<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/pejabat-bakamla-didakwa-terima-suap-dari-suami-inneke-koesherawati_m_127506.jpeg" alt="Fahmi Darmawansyah bersama istri, Inneke Koesherawati" width="100%">
<figcaption>Fahmi Darmawansyah bersama istri, Inneke Koesherawati</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla) sekaligus Plt Sekretaris Utama Bakamla Eko Susilo Hadi &nbsp;menerima suap sebesar SGD 100.000, USD 10.000, USD 78.500, dan 10.000 Euro. Suap itu diterima Eko dari Direktur PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah. Jaksa Kresno Anto Wibowo mengatakan, Fahmi yang juga suami artis Inneke Koesherawati itu memberikan uang kepada Eko melalui dua orang kepercayaannya yaitu Hardy Stefanus dan M Adami Okta. Suap diberikan agar Eko memenangkan PT Merial Esa sebagai pelaksana proyek satelit monitoring di Bakamla Tahun 2016 senilai Rp 220 miliar. "Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikirannya berhubungan dengan jabatannya," kata Jaksa Kresno saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (3/5). Eko didakwa bersama-sama dua pejabat Bakamla lainnya, Bambang Udoyo dan Nofel Hasan. Suap berawal ketika Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi (politikus PDI-P) selaku narasumber Kabakamla menawari Fahmi Darmawansyah untuk "bermain proyek" di Bakamla. Syaratnya, harus mengikuti arahan termasuk memberikan fee 15 persen agar memenangkan proyek. Menurut Jaksa Kresno, uang yang diberikan Fahmi untuk Eko diserahkan secara bertahap melalui Hardy Stefanus maupun M Adami Okta. Atas perbuatannya, Eko didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana. (Put/jpg)

Pejabat Bakamla Didakwa Terima Suap dari Suami Inneke Koesherawati 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/garap-suap-pejabat-bakamla-kpk-kembali-panggil-politikus-pdip_m_126183.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Direktur Utama PT Viva Kreasi Investindo, Fahmi Habsyi alias Ali Fahmi. Politikus muda PDI-Perjuangan itu dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap proyek pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Tahun Anggaran 2016. "Ali Fahmi akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NF (Nofel Hasan)" kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (27/4). Sebagaimana diketahui, nama Ali Fahmi disebut-sebut turut berperan dalam kasus dugaan suap proyek di Bakamla. Direktur PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah mengaku memercayakan pengurusan proyek satelit monitoring di Bakamla kepada Ali Fahmi. Termasuk, urusan pembagian fee terkait proyek tersebut kepada pejabat Bakamla serta anggota DPR. Ali Fahmi juga diduga menerima uang Rp 24 miliar dari total nilai proyek satelit monitoring Rp 220 miliar. Dalam perkara ini, Nofel yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diduga bersama-sama dengan Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Eko Susilo Hadi yang juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerima suap dari Fahmi Dharmawansyah. Pemberian itu diduga untuk memenangkan PT Merial Esa sebagai pemenang tender dalam proyek pengadaan satelit monitoring di Bakamla tahun anggaran 2016. Nofel diduga menerima USD 104.500 dari nilai kontrak sebesar Rp 220 miliar. (Put/jpg)

