<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ahmad-heryawan-bilang-tidak-tahu-ada-korupsi-di-bjbs_m_.jpg" alt="Ahmad Heryawan alias Aher.(Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ahmad Heryawan alias Aher.(Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan alias Aher memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap penerbitan izin proyek Meikarta untuk tersangka Sekertaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Iwa Karniwa.  "(Diperiksa untuk) Pak Iwa, yang jelas dia adalah Sekda di zaman saya," kata Aher sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (27/8).  Kedatangan Aher ke gedung lembaga antirasuah merupakan pemanggilan ulang pada Senin (26/8) kemarin. Dia berdalih belum menerima surat panggilan dari KPK. "(Kemarin) Undangan enggak sampai," ucap Aher.  Aher sudah pernah diperiksa dalam kasus ini sebelumnya. Ketika itu, dia diperiksa untuk tersangka lain. Sebab saat pembahasan terkait perizinan proyek Meikarta dilakukan, posisi Gubernur Jawa Barat saat itu tengah diemban oleh Aher sehingga KPK merasa perlu memeriksanya dalam penyidikan kasus ini.  Dalam pemeriksaan sebelumnya, Aher sempat menyebut soal rekomendasi izin dari Pemprov Jabar untuk pembangunan proyek Meikarta seluas 84,6 hektare. Menurut Aher, izin itu berdasarkan Keputusan nomor: 648/Kep.1069-DPMPTSP/2017.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pengembangan-kasus-suap-meikarta-dilakukan-jika-ada-bukti-baru_m_.jpg" alt="Pembangunan apartemen di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (17/10). Pembangunan proyek Meikarta tetap berlanjut usai penetapan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro ditangkap." width="100%">
<figcaption>Pembangunan apartemen di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (17/10). Pembangunan proyek Meikarta tetap berlanjut usai penetapan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro ditangkap.</figcaption>
</figure> Pembangunan apartemen di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (17/10). Pembangunan proyek Meikarta tetap berlanjut usai penetapan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro ditangkap.  Dalam kasus ini, KPK sudah menjerat 9 orang sebagai tersangka. Mereka sudah dibawa ke persidangan. Kesembilan orang itu termasuk Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Bekasi dan Billy Sindoro selaku Direktur Operasional Lippo Group.  Teranyar, Iwa Karniwa beserta mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto ditetapkan penyidik KPK sebagai tersangka dalam perkara ini. Iwa dijerat sebagai pihak yang diduga menerima suap dalam kasus ini. Sementara Toto dijerat sebagai pihak yang diduga memberikan suap.  Iwa diduga menerima Rp 900 juta terkait proses perizinan proyek Meikarta. Sementara Toto dinilai menjadi pihak yang menyetujui dan mengetahui pemberian uang untuk memuluskan proyek Meikarta.  Uang untuk Iwa Karniwa itu disebut terkait pengurusan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) RDTR Wilayah Pengembangan proyek pembangunan Meikarta. Uang itu juga diduga akan dipakai untuk keperluan pencalonan Iwa maju sebagai bakal calon Gubernur Jabar pada Pilkada 2018.

Penuhi Panggilan KPK, Aher: Pak Iwa Adalah Sekda Zaman Saya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/gugatan-ditolak-hakim-apa-kata-wadah-pegawai-kpk_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. Gedung merah-putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Gedung merah-putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan untuk mantan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar. Dia bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap proyek pembangunan Meikarta yang melibatkan Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, Iwa Karniwa (IWK).  Selain Deddy, lembaga antirasuah juga menjadwalkan pemeriksaan kepada dua karyawan PT Lippo Cikarang yakni Edi Triyanto dan Satriyadi. Mereka bakal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Iwa Karniwa.  "Semua saksi diiminta keterangannya untuk melengkapi berkas tersangka IWK," kata Juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (23/8).  KPK sendiri sejauh ini memang tengah menelisik peran-peran dari pihak lain yang ikut menikmati suap Mega Proyek milik Lippo Group tersebut. Terlebih, berdasarkan temuan-temuan baru dan sejumlah fakta persidangan yang menyatakan terdapat unsur legislator yang ikut bermain dalam proyek ini.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/deddy-mizwar-mati-pun-saya-siap_m_127410.jpeg" alt="Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar. (Istimewa)</figcaption>
</figure> Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar. (Istimewa)  "Dari fakta-fakta yang ada, kami duga masih ada pihak lain yang menerima aliran dana. Ataupun masih ada pihak lain yang diduga berperan dalam konstruksi perkara ini," jelas Febri.  Pada perkaranya Iwa diduga menerima Rp900 juta untuk memuluskan Rancangan Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017. Perda tersebut penting untuk proyek Meikarta.  Uang suap diduga diberikan oleh Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi, yang pada awalnya mendapatkan Informasi bahwa Iwa meminta uang Rp 1 miliar untuk penyelesaian proses RDTR di provinsi.  Dalam kasus ini, KPK juga telah menjerat mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto, sebagai tersangka bersama-sama dengan Iwa Karniwa setelah memproses sejumlah tersangka lain di tahap persidangan.

