<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Aziz-Syamyudin-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Terdakwa Azis Syamsuddin saat menjalani sidang tuntutan kasus suap kepada mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (24/1/2022). Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut mantan Wakil Ketua DPR tersebut dengan hukuman emp" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Azis Syamsuddin saat menjalani sidang tuntutan kasus suap kepada mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (24/1/2022). Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut mantan Wakil Ketua DPR tersebut dengan hukuman emp</figcaption>
</figure><div dir="auto">JawaPos.com - Mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengharapkan bisa bebas dari jeratan hukum. Dia mengklaim, akan memperbaiki diri jika hakim memvonis bebas.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">Pernyataan ini disampaikan Azis dalam sidang pembacaan nota pembelaan alias pledoi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (31/1). Azis dituntut 4 tahun dan 2 bulan penjara, karena diyakini jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan suap kepada penyidik KPK asal Polri, AKP Stepanus Robin Pattuju.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">"Saya juga telah berdiskusi kepada keluarga saya bapak hakim yang mulia, seandainya pada saat nanti jatuh vonis, atau dilakukan suatu keputusan saya bebas, saya berkomitmen untuk tidak masuk ke dunia politik," kata Azis.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">Dia berdalih ingin tetap memperjuangkan hak-hak masyarakat. Jika tidak kembali menjadi politikus, Azis akan kembali ke profesi awalnya sebagai advokat.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">"Saya meyakini hal ini dapat saya jalani dengan berbagai cara, termasuk kembali menjadi advokat, tenaga pengajar sebagai dosen, sehingga berkontribusi bagi kegiatan sosial," ungkap Azis.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">Meski demikian, Azis dalam nota pembelaannya tetap tidak mengakui kesalahannya. Politikus Golkar ini menyatakan, tetap ingin menjadi manusia yang membanggakan bagi keluarga.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">"Saya ingin menjadi suatu manusia yang berguna bagi keluarga, bangsa dan negara dengan mengedepankan asas agama yang saya anut," tegas Azis.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">Dalam perkaranya, Azis Syamsuddin dituntut 4 tahun dan 2 bulan penjara oleh JPU KPK. Azis juga dituntut untuk membayar denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa juga menuntut agar Azis dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun. Pidana ini dibebankan setelah Azis menjalani pidana pokok.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Jaksa KPK meyakini, Azis Syamsuddin menyuap mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju senilai Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000 atau senilai Rp 519 juta. Suap itu terkait penanganan perkara korupsi yang diusut KPK di Lampung Tengah.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">Suap tersebut dengan maksud agar Stepanus Robin Pattuju dan seorang pengacara Maskur Husain membantu mengurus kasus yang melibatkan Azis dan politikus Golkar Aliza Gunado, terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">Azis dituntut melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang</div> <div dir="auto">Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Tak Akui Beri Suap, Azis Malah Berharap Bebas dari Jeratan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/JKT1-PENYIDIK-KPK-DITAHAN-KPK-ali4-840.jpg" alt="Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju saat masuk ke mobil Tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta dan ditetapkan sebagai Tersangka, Kamis (22/4/2021). Penyidik KPK dari Polisi ini tersangkut kasus suap 1,3 Miliar terkait penanganan perk" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju saat masuk ke mobil Tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta dan ditetapkan sebagai Tersangka, Kamis (22/4/2021). Penyidik KPK dari Polisi ini tersangkut kasus suap 1,3 Miliar terkait penanganan perk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju bersama-sama dengan advokat Maskur Husai dinyatakan terbukti bersalah menerima suap terkait penanganan perkara. Robin divonis 11 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.  "Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan," kata Ketua Majelis Hakim, Djuyamto membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (12/1).  Selain pidana pokok, Robin juga dijatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti senilai Rp 2,3 miliar. Hukuman uang pengganti ini dibayarkan setelah satu bulan vonis hakim berkekuatan hukum tetap, apabila tidak dibayarkan maka diganti kurungan satu tahun penjara.  