<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/baru-ditunjuk-jadi-kepala-bakamla-achmad-langsung-sambangi-kpk_m_.jpg" alt="Ilustrasi gedung KPK. Kepala Bakamla, Laksdya Achmad menyambangi Gedung KPK, Kamis (17/1). Kedatangannya untuk beraudiensi dengan pimpinan KPK." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gedung KPK. Kepala Bakamla, Laksdya Achmad menyambangi Gedung KPK, Kamis (17/1). Kedatangannya untuk beraudiensi dengan pimpinan KPK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Utama PT Compact Microwave Indonesia Teknologi (PT CMI Teknologi) Rahardjo Pratjihno, dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rahardjo dinilai dinilai memperkaya diri sendiri dan orang lain terkait proyek Backbone Coastal Surveillance System di Badan Keamanan Laut (Bakamla) pada tahun anggaran 2016, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 63.829.008.006,92.  "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 600.000.000, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," kata Jaksa KPK Takdir Suhan membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (2/10).  Bos PT CMI Teknologi itu juga dituntut hukuman pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 60.329.008.006,92, dengan ketentuan jika dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.  "Jika tidak mempunyai harta benda yang cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun," ucap Takdir.  Dalam menjatuhkan tuntutan, Jaksa KPK mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, Rahardjo dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Terdakwa juga dinilai tidak merasa bersalah dan memberikan keterangan berbelit-belit dalam persidangan.  "Terdakwa tidak mempunyai itikad baik mengembalikan hasil tindak pidana korupsi yang telah dinikmatinya," cetus Takdir.  Hal yang meringankan, Rahardjo dinilai sudah berusia lanjut, belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga.  Jaksa meyakini, perbuatan Rahardjo dilakukan bersama-sama Ali Fahmi alias Fahmi Habsy sebesar Rp 3.500.000.000. Fahmi Habsy merupakan Staf Khusus bidang perencanaan dan keuangan yang diangkat Arie Soedewo selaku Kepala Bakamla.  Perbuatan itu, dilakukan bersama-sama dengan Bambang Udoyo selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Bakamla RI, Leni Marlina selaku ketua unit pengadaan Bakamla RI dan Juli Amar Ma'ruf selaku anggota atau koordinator ULP Bakamla RI pada Maret 2016 sampai Desember.  Rahardjo dituntut melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=rV3J18yq2EI&ab_channel=jawapostvofficial

Dirut PT CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno Dituntut 7 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kpk-bekukan-rekening-perusahaan-suami-inneke-jumlahnya-fantastis_m_.jpg" alt="Tersangka kasus suap proyek bakamla, Fahmi Darmawansyah (berbaju oranye) usai menjalani persidangan beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus suap proyek bakamla, Fahmi Darmawansyah (berbaju oranye) usai menjalani persidangan beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun membekukan rekening PT Merial Esa (ME). Itu dilakukan tak lama setelah KPK menetapkan status tersangka terhadap Fahmi Darmawansyah yang tak lain owner PT ME. KPK sebelumnya menetapkan PT Merial Esa sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini hasil pengembangan kasus dugaan suap kepengurusan anggaran Badan Keamanan Laut ( Bakamla) untuk proyek pengadaan satelit monitoring dan drone dalam APBN-P Tahun 2016. "Dalam proses penyidikan dengan tersangka korporasi PT ME, KPK telah membekukan uang sekitar Rp 60 miliar yang berada di rekening yang terkait dengan PT ME," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Senin (4/3). Dia menjelaskan pembekuan uang ini merupakan bagian upaya untuk mengejar keuntungan yang diduga diperoleh PT ME. Keuntungan yang dimaksud yaitu buntut dari&nbsp; penyuapan yang diberikan kepada mantan anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi untuk mengurus proses anggaran di Bakamla. "KPK menduga PT ME menggunakan bendera PT Melati Technofo Indonesia (MTI)&nbsp;yang mengerjakan proyek satelit monitoring di Bakamla RI," tuturnya. Sehingga, kata mantan aktivis ICW ini ada keuntungan yang tidak semestinya didapatkan oleh korporasi milik suami artis Inneke Koesherawati ini. "Akan kami upayakan semaksimal mungkin dikembalikan pada negara," tambahnya. Dalam kasus ini, KPK menduga PT Merial Esa memberikan uang kepada mantan anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi sebesar&nbsp;911.480&nbsp;dollar Amerika Serikat secara bertahap. Uang tersebut dikirim oleh Direktur PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah sebanyak empat kali melalui rekening di Singapura dan Guangzhou, China. "Dalam proses terjadinya pemberian suap diduga dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain di PT ME yang bertindak dalam lingkungan korporasi," ungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Selain itu, dugaan KPK PT Merial Esa, merupakan korporasi yang disiapkan mengerjakan proyek satelit monitoring di Bakamla setelah dianggarkan dalam APBN-P Tahun 2016.