Lengkapi Berkas IWK, KPK Periksa Deddy Mizwar Terkait Suap Meikarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/sekda-jabar.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa sebagai tersangka kasus suap terkait perizinan proyek pembangunan Meikarta. Menelisik harta kekayaan Iwa dari acch.kpk.go.id pada Selasa (30/7), Iwa tercatat melaporkan harta kekayaannya pada Januari 2019.  Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tersebut, Iwa memiliki kekayaan mencapai Rp3.305.686.984. Dia juga memiliki harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Provinsi Jawa Barat. Di antaranya di Garut, Bandung, Cimahi, Cirebon, Purwakarta Sumedang dan Pangandaran.  Harta kekayaan Iwa berupa tanah dan bangunan tersebut mencapai Rp3,9 miliar. Namun, alumni Universitas Padjajaran (UNPAD) itu tercatat tidak memiliki alat transportasi. Dia memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp61 juta, kas atau setara kas berjumlah Rp140 juta, serta harta yang tidak dicantumkan jenisnya Rp300 juta.  Jika ditotal, harta kekayaan Iwa sebesar Rp4,4 miliar. Namun, dia memiliki hutang sebesar Rp1,1 miliar. Sehingga, ‎dari total keseluruhan harta kekayaan Iwa dikurang hutangnya, mencapai Rp3.305.686.984. Jumlah tersebut melonjak dari laporan harta kekayaan tahun sebelumnya yang berjumlah Rp2.807.581.329.  Iwa ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait dengan Pembahasan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017.  Dalam perkara ini, Iwa Karniwa diduga telah menerima uang Rp900 juta dari Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili untuk menyelesaikan proses RDTR.  Perda RDTR Kabupaten Bekasi itu diperlukan untuk kepentingan perizinan proyek Meikarta. Uang yang diberikan Neneng Rahmi kepada Iwa diduga berasal dari PT Lippo Cikarang.  Iwa Karniwa terjerat pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jadi Tersangka KPK, Segini Harta Kekayaan Sekda Jabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/jalani-sidang-perdana-suap-meikarta-neneng-kenakan-batik-hitam_m_.jpg" alt="Eks Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin jalani sidang perdana di PN Bandung, Rabu (27/2)" width="100%">
<figcaption>Eks Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin jalani sidang perdana di PN Bandung, Rabu (27/2)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasing menjalani sidang perdana atas kasus penerimaan uang suap dari proyek Meikarta PT Lippo Cikarang di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (27/2). Neneng jalani sidang bersama empat bawahannya yang merupakan pegawai di Pemerintah Kabupaten Bekasi. Empat terdakwa lainnya yang terseret kasus proyek Meikarta itu yakni, Kepala dinas PUPR Bekasi Jamaludin; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dewi Tisnawati; Kelapa Dinas Pemadam Kebakaran Bekasi Sahat Banjar Nahor; dan Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi Nurlaeli. Terlihat Neneng menjalani sidang mengenakan baju batik hitam, celana hitam, dan kerudung krem. Sementara Dewi mengenakan kerudung biru, sedangkan tiga terdakwa lainnya mengenakan stelan hitam putih. Sebagaimana diketahui, lima terdakwa tersebut telah menerima uang dari pemberi suap&nbsp;dari&nbsp;Billy Sindoro, Fitradjaja Purnama, Henry Jasmen, dan Taryudi. Yang sebelumnya sudah menjalani sidang di PN Bandung dan dituntut penjara dua hingga lima tahun. &lrm;Jaksa KPK membacakan surat dakwaan kelima terdakwa disebutkan menerima suap senilai total Rp 16 miliar dan SGD 270 ribu. "Neneng Hasanah Yasin menerima Rp 10,83 miliar dan SGD 90 ribu, serta Dewi Tisnawati menerima Rp 1 miliar. Sedangkan Jamaludin mendapat Rp 1,2 miliar, Sahat Banjarnahor senilai Rp 952 juta, Neneng Rahmi Nurlaili Rp 700 juta," kata Jaksa KPK di PN Bandung, Rabu (27/2). Disebutkan bahwa uang suap itu untuk mempermudah dan melancarkan surat izin pengelolaan dan pengolahan tanah (IPPT) seluas 83,4 hektare, IMB untuk 53 tower, pemasangan alat proteksi&lrm; pemadam kebakaran di 53 tower, dan 13 basement, siteplant dan block plant serta sarana teknis, SKKLH. Bahkan Sekda Jabar Iwa Karniwa pun disebut terlibat menerima senilai Rp 1 miliar.