Sementara itu, advokat Maskur Husain yang juga turut bersama-sama menerima suap pengurusan perkara di KPK divonis sembilan tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Maskur juga dibebankan hukuman uang pengganti senilai Rp 8,7 miliar subsider tiga tahun kurungan.  Dalam menjatuhkan putusan ini, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan Robin dan Maskur sebagai aparatur hukum dinikai telah ikut merusak tatanan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)  "Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi," tegas Hakim Djuyamto.  Sementara itu hal yang meringankan, kedua terdakwa dinilai belum pernah dihukum, sopan selama di persidangan dan mempunyai tanggungan keluarga.  Robin dan Maskur terbukti menerima suap senilai Rp 11.025.077.000 dan USD 36.000 dari berbagai pihak. Penerimaan uang tersebut masing-masing diterima dari Wali Kota nonaktif, Muhammad Syahrial sejumlah Rp 1.695.000.000. Kemudian, senilai Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000 dari Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dan Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Aliza Gunado.  Selain itu, Robin juga turut menerima uang dari Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna senilai Rp 507.390.000, mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari sejumlah Rp 5.197.800.000. Kemudian dari Direktur PT Tenjo Jaya Usman Effendi sebesar Rp 525.000.000.  Sejumlah penerimaan uang itu diyakini untuk membantu menangani perkara di KPK. Hal ini bertentangan dengan kewajiban Stepanus Robin Pattuju, yang merupakan penyidik KPK.  Robin dan Maskur Husain terbukti melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo padal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Divonis 11 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Azis-Syamsuddin-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Sidang perdana eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat hari ini, Senin (6/12/2021). Azis Syamsuddin di dakwa terkait suap pengurusan perkara yang sedang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah." width="100%">
<figcaption>Sidang perdana eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat hari ini, Senin (6/12/2021). Azis Syamsuddin di dakwa terkait suap pengurusan perkara yang sedang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Golkar Azis Syamsuddin, mengklaim dirinya sudah ikhlas terjerat kasus dugaan pemberian suap kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain.  "Hanya karena faktor 'katanya' dan bahwa 'saya menerima', tapi tidak apa-apa, saya ikhlas bahwa ini ketetapan Allah," kata Azis Syamsuddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (23/12) dikutip dari Antara.  Dalam sidang tersebut Stepanus Robin Pattuju, Maskur Husain dan mantan Bupati Kutai Kutai Kartanegara Rita Widyasari hadir sebagai saski. Azis Syamsuddin didakwa memberi suap senilai Rp3,099 miliar dan 36 ribu dolar AS, sehingga totalnya sekitar Rp3,619 miliar kepada eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain, terkait pengurusan penyelidikan KPK di Lampung Tengah.  "Tapi dalam keterangan, saksi menyampaikan kalau saudara tidak pernah ketemu Aliza? Bagaimana saudara meyakini itu DP (down payment) dari Aliza dan dari saya?" tanya Azis Syamsuddin kepada Maskur Husain.  "Jadi sebenarnya saya itu menyimpulkan karena berulang kali Robin menyampaikan bahwa (uang itu) untuk mengawal sama pantau kasus dengan Aliza Gunadi berulang kali itu disebut, sehingga saya menyimpulkan bahwa kalau bukan dari sini dari mana lagi," jawab Maskur.  "Karena begini saksi, dengan keterangan anda ini, bahwa ini membahayakan saya dan saya terbukti pada hari ini menjadi tersangka dan ditahan di tahanan KPK C1, dan saya sudah dicopot dari wakil ketua DPR dan saya sudah mundur pada 6 September 2021," ungkap Azis dengan nada kecewa.  "Hanya karena salah satu unsur bagian dari delik yang diadukan pada saudara saat gelar perkara dalam berkas perkara saya yaitu ditetapkan tanggal 24 kemudian saya dilakukan gelar perrkara 1 September (2021) kemudian langsung tanggal 2 September saya ditetapkan sebagai tersangka," tambah Azis.  Azis selanjutnya juga bertanya kepada Stepanus Robin Pattuju terkait perkara-perkara yang pernah ditangani Robin di selama menyadi penyidik KPK.  "Saudara pernah menangani bebearpa perkara sewaktu di KPK yaitu PTPN III telah selesai 2019, kemudian perkara lapas Sukamiskin selesai tahun 2020, perkara bupati Banggai Laut selesai 2021 dan perkara Jasindo yang saat ini masih berproses tapi tidak selesai benar?" tanya Azis kepada Robin.  "Iya benar, hanya perkara itu yang saya tangani," jawab Robin.  Terkait perkara ini, Stepanus Robin dan Maskur Husain juga berstatus sebagai terdakwa penerima suap sebesar Rp11,5 miliar terkait dengan pengurusan lima perkara di KPK.  Bekas penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dituntut 12 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.322.577.000 subsider 2 tahun penjara.  Sementara rekannya Maskur Husain dituntut 10 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp8.702.500.000 dan 36 ribu dolar AS subsider 5 tahun penjara.

