<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan pramugari Garuda Indonesia Siwi Widi Purwanti dikabarkan akan mengembalikan penerimaan uang senilai Rp 647 juta, terkait dugaan aliran uang suap proses pengurusan perpajakan. Uang itu diduga diterima Muhammad Farsha Kautsar yang merupakan anak kandung terdakwa tim pemeriksa Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Wawan Ridwan.  "Informasinya memang yang bersangkutan kooperatif akan mengembalikan uang senilai Rp 647 juta lebih ya itu, sejauh ini akan mengembalikan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (27/1).  Oleh karena itu, KPK menunggu sikap kooperatif pramugari cantik, Siwi Widi Purwanti. KPK pun memastikan, akan menghadirkan Siwi ke dalam sidang kasus suap pajak.  "Sudah ada komitmen, sehingga nanti kita tunggu termasuk ketika nanti proses persidangan kan pasti kami panggil sebagai saksi ya," tegas Ali.  Ali memastikan, meski penerimaan uang tersebut diserahkan ke KPK tidak akan menghapus dugaan tindak pidana. Lembaga antirasuah akan membuktikan aliran uang Wawan Ridwan yang diduga diterima Siwi Widi Purwanti.  "Tentu tidak (menghapus pidana). Jadi begini, kooperatifnya seseorang itu atau pun ia mengembalikan hasil tindak pidana korupsi itu tidak berpengaruh terhadap pembuktian unsur-unsur pasal," ujar Ali.  Sebelumnya, Wawan Ridwan diduga menerima suap bersama-sama Alfred Simanjuntak terkait pengurusan perpajakan. Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak didakwa menerima suap sebesar Rp 15 miliar dan SGD 4 juta.  Wawan Ridwan juga turut didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil suap dan gratifikasi. Diduga aliran uang haram yang diterima Wawan Ridwan telah dibelanjakan.  "Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan," kata jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Aasri Irwan membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (26/1).  Dugaan pencucian uang tersebut diduga dilakukan bersama anaknya, bernama Muhammad Farsha Kautsar. Dugaan pencucian itu dilakukan dengan, menukarkan sejumlah mata uang asing (valas) di Money Changer senilai total Rp 8.820.597.500 dan di Money Changer lainnya senilai Rp50.000.000.  "Kemudian menempatkan hasil penukaran valas tersebut pada rekening Bank Mandiri Nomor 1670002592029 atas nama Muhammad Farsha Kautsar," ucap Jaksa Asri Irwan.  Bahkan, aliran uang yang diterima Wawan juga turut dibelanjakan untuk pembelian pembelian jam tangan sejumlah Rp 888.830.000, pembelian satu unit mobil berjenis Outlander dan berjenis Mercedes Benz C300 Coupe sejumlah Rp 1.379.105.000. Kemudian, pembelian valuta asing sebesar Rp 300.000.000 di PT Dolarindo Intravalas san pembelian tiket dan hotel pada rekening PT Trinusa Travelindo (Traveloka) sebesar Rp 60.884.624.  Aliran uang suap dan gratifikasi juga diduga turut mengalir ke mantan pramugari, Siwi Widi Purwanti sebanyak 21 kali. Diduga, Siwi merupakan teman dekat dari Muhammad Farsha Kautsar.  "Mentransfer sebanyak 21 kali kepada Siwi Widi Purwanti selaku teman dekat Muhammad Farsha Kautsar sejumlah Rp 647.850.000," papar Jaksa Asri.  Selain itu, aliran uang haram yang diterima Wawan juga turut mengalir kepada seorang bernama Adinda Rana Fauziah senilai Rp 39.186.927. Serta kepada Bimo Edwinanto sejumlah Rp 296.000.000 selaku teman kuliah Muhammad Farsha.  Serta berapa kali transfer kepada Dian Nurcahyo Dwi Purnomo dan keluarganya untuk kepentingan rencana usaha terdakwa Wawan Ridwan dan Muhammad Farsha Kautshar sejumlah Rp 509.180.000. Diduga dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya.  "Terdakwa I dan Muhammad Farsha Kautshar mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaannya tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi berkaitan dengan penerimaan gratifikasi dari para wajib pajak yang diperiksa oleh Terdakwa I selaku Pemeriksa Pajak Madya pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak, sehingga untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya maka harta kekayaan tersebut ditempatkan, ditransferkan, ditukarkan atau diubah bentuk, dibelanjakan atau dibayarkan baik atas nama Terdakwa I sendiri ataupun atas nama pihak-pihak lain," ungkap Jaksa.  Diduga TPPU yang dilakukan Wawan Ridwan merupakan hasil suap penerimaan uang sebesar SGD 500 ribu dari kuasa wajib pajak PT Bank Panin, Veronika Lindawati, pada pertengahan 2018. Uang SGD 500 ribu yang diduga diterima Angin dan Dadan itu merupakan fee dari total komitmen awal sebesar Rp 25 miliar.  Kemudian, senilai Rp 15 miliar dari Konsultan Pajak Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi yang mewakili PT Gunung Madu Plantations (PT GMP), pada Januari - Februari 2019.  Terakhir, penerimaan uang dengan nilai total sebesar SGD 3 juta dari Agus Susetyo selaku perwakilan atau konsultan hukum PT Jhonlin Baratama. Uang itu diterima keduanya pada Juli - September 2019.  Wawan dan Alfred didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.  Wawan juga dikenakan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Eks Pramugari Siwi Widi Akan Kembalikan Aliran Uang Rp 647 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Bupati-Penajam-Paser-Utara-Abdul-Gafur-Di-Tahan-KPK-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Barang bukti OTT di hadirkan saat Konferensi Pers di Gedung KPK, Jakarta," width="100%">