Garap Suap Pejabat Bakamla, KPK Kembali Panggil Politikus PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/kepala-bakamla-bantah-minta-fee-proyek-satelit-monitoring_m_126032.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Keamanan &nbsp;Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya Arie Soedewo membantah telah meminta uang fee terkait proyek pengadaan satelit monitoring Tahun Anggaran 2016. Hal itu diungkapkan &nbsp;Arie saat menjadi saksi dalam sidang perkara suap terkait pengadaan satelit monitoring dengan terdakwa Direktur PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah. "Tidak pernah," kata Arie kepada Jaksa Kiki Ahmad Yani di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (26/4). Arie mengklaim tidak mengetahui bahwa sejumlah pejabat Bakamla menerima uang terkait proyek pengadaan satelit monitoring. Dia baru mengetahui setelah anak buahnya, Eko Susilo Hadi terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Menurut Arie, Eko memang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran di Bakamla. Selain Eko, pejabat lain yang Arie ketahui pernah menerima uang dalam proyek pengadaan monitoring satelit adalah, Direktur Data dan Informasi Badan Keamanan Laut RI, Laksamana Pertama Bambang Udoyo. Serta, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla, Nofel Hasan. "Tapi saya dengar Nofel juga membantah menerima uang," ujar Arie. Arie mengatakan, tiga anak buahnya itu tidak pernah menyampaikan padanya soal komitmen fee yang disediakan perusahaan pemenang lelang proyek tersebut. Kesaksian Arie berbeda dengan keterangan yang disampaikan Eko dan Bambang dalam persidangan sebelumnya. Bambang Udoyo mengaku pernah menerima uang Rp 1 miliar. Bambang menyebut penerimaan uang itu atas arahan dari Kepala Bakamla Laksamana Madya Arie Soedewo. Bambang juga menyebut ada intervensi Kepala Bakamla dalam proses pengadaan. Di sisi lain, Eko Susilo Hadi mengaku mendapat perintah dari Arie Soedewo untuk meminta fee dari perusahaan pemenang lelang, yakni PT Melati Technofo yang juga dipimpin Fahmi Darmawansyah. Fee sebesar 7,5 persen dari nilai proyek sebesar Rp 222 miliar. (Put/jpg)

Kepala Bakamla Bantah Minta Fee Proyek Satelit Monitoring 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/kasus-suap-pejabat-bakamla-kpk-panggil-politikus-golkar_m_125678.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Fayakhun Andriadi. Fayakhun dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI terkait pengadaan satelit monitoring Tahun Anggaran 2016. "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NF (Nofel Hasan)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (25/4). Nama Fayakhun sempat terseret dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan satelit monitoring di Bakamla. Nama ketua DPD DKI Jakarta Partai Golkar itu disebut oleh Direktur PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah turut menerima uang yang dia titipkan ke politikus muda PDI-P Fahmi Habsyi atau Ali Fahmi untuk keperluan proyek pengadaan senilai Rp 200 miliar itu. Hal itu diungkap Fahmi saat menjadi saksi dalam sidang terdakwa di kasus yang sama, Hardy Stefanus beberapa waktu lalu. Saat itu, Jaksa Kiki Ahmad Yani membacakan BAP milik Fahmi Darmawansyah. Fahmi Habsyi pernah menyampaikan bahwa peruntukan uang sebesar 6 persen dari nilai proyek satelit monitorimg sebesar Rp 400 miliar yang saya berikan kepada Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi adalah untuk urus proyek satelit monitoring Bakamla tersebut melalui Balitbang PDI-P Saudara Eva Sundari, DPR RI Komisi I Fayakhun, Komisi XI Bertus, Merlan, Doni Imam Priyambodo, (pihak) Bappenas Wisnu, (pihak) Kemenkeu namanya lupa. (Pihak) Bakamla terkait surat menyurat saudara Novel Hasan. Itu keterangan saudara?" tanya Jaksa Kiki. "Betul," jawabnya. Namun, Fahmi mengaku tidak mengetahui rincian nilai uang yang diberikan kepada orang-orang tersebut. Serta, kapan dan di mana uang itu diserahkan. "Saya enggak tahu," ujar Fahmi. Dalam perkara ini, Nofel yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diduga bersama-sama dengan Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Eko Susilo Hadi yang juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerima suap dari Fahmi Dharmawansyah selaku dirut PT Merial Esa. Pemberian itu diduga untuk memenangkan PT Merial Esa sebagai pemenang tender dalam proyek pengadaan satelit monitoring di Bakamla tahun anggaran 2016. Nofel diduga menerima USD 104.500 dari nilai kontrak sebesar Rp 220 miliar. (Put/jpg)