Azis Syamsuddin Klaim Dirinya Sudah Ikhlas Terjerat Perkara Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Azis-Syamsuddin-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Advokat Maskur Husain menyampaikan ingin mencabut keterangan terkait perkenalan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju dengan Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Syahrial. Sebab, Maskur mengaku tidak mengetahuinya secara langsung.  "Saya tidak tahu Robin berkenalan siapa yang mengenalkan saya tidak tahu," kata Maskur saat bersaksi dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara Lampung Tengah, dengan terdakwa mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (23/12).  Mendengar pernyataan Maskur, Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis mendalami keterangan Maskur di persidangan tersebut. Damis mengutarakan, dalam berita acara pemeriksaan (BAP) nomor 61 menyebutkan, bahwa Azis Syamsuddin pernah memperkenalkan Stepanus Robin Pattuju kepada Muhammad Syahrial. Lantas Majelis Hakim menyoalkan keterangan Maskur tersebut.  "Bagaimana dengan keterangan ini?," tanya Hakim Damis.  Maskur berdalih, dia menyimpulkan sendiri terkait pertemuan antara Azis dengan Robin yang memperkenalkan Syahrial.  "Bahwa saya menyimpulkan itu karena Robin Pattuju menyampaikan kepada saya bahwa tolong kawal perkaranya terdakwa ini yang disebut namanya. Sehingga saya menduga bahwa pastinya mereka bertemu tuh," beber Maskur.  Maskur mengklaim tidak mengetahui pertemuan tersebut. Bahkan dia berdalih saat memberikan keterangan saat penyidikan dalam keadaan panik.  "Padahal saya tidak pernah bertemu. Makanya saat itu dalam keadaan panik," klaim Maskur.  Dalam perkaranya, mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin didakwa menyuap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju senilai Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000 atau senilai Rp 519 juta. Suap itu terkait penanganan perkara korupsi yang diusut KPK di Lampung Tengah.  Suap tersebut dengan maksud agar Stepanus Robin Pattuju dan seorang pengacara Maskur Husain membantu mengurus kasus yang melibatkan Azis dan politikus Golkar Aliza Gunado terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah.  Karena Aliza dan Aliza mengetahui KPK tengah menyelidiki kasus dugaan suap penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan DAK APBN-P Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017. Kemudian Azis dan Aliza berusaha agar dirinya tidak dijadikan tersangka oleh KPK, dengan berupaya meminta bantuan kepada penyidik KPK.  Azis didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Saksi Ingin Cabut Keterangan Soal Azis Kenalkan Robin dengan Syahrial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Wakil-Ketua-KPK-Lili-Pintauli-Siregar-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk tidak melibatkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, dalam proses penanganan perkara. Karena belakangan ini nama Lili Pintauli Siregar dikaitkan, diduga memainkan perkara dugaan suap jual beli jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai.  "Mendesak KPK tidak melibatkan lagi Lili Pintauli Siregar dalam proses penanganan perkara yang melibatkan eks Penyidik KPK, Robin Pattuju. Hal ini menyusul keterangan Robin yang menyebutkan adanya potensi keterlibatan Lili dalam perkara lain dengan salah seorang advokat," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa (21/12).  "Ini penting untuk ditegaskan oleh KPK agar proses penanganan perkara itu tidak diwarnai dengan konflik kepentingan," imbuhnya.  Selain itu, ICW juga merekomendasikan agar segera mengeluarkan surat perintah penyelidikan jika kemudian Robin mengutarakan dugaan keterlibatan Lili dalam perkara-perkara lain. Dalam langkah tersebut, penting untuk mencari dan memanggil Arief Aceh.  Hal ini guna menelusuri beberapa hal, diantaranya yang paling krusial menyangkut seberapa intens komunikasi antara Lili dan Arief Aceh sejak Lili menjabat sebagai Komisioner KPK. Menurutnya, dari sana penyidik bisa mengelaborasi lebih lanjut substansi komunikasi antara Lili dengan Arief.  "Jika kemudian ada perkara-perkara yang dijadikan bancakan lalu terdapat aliran dana, maka ia dapat dijerat dengan pidana suap dan diberhentikan sebagai Komisioner KPK," papar Kurnia.  Bagi ICW, lanjut Kurnia, Lili sudah tepat dan pantas untuk segera diproses hukum. Karena menyangkut laporan ICW kepada Bareskrim perihal komunikasi antara Lili dengan Syahrial yang terbukti secara sah dan meyakinkan dalam proses persidangan Dewan Pengawas.  "Perbuatan itu dilarang berdasarkan Pasal 36 huruf a jo Pasal 65 UU KPK dan memiliki konsekuensi pemidanaan paling lama 5 tahun penjara," tegas Kurnia.  ICW juga menyesalkan pernyataan pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri yang seolah seperti pengacara Lili Pintauli Siregar. Sebab, keterangan Ali yang menepis seluruh pernyataan Robin lebih terlihat seperti advokat Lili, ketimbang seorang Plt Juru Bicara KPK.  "Mestinya, keterangan Robin tersebut menjadi pintu masuk untuk menelusuri perihal dugaan keterlibatan Lili dalam perkara-perkara lain. Maka dari itu, bagi ICW pembelaan KPK kepada Lili itu berlebihan, tidak objektif, dan terlalu dini," tegas Kurnia menandaskan.  Sebelumnya, mantan penyidik KPK asal Polri AKP Stepanus Robin Pattuju sesumbar ingin memenjarakan Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar. Dia memastikan, akan membongkar permainan Lili dalam memainkan perkara di KPK.  "Saya akan bongkar, saya akan bongkar beberapa kasus yang melibatkan dia (Lili Pintauli Siregar). Saya akan bongkar, dia harus masuk penjara," kata Robin di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (20/12).  Menurut Robin, Lili dibantu oleh seorang pengacara bernama Arief Aceh, untuk memainkan perkara. Terlebih dalam perjalanan kasus yang menjerat Robin, Arief Aceh belum dilakukan pemeriksaan.  "Yang saya tahu Arief Aceh itu ya pengacara. Pengacara yang beracara di KPK semenjak Bu Lili Pintauli menjabat sebagai Wakil Ketua KPK, sebelumnya setahu saya belum ada," ucap Robin.  Bahkan, mantan penyidik KPK asal Polri ini mengaku siap membantu KPK untuk membongkar peran Lili. Hal ini semata, agar permohonan justice collaborator (JC) dikabulkan KPK.  "Tetapi saya juga berharap dan meminta keadilan agar Ibu Lili Pintauli Siregar diproses sesuai dengan isi surat justice collaborator saya," papar Robin.  Tetapi pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri justru menepis pernyataan Robin tersebut. KPK menduga, pengetahuan Robin hanya berdasarkan keterangan dari Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial.  "Sejauh ini keterangan dan fakta-fakta berdasarkan persidangan yang digelar terbuka untuk umum dimaksud, terdakwa Stepanus Robin Pattuju tersebut merupakan testimonium de auditu, yang artinya terdakwa hanya mendengar dari pihak lain dalam hal ini saksi M Syahrial," ucap Ali.  Terlebih keterangan yang disampaikan Syahrial, menurut Ali, ternyata berasal dari pernyataan Sekretaris Daerah nonaktif Tanjungbalai, Yusmada. Oleh karena itu, KPK memandang keterangan itu masing-masing berdiri sendiri dan tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah.  "Fakta lain bahwa benar ada komunikasi antara Lili Pintauli Siregar dengan M Syahrial dan ada penyebutan nama Arief Aceh, namun demikian fakta di persidangan justru terdakwa Stepanus Robin Pattuju tidak mengakomodasi keinginan M Syahrial untuk memakai jasa Arief Aceh dimaksud sebagai kuasa hukum," ucap Ali.  Terlepas dari itu, Stepanus Robin Pattuju selama di persidangan dinilai tidak mengakui perbuatannya menerima sejumlah uang. KPK memandang, Robin ingin melimpahkan kesalahannya tersebut.  "Diduga justru sengaja menutupi peran dari Azis Syamsuddin," pungkas Ali.