KPK Bekukan Rekening Perusahaan Suami Inneke, Jumlahnya Fantastis!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kasus-suap-bakamla-kpk-periksa-terpidana-korupsi-adami-okta_m_.jpg" alt="Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Febri mengatakan bahwa hari ini KPK akan memeriksa terpidana kasus korupsi proyek Bakamla, Adami Okta. Keterangan Adami dibutuhkan untuk mengetahui lebih jauh kasus ini." width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Febri mengatakan bahwa hari ini KPK akan memeriksa terpidana kasus korupsi proyek Bakamla, Adami Okta. Keterangan Adami dibutuhkan untuk mengetahui lebih jauh kasus ini.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil karyawan PT Merial Esa, Muhammad Adami Okta. Dia diperiksa terkait kasus dugaan suap pembahasan dan pengesahan anggaran proyek satelit monitoring dan drone, milik Badan Keamanan Laut (Bakamla). Adami Okta merupakan mantan terpidana kasus korupsi dalam perkara ini. Adami sedianya akan diperiksa &lrm;dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Direktur Manajer PT Rohde and Schwarz Indonesia, Erwin Sya'af Arief (EA). "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka EA," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah pada awak media, Selasa (19/2). Sekadar informasi, dalam perkara ini, lembaga antikorupsi ini memang membutuhkan beberapa saksi untuk diperiksa. Salah satunya Ali Fahmi yang merupakan mantan staf khusus kepala Bakamla. Nama Ali sering disebut-sebut dalam dakwaan para terdakwa. Namun, hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. "Karena penyidikan ini juga masih berjalan kami masih akan melakukan proses pencarian karena keberadaannya saat ini tidak diketahui di mana," tukas Febri. Sejauh ini, KPK telah menetapkan tujuh tersangka terkait kasus dugaan suap ini. Dari tujuh tersangka, enam di antaranya sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor. Mereka adalah Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla, Eko Susilo Hadi dengan vonis 4 tahun 3 bulan penjara dan denda Rp 200 juta. Sementara, Fahmi Darmawansyah divonis 2 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 150 juta, Hardy Stevanus dan Muhammad Adami Okta dijatuhi vonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 100 juta serta Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla, Nofel Hasan dengan vonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Terakhir, mantan Anggota Komisi I DPR RI, Fayakhun Andriyadi yang dijatuhi vonis 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar dengan hukuman tambahan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun. Saat ini, tinggal Erwin yang masih menjalani proses penyidikan di KPK. Erwin diduga telah membantu Direktur PT Merial Esa, Fahmi Dharmawansyah yang kini telah divonis bersalah, untuk menyalurkan uang suap kepada Anggota DPR RI, Fayakhun Andriadi. Atas perbuatannya, Erwin disangkakan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP.