<figcaption>Barang bukti OTT di hadirkan saat Konferensi Pers di Gedung KPK, Jakarta,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas dakwaan dua tersangka dugaan suap perpajakan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kedua mantan pegawai pajak itu yakni, bekas Kepala Pajak Bantaeng, Wawan Ridwan dan Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat II, Alfred Simanjuntak.  "Tim jaksa telah selesai melimpahkan berkas perkara Terdakwa Wawan Ridwan dan kawan-kawan ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (19/1).  Kedua orang itu kini menjadi tahanan pengadilan. Wawan Ridwan ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur. Sementara itu, Alfred Simanjuntak ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur.  KPK menduga, keduanya diduga turut membantu atasannya untuk merekayasa nilai pajak PT Bank Panin, PT Jhonlin Baratama, serta PT Gunung Madu Plantations. Keduanya turut kecipratan uang panas hasil mengemplang pajak dari tiga perusahaan besar tersebut.  Jeratan hukum terhadap Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya. KPK telah lebih dulu menetapkan enam tersangka terkait suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Ditjen Pajak.  Adapun, keenam tersangka itu yakni, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji (APA), dan bekas Kepala Sub Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak, Dadan Ramdani (DR).  Kemudian, tiga konsultan pajak Ryan Ahmad Ronas (RAR); Aulia Imran Maghribi (AIM); dan Agus Susetyo (AS); serta seorang kuasa wajib pajak, Veronika Lindawati (VL). Dua mantan pejabat pajak ditetapkan sebagai penerima suap. Sedangkan tiga konsultan serta satu kuasa wajib pajak merupakan pihak pemberi suap.  Angin Prayitno bersama Dadan Ramdani dan sejumlah anak buahnya diduga telah menyalahgunakan kewenangan yakni, melakukan pemeriksaan pajak tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Mereka diduga mengakomodir jumlah pembayaran pajak sesuai keinginan para wajib pajak.  Karena berhasil mengakomodir keinginan para wajib pajak, Angin, Dadan, dan sejumlah pegawai pajak diduga telah menerima sejumlah uang. Adapun, rincian uang yang diterima para pejabat pajak yakni, sebesar Rp15 miliar dari Konsultan Pajak Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi yang mewakili PT Gunung Madu Plantations (PT GMP), pada Januari - Februari 2019.  Selanjutnya, para pejabat pajak diduga juga menerima uang sebesar 500 dolar Singapura dari kuasa wajib pajak PT Bank Panin, Veronika Lindawati, pada pertengahan 2018. Uang SGD 500 ribu yang diduga diterima Angin dan Dadan itu merupakan fee dari total komitmen awal sebesar Rp 25 miliar.  Kedua mantan pegawai pajak Wawan Ridwan dan Alfred Siamnjuntak akan didakwa melanggar Pasal 12 huruf a UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Dua Mantan Pegawai Pajak Segera Jalani Sidang Terkait Kasus Suap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak pada 2016-2017. Lembaga antirasuah mendalami rekayasa nilai pajak yang diduga dilakukan oleh tersangka, Wawan Ridwan selaku supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak dan Kepala Pajak Bantaeng Sulawesi Selatan sampai dengan Mei 2021.  Hal ini didalami tim penyidik KPK kepada Swasta/Bukti Manager The Time Place Tunjungan Plaza, Efendy Mulyo Winata; AMPM Watch Pakuwon Trade Centre, Robby Soehartono; Perwakilan PT Kedaung Satrya Motor, Ridwan Bin Saik; Direktur PT Sentratek Metalindo, Cecep dan pihak swasta, Widyawati. Mereka diperiksa di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (21/12) kemarin.  "Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan kegiatan usaha dari tersangka Wawan Ridwan yang diduga dalam pendirian usaha ini terdapat aliran sejumlah uang dari pemberian wajib pajak yang nilai penghitungan pajaknya di rekayasa oleh tersangka Wawan Ridwan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (22/12).  Sementara itu, seorang pihak swasta Adianto Widjaja tidak hadir. KPK akan menjadwalkan ulang terhadapnya.  "Adianto Widjaja (Swasta),tidak hadir dan dilakukan penjadwalan ulang," ucap Ali.  KPK menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan suap perpajakan, yakni Wawan Ridwan selaku Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak/ Kepala Pajak Bantaeng Sulawesi Selatan sampai dengan Mei 2021. Saat ini menjabat selaku Kepala Bidang Pedaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Sulselbartra).  Kemudian, Alfred Simanjuntak selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak. Saat ini menjabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat II.  Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap yang menjerat mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji dan mantan Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan, Dadan Ramdani.  KPK menduga, Wawan Ridwan menerima pemberian sejumlah uang dari beberapa wajib pajak lain yang diduga sebagai gratifikasi yang jumlah uangnya hingga saat ini masih terus didalami tim penyidik KPK.  Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Dalami Nilai Rekayasa Wajib Pajak Sejumlah Pihak Swasta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan langkah pemilik PT. Jhonlin Baratama Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam yang melaporkan mantan tim pemeriksa pajak pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Yulmanizar ke Bareskrim Mabes Polri. KPK memastikan akan melindungi saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan.  Pelaporan Haji Isam terhadap Yulmanizar, karena menganggap keterangan tersebut menuduhnya mempunyai peran dalam kasus suap pajak diduga mencemarkan nama baik.  "Tentu pasti akan dilindungi secara hukum baik oleh KPK maupun LPSK," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (8/10).  Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini menegaskan, Yulmanizar yang dihadirkan sebagai saksi ke persidangan memiliki hak dan kebebasan untuk membeberkan apapun yang diketahuinya, terkait dengan kasus tersebut. Keterangan Yulmanizar juga tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun.  "Keterangan yang disampaikan (saksi) adalah apa yang ia alami, ia dengar atau lihat secara langsung," tegas Ghufron.  Menurut Ghufron, bos PT. Jhonlin Baratama itu dinilai terlalu dini melaporkan Yulmanizar. Pasalnya, keterangan Yulmanizar di persidangan belum tentu berbohong.  Menurut Ghufron, Haji Isam baru bisa melaporkan Yulmanizar jika terbukti berbohong. Itu pun, jika ditemukan bukti yang kuat.  "Kalau ternyata apa yang disaksikan atau pun diterangkan pada kesaksiannya dalam proses hukum ternyata bohong atau tidak benar, maka pihak-pihak yang memiliki yang berkepentingan atau dirugikan atas keterangan tersebut, secara hukum itu memungkinkan untuk kemudian mengadukan, itu sah-sah saja," cetus Ghufron.  Sebelumnya, bos PT. Jhonlin Baratama Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam melaporkan mantan tim pemeriksa pajak, Yulmanizar ke Badan Reserse Kriminal Polri pada Rabu (6/10) kemarin. Melalui tim kuasa hukumnya, Junaidi. Haji Isam menganggap keterangan Yulmanizar yang menuduhnya mempunyai peran dalam kasus suap pajak diduga mencemarkan nama baik.  "Demi memulihkan martabat dan nama baik klien kami, kami telah mengajukan laporan polisi atas adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Yulmanizar, yakni tindak pidana kesaksian palsu di atas sumpah, pencemaran nama baik dan/atau fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 242, 310, dan/atau Pasal 311 KUHP," ujar Junaidi, Rabu (6/10).  Sebab dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin (4/10), saksi Yulmanizar mengamini adanya perintah dari Haji Isam dalam penurunan nilai wajib pajak PT. Jhonlin Baratama. Bahkan menjanjikan fee Rp 50 miliar, agar kewajiban pajak bisa direkayasa.  Pada saat pertemuan dengan Agus Susetyo ini, dalam penyampaiannya atas permintaan pengondisian nilai SKP PT Jhonlin Baratama disampaikan kepada kami, bahwa ini adalah permintaan langsung dari pemilik PT Jhonlin Baratama yakni Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam untuk membantu pengurusan dan pengondisian nilai SKP tersebut. Apa demikian?," tanya Jaksa KPK Takdir Suhan.  Mendengar pernyataan Jaksa KPK tersebut, Yulmanizar yang kini merupakan mantan pegawai Ditjen Pajak mengamini hal tersebut. Dia mengaku melakukan pertemuan dengan pihak dari Jhonlin Baratama, Agus Susetyo. Dalam pertemuan itu, Agus menyampaikan adanya permintaan dari Haji Isam untuk menurunkan nilai ketetapan wajib pajak.  "Iya itu disampaikan oleh Pak Agus," ucap Yulmanizar.  