<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/kpk-periksa-nurhadi.jpg" alt="Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (tengah) usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi untuk menantunya Resky, Rabu (10/6/2020). Nurhadi menjadi tersangka pasca ditangkap penyidik KPK terkait kasus suap dan gratiifikasi pengurusan kasus di Mah" width="100%">
<figcaption>Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (tengah) usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi untuk menantunya Resky, Rabu (10/6/2020). Nurhadi menjadi tersangka pasca ditangkap penyidik KPK terkait kasus suap dan gratiifikasi pengurusan kasus di Mah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan memori banding atas putusan enam tahun penjara kepada mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono. Upaya banding ini ditempuh KPK, lantaran tidak sesuai fakta persidangan.  "Setelah mempelajari putusan terdakwa NHD dan RH, Jumat, 30/4/2021, Jaksa KPK Nur Haris Arhadi melalui PN Jakarta Pusat telah menyerahkan memori banding," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (3/5).  Ali menyampaikan, alasan banding ini ditempuh karena memandang adanya beberapa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang belum mengakomodir fakta-fakta persidangan. Khususnya mengenai nilai uang yang dinikmati oleh para terdakwa.  "KPK berharap Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan dan memutus sebagaimana apa yang disampaikan oleh Tim JPU dalam uraian memori banding dimaksud," harap Ali.  Sebelumnya, JPU KPK Wawan Yunarwanto menegaskan, akan mengajukan upaya hukum banding setelah mendengar mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono hanya divonis enam tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan penjara.  Wawan menyampaikan, alasannya mengajukan upaya hukum banding karena tidak seluruhnya dakwaan hingga tuntutan jaksa terbukti sebagaimana amar putusan hakim. Jaksa menyesalkan, hakim hanya menilai Nurhadi terbukti menerima suap sebesar Rp 35.726.955.000 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto.  Padahal sebagaimana dakwaan dan surat tuntutan, Nurhadi dan Rezky diyakini menerima suap sebesar Rp 45.726.955.000. Uang suap tersebut diberikan agar memuluskan pengurusan perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer.  Selain itu, Nurhadi dan Rezky dinilai majelis hakim hanya terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 13.787.000.000. Penerimaan gratifikasi itu lebih rendah dari dakwaan dan juga tuntutan Jaksa. Karena Jaksa meyakini, Nurhadi dan Rezky terbukti menerima gratifikasi senilai Rp 37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (PK).  "Jadi itu yang jadi salah satu pertimbangan kita banding," tegas Jaksa Wawan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (10/3) malam.  Jaksa Wawan juga menyesalkan majelis gakim tidak menjatuhkan hukuman uang pengganti kepada Nurhadi dan Rezky. Padahal dalam tuntutan, kedua terdakwa dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 83.013.955.000.  "Namun, dalam putusan tadi, hakim tidak mengabulkan uang penagganti," sesal Jaksa Wawan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/29/01/2021/mantan-sekretaris-ma-nurhadi-aniaya-petugas-rutan-ini-penjelasan-kpk/">Mantan Sekretaris MA Nurhadi Aniaya Petugas Rutan, ini Penjelasan KPK</a>  Jaksa Wawan juga menyebut, hukuman yang dijatuhkan hakim jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa. Padahal oleh Jaksa, Nurhadi dituntut hukuman 12 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan. Sementara Rezky Herbiyono, dituntut 11 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.  "Itu juga jadi pertimbangan kami, karena penjatuhan pidana kurang dari 2/3 dari tuntutan yang kami ajukan," tegas Jaksa Wawan.  Meski lebih rendah dari tuntutan Jaksa, Nurhadi dan Rezky Herbiyoni terbukti menerima suap dan melanggar Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.  Keduanya juga terbukti menerima gratifikasi melanggar Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

KPK Serahkan Memori Banding Eks Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/com_KPK-Tangkap-Hiendra-Soenjoto-Penyuap-Nurhadi_FEDRIK-TARIGAN-JAWA-POS_Jawa-Pos.jpg" alt="Komisi Peberantasan Korupsi (KPK) menggelar preskon penangkapan buron kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) Hiendra Soenjoto (HSO), di KPK, Kamis (29/10/20). Setelah sembilan bulan menjadi buron, Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT" width="100%">