Kasus Suap Bakamla, KPK Periksa Terpidana Korupsi Adami Okta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/baru-ditunjuk-jadi-kepala-bakamla-achmad-langsung-sambangi-kpk_m_.jpg" alt="Ilustrasi gedung KPK. Kepala Bakamla, Laksdya Achmad menyambangi Gedung KPK, Kamis (17/1). Kedatangannya untuk beraudiensi dengan pimpinan KPK." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gedung KPK. Kepala Bakamla, Laksdya Achmad menyambangi Gedung KPK, Kamis (17/1). Kedatangannya untuk beraudiensi dengan pimpinan KPK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Keamanan Laut (Kabakamla) Laksamana Madya (Laksdya) Achmad Taufieqoerrochman menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia mengatakan kedatangannya untuk keperluan&nbsp;courtesy call&nbsp;atau kunjungan kehormatan. Taufieqoerrochman tiba di gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (17/1). "Mau&nbsp;courtesy call. Saya kan menjabat baru, ya, ya harus ketemu pejabat-pejabat di negara ini. Saya sudah ke beberapa menteri, sudah ke Panglima TNI, sudah ke Kapolri, sekarang ke KPK," singkat Taufieqoerrochman. Namun dia tak menjelaskan detail apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan ini. Dia menyatakan kehadirannya bukan untuk membahas soal kasus korupsi pengadaan satelit&nbsp;monitoring&nbsp;di Bakamla beberapa waktu lalu. "Enggak,&nbsp;courtesy call. Itu kan sudah berjalan, ya, silakan itu berjalan," ucapnya. Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut kehadiran Kepala Bakamla sebagai audiensi dengan Pimpinan KPK. "Ada aspek-aspek pencegahan korupsi dapat menjadi salah satu yang akan dibahas bersama," tukasnya. Sekadar informasi, Taufieqoerrochman diangkat sebagai Kabakamla berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 99/TPA Tahun 2018 tanggal 19 September lalu. Pelantikan digelar di Kantor Kemenko Polhukam pada Kamis, 9 November 2018.&nbsp;

Baru Ditunjuk Jadi Kepala Bakamla, Achmad Langsung Sambangi KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perlancar-proyek-bakamla-fayakhun-sebut-dikenalkan-3-orang-jokowi_m_.jpg" alt="Terdakwa Fayakhun Andriadi, saat menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di PN Tipikor Jakarta, Rabu (17/10)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Fayakhun Andriadi, saat menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di PN Tipikor Jakarta, Rabu (17/10)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa perkara suap proyek pengadaan satelit monitoring dan drone di Badan Keamanan Laut (Bakamla), Fayakhun Andriadi mengaku dikenalkan kepada tiga orang yang ngaku sebagai keluarga Presiden RI Joko Widodo. Hal itu katanya, dilakukan untuk memperlancar proyek Bakamla. "Saya lihat dia (Fahmi Habsyi) bersama teman dan saya dikenalkan. Saya duduk, ternyata dikenalkan ini, 'Kun, kita harus bantu Bakamla untuk menjadi besar karena ancaman nasional ada di laut dan kita dibantu kekuasaan untuk itu," ujar Fayakhun saat menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (17/10). "Dikenalkan 3 orang, katanya dari keluarga Solo, satu (orang) om Pak Jokowi, satu lagi katanya adik Pak Jokowi, dan (seorang lagi) katanya paman Pak Jokowi," sambung Fayakhun. Kemudian majelis hakim mengkonfirmasi, siapa yang mengatakan kepada Fayakhun jika dirinya dikenalkan oleh keluarga Jokowi.&nbsp; "Yang mengatakan dari keluarga Pak Jokowi siapa?" tanya hakim Frangki Tambuwun.