Jaksa KPK Takdir Suhan juga mencecar soal adanya permintaan tersebut langsung disampaikan kepada pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani. Hal ini pun dibenarkan oleh Yulmanizar.  "Uang yang disampaikan ke atasan, atasan ini Pak Angin dan Pak Dadan?," cecar Jaksa Takdir.  "Betul," pungkas Yulmanizar.  Dalam perkaranya, dua mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani didakwa menerima suap senilai Rp 57 miliar. Suap tersebut untuk merekayasa hasil penghitungan pajak pada sejumlah wajib pajak.  Penerimaan suap itu diduga berkaitan dengan pengurusan pajak PT Jhonlin Baratama (JB); PT Bank PAN Indonesia (PANIN); serta PT Gunung Madu Plantations (GMP). Angin dan Dadan diduga menerima suap sebesar Rp 57 miliar melalui para konsultan pajak tiga perusahaan besar tersebut.  Uang suap sebesar Rp 57 miliar tersebut diterima pejabat pajak dari tiga konsultan dan satu kuasa pajak. Mereka yakni, Veronika Lindawati selaku kuasa dari PT Bank Panin, Agus Susetyo selaku konsultan pajak PT Jhonlin Baratama. Kemudian, Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Magribi selaku konsultan pajak dari PT Gunung Madu Plantations.  Kedua mantan pejabat pajak tersebut didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

KPK Bakal Lindungi Saksi yang Dilaporkan Haji Isam ke Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemilik PT. Jhonlin Baratama Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam melaporkan mantan tim pemeriksa pajak pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan, Yulmanizar ke Bareskrim Mabes Polri. Haji Isam menuding, Yulmanizar telah mencemarkan nama baiknya.  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan pelaporan tersebut. Karena dikhawatirkan, pelaporan yang dilakukan Haji Isam berpotensi mengganggu jalannya persidangan kasus dugaan suap penurunan nilai perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak.  "Hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu independensi maupun keberanian saksi-saksi untuk mengungkap apa yang dia ketahui dan rasakan dengan sebenar-benarnya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (7/10).  Juru bicra KPK bidang penindakan ini memandang, laporan Haji Isam sama dengan mengancam saksi. Seyogianya, keterangan saksi di dalam persidangan akan dinilai oleh jaksa penuntut umum (JPU) dan Majelis Hakim dalam menangani perkara rasuah suap perpajakan.  "Keterangan dari seorang saksi atas apa yang dia ketahui dan alami sendiri guna mengungkap suatu kebenaran di muka persidangan, tentu akan dinilai oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut, dan pihak terdakwa ataupun kuasa hukumnya," tegas Ali.  Lembaga antirasuah merasa heran dengan tindakan Haji Isam yang melaporkan Yulmanizar ke Mabes Polri. Pasalnya, Haji Isam tidak berwenang melaporkan hal itu ke sana.  "Sebagai pemahaman bersama, secara normatif pihak yang dapat melaporkan saksi palsu adalah penuntut umum sesuai dengan hukum acara pidana pasal 174 ayat (2) KUHAP," tegas Ali.  Ali menegaskan pihaknya tetap akan mendalami keterlibatan Haji Isam meski sudah ada pelaporan terkait tudingan pencemaran nama baik. Keterangan dugaan keterlibatan Haji Isam, tetap bakal didalami dengan pemeriksaan saksi dan pencarian bukti lainnya.  "Keterangan setiap saksi sebagai fakta persidangan juga akan dikonfirmasi dengan keterangan-keterangan lainnya dan diuji kebenarannya hingga bisa menjadi sebuah fakta hukum," papar Ali.  Bahkan Haji Isam juga diminta untuk menghargai proses persidangan. Sebab, laporan ke Mabes Polri bentuk tidak menghargai jalannya proses persidangan.  "Karena setiap keterangan para saksi sangat penting bagi majelis hakim dan jaksa Penuntut untuk menilai fakta hukum suatu perkara yang pada gilirannya kebenaran akan ditemukan pada proses persidangan dimaksud," ungkap Ali.  Sebelumnya, bos PT. Jhonlin Baratama Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam melaporkan mantan tim pemeriksa pajak, Yulmanizar ke Badan Reserse Kriminal Polri pada Rabu (6/10) kemarin. Melalui tim kuasa hukumnya, Junaidi. Haji Isam menganggap keterangan Yulmanizar yang menuduhnya mempunyai peran dalam kasus suap pajak diduga mencemarkan nama baik.  "Demi memulihkan martabat dan nama baik klien kami, kami telah mengajukan laporan polisi atas adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Yulmanizar, yakni tindak pidana kesaksian palsu di atas sumpah, pencemaran nama baik dan/atau fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 242, 310, dan/atau Pasal 311 KUHP," ujar Junaidi, Rabu (6/10).  Sebab dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin (4/10), saksi Yulmanizar mengamini adanya perintah dari Haji Isam dalam penurunan nilai wajib pajak PT. Jhonlin Baratama. Bahkan menjanjikan fee Rp 50 miliar, agar kewajiban pajak bisa direkayasa.  