Jalani Sidang Perdana Suap Meikarta, Neneng Kenakan Batik Hitam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pengembangan-kasus-suap-meikarta-dilakukan-jika-ada-bukti-baru_m_.jpg" alt="Pembangunan apartemen di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (17/10). Pembangunan proyek Meikarta tetap berlanjut usai penetapan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro ditangkap." width="100%">
<figcaption>Pembangunan apartemen di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (17/10). Pembangunan proyek Meikarta tetap berlanjut usai penetapan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro ditangkap.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;&ndash; Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah&nbsp;menyampaikan tuntutan terhadap 4 orang terdakwa kasus dugaan suap proyek Meikarta. Mulai dari Direktur Operasional Billy Sindoro hingga para konsultan Lippo Group. Lembaga antirasuah menegaskan bahwa perjalanan kasus itu masih belum bisa dikatakan berhenti. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pengembangan bisa dilakukan sepanjang ada bukti permulaan yang cukup. Entah ke arah individu maupun korporasi. "Pengembangan itu dimungkinkan sepanjang bukti-buktinya cukup untuk mengarah ke sana. Kalau ada bukti permulaan, tentu akan kami dalami lebih lanjut," ujar Febri, Sabtu (23/2). Suap yang terjadi memang menjadi sorotan. Apalagi, ada proyek ambisius Meikarta yang menelan biaya dan lahan sangat besar. Oleh sebab itu, sempat muncul suara bahwa Lippo Grup bisa dikenakan masalah terhadap korporasinya. Pengembangan itu disebut memungkinan meski saat ini belum ada penyelidikan baru terkait kasus suap Meikarta. "Pengembangan itu selalu dimungkinkan. Baik terhadap orang per orang ataupun korporasi," ujarnya.  Dalam tuntutan yang sudah disampaikan di persidangan, jaksa KPK telah membacakan tuntutan terhadap 4 orang terdakwa kasus dugaan suap proyek Meikarta, Kamis (21/2). Selain Billy Sindoro yang dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan, ada dua Konsultan Lippo Group. Yakni, Taryadi yangbdituntut 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan, Fitra Djaja Purnama dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Sedangkan satu tuntutan lagi terhadap Pegawai Lippo Group Henry Jasmen selama 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung itu, tertuang dengan jelas bagaimana uang suap mengalir. Dalam analisis yuridis surat tuntutan terhadap 4 terdakwa itu, disebut Sekda Pemprov Jawa Barat (Jabar) Iwa Karniwa menerima Rp 1 miliar. Uang itu disebut diserahkan oleh Neneng Rahmi yang merupakan Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi dan Hendry Lincoln selaku Sekretaris Dispora Pemkab Bekasi. "Neneng Rahmi Nurlaili dan Hendry Lincoln menyerahkan uang Rp 1 miliar dari Lippo kepada Iwa Karniwa," jelas jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan tersebut dalam persidangan Selain itu, jaksa menyebut sumber uang untuk kasus suap ini berasal dari PT Lippo Cikarang. Hal itu disebut berdasarkan keterangan Ju Kian Salim yang merupakan Town Management PT Lippo Cikarang sejak 2016 dan direktur di PT MSU (Mahkota Sentosa Utama). Selain keempat terdakwa itu, KPK juga telah melimpahkan berkas untuk lima orang yang diduga sebagai penerima suap. Mereka ialah Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi &nbsp;

Pengembangan Kasus Suap Meikarta Dilakukan Jika Ada Bukti Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/suap-meikarta-billy-sindoro-dituntut-5-tahun-penjara_m_.jpg" alt="Sidang kasus proyek Meikarta dengan agenda tuntutan kepada empat terdakwa di Pengadilan Negeri Bandung, Kamis (21/2)" width="100%">