ICW Desak KPK Tak Lagi Libatkan Lili Pintauli dalam Penanganan Perkara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Azis-Syamsuddin-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengacara Maskur Husain mengakui dirinya menerima uang suap dari mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dan politikus muda Golkar Aliza Gunado. Hal ini disampaikan Maskur, saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap penanganan perkara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Lampung Tengah, dengan terdakwa Azis Syamsuddin.  Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Maskur Husain. Dalam BAP yang dibacakan Jaksa, Maskur menyebut dirinya dan mantan penyidik KPK asal Polri, Stepanus Robin Pattuju menerima suap total Rp 3.150.000.000.  "Sehingga total penerimaan dari Azis Syamsuddin dari yang seharusnya sesuai kesepakatan masing-masing (mendapat) sebesar Rp 2 miliar, menurut catatan Stepanus Robin Pattuju hanya kami terima dari Azis Syamsuddin Rp 1.750.000.000 dan dari Aliza Gunado sebesar Rp 1,4 miliar atau total Rp 3.150.000.000," kata Jaksa Lie Putra Setiawan membacakan BAP Maskur Husain di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (20/12).  Jaksa juga menyebut, dalam BAP disebutkan dari total Rp 3,15 miliar tersebut, Maskur menerima Rp 2,3 miliar ditambah uang dalam bentuk valuta asing nilainya antara USD 26 ribu hingga USD 36 ribu.  "Sedangkan sisanya adalah jatah atau bagian buat Stepanus Robin Pattuju. Saya tidak mengetahui jumlah pasti total diterima oleh Stepanus Robin Pattuju, karena tidak pernah disampaikan kepada saya," ucap Jaksa Lie.  Mendengar pernyataan Jaksa, Maskur mengamini pernah menyampaikan keterangan tersebut saat proses penyidikan. Selain itu, Jaksa juga membacakan uang tersebut dibelanjakan untuk keperluan pribadi Maskur Husain.  "Saat itu saya terima dalam bentuk cash mata uang rupiah sebesar Rp 800 juta, yang dalam sini tertulis Rp 950 juta yang saksi lupa tepatnya dapat berapa, yang juga dibungkus dalam kantong besar coklat yang disimpan dalam tas ransel warna hitam," lanjut Jaksa Lie dalam BAP Maskur.  Masih dalam BAP Maskur, menurut Jaksa, uang tersebut salah satunya digunakan untuk membayar uang muka mobil Toyota Harrier 2011 warna putih nomor polisi B 1 ZUS, yang sekarang sudah dijual pada Februari 2021.  "Sisanya saya gunakan untuk biaya sosialisasi saya sebagai calon Wali Kota Ternate, dan untuk memberikan tips atau uang sawer kepada penyanyi dan pemain musik di Jakarta seperti Adas Kafe, Oasis Kafe, Kafe MK, Kafe Kaliber, Kafe Top One, dan Kafe Top Ten," papar Jaksa Lie.  Mempertegas BAP tersebut, Jaksa KPK Lie Putra Setiawan mengonfirmasi pernyataan Maskur yang dituangkan ke dalam BAP. Maskur pun tak menampiknya  "Benar pernah memberikan keterangan seperti ini?," tanya Jaksa  "Iya," singkat Maskur.  Dalam perkaranya, mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin didakwa menyuap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju senilai Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000 atau senilai Rp 519 juta. Suap itu terkait penanganan perkara korupsi yang diusut KPK di Lampung Tengah.  Suap tersebut dengan maksud agar Stepanus Robin Pattuju dan seorang pengacara Maskur Husain membantu mengurus kasus yang melibatkan Azis dan politikus Golkar Aliza Gunado terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah.  Karena Aliza dan Aliza mengetahui KPK tengah menyelidiki kasus dugaan suap penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan DAK APBN-P Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017. Kemudian Azis dan Aliza berusaha agar dirinya tidak dijadikan tersangka oleh KPK, dengan berupaya meminta bantuan kepada penyidik KPK.  