Pada saat pertemuan dengan Agus Susetyo ini, dalam penyampaiannya atas permintaa pengondisian nilai SKP PT Jhonlin Baratama disampaikan kepada kami, bahwa ini adalah permintaan langsung dari pemilik PT Jhonlin Baratama yakni Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam untuk membantu pengurusan dan pengondisian nilai SKP tersebut. Apa demikian?," tanya Jaksa KPK Takdir Suhan.  Mendengar pernyataan Jaksa KPK tersebut, Yulmanizar yang kini merupakan mantan pegawai Ditjen Pajak mengamini hal tersebut. Dia mengaku melakukan pertemuan dengan pihak dari Jhonlin Baratama, Agus Susetyo. Dalam pertemuan itu, Agus menyampaikan adanya permintaan dari Haji Isam untuk menurunkan nilai ketetapan wajib pajak.  "Iya itu disampaikan oleh Pak Agus," ucap Yulmanizar.  Jaksa KPK Takdir Suhan juga mencecar soal adanya permintaan tersebut langsung disampaikan kepada pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani. Hal ini pun dibenarkan oleh Yulmanizar.  "Uang yang disampaikan ke atasan, atasan ini Pak Angin dan Pak Dadan?," cecar Jaksa Takdir.  "Betul," pungkas Yulmanizar.  Dalam perkaranya, dua mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani didakwa menerima suap senilai Rp 57 miliar. Suap tersebut untuk merekayasa hasil penghitungan pajak pada sejumlah wajib pajak.  Penerimaan suap itu diduga berkaitan dengan pengurusan pajak PT Jhonlin Baratama (JB); PT Bank PAN Indonesia (PANIN); serta PT Gunung Madu Plantations (GMP). Angin dan Dadan diduga menerima suap sebesar Rp 57 miliar melalui para konsultan pajak tiga perusahaan besar tersebut.  Uang suap sebesar Rp 57 miliar tersebut diterima pejabat pajak dari tiga konsultan dan satu kuasa pajak. Mereka yakni, Veronika Lindawati selaku kuasa dari PT Bank Panin, Agus Susetyo selaku konsultan pajak PT Jhonlin Baratama. Kemudian, Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Magribi selaku konsultan pajak dari PT Gunung Madu Plantations.  Kedua mantan pejabat pajak tersebut didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

KPK Sesalkan Haji Isam Tak Hormati Proses Persidangan Kasus Suap Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/save-kpk.jpg" alt="BERUJUNG GUGATAN: Tulisan laser SAVE KPK terproyeksi di Gedung Merah Putih KPK saat aksi penolakan pelemahan KPK, Jakarta, Senin (28/6). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BERUJUNG GUGATAN: Tulisan laser SAVE KPK terproyeksi di Gedung Merah Putih KPK saat aksi penolakan pelemahan KPK, Jakarta, Senin (28/6). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan, pihaknya tidak ragu menjerat tiga perusahaan PT Bank Pan Indonesia (Bank Panin), PT Jhonlin Baratama dan PT Gunung Madu Plantations. Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, tim penyidik sampai saat ini masih mengumpulkan keterangan dan barang bukti untuk mendalami hal tersebut.  "Untuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi masih perlu keras untuk mencari dan mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Penyidik harus mendalami perbuatan korporasi tersebut," kata Firli dikonfirmasi, Jumat (1/10).  Firli menjelaskan, untuk dapat menjerat pihak korporasi sebagai tersangka korporasi. Pertama, pihak korporasi harus mendapat keuntungan atau manfaat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan.  "Pertama korporasi mendapatkan manfaat atau keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan, atau tindak pidana tersebut karena korporasi mendapatkan manfaat atau keuntungan," ucap Firli.  Kedua, PT Bank Panin, PT Jhonlin Baratama, dan PT Gunung Madu Plantations bisa dijerat pihaknya jika terbukti tidak melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.  "Ketiga yakni koorporasi melakukan pembiaran atau tidak mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya keadaan yang lebih buruk. Jadi hal ini perlu didalami oleh penyidik," papar Firli.  Jenderal polisi bintang tiga ini menuturkan, pihaknya memastikan menindaklanjuti dugaan keterlibatan petinggi Bank Panin, PT Jhonlin Baratama dan PT Gunung Madu Plantations (GMP). Mengingat adanya fakta persidangan yang mengungkap keterlibatan pemegang saham Bank Panin, Mu'min Ali Gunawan dan General Manager PT GMP Lim Poh Ching dalam negosiasi pengurangan nilai pajak perusahaan tersebut.  "Semua informasi tentu akan kami pelajari dan dalami, kami juga terus bekerja dan mengembangkan penyidikan kepada para pihak. Kamk mendalami keterangan dan bukti petunjuk lainnya, sehingga membuat terang suatu perkara dan menemukan tersangka," tegas Firli.  