<figcaption>Komisi Peberantasan Korupsi (KPK) menggelar preskon penangkapan buron kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) Hiendra Soenjoto (HSO), di KPK, Kamis (29/10/20). Setelah sembilan bulan menjadi buron, Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto dituntut empat tahun pidana penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hiendra juga dituntut membayar denda senilai Rp150 juta subsider enam bulan kurungan  "Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hiendra Soenjoto berupa pidana penjara empat tahun dan denda Rp 150 juta subsider enam bulan kurungan," kata Jaksa Wawan Yunarwanto membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (23/3).  Jaksa meyakini, Hiendra Soenjoto terbukti bersalah menyuap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Suap itu bertujuan untuk mengurus perkara PT MIT di tingkat pengadilan negeri, hingga kasasi.  Hiendra memberikan uang senilai Rp 45,7 miliar kepada Nurhadi melalui menantunya, Rezky Herbiyono. Uang itu diberikan agar Nurhadi dan Rezky memuluskan pengurusan perkara antara PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer di Cilincing, Jakarta Utara.  Dalam mengajukan tuntutannya, tim jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan tuntutan, terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).  Jaksa juga menilai, Hiendra berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya selama proses persidangan. Terlebih, Hiendra juga pernah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) atau buronan KPK serta sudah pernah dihukum sebelumnya.  "Yang meringankan tidak ada," tegas Jaksa.  Dalam perkara yang sama, Nurhadi dan Rezky telah divonis bersalah oleh PN Tipikor Jakarta. Keduanya masing-masing divonis enam tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan. Vonis itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang meminta Nurhadi dituntut 12 tahun penjara dan Rezky 11 tahun penjara.  Majelis hakim meyakini, Nurhadi dan Rezky Herbiyono hanya menerima gratifikasi sebesar Rp 13.787.000.000. Penerimaan gratifikasi itu lebih rendah dari tuntutan Jaksa, yang menduga Nurhadi dan Rezky menerima gratifikasi senilai Rp 37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (PK).  Alasan penerimaan gratifikasi itu lebih rendah karena gratifikasi dari Freddy Setiawan senilai Rp 23,5 miliar dipandang tidak terbukti. Uang itu dinilai mengalir ke Rahmat Santoso yang merupakan tim kuasa hukum Freddy, yang juga adik ipar Nurhadi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/07/01/2021/hiendra-soenjoto-penyuap-eks-sekretaris-ma-segera-disidangkan/">Hiendra Soenjoto, Penyuap Eks Sekretaris MA Segera Disidangkan</a> <div class="single-meta"> <div class="row gap-10 align-items-center"> <div class="col-auto"> <div class="category">Sementara itu, uang suap yang diterima Nurhadi juga lebih rendah dari tuntutan Jaksa. Nurhadi diyakini hanya menerima suap sebesar Rp 35.726.955.000 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto.</div> </div> </div> </div> Sedangkan berdasarkan berdasarkan tuntutan Jaksa, Nurhadi dinilai menerima suap sebesar Rp 45.726.955.000. Uang suap tersebut diberikan agar memuluskan pengurusan perkara antara PT MIT melawanPT KBN terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer.  Keduanya juga tidak dijatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 83.013.955.000 sebagaimana tuntutan Jaksa. Alasan itu, karena perbuatan Nurhadi dan Rezky tidak merugikan keuangan negara.  Meski demikian, Nurhadi dan Rezky Herbiyoni terbukti menerima suap, melanggar Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.  Keduanya juga terbukti menerima gratifikasi, melanggar Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=UxWzcdMpCbg

Suap Nurhadi Rp 45 Miliar, Direktur PT MIT Dituntut 4 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/kpk-periksa-nurhadi.jpg" alt="Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (tengah) usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi untuk menantunya Resky, Rabu (10/6/2020). Nurhadi menjadi tersangka pasca ditangkap penyidik KPK terkait kasus suap dan gratiifikasi pengurusan kasus di Mah" width="100%">