Kasus Suap Pejabat Bakamla, KPK Panggil Politikus Golkar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/pejabat-bakamla-penerima-suap-segera-diadili_m_123135.jpeg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja sama Badan Keamanan Laut (Bakamla), Eko Susilo Hadi (ESH) segera duduk sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta. Hari ini (13/4), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara Eko Susilo Hadi ke tahap penuntutan (tahap dua). "Hari ini KPK melakukan pelimpahan tahap dua untuk tersangka ESH. Proses sudah berpindah dari penyidik ke penuntut umum," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi. Menurut Febri, penuntut umum memiliki waktu maksimal 14 hari untuk menyusun surat dakwaan. Sementara jadwal sidang pembacaan dakwaan akan disusun Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. "Sehingga sampai hari ini telah dilakukan persidangan pada tiga orang terdakwa, pelimpahan pada penuntutan untuk satu orang, dan penyidikan terhadap satu tersangka," ujar Febri. Dalam kasus ini, Eko diduga menerima uang sebesar SGD 100.000, USD 88.500 dan 10.000 Euro dari Direktur PT Merial Esa Indonesia Fahmi Darmawansyah. Uang diserahkan melalui dua orang kepercayaannya Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus. Rabu (12/4) kemarin, KPK menetapkan tersangka baru yaitu Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan. Nofel selaku pejabat pembuat komitmen diduga turut menerima suap. Dengan demikian, sudah ada lima tersangka yang ditetapkan oleh KPK. Sementara itu, satu tersangka lainnya, yakni Direktur Data dan Informasi Badan Keamanan Laut RI, Laksamana Pertama Bambang Udoyo ditangani Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Fahmi Darmawansyah, Muhammad Adami Okta, dan Hardy Stefanus sudah lebih dulu didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. (Put/jpg)

Pejabat Bakamla Penerima Suap Segera Diadili

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/kasus-suap-suami-inneke-kpk-periksa-pejabat-bakamla_m_100949.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meneruskan pengusutan kasus dugaan suap terkait pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun 2016. Hari ini (9/1), komisi antirasuah menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di Bakamla dalam kasus yang menjerat suami artis Inneke Koesherawati, Fahmi Darmawansyah. Mereka adalah Koordinator Unit Layanan Pengadaan BAKAMLA RI TA 2016 untuk Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Inhuker Keamanan dan keselamatan Laut Evrida, Ketua Unit Layanan Pengadaan Bakamla Leni Marlena, Anggota Tim Teknis Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Bakamla W.S Purwoko, Dikki Triwasanada, Y.M.V Nico, Insan Aulia, Juli Amar, "Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ESH (Eko Susilo Hadi)" kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi. Seperti diketahui, pada 13 Desember 2016, KPK menangkap empat orang di dua lokasi berbeda di Jakarta. Di antaranya, Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama (Sestama Bakamla), Eko Susilo Hadi (ESH). KPK juga menangkap tiga pegawai PT MTI, Muhammad Adami Okta, Hardy Stefanus, dan Danang Sri Radityo. Dalam penangkapan KPK menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp 2 miliar dari tangan Eko yang ditangkap di Kantor Bakamla, Jakarta Pusat. Suap diberikan terkait dengan pengadaan alat monitoring satelit RI Tahun 2016 dengan sumber pendanaan APBN-P tahun 2016 senilai Rp 200 miliar. KPK kemudian menetapkan Eko, Adami, dan Hardy sebagai tersangka. Serta, Direktur Utama PT MTI, Fahmi Darmawansyah sebagai tersangka pemberi suap. Sementara Danang berstatus saksi dan dilepaskan. Eko, Adami, dan Hardy ditahan pada 15 Desember 2016. Sementara Fahmi Darmawansyah yang juga suami artis Inneke Koesherawati itu ditahan pada 23 Desember 2016 lalu. Sebelumnya, Fahmi berada di Singapura sebelum OTT terjadi. (Put/jpg)