Perkara ini, telah menjerat dua mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani didakwa menerima suap senilai Rp 57 miliar. Suap tersebut untuk merekayasa hasil penghitungan pajak pada sejumlah wajib pajak.  Penerimaan suap itu diduga berkaitan dengan pengurusan pajak PT Jhonlin Baratama (JB); PT Bank PAN Indonesia (Panin); serta PT Gunung Madu Plantations (GMP). Angin dan Dadan diduga menerima suap sebesar Rp 57 miliar melalui para konsultan pajak tiga perusahaan besar tersebut.  Uang suap sebesar Rp 57 miliar tersebut diterima pejabat pajak dari tiga konsultan dan satu kuasa pajak. Mereka yakni, Veronika Lindawati selaku kuasa dari PT Bank Panin, Agus Susetyo selaku konsultan pajak PT Jhonlin Baratama. Kemudian, Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Magribi selaku konsultan pajak dari PT Gunung Madu Plantations.  Kedua mantan pejabat pajak tersebut didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

KPK Kumpulkan Bukti Keterlibatan Bank Panin Hingga Jhonlin Baratama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Angin-Prayitno-Resno-Esnir-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bos PT. Bank Pan Indonesia atau Bank Panin Mu'min Ali Gunawan disebut mengutus anak buahnya bernama Veronika Lindawati, untuk bernegosiasi terkait pengurangan nilai pajak dari Bank Panin yang mencapai Rp 900 juta.  Hal ini diungkapkan anggota pemeriksa pajak pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan Febrian, dalam sidang dugaan suap pengurusan pajak di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (27/9) malam.  "Kemudian Panin menanggapi secara informal kepada saya karena saya yang bertugas (mengerjakan) dokumennya. Nah itu setelah saya baca, ada yang bisa saya turunkan," kata Febrian saat bersaksi untuk terdakwa mantan pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani.  Febrian menjelaskan, Bank Panin melalui Veronika melakukan pertemuan dengan tim pemeriksa pajak di Kantor Ditjen Pajak. Dalam pertemuan itu, Veronika mengaku diutus oleh Mu'min Ali Gunawan.  "Veronika Lindawati, Dia mengaku sebagai utusan Pak Mumin Ali Gunawan," ujar Febrian.  "Pak Mu'min ini Siapa?," telisik Jaksa.  "Sebagai pemegang saham dari Panin Group," ungkap Febrian.  Febrian lantas membeberkan, dalam pertemuannya dengan Veronika, menyebutkan angka nilai pajak yang sanggup dibayarkan oleh Bank Panin. Bahkan menjanjikan akan memberikan fee sebesar Rp 25 miliar.  "Bu veronika langsung menyebutkan, Panin sanggup membayar kurang pajaknya Rp 300 miliar dan menyediakan sebesar 25 miliar," akui Febrian.  Dia lantas melaporkan ke atasannya yakni Dadan Ramdhani dan Angin Prayitno. Pelaporan itu lantas disetujui. Febrian kemudian menyiapkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) untuk disampaikan kepada pihak Bank Panin.  Tetapi setelah SPHP diserahkan kepada kepala staf pajak Bank Panin bernama Tiko Riahman, hal itu justru tidak disetujui.  "Jadi gini pak, Ketika draftnya selesai ditanda tangan Pak Dadan surat pemberitaan hasil pemeriksaan, saya lapor ke Yulmanizar 'Pak ini SPHPnya selesai, kita sampaikan ke siapa? Pak Yulmanizar memerintakan saya 'kamu hubungi Tiko Riahman kepala staf pajak, jadi dia yang ada di struktur organisasi pajak Panin, suruh datang. Kemudan diserahkan SPHPnya ke beliau. Tanggapannya tidak setuju," papar Febrian.  "Jadi ketika pak Yulmanizar menyampaikan kepada Pak Tiko, Pak Yulmanizar bilang gini 'Bapak tanggapi aja sebisanya' gitu Pak, SPHPnya itu," imbuhnya.  Dalam surat dakwaan, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani menerima fee sebesar Rp 5 miliar dari Rp 25 miliar yang dijanjikan pihak Bank Panin. Suap itu diberikan untuk mengurangi nilai wajib pajak sebesar Rp 926.263.445.392.  Veronika Lindawati hanya menyerahkan uang kepada Angin Prayitno Aji melalui Wawan Ridwan sebesar SGD 500 ribu atau setara Rp 5 miliar dari komitmen fee Rp 25 miliar. Dalam kesempatan itu, Angin Prayitno Aji tidak mempermasalahkannya.  Meski demikian, tim kuasa hukum dari pihak PT Bank Panin Samsul Huda membantahnya. Bank Panin adalah entitas bisnis perbankan yang sangat taat terhadap aturan, ketat dan transparan dalam mengelola dana publik. Karena diawasi oleh regulator, antara lain Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kemenkeu, Auditor Independen dan publik selaku nasabah maupun pemegang saham.  Dia menyebut, Veronika Lindawati selaku kuasa wajib pajak diklaim tidak pernah menegosiaasikan penurunan kewajiban pajak. Namun mempertanyakan validitas temuan ke Tim Pemeriksa DJP.  "Bank Panin menilai temuan Tim Pemeriksa tidak sesuai dengan fakta dan data yang sebenarnya. Bank Panin menegaskan tidak ada kekurangan pembayaran kewajiban pajak di Tahun Pajak 2016," pungkas Samsul Huda.