<figcaption>Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (tengah) usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi untuk menantunya Resky, Rabu (10/6/2020). Nurhadi menjadi tersangka pasca ditangkap penyidik KPK terkait kasus suap dan gratiifikasi pengurusan kasus di Mah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono mengklaim, tidak ditemukan alat bukti langsung mengenai dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini disampaikan dalam nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.  "Tidak ada atau tidak ditemukan alat bukti tidak langsung berupa petunjuk yang menandakan adanya perbuatan, kejadian, jejak atau fakta terdakwa I (Nurhadi) melalui terdakwa II (Rezky Herbiyono) menerima uang untuk mengurus perkara," kata tim kuasa hukum, Maqdir Ismail membacakan pleidoi, Jumat (5/3).  Maqdir tak memungkiri, Rezky memang menerima uang dari Direktur PT. Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto sebesar Rp 45 miliar. Tetapi uang itu bukan untuk pengurusan perkara di MA.  "Uang yang dimaksudkan bukan untuk mengurus perkara, namun uang investasi Hiendra Soenjoto untuk PLTMH. Disamping itu jangankan Terdakwa I yang menerima uang, Terdakwa II sekalipun tidak pernah menerima uang untuk pengurusan perkara sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kedua," ujar Maqdir.  Maqdir mengklaim, kedua kliennya difitnah menerima suap dalam hal pengurusan perkara. Dia menyebut, itu bertentangan dengan fakta sesungguhnya.  "Namanya juga fitnah, sudah pasti bertentangan dengan fakta sesungguhnya. Yang sebenarnya terjadi, tidak terbukti adanya aliran uang yang diterima oleh Terdakwa I melalui Terdakwa II dari Hiendra Soenjoto," klaim Maqdir.  Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Nurhadi dengan hukuman 12 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara itu, Rezky Herbiyono yang merupakan menantu Nurhadi, dituntut 11 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.  Keduanya juga dijatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 83.013.955.000. Uang pengganti ini selambat-lambatnya dibayarkan satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.  "Nurhadi dan Rezky Herbiyono terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," ucap Jaksa Lie Putra Setiawan membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (2/3).  Jaksa meyakini, Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono menerima gratifikasi senilai Rp 37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (PK).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/03/03/2021/dituntut-12-tahun-penjara-nurhadi-dinilai-merusak-citra-ma/">Dituntut 12 Tahun Penjara, Nurhadi Dinilai Merusak Citra MA</a>  Selain itu, Nurhadi dan menantunya juga dinilai menerima suap sebesar Rp 45.726.955.000 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Uang suap tersebut diberikan agar memuluskan pengurusan perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer.  Nurhadi dan Rezky dituntut melanggar Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=T_jC4qLD2O4

Dituntut 12 Tahun Penjara, Nurhadi Klaim Dakwaan Jaksa Tak Terbukti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Nurhadi-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan suap gratifikasi senilai Rp 46 miliar, Nurhadi dan Rezky Herbiyono berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/6/2020). KPK menangkap Nurhadi yang merupakan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) dan menantu" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan suap gratifikasi senilai Rp 46 miliar, Nurhadi dan Rezky Herbiyono berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/6/2020). KPK menangkap Nurhadi yang merupakan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) dan menantu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Elia mengakui mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi mempunyai pemasukan lain selain sebagai pejabat di lembaga kekuasaan kehakiman. Dia menyebut, Nurhadi mempunyai usaha burung walet.  "Meningkat harganya fluktuasi cenderung meningkat. Tapi memang tahun 2011 - 2012 itu memang menurun," kata Elia saat bersaksi untuk Nurhadi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (24/2).  Elia mengakui, bahwa pihak keluarganya yang mengelola sarang burung walet milik Nurhadi. Dia menegaskan, tidak pernah membohongi Nurhadi terkait penghasilan usaha burung walet tersebut.  "Saya kurang tahu, karena mungkin ibu saya ada kebutuhan yang diambil dari situ walau tidak banyak. Ibu saya dalam catatan kecilnya mencatat semua penjualan untuk ditunjukan ke pak Nurhadi, intinya ibu saya tidak membohongi. Sangat amanah," tegas Elia.  