Azis didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Azis Syamsuddin Suap Rp 3,1 M Penyidik KPK dan Pengacara Maskur Husain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/JKT1-PENYIDIK-KPK-DITAHAN-KPK-ali4-840.jpg" alt="Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju saat masuk ke mobil Tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta dan ditetapkan sebagai Tersangka, Kamis (22/4/2021). Penyidik KPK dari Polisi ini tersangkut kasus suap 1,3 Miliar terkait penanganan perk" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju saat masuk ke mobil Tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta dan ditetapkan sebagai Tersangka, Kamis (22/4/2021). Penyidik KPK dari Polisi ini tersangkut kasus suap 1,3 Miliar terkait penanganan perk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) asal Polri, AKP Stepanus Robin Pattuju dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan, oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Stepanus Robin Pattuju diyakini menerima suap senilai Rp 11.025.077.000 dan USD 36.000 dari berbagai pihak terkait pengurusan perkara.  "Terdakwa Stepanus Robin Pattuju terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama.  Menuntut kepada terdakwa, dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah Rp 500 juta sibsider enam bulan kurungan," kata Jaksa KPK Lie Putra Setiawan membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (6/12).  Mantan penyidik KPK asal Polri ini juga dituntut untuk membayar uang pengganti senilai Rp 2,32 miliar. Pidana berupa uang pengganti itu dibayarkan selambat-lambatnya sati bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.  "Jika dalam waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh jaksa untuk dilelang, guna menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa, terpidana tidak mempunya harta benda yang tercukupi untuk mengganti uang pengganti maka diganti pidana penjara selama dua tahun," cetus Jaksa Lie.  Dalam menjatuhkan tuntutan ini, Jaksa KPK mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan tedakwa tidak mendukung pemerintah dalam agenda pemberantasan korupsi, merusak citra kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum KPK dan Polri.  "Terdakwa tidak mengakui kesalahannya. Terdakwa berbelit-belit selama persidangan," ucap Jaksa Lie.  Sementara itu hal yang meringankan Stepanus Robin Pattuju berlaku sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum. Jaksa KPK meyakini, Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain didakwa menerima suap senilai Rp 11.025.077.000 dan USD 36.000 dari berbagai pihak.  Penerimaan uang tersebut masing-masing diterima dari Wali Kota nonaktif, Muhammad Syahrial sejumlah Rp 1.695.000.000. Kemudian, senilai Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000 dari Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dan Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Aliza Gunado.  Selain itu, Robin juga turut menerima uang dari Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna senilai Rp 507.390.000, mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari sejumlah Rp 5.197.800.000. Kemudian dari Direktur PT Tenjo Jaya Usman Effendi sebesar Rp 525.000.000.  Sejumlah penerimaan uang itu diduga untuk membantu menangani perkara di KPK. Hal ini bertentangan dengan kewajiban Stepanus Robin Pattuju, yang merupakan penyidik KPK.  Robin dituntut melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo padal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Eks Penyidik KPK Asal Polri Robin Dituntut 12 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/AZIZ-12-06-A.jpg" alt="Mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menjalami sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (6/12). (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menjalami sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (6/12). (Ridwan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin didakwa menyuap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju senilai Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000 atau senilai Rp 519 juta. Suap itu terkait penanganan perkara korupsi yang diusut KPK di Lampung Tengah.  "Memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu Terdakwa (Azis) telah memberi uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000 kepada penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju," kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Haradian Salipi membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (6/12).  Jaksa Haradian menjelaskan, suap tersebut dengan maksud agar Stepanus Robin Pattuju dan seorang pengacara Maskur Husain membantu mengurus kasus yang melibatkan Azis dan politikus Golkar Aliza Gunado terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah.  