Kasus Suap Suami Inneke, KPK Periksa Pejabat Bakamla

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/72797_92095_Fahmi-Darmawansyah-Dirut-PT-MTI-Tersangka-KPK.jpg" alt="Dirut PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah" width="100%">
<figcaption>Dirut PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Maqdir Ismail, kuasa hukum Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah, menyebut ada pihak lain yang berinisiatif atas pemberian suap kepada pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Eko Susilo Hadi. Suami artis Ineke Koesherawati itu bahkan mengaku tidak mengenal Eko, kendati dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap terkait pengadaan satelit monitoring. &quot;Enggak, dia kenal Eko saja tidak. Ada orang lain (inisiatif beri suap)&quot; kata Maqdir di depan gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/12). Maqdir menjelaskan, Fahmi bukanlah direktur utama dari PT MTI. Menurut dia, PT MTI adalah perusahaan milik orang lain yang hendak diakuisisi Fahmi. &quot;Bagaimana proses tender itu kan pemegang perusahaan lama yang melakukan,&quot; ujar Maqdir. Meski demikian, dia mengaku kliennya mengetahui soal proyek pengadaan satelit monitoring tersebut. Menurut dia, PT MTI yang memenangkan tender dan proyek telah berjalan. Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Fahmi Darmawansyah ditahan tidak hanya dalam kapasitasnya sebagai dirut PT MTI. Febri menyebut Fahmi juga merupakan pimpinan di PT Merial Esa (ME). &quot;Info yang kami terima dari penyidikan, FD terkait dengan PT ME. Tentu akan diungkap dalam proses berikutnya kaitan dan aliran dana perusahan tersebut,&quot; kata Febri. Menurut Febri, bantahan Fahmi soal kaitannya dengan pejabat Bakamla Eko Susilo Hadi tidak memengaruhi proses pendalaman perkara. &quot;KPK mempunyai bukti signfikan dan meyakinkan untuk melanjutkan perkara ini ke penyidikan,&quot; pungkasnya. Diketahui, Fahmi berstatus tersangka lantaran diduga menyuap pejabat Bakamla Eko Susilo Hadi dengan uang sebesar Rp 2 miliar. Suap itu terungkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Desember 2016 lalu. Namun, saat OTT Fahmi tengah berada di luar negeri dan baru hari memenuhi panggilan penyidik. (Put/jpg)

Suami Ineke Sebut Ada Inisiator Lain di Balik Suap Pejabat Bakamla

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/72705_92002_KPK1.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia, Fahmi Darmawansyah akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (23/12). Fahmi akan diperiksa dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun 2016. Suami selebritis Inneke Koesherawati itu diketahui diam-diam sudah tiba di gedung komisi antirasywah sejak pukul 8.00 WIB. Pada panggilan sebelumnya, Kamis (22/12), Fahmi absen dari panggilan penyidik. &quot;FD sudah datang dan dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ESH (Eko Susilo Hadi)&quot; kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (23/12). Sebagaimana diketahui, pada 14 Desember lalu, KPK menangkap empat orang di dua lokasi berbeda di Jakarta dalam dugaan pemberian suap. Di antaranya, Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama (Sestama Bakamla), Eko Susilo Hadi (ESH). KPK juga menangkap tiga pegawai PT MTI, Muhammad Adami Okta, Hardy Stefanus, dan Danang Sri Radityo. Dalam penangkapan KPK menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp 2 miliar dari tangan Eko yang ditangkap di Kantor Bakamla, Jakarta Pusat. Suap diberikan terkait dengan pengadaan alat monitoring satelit RI Tahun 2016 dengan sumber pendanaan APBN-P tahun 2016 senilai Rp 200 miliar. KPK kemudian menetapkan Eko, Adami, dan Hardy sebagai tersangka. Serta, Direktur Utama PT MTI, Fahmi Darmawansyah sebagai tersangka pemberi suap. Sementara Danang berstatus saksi dan dilepaskan. (put/JPG)