Elia menyebut, dalam setahun bisa menjual sarang burung walet sebanyak 100 kilogram. Bahkan penghasilannya dalam setahun bisa mencapai Rp 1,5 miliar.  "Pastinya hampir 100 kilogram, Harga per kilogram Rp 15-17 juta. Satu tahun ya Rp 1,5 miliar," beber Elia.  Menanggapi ini, Nurhadi mengakui sejak 1993 sudah mempunyai usaha burung walet. Dia pun mengamini, penghasilannya dalam setahun dari sarang burung walet itu sebesar Rp 1,5 miliar.  "Sejak tahun 93 saya sudah punya penghasilan tambahan Rp 1,5 miliar," klaim Nurhadi.  Dalam perkara ini, mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan Pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/18/02/2021/kakak-penyuap-nurhadi-ubah-keterangan-saat-pemeriksaan-di-kpk/">Kakak Penyuap Nurhadi Ubah Keterangan saat Pemeriksaan di KPK</a>  Selain itu, Nurhadi dan menantunya juga turut didakwa menerima suap Rp 45.726.955.000 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Uang suap tersebut diberikan agar memuluskan pengurusan perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer.  Atas perbuatannya, Nurhadi dan Rezky didakwa melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/eXlk9vWVrBI

Nurhadi Punya Usaha Sarang Burung Walet Keuntungan Rp 1,5 M Per Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/kpk-periksa-nurhadi.jpg" alt="Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (tengah) usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi untuk menantunya Resky, Rabu (10/6/2020). Nurhadi menjadi tersangka pasca ditangkap penyidik KPK terkait kasus suap dan gratiifikasi pengurusan kasus di Mah" width="100%">
<figcaption>Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (tengah) usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi untuk menantunya Resky, Rabu (10/6/2020). Nurhadi menjadi tersangka pasca ditangkap penyidik KPK terkait kasus suap dan gratiifikasi pengurusan kasus di Mah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi membantah menerima aliran uang dari pengurusan perkara upaya hukum peninjauan kembali (PK) Direktur PT Benang Warna Indonusa, Freddy Setiawan yang diajukan ke MA. Bantahan ini ditegaskan Nurhadi setelah mendengar kesaksian Freddy dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (10/2).  Selain itu, Nurhadi juga meminta agar jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menghadirkan saksi bernama Rahmat Santoso yang merupakan adik iparnya. Karena Freddy menyebut, aliran fee kepada Nurhadi diberikan melalui Rahmat.  "Yang mulia saya mohon izin saya minta dihadirkan saudara Rahmat, saudara saksi pak Freddy, karena kesaksiannya bertolak belakang apa yang diberikan keterangan saudara Rahmat pada waktu itu," ujar Nurhadi menanggapi kesaksian Freddy.  Pernyataan senada juga disampaikan oleh tim kuasa hukum Nurhadi, Muhammad Rudjito. Dia membantah kliennya turut menerima aliran uang dari Freddy melalui Rahmat Santoso.  "Tegas bahwa terkait dengan hal itu dibantah ya. Sampai saat ini kita belum menemukan bukti seperti itu," tegas Rudjito.  Rudjito mengharapkan, Jaksa KPK bisa kembali menghadirkan saksi Rahmat Santoso ke dalam persidangan. Hal ini untuk membuka secara gamblang terkait tuduhan penerimaan fee dari Freddy.  "Nanti kita mungkin minta konfrontir sama Rahmat ya, karena Rahmat sendiri kan sudah bilang sumpah mati. Kan pertanyaan saya itu, sumpah mati dia tidak pernah menyampaikan kepada Freddy bahwa uang itu diperuntukkan kepada saudara Nurhadi," beber Rudjito.  Menanggapi permintaan Nurhadi dan tim kuasa hukumnya, jaksa penuntut umum (JPU) KPK Wawan Yunarwanto menegaskan tidak akan kembali menghadirkan saksi Rahmat ke dalam persidangan. Menurutnya, kesaksian Freddy sepenuhnya akan menjadi pertimbangan majelis hakim.  "Tidak akan menghadirkan saksi Rahmat, sepenuhnya menjadi pertimbangan majelis hakim," tandas Jaks Wawan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/10/02/2021/eks-sekretaris-ma-nurhadi-disebut-terima-fee-dari-perkara-cerai/">Eks Sekretaris MA Nurhadi Disebut Terima Fee dari Perkara Cerai</a>  Sebelumnya, Nurhadi disebut turut menerima fee dalam perkara upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang diajukan Direktur PT Benang Warna Indonusa, Freddy Setiawan ke MA. Permohonan PK itu terkait gugatan cerai harta gono gini dengan mantan istrinya, Cendrawati Gunawan.  "Bagian akhir (BAP) poin ketiga bahwa nantinya ada uang Rp 21 miliar tersebut, ada bagian nantinya akan diberikan kepada Nurhadi sebagai fee pemenangan perkara saya di Mahkamah Agung?," kata Jaksa KPK Riniyati Karniasih membacakan surat BAP.  Pernyataan Jaksa lantas dibenarkan oleh Freddy. Sebab tim kuasa hukum Freddy yang bernama Rahmat Santoso merupakan adik ipar Nurhadi.  Tetapi Freddy tidak mengetahui secara pasti berapa nominal fee yang diterma oleh Nurhadi dari Rahmat. "Iya ada ngomong tapi tidak ngomong angkanya," ujar Freddy.  Dalam BAP Jaksa, juga membeberkan Rahmat menjanjikan kepada Freddy akan memenangkan upaya hukum PK yang dimohonkan ke MA. Karena Freddy mengaku mempunyai keluarga yang menjadi pejabat di lingkungan MA.  "Poin tiga ya BAP saudara, pertemuan ketiga sampai kelima sekitar 2014 di rumah saya beralamat di Jalan Maulana Yusuf Nomor 14 RT4/RW4 Kelurahan Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung. Rahmat Santoso kembali meyakinkan saya, bisa membantu memenangkan perkara peninjauan kembali (PK) terkait harta gono gini dengan mantan istri saya Cendrawati Gunawan. Rahmat Santoso mengatakan kepada saya bahwa mempunyai keluarga di MA yang bernama Nurhadi yang dapat membantu saya memenangkan perkara tersebut," beber Jaksa.  Mendengar pernyataan Jaksa, Freddy pun dengan singkat membenarkan hal tersebut. "Betul," singkat Freddy.  Pembayaran kepada Rahmat dilakukan secara bertahap pada 2015 lalu. Jaksa lantas menanyakan, pembayaran seluruhnya senilai Rp 23,5 miliar yang dibayarkan Freddy kepada Rahmat.  "Seluruhnya Rp 23,5 miliar?," tanya Jaksa "Iya," ucap Freddy singkat.  Freddy tak memungkiri, upaya hukum PK yang diurus oleh Rahmat itu menang di MA pada Mei 2015 lalu.  "Ini dalam BAP, saya transfer sebesar Rp 19 miliar kepada Rahmat Santoso sebelum putusan PK saya keluar dan sebesar Rp 4,5 miliar setelah PK saya keluar?," cecar Jaksa lagi. "Iya," jawab Freddy menandaskan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=uSOJkqVqflI  &nbsp;  &nbsp;

Bantah Terima Fee Pengurusan Perkara, Nurhadi Minta Dikonfrontasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Agung-dan-Albert-Ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang pengusaha, Agung Dewanto mengaku diminta uang senilai Rp 500 juta oleh menantu mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Rezky Herbiyono. Permintaan uang itu untuk membantu pengurusan perkara hukum.  Pernyataan ini dilontarkan Agung saat bersaksi untuk terdakwa Nurhadi dan Rezky Herbiyono, di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (11/11).  "Pak Rezky tanya ke saya, 'ini pengurusannya jadi dibantu tidak Pak?' Saya tidak punya apa-apa, tapi jadi kalau bagi hasil saya mau tapi kalau minta uang di depan saya tidak ada uang lagi, dia (Rezky) minta Rp 500 juta, Rp 250 juga di depan baru setelahnya Rp 250 juta di belakang," ucap Agung.  Dalam persidangan, Agung dan rekannya Albert Jaya Saputra mengalami penipuan senilai Rp18 miliar oleh seorang bernama Andreas. Keduanya kemudian ditawari oleh seorang notaris bernama Devi, bahwa ada orang top yang bisa bantu yakni, Nurhadi.  Agung pada awalnya tidak mengenal sosok Nurhadi. Dia baru mengetahui dari media massa kalau Nurhadi adalah Sekretaris Mahkamah Agung.  Devi kemudian mengajak Agung untuk bertemu dengan Nurhadi di Hotel Shangri-La pada 27 Mei 2017. Saat bertemu di sebuah kamar hotel, Agung terkejut karena sosok yang ditemuinya bukan Nurhadi melainkan orang muda, yaitu Rezky.  Keesokan harinya, Rezky lantas menelepon Agung untuk menyiapkan uang senilai Rp 250 juta. Uang itu untuk membantu mengurus kasus penipuan yang menimpa Agung.  "Dia bilang kita siap bantu tapi perlu dana untuk polisi dan tidak bisa diutang jadi harus tunai Rp 250 juta," ucap Agung.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/04/11/2020/saksi-akui-mantu-nurhadi-terima-miliaran-rupiah-dari-hiendra-soenjoto/">Saksi Akui Mantu Nurhadi Terima Miliaran Rupiah dari Hiendra Soenjoto</a>  Kendati demikian, Agung mengaku tidak menanggapi permintaan Rezky tersebut. Dia pun langsung komplain kepada Devi, pihak yang mengenalkan Nurhadi, yang ternyata adalah Rezky.  "Saya nggak ngomong apa-apa, saya langsung bilang tidak bisa, saya komplain ke Bu Devi 'Bu apa-apaan ini minta uang di depan, saya tidak punya uang di depan. Saya korban kok diminta uang di depan, lalu pak Rezky juga kirim WA ke saya, tapi tidak saya tanggapi," tegas Agung.  Dalam perkara ini, mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono didakwa menerima gratifikasi sejumlah Rp37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan Pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali.  Selain itu, Nurhadi dan menantunya juga turut didakwa menerima suap Rp 45.726.955.00 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Uang suap tersebut diberikan agar memuluskan pengurusan perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer.  Atas perbuatannya, Nurhadi dan Rezky didakwa melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=mz5DgXGLH0g