&nbsp;Menanggapi pertanyaan ini, Fayakhun pun mengaku lupa nama orang-orangnya. Kendati demikian, mantan anggota Komisi I DPR RI mengaku lupa nama ketiga orang tersebut. Saat itu, menurut Fayakhun, Fahmi Habsyi kembali memintanya untuk memperlancar proyek satelit monitoring dan drone di Bakamla. "Kemudian Fahmi bilang, 'Tolong bantulah, nama kamu akan bagus di karier politik partai dan DPR'. Fahmi juga sudah komunikasi dengan Pak Novanto," jelas Fayakhun. Dalam perkara ini Fayakhun Andriadi didakwa menerima suap sebanyak USD 911.480 dalam proyek Bakamla. Dia didakwa menerima uang itu dari Fahmi, selaku Direktur PT Merial Esa, penggarap proyek ini. Jaksa mendakwa Fayakhun menerima uang itu sebagai imbalan atas jasanya meloloskan alokasi penambahan anggaran Bakamla dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

Perlancar Proyek Bakamla, Fayakhun Sebut Dikenalkan 3 Orang Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/usai-diperiksa-idrus-marham-bantah-adanya-aliran-duit-ke-golkar_m_214401.jpeg" alt="Idrus Marham usai diperiksa KPK, Senin (21/5)" width="100%">
<figcaption>Idrus Marham usai diperiksa KPK, Senin (21/5)</figcaption>
</figure>JawaPow.com - Usai diperiksa hampir empat jam, Menteri Sosial Idrus Marham menyebut kehadiran dirinya di Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa terkait kasus suap pengadaan satelit monitoring Bakamla. Dia mengaku secara sukarela diperiksa atas inisiatif sendiri. &ldquo;Hari ini saya sengaja datang sendiri ya meskipun belum ada panggilan dalam rangka memberikan konfirmasi posisi saya sebagai Sekjen (Partai Golkar) dulu. Terkait dengan Bakamla,&rdquo; ungkap <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Idrus</a> di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (21/5) Namun, saat dicecar terkait adanya aliran dana yang mengalir di Partai Golkar pada proyek Bakamla tersebut. Idrus memilih enggan membeberkan lebih jauh. Dia hanya menyatakan memang ada konfirmasi perihal itu tapi tidak ada aliran dana. &ldquo;Ya benar atau tidak, saya katakan tidak (ada aliran dana). Konfirmasi apa yang dituduhkan sudah saya sudah jelaskan,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, kehadiran mantan Sekjen Partai Golkar memang untuk diperiksa dalam kasus Bakamla dengan tersangka Fayakhun Andriadi. Pemeriksaan ini adalah penjadwalan ulang pada Senin (14/5) lalu. &ldquo;Ini merupakan penjadwalan ulang dari rencana pemeriksaan sebelumnya di 14 Mei 2018 yang lalu,&rdquo; tuturnya. &ldquo;KPK membutuhkan keterangan yang bersangkutan sebagai saksi untuk mengklarifikasi informasi aliran dana terkait proses pembahasan anggaran Bakamla RI di DPR,&rdquo; sambungnya. Untuk diketahui, KPK telah memeriksa 28 orang saksi termasuk politikus Partai Golkar. Mereka diperiksa berkaitan dengan proyek satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan tersangka Fayakhun Andriadi. Adapun sejumlah saksi yang telah diperiksa oleh KPK meliputi anggota DPR hingga sejumlah politikus Partai Golkar seperti Wakil Korbid Kajian Strategis dan Intelijen Yorrys Raweyai, Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Basri Baco, Ketua DPD Golkar Jakarta Utara Olsu Babay, serta kader Golkar Bukhori. Selain itu hari ini, KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap karyawan, Muhammad Adami Okta. Proses penyelidikan KPK akan lebih mendalami mekanisme pembahasan hinggak pengesahan RKA-K/L dalam APBN-Perubahan tahun anggaran 2016 untuk Bakamla. "Tentu saja kita mendalami kalau memang ada informasi-informasi baik soal aliran dana atau pun proses penganggaran terkait perkara yg sedang kita sidik ini. Secara spesifik aliran dana kemana tentu kami belum bisa sampaikan karena itu sifatnya teknis di penyidikan," jelas Febri. Pada