Menurut Jaksa, sejak 8 Oktober 2019, KPK melakukan kegiatan penyelidikan terhadap dugaan adanya tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-123/ 01/ 10/ 2019 tanggal 08 Oktober 2019 yang kemudian diperbarui dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sprin.Lidik-45/ 01/ 02/ 2020 tanggal 17 Februari 2020, dimana diduga ada keterlibatan Azis dan Aliza sebagai pihak penerima suap.  "Bahwa berdasarkan surat perintah penyelidikan tersebut, KPK mulai melakukan kegiatan penyelidikan termasuk memanggil dan meminta keterangan terhadap beberapa orang yang dianggap terlibat dan/ atau dapat memberikan keterangan yang dapat membuat jelas kejadian atau peristiwa," ungkap Jaksa Haradian.  Azis dan Aliza mengetahui KPK tengah menyelidiki kasus dugaan suap penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan DAK APBN-P Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017. Kemudian Azis dan Aliz berusaha agar dirinya tidak dijadikan tersangka oleh KPK, dengan berupaya meminta bantuan kepada penyidik KPK.  "Karenanya terdakwa lalu meminta bantuan Agus Supriyadi untuk dikenalkan dengan penyidik KPK, dan akhirnya dikenalkan kepada Stepanus Robin Pattuju kepada terdakwa," cetus Jaksa Haradian.  Perbuatan Azis menyuap Robin yang merupakan penyidik KPK bertentangan dengan hukum. Serta Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.  Azis didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Azis Syamsuddin Didakwa Memberi Suap Penyidik KPK Rp 3,5 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Wakil-Ketua-DPR-Fraksi-Golkar-Azis-Syamsuddin-Ditahan-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers terkait penahanan Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar Azis Syamsuddin di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari (25/9). Azis resmi ditahan KPK sebagai tersangka terkait kasus dugaan pengurusan Dana Alokasi" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers terkait penahanan Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar Azis Syamsuddin di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari (25/9). Azis resmi ditahan KPK sebagai tersangka terkait kasus dugaan pengurusan Dana Alokasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memperingatkan mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin untuk menyampaikan keterangan dengan benar di persidangan. Pernyataan ini disampaikan, karena diduga ada perbedaan keterangan dari saksi- saksi yang telah dihadirkan saat sidang sebelumnya.  "Saya hanya konfirm, kalau ada dua keterangan yang beda berarti salah satunya ada yang bohong," kata Hakim Anggota Jaini Bashir, Senin (25/10).  Jaini menyoroti perbedaan keterangan antara Azis dengan Wakil Kepala Satuan Reskrim Polrestabes Semarang, Agus Supriadi yang menyebut Azis memintanya dikenalkan dengan penyidik KPK. Pasalnya, Azis menyampaikan kalau Robin yang tiba-tiba mendatanginya.  "Kita pernah periksa saudara Agus Supriyadi, saya sendiri yang menanyakan, bahwa saudara meminta dikenalkan penyidik KPK, Agus Supriyadi mengatakan ada dua letingan dia," tegas Jaini.  "Ternyata dua orang itu tidak menjawab. Baru kemudian, timbul memperkanalkan adek letingnya, yang namanya Robin Pattuju, adi saudara di situ minta dikenalkan," imbuhnya.  Majelis hakim menyesalkan adanya perbedaan keterangan tersebut. Karena Azis tetap membantah keterangan yang disampaikan Agus. "Berarti ada dua keterangan yang beda, yang bisa dikonfrontir mana yang benar, mana yang salah," cetus Jaini.  Aziz berdalih jika dirinya ingin mengenal penyidik, bisa langsung bertanya ke para Komisioner KPK secara langsung. Meski demikian, pernyataan tersebut justru tidak diindahkan Hakim.  "Karena saya kalo mau kenal penyidik atau orang KPK cukup dengan komisioner," ucap Azis.  "Ya Itu kan teori. Kita juga ngerti, kita juga gak bodoh-bodoh amat," timpal Hakim.  Dalam perkaranya, Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain didakwa menerima suap senilai Rp 11.025.077.000 dan USD 36.000 dari berbagai pihak.  