Saksi Akui Diminta Rp 500 Juta untuk Urus Perkara Oleh Menantu Nurhadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Nurhadi-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan suap gratifikasi senilai Rp 46 miliar, Nurhadi dan Rezky Herbiyono berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/6/2020). KPK menangkap Nurhadi yang merupakan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) dan menantu" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan suap gratifikasi senilai Rp 46 miliar, Nurhadi dan Rezky Herbiyono berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/6/2020). KPK menangkap Nurhadi yang merupakan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) dan menantu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyelesaikan berkas perkara tersangka kasus suap dan gratifikasi, terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) mantan Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono. Dalam waktu dekat Nuehadi dan Rezky bakal segera menjalani persidangan.  "Hari ini Selasa (29/9) Tim Penyidik KPK melaksanakan tahap II (Penyerahan tersangka dan barang bukti) Tersangka /Terdakwa NHD dan RHE kepada Tim JPU KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (29/9/2020).  Ali mengatakan penahanan selanjutnya menjadi kewenangan JPU selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 29 September 2020 hingga 18 Oktober 2020.  "Di mana untuk tersangka NHD tetap ditahan di Rutan Cabang KPK C1 dan tersangka RHE juga tetap ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih," ucap Ali.  Ali menyampaikan, JPU KPK memiliki waktu 14 hari kerja untuk segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara para Terdakwa ke Pengadilan Tipikor. Persidangan Nurhadi rencananya bakal digelar di PN Tipikor Jakarta Pusat.  "Adapun selama proses penyidikan, kurang lebih 167 saksi yang telah diperiksa oleh penyidik KPK," tandas Ali.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/12/08/2020/kpk-sita-perkebunan-sawit-milik-eks-sekretaris-ma-nurhadi/">KPK Sita Perkebunan Sawit Milik Eks Sekretaris MA Nurhadi</a>  Dalam perkara ini, KPK tmenetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA. Ketiga tersangka itu yakni, mantan Sekretaris MA, Nurhadi serta menantunya Rezky Herbiono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), Hiendra Soenjoto.  Sedikitya ada tiga perkara yang bersumber dari kasus mantan Sekretaris MA ini. Pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.  Melalui menantunya, Rezky Herbiono, Nurhadi menerima uang dengan total Rp 46 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto yang juga berstatus tersangka dan masih buron sejak Februari 2020. Namun hingga kini, Hiendra belum juga ditangkap KPK.  Nurhadi dan Rezky Herbiyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsidair Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.  Sementara itu, Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=KqF-kZ1Er9I

Nurhadi dan Menantunya Segera Jalani Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/kpk-periksa-nurhadi.jpg" alt="Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (tengah) usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi untuk menantunya Resky, Rabu (10/6/2020). Nurhadi menjadi tersangka pasca ditangkap penyidik KPK terkait kasus suap dan gratiifikasi pengurusan kasus di Mah" width="100%">