Mu'min Ali Disebut Utus Veronika untuk Kurangi Nilai Pajak Bank Panin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/save-kpk.jpg" alt="BERUJUNG GUGATAN: Tulisan laser SAVE KPK terproyeksi di Gedung Merah Putih KPK saat aksi penolakan pelemahan KPK, Jakarta, Senin (28/6). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BERUJUNG GUGATAN: Tulisan laser SAVE KPK terproyeksi di Gedung Merah Putih KPK saat aksi penolakan pelemahan KPK, Jakarta, Senin (28/6). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mendalami sejumlah fakta dalam persidangan kasus dugaan suap dua mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Termasuk soal dugaan keterlibatan Bos PT Bank Pan Indonesia (Bank Panin) Mu'min Ali Gunawan.  Sebab dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (22/9) kemarin, Mu'min Ali Gunawan memerintahkan Veronika Lindawati untuk menegosiasikan penurunan kewajiban pajak Bank Panin.  "Pada prinsipnya, ketika sebuah perkara sudah bergulir di persidangan, nanti kita akan lihat apa ada fakta-fakta baru atau tidak," kata Deputi Penindakan KPK, Irjen Pol Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (22/9).  Jenderal polisi bintang dua ini memastikan, pihaknya akan mendalami fakta yang muncul di dalam persidangan. Dia menyebut, Jaksa KPK akan memberikan perkembangan dalam fakta yang muncul di persidangan.  Sebab dalam dakwaan Jaksa, ada permintaan dari Bos PT Bank Panin untuk menurunkan nilai pajak. Tetapi KPK belum bersikap soal apakah akan menjerat Mu'min Ali Gunawan atau Bank Panin sebagai tersangka.  "Tentunya kalau ada fakta-fakta baru itu, Jaksa juga akan membuat laporan kepada kita untuk didiskusikan kembali terhadap hal-hal yang sudah dikembangkan atau bagaimana," ucap Karyoto.  Menanggapi ini, kuasa hukum dari PT Bank Panin, Samsul Huda mengklaim, Bank Panin adalah entitas bisnis perbankan yang sangat taat terhadap aturan, ketat dan transparan dalam mengelola dana publik. Karena diawasi oleh regulator, antara lain Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kemenkeu, Auditor Independen dan publik selaku nasabah maupun pemegang saham.  Dia menyebut, Veronika Lindawati selaku kuasa wajib pajak diklaim tidak pernah menegosiaasikan penurunan kewajiban pajak. Namun mempertanyakan validitas temuan ke Tim Pemeriksa DJP.  "Bank Panin menilai temuan Tim Pemeriksa tidak sesuai dengan fakta dan data yang sebenarnya. Bank Panin menegaskan tidak ada kekurangan pembayaran kewajiban pajak di Tahun Pajak 2016," pungkas Samsul.  Dalam perkara ini, dua mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramadan didakwa menerima suap sebesar Rp 15.000.000.000 dan SGD 4,000,000. Jika dirupiahkan, total penerimaan suap kedua mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu itu menerima uang senilai Rp 57 miliar.  Salah satu uang suap itu diberikan oleh pihak dari PT Bank Pan Indonesia Tbk atau Bank Panin senilai Rp 5 miliar, dari nilai komitmen fee sebesar Rp 25 miliar. Suap ini diberikan untuk mengurangi nilai wajib pajak Bank Panin sebesar Rp 926.263.445.392.  "Bahwa untuk menegosiasikan penurunan kewajiban pajak Bank Panin, pihak Bank Panin menugaskan Veronika Lindawati sebagai orang kepercayaan dari Mu'min Ali Gunawan selaku pemilik PT Bank Pan Indonesia, Tbk," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Yunarwanto membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (22/9).  Veronika yang merupakan pihak Bank Panin diutus agar mengurangi nilai wajib pajak Bank Panin sebesar Rp 926.263.445.392. Veronika pada 24 Juli 2018 bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavlin 40-42 Jakarta Selatan, datang menemui Tim Pemeriksa Pajak.  "Dalam pertemuan tersebut, Veronika Lindawati meminta agar kewajiban pajak Bank Panin diangka sekitar Rp 300 miliar. Serta menyampaikan bahwa Bank Panin akan memberikan komitmen fee sebesar Rp 25 miliar," papar Jaksa Wawan.  Kemudian Wawan Ridwan melaporkannya kepada Dadan Ramadan yang menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan tahun 2016-2019. Selanjutnya, Dadan menyampaikannya kepada Angin Prayitno Aji yang saat itu menjabat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016-2019 adanya fee sebesar Rp 25 miliar.  "Terdakwa I Angin Prayitno Aji menyetujuinya. Setelah mendapat persetujuan dari para Terdakwa, Tim Pemeriksa menindaklanjutinya dengan cara menyesuaikan fiskal positif pada sub pembentukan atau pemupukan dana cadangan sub biaya cadangan kredit (PPAP) Bank Panin. Sehingga didapatkan hasil pemeriksaan sebesar Rp 303.615.632.843," papar Jaksa Wawan.  Kemudian pada 15 Oktober 2018 bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta Selatan, Veronika Lindawati menemui Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak, dan Yulmanizar.  "Pada saat itu Veronika Lindawati hanya menyerahkan uang kepada Terdakwa I Angin Prayitno Aji melalui Wawan Ridwan sebesar SGD 500 ribu atau setara Rp 5 miliar dari komitmen fee Rp 25 miliar. Dimana Terdakwa I Angin Prayitno Aji tidak mempermasalahkannya," tegas Jaksa Wawan.  Selain dari Bank Panin, penerimaan suap Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani juga menerima suap dari PT Jhonlin Baratama (JB) dan PT Gunung Madu Plantations (GMP).  