Penerimaan uang tersebut masing-masing diterima dari Wali Kota nonaktif, Muhammad Syahrial sejumlah Rp 1.695.000.000. Kemudian, senilai Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000 dari Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dan Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Aliza Gunado.  Selain itu, Robin juga turut menerima uang dari Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna senilai Rp 507.390.000, mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari sejumlah Rp 5.197.800.000. Kemudian dari Direktur PT Tenjo Jaya Usman Effendi sebesar Rp 525.000.000.  Sejumlah penerimaan uang itu diduga untuk membantu menangani perkara di KPK. Hal ini bertentangan dengan kewajiban Stepanus Robin Pattuju, yang merupakan penyidik KPK.  Robin dan Maskur didakwa melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo padal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Azis Syamsuddin Berkelit, Hakim: Kita Nggak Bodoh-bodoh Amat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Wakil-Ketua-DPR-Fraksi-Golkar-Azis-Syamsuddin-Ditahan-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengakui melakukan pertemuan sebanyak tiga kali dengan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) asal Polri, AKP Stepanus Robin Pattuju. Dia mengklaim, baru mengetahui Robin sebagai penyidik KPK pada 2020.  "Pada saat dia datang ke rumah saya mendadak, tanpa janji, karena dia waktu itu ada di pos. Saya tanya emang kau di KPK. Dia menunjukkan nametag-nya pak. Karena saya pernah beberapa kali ada orang pakai nametag palsu, gitu," kata Azis saat bersaksi untuk terdakwa Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (25/10).  Azis mengungkapkan, dalam pertemuannya yang dilakukan sebanyak tiga kali itu kerap memberikan uang kepada Robin. Menurutnya, uang itu hanya sebatas bantuan, karena kebutuhan keluarga yang kala itu sedang pandemi Covid-19.  "Saya bantu dia karena dia minta. Bahasanya minjam," cetus Azis.  Mantan legislator Golkar itu lantas memberikan bantuan kepada Robin. Alasannya, karena ketika datang Robin memelas dan langsung diberikan uang Rp 10 juta langsung dari rekeningnya ke rekening Robin.  Setelah penyerahan uang Rp 10 juta itu, Azis mengakui jika Robin kembali menemuinya pada saat malam hari untuk kembali meminta bantuan uang, yang juga dengan alasan untuk keperluan keluarga.  "Karena beberapa kunjungan beliau berikutnya minta lagi, minta bantuan finansial juga, antara pertamuan kedua atau ketiga lah pak. Saya tidak ingat percis kejadiannya," ucap Azis.  Dia pun mengaku memberikan uang sebanyak Rp 200 juta kepada Azis. Uang itu ditransfer ke rekening lain, bukan rekening milik Robin.  Dalam kesempatan itu, Azis menyadari jika pemberian itu langsung kepada rekening Robin akan berbahaya. Karena statusnya yang merupakan penyidik KPK.  "Karena saya sudah tahu dia (Robin) penyidik KPK, karena bisa bahaya di saya. Ya seperti ini pak, ya kan orang bisa berasumsi macam-macam padahal niat saya membantu. Ya kan secara aturan juga seperti itu kan pak. Kaya kita nyumbang ke kawinan kan tidak boleh," pungkas Azis.  Dalam perkaranya, Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain didakwa menerima suap senilai Rp 11.025.077.000 dan USD 36.000 dari berbagai pihak.  Penerimaan uang tersebut masing-masing diterima dari Wali Kota nonaktif, Muhammad Syahrial sejumlah Rp 1.695.000.000. Kemudian, senilai Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000 dari Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dan Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Aliza Gunado.  Selain itu, Robin juga turut menerima uang dari Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna senilai Rp 507.390.000, mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari sejumlah Rp 5.197.800.000. Kemudian dari Direktur PT Tenjo Jaya Usman Effendi sebesar Rp 525.000.000.  Sejumlah penerimaan uang itu diduga untuk membantu menangani perkara di KPK. Hal ini bertentangan dengan kewajiban Stepanus Robin Pattuju, yang merupakan penyidik KPK.  Robin dan Maskur didakwa melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo padal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Azis Syamsuddin Akui Kerap Bertemu Robin dan Beri Duit

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Suap penyidik KPK

Berita Terkini