<figcaption>Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (tengah) usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai saksi untuk menantunya Resky, Rabu (10/6/2020). Nurhadi menjadi tersangka pasca ditangkap penyidik KPK terkait kasus suap dan gratiifikasi pengurusan kasus di Mah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa menantu mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Rezky Herbiyono, pada Kamis (3/9) kemarin. Rezky dicecar penyidik KPK mengenai percakapannya dengan pihak lain, terkait kesepakatan penerimaan uang, yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait perkara di MA tahun 2011-2016.  "Penyidik mengkonfirmasi adanya beberapa komunikasi percakapan dalam barang bukti elektronik antara tersangka (Rezky Herbiyono) dengan berbagai pihak, yang diduga terkait kesepakatan penerimaan sejumlah uang," kata Plt juru bicara penindakan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (4/9).  Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono diduga kuat telah menerima sejumlah uang berupa cek dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto. Rincian suap yang diberikan berupa sembilan lembar cek dengan total Rp 46 miliar.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/12/08/2020/kpk-sita-perkebunan-sawit-milik-eks-sekretaris-ma-nurhadi/">KPK Sita Perkebunan Sawit Milik Eks Sekretaris MA Nurhadi</a>  Suap ditujukan agar Nurhadi menangani dua perkara yang melibatkan perusahaan Hiendra di MA. Adapun perkara yang ditangani pertama berasal dari kasus perdata PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) atau PT KBN dan perkara perdata saham di PT MIT.  Nurhadi dan Rezky Herbiyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsidair Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.  Sementara itu, Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=NUwW91SQ7o8  &nbsp;

KPK Cecar Menantu Eks Sekretaris MA Soal Percakapan Penerimaan Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Nurhadi-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan suap gratifikasi senilai Rp 46 miliar, Nurhadi dan Rezky Herbiyono berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/6/2020). KPK menangkap Nurhadi yang merupakan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) dan menantu" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan suap gratifikasi senilai Rp 46 miliar, Nurhadi dan Rezky Herbiyono berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/6/2020). KPK menangkap Nurhadi yang merupakan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) dan menantu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap dan gratifikasi di Mahkamah Agung pada 2011-2016. KPK telah selesai memeriksa Deni Setiyanto dan Agnes Jennifer untuk tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono.  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menyampaikan, penyidik mendalami mengenai adanya dugaan aliran uang suap dan gratifikasi ke kedua saksi tersebut. "Penyidik mengkonfirmasi kepada kedua saksi tersebut terkait dugaan adanya aliran uang dari tersangka Nurhadi dan tersangka Rezky," kata Ali dalam keterangannya, Kamis (2/7).  Usai menjalani pemeriksaan, Agnes Jennifer mengaku menyerahkan sejumlah barang bukti kepada penyidik KPK. Namun, Agnes tak menjelaskan rinci soal barang bukti yang diserahkan ke penyidik KPK.  "Saya cuma memenuhi panggilan dan menyerahkan barang bukti saja," ucap Agnes.  Kendati demikian, Agnes mengklaim tidak mengenal sosok Nurhadi. Dia pun mengaku, tidak mempunyai hubungan khusus dengan mafia peradilan itu.  "Nggak ada hubungan, saya nggak kenal Pak Nurhadi," pungkasnya.  Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA. Ketiga tersangka itu yakni, mantan Sekretaris MA, Nurhadi serta menantunya Rezky Herbiono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), Hiendra Soenjoto.  Ketiganya sempat dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buron karena tidak memenuhi pangggilan pemeriksaan KPK. Ketiganya juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Saat ini, tinggal Hiendra Soenjoto yang belum diamankan.  Sedikitya ada tiga perkara bersumber dari kasus mantan Sekretaris MA ini. Pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.  Melalui menantunya, Rezky Herbiono yang juga tersangaka dan telah ditangkap, Nurhadi menerima uang dengan total Rp 46 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto yang juga berstatus tersangka dan masih buron sejak Februari 2020. Namun hingga kini, Hiendra masih menjadi buronan KPK.  Nurhadi dan Rezky Herbiyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsidair Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.  Sementara itu, Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Diduga Dapat Kucuran Duit Suap, Saksi Ini Berkilah Tak Kenal Nurhadi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Suap Nurhadi

Berita Terkini