Akhirnya Suami Inneke Koesherawati Penuhi Panggilan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/72295_91587_sestama-bakamla-eko.jpg" alt="(Plt) Sekretaris Utama Bakamla Eko Susilo Hadi usai menjalani pemeriksaan di KPK" width="100%">
<figcaption>(Plt) Sekretaris Utama Bakamla Eko Susilo Hadi usai menjalani pemeriksaan di KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sempat buron atas dugaan kasus suap, keberadaan Direktur Utama (Dirut) PT Melati Technofo Indonesia, Fahmi Darmawansyah terdeteksi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). &quot;Kita tahu keberadaannya di mana. Tentu pasti kita akan update. Sampai &lrm;saat ini kita belum dapat informasikan secara rinci pergerakan keberadaan yang bersangkutan,&quot; kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Rabu (21/12). Fahmi merupakan salah satu tersangka pemberi suap terkait pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun 2016. Menurut Febri, KPK masih memberikan kesempatan untuk suami dari artis Inneke Koesherawati itu menyerahkan diri agar proses hukum lancar. &quot;Sampai saat ini kita belum sampai pada kesimpulan apakah akan dibutuhkan upaya paksa, red notice, atau hal lain yang pernah dilakukan terhadap buron yang ditangani KPK,&quot; ujar dia. Untuk diketahui, pada 14 Desember lalu, KPK menangkap empat orang di dua lokasi berbeda di Jakarta. Di antaranya, Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama (Sestama Bakamla), Eko Susilo Hadi (ESH). KPK juga menangkap tiga pegawai PT MTI, Muhammad Adami Okta, Hardy Stefanus, dan Danang Sri Radityo. Dalam penangkapan itu, KPK menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp 2 miliar dari tangan Eko yang ditangkap di Kantor Bakamla, Jakarta Pusat. Suap diberikan terkait dengan pengadaan alat monitoring satelit RI Tahun 2016 dengan sumber pendanaan APBN-P tahun 2016 senilai Rp 200 miliar. KPK kemudian menetapkan Eko, Adami, dan Hardy sebagai tersangka. Serta, Direktur Utama PT MTI, Fahmi Darmawansyah sebagai tersangka pemberi suap. Sementara Danang berstatus saksi dan dilepaskan. (put/JPG)

Suap Bakamla, KPK Deteksi Keberadaan Suami Inneke

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/72028_91315_KPK-Bakamla_Ukon-Furkon-Sukanda_Indopos.jpg" alt="Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan), bersama Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (tengah), saat menunjukkan barang bukti uang hasil operasi tangkap tangan (OTT) pejabat Bakamla." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan), bersama Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (tengah), saat menunjukkan barang bukti uang hasil operasi tangkap tangan (OTT) pejabat Bakamla.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memeriksa saksi-saksi dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap pegawai PT Melati Technofo Indonesia, Muhammad Adami Okta. &quot;Yang bersangkutan akan diperiksa untuk tersangka ESH (Eko Susilo Hadi)&quot; kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (20/12). Muhammad Adami diketahui merupakan salah satu tersangka dalam kasus tersebut. Pada 14 Desember lalu, KPK menangkap empat orang di dua lokasi berbeda di Jakarta. Di antaranya, Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama (Sestama Bakamla), Eko Susilo Hadi (ESH). KPK juga menangkap tiga pegawai PT MTI, Muhammad Adami Okta, Hardy Stefanus, dan Danang Sri Radityo. Dalam penangkapan KPK menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp 2 miliar dari tangan Eko yang ditangkap di Kantor Bakamla, Jakarta Pusat. Suap diberikan terkait dengan pengadaan alat monitoring satelit RI Tahun 2016 dengan sumber pendanaan APBN-P tahun 2016 senilai Rp 200 miliar. KPK kemudian menetapkan Eko, Adami, dan Hardy sebagai tersangka. Serta, Direktur Utama PT MTI, Fahmi Darmawansyah sebagai tersangka pemberi suap. Sementara Danang berstatus saksi dan dilepaskan. Atas perbuatannya yang diduga memberi suap, Fahmi, Muhammad Adami, dan Hardy Stefanus disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Sementara Eko sebagai pihak penerima diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor. (put/JPG)

Suap Pejabat Bakamla, KPK Periksa Anak Buah Suami Inneke

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#suap pejabat bakamla

Berita Terkini