Trisnawati, dan Neneng Rahmi dilakukan di Lapas Wanita Sukamiskin sembari menunggu proses persidangan yang direncanakan dilakukan di Pengadilan Tipikor pada PN Bandung," ujarnya. Sedangkan Jamaludin dan Sahat MBJ Nahor dipindahkan ke Rutan Kebon Waru Bandung. Kelima orang itu telah dibawa ke Bandung hari ini. "Para terdakwa tersebut telah sampai di Bandung pada siang hari di rutan masing-masing," tukas Febri. sementara itu Febri menambahkan, persidangan terhadap terdakwa lain salah satunya Billy Sindoro dan tiga terdakwa lain sudah masuk ke tahap penuntutan. "Sebagian besar pihak terdakwa telah mengakui, dan jika masih ada yang menyangkal tentang perbuatannya, kami telah hadirkan bukti yang relevan untuk membuktikan dakwaan KPK. Selain itu, KPK juga akan uraikan pembuktian terkait dugaan peran korporasi dalam kasus ini," jelas Febri. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tersangka pemberi suap Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro dan dua orang Konsultan Lippo Grup Taryudi dan Fitra Djaya Purnama serta satu orang pegawai Lippo Group Henry Jasmen. Sedangkan, sebagai penerima fee sebesar Rp 7 milliar adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin bersama Kepala Dinas PUPR Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat MJB Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Kab Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi. Neneng dan anak buahnya diduga menerima hadiah atau janji oleh para petinggi Lippo Group, terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta pada lahan seluas 774 hektare.

Berkas Dilimpahkan, Neneng Segera Hadapi Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/berkas-dilimpahkan-bupati-nonaktif-bekasi-neneng-segera-hadapi-sidang_m_.jpg" alt="Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin usai menjalani pemeriksaan" width="100%">
<figcaption>Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin usai menjalani pemeriksaan</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;-&nbsp; Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara&nbsp;Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin ke penuntutan umum. Pelimpahan ini berkaitan dengan kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta. "Hari ini (8/2) dilakukan pelimpahan barang bukti dan tersangka ke penuntutan atau tahap dua," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (8/2). Selain Neneng&nbsp;kata mantan aktivis ICW ini, ada empat tersangka lagi yang juga dilimpahkan berkasnya ke penuntut umum. Mereka antara lain, Jamaludin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi, Dewi Tisnawati Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi dan Neneng Rahmi, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi. "Persidangan rencananya akan dilakukan di PN Tipikor Bandung," tukasnya. Febri menjelaskan, sejak penangkapan pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 14 Oktober 2018, penyidik KPK telah memeriksa 22 saksi untuk melengkapai berkas acara pemeriksaan tersangka. Mereka antara lain, mantan Gubernur Jawa Barat, Anggota DPRD Bekasi, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Bekasi dan&nbsp;Swasta. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tersangka pemberi suap Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro dan dua orang Konsultan Lippo Grup Taryudi dan Fitra Djaya Purnama serta satu orang pegawai Lippo Group Henry Jasmen. Sedangkan, sebagai penerima fee sebesar Rp 7 milliar adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin bersama Kepala Dinas PUPR Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat MJB Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Kab Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi. Neneng dan anak buahnya diduga menerima hadiah atau janji oleh para petinggi Lippo Group, terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta pada lahan seluas 774 hektare.

Berkas Dilimpahkan, Bupati Nonaktif Bekasi Neneng Segera Hadapi Sidang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#suap proyek meikarta

Berita Terkini