Kedua mantan pejabat pajak tersebut didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Bos Bank Panin dalam Suap Pejabat Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Kepala Biro Administrasi Keuangan PT. Bank Panin, Marlina Gunawan dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan suap penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Pemeriksaan terhadap Marlina dilakukan pada Rabu (21/4) kemarin.  "Pada yang bersangkutan dilakukan penyitaan berbagai barang bukti yang ditemukan pada saat tim penyidik melakukan penggeledahan di kantor PT Bank Panin," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (22/4).  Sementara itu, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak, Angin Prayitno Aji tidak memenuhi panggilan penyidik KPK. Dia beralasan sakit sehingga tidak bisa menghadiri agenda pemeriksaan.  "Minta jadwal ulang karena sakit," ucap Ali.  Penyidik lembaga antirasuah, lanjut Ali, akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Angin Prayitno Aji. Meski demikian, belum diketahui kapan pemanggilan ulang itu dilakukan.  KPK belum mengumumkan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Tetapi diduga terdapat dua pejabat pajak yang menerima suap terkait pengurusan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.  Kedua pejabat itu antara lain Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji dan Kepala Sub Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak, Dadan Ramdani.  Ali mengklaim, akan segera mengumumkan penetapan tersangka dan menahan sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus dugaan suap pajak pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan. Perkara ini masih dalam tahap penyidikan dan belum diumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/16/04/2021/kpk-tegaskan-segera-tahan-tersangka-kasus-suap-pajak/">KPK Tegaskan Segera Tahan Tersangka Kasus Suap Pajak</a>  "Percepatan penanganan perkara oleh KPK selalu kami lakukan. Februari perkara yang sedang kami sampaikan ini ya Februari sekarang April, dua bulan selesai," ungkap Ali.  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menegaskan, sampai saat ini penyidik masih mengumpulkan alat bukti sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus suap pajak diumumkan. KPK akan membeberkan rinci mengenai konstruksi perkara dan pasal sangkaan kepada para tersangka.  "Setelah itu apakah berhenti? tidak, kami punya waktu 4 bulan maksimal untuk menyelesaikan itu. Jadi masih ada banyak waktu yang bisa kami lakukan," tandasnya.

Suap Pajak, KPK Sita Sejumlah Barang Bukti dari Bank Panin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tahun 2016 dan 2017. Tim penyidik lembaga antirasuah telah menggeledah kantor PT Gunung Madu Plantation di Provinsi Lampung.  "Kamis (25/3/2021) tim penyidik KPK dalam perkara dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak, telah selesai melaksanakan penggeledahan di wilayah Lampung yang bertempat di kantor pusat PT Gunung Madu Plantation, Lampung Tengah, Provinsi Lampung," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (25/3).  Penggeledahan dilakukan kurang lebih selama delapan jam, sejak pukul 12.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB. Hasil penggeledahan tersebut, tim penyidik KPK mengamankan dokumen dan barang elektronik yang terkait dengan perkara ini.  "Selanjutnya bukti-bukti tersebut akan segera dianalisis untuk diajukan penyitaannya dan menjadi bagian dalam berkas perkara penyidikan dimaksud," ucap Ali.  KPK memang tengah mengusut kasus suap telah membuka penyidikan terkait kasus dugaan suap pajak di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Meski demikian, hingga kini belum dijelaskan rinci terkait penetapan tersangka hingga konstruksi perkara.  Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, kasus dugaan suap yang melibatkan pejabat pada Ditjen Pajak Kemenkeu telah naik pada tahap penyidikan. Lembaga antirasuah masih enggan membeberkan siapa pejabat Ditjen Pajak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.  "Ada laporan masyarakat dan dicek didalami, ternyata ada tindak pidana suap dan itu yang disampaikan ke KPK. Biasanya perkara suap adalah OTT, ini tidak. Penyelidikan terbuka dan kita putuskan kita naikkan ke penyidikan. Sekarang masih dilakukan penyidikan oleh KPK," ujar Alex, Kamis (4/3).  Alex tak memungkiri, perkara yang saat ini tengah diusut KPK telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Terlebih Kemenkeu telah melakukan pemecatan terhadap seorang yang diduga menjadi tersangka dalam kasus ini.  Berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak yang diduga terjerat dalam perkara ini Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak, Angin Prayitno Aji. Meski demikian, Alex masih enggan membeberkan nama tersebut yang menjadi tersangka.  "Kami tidak mengungkap nama atau perusahaan terkait. Supaya teman-teman penyidik tidak terganggu dengan kegiatan pemeriksaan, dan pencarian barang bukti," tandas Alex.  https://youtu.be/zIsqefnytG0

Usut Dugaan Suap Pajak, KPK Geledah Kantor Gunung Madu Plantation

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#suap pajak

Berita Terkini