kasus ini, Fayakhun diduga menerima &lrm;hadiah atau janji berupa uang setelah memuluskan anggaran proyek Bakamla. Dia mendapatkan imbalan satu persen dari proyek senilai Rp1,2 triliun atau sebesar Rp12 miliar. Selain itu, Fayakhun juga diduga menerima dana suap sebesar USD 300 ribu. Uang tersebut diduga diterima Fayakhun dari proyek pengadaan di Bakamla. Sejumlah uang yang diterima Fayakhun tersebut berasal dari Direktur Utama Melati Technofo Indonesia (PT MTI), Fahmi Dharmawansyah melalui anak buahnya, M. Adami Okta. Uang tersebut diberikan dalam empat kali tahapan. &lrm;Selain itu, terdapat juga sejumlah nama anggota DPR yang disebut menerima suap terkait proyek pengadaan alat satelit monitoring di Bakamla. Mereka yakni, Politikus PDI Perjuangan, TB. Hasanuddin dan Eva Sundari, Politikus Partai Golkar, Fayakhun Andriadi, serta dua Politikus NasDem, Bertus Merlas dan Donny Priambodo. Hal tersebut terungkap ketika Direktur PT Melati Technofo Indonesia (PT MTI), Fahmi Darmawansyah bersaksi untuk terdakwa mantan pejabat Bakamla, Nofel Hasan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, beberapa waktu lalu. Dalam kesaksiannya, Fahmi mengakui pernah memberikan uang sebesar Rp24 miliar atau enam persen dari nilai total proyek alat satmon Bakamla sebesar Rp400 miliar kepada Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi selaku narasumber Bakamla. Uang tersebut diduga telah disalurkan Ali Fahmi kepada sejumlah anggota DPR untuk meloloskan anggaran proyek Bakamla ini.&lrm; Namun, KPK belum dapat mendalami lebih lanjut keterangan dari Ali Fahmi. Sebab, Fahmi hingga hari ini belum diketahui keberadaan. Terkait hal tersebut, dalam berbagai kesempatan para pihak anggota DPR yang dituding menerima duit pelumas proyek di Bakamla telah membantahnya.

Usai Diperiksa, Idrus Marham Bantah Adanya Aliran Duit ke Golkar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-suap-proyek-bakamla-kpk-panggil-kader-partai-golkar_m_213271.jpeg" alt="Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah." width="100%">
<figcaption>Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap kader Partai Golkar Bukhori. Dia akan diperiksa untuk tersangka Fayakhun Andriati dalam kasus dugaan suap pembahasan anggaran proyek pengadaan alat satelit monitoring di Bakamla tahun anggaran 2016. "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk FA," ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Kamis (17/5). Tak hanya itu, penyidik juga memanggil dua orang saksi lainnya, yakni PNS Bappenas Wisnu Utomo dan karyawan swata PT Merial Esa Muhammad Adami Okta. Pada kasus ini, Fayakhun diduga menerima &lrm;hadiah atau janji berupa uang setelah memuluskan anggaran proyek Bakamla. Dia mendapatkan imbalan satu persen dari proyek senilai Rp 1,2 triliun atau sebesar Rp12 miliar. Selain itu, Fayakhun juga diduga menerima dana suap sebesar USD 300 ribu. Uang tersebut diduga diterima Fayakhun dari proyek pengadaan di Bakamla. Sejumlah uang yang diterima Fayakhun tersebut berasal dari Direktur Utama Melati Technofo Indonesia (PT MTI) Fahmi Dharmawansyah melalui anak buahnya M Adami Okta. Uang tersebut diberikan dalam empat tahap. &lrm;Selain itu, terdapat juga sejumlah nama anggota DPR yang disebut menerima suap terkait proyek pengadaan alat satelit monitoring di Bakamla. Mereka yakni, politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin dan Eva Sundari, politikus Partai Golkar Fayakhun Andriadi, serta dua politisi Partai&nbsp;Nasdem Bertus Merlas dan Donny Priambodo.

Kasus Suap Proyek Bakamla, KPK Panggil Kader Partai Golkar