<figcaption>Sidang kasus proyek Meikarta dengan agenda tuntutan kepada empat terdakwa di Pengadilan Negeri Bandung, Kamis (21/2)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sidang kasus proyek Meikarta kembali digelar dengan agenda tuntutan kepada empat terdakwa di Pengadilan Negeri Bandung, Kamis (21/2). Disebutkan keempat terdakwa dituntut selama dua hingga lima tahun penjara. Empat terdakwa tersebut diantaranya Billy Sindoro, Henry Jasmen, Fitradjadja Purnama, dan Taryudi. Mereka&nbsp;merupakan orang-orang pemegang jabatan di Lippo Group. Dari kelimanya&nbsp;Billy Sindoro dituntut paling lama, yakni 5 tahun penjara. Jaksa KPK I Wayan Riyana mengatakan, bahwa keempatnya disebut bersalah sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan melalui 55 saksi. Selain itu juga ditemuan fakta baru di luar BAP dan juga pertimbangan karena terdakwa berkata dengan benar dalam persidangan. Dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta ini, keempat terdakwa dijerat Pasal 5 huruf b tentang tindak pidana korupsi. Tututan pidana sesuia hal-hal memberatkan&nbsp;dan fakta di persidangan. "Bersarakan uraian tersebut, menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung, mengadili dan menetapkan Billy Sindoro yang terbukti dan secara sah melakukan tindak korupsi. Menjatuhkan pidana selama 5 tahun dengan denda Rp 200 juta dengan subsidiar enam bulan penjara," kata Wayan Riyana di Pengadilan Negeri Bandung, Kamis (21/2). Sedangkan tiga terdakwa lainnya yakni Henry Jasmen, Fitradjadja Purnama dan Taryudi dituntut lebih rendah. Untuk terdakwa Henry Jasmen dituntut selama 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta dengan subsidiar 6 bulan penjara. "Sedangkan Fitradjadja Purnama dan Taryudi dituntut dua tahun penjara serta denda Rp 100 juta dengan subsidiar 3 bulan penjara," paparnya. Selama persidangan keempat terdakwa lebih banyak menunduk dan menyimak pemaparan tuntutan yang dibacakan Jaksa KPK. Untuk diketahui, dalam dakwaan kasus suap perizinan Meikarta bahwa keempatnya telah memberikan suap kepada Bupati Bekasi non aktif, Neneng Hasanah Yasin dan jajaran Pemerintah&nbsp;Kabupaten (Pemkab) Bekasi dengan total kurang lebih Rp 18 miliar. Uang tersebut merupakan ditujukan untuk pelicin atau permudahan izin pembangunan proyek Meikarta.

Suap Meikarta, Billy Sindoro Dituntut 5 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/anggota-dprd-jabar-titipan-uang-rp-100-juta-ditaruh-di-paper-bag_m_.jpg" alt="Ilustrasi sidang suap izin Meikarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sidang suap izin Meikarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggotan DPRD Provinsi Jawa Barat, Waras Wasisto dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus perizinan proyek Meikarta, Bekasi di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (6/2). Dalam sidang itu dibahas soal pemberian uang atau titipan dari Neneng Rahmi dan Henry Lincoln untuk Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Iwa Karniwa. Dalam kesaksiannya, Waras menyebut soal pemberian uang sekian miliar tidak ada hubungannya dengan proyek Meikarta, melainkan sumbangan bantuan pembuatan Banner pencalonan Iwa Karniwa yang hendak maju ke kontestasi Pilgub Jabar 2018. Pertemuan dan pengenalan berawal dari di KM 39 dalam artian bertemu dengan Neneng Rahmi dan Henry Lincoln. Bahwa mereka ingin diperkenalkan dengan Iwa Karniwa. "Saya sampaikan ke Pak Iwa ingin mengenalkan (mereka) dari Pemkab Bekasi dan dijawab oke saya cari waktu (kata Iwa)," kata Waras di PN Bandung, Rabu (6/2). Kemudian ditindaklanjuti yakni pertemuan di KM 72 Tol Cipularang, dimana saat itu Iwa Karniwa sepulang dari kegiatan dinas di Cirebon dan itu atas permintaanya. Setelah bertemu bertiga yang berlangsung sekitar 15 menit, Iwa menyampaikan akan ada bantuan untuk pembuatan Banner. "Namun ada bahasa sekitar 3 disampaikan Iwa yang didengar Sulaiman. Disampaikan (oleh Sulaiman) kepada Henry dan Neneng untuk datang ke pemprov untuk bertemu Iwa," jelasnya. Namun pengakuan Waras, dia tidak ikut bicara. Setelah Henry dan Neneng bertemu, lalu Iwa mempertegas ada titipan untuk banner. "Tapi titipan sekitar Juni melalui sopir Sulaiman kemudian diberikan pada staf saya (yahya)," ujarnya. Proses diterima yakni uang ditaruh di dalam paper bag dari Henry dan Neneng. Kemudian dijelaskan bahwa itu untuk pembuatan banner Iwa Karniwa sebesar Rp 100 juta. Setelah itu, lapor bahwa banner untuk perkuat wilayah Karawang, Purwakarta, Bekasi dan Depok. Karena saat itu Iwa Karniwa sedang mengejar elektabilitas survei Pilgub Jabar. Sedangkan titipan uang kedua, dua minggu setelah pemberian pertama, melalui sopir Sulaiman (Ali) dan diterima Yahya. Berdasarkan laporan uang dalam plastik Rp 300 juta dan disampaikan pesannya untuk membuat Banner. Sedangkan pemberian ketiga dua minggu setelah pemberian kedua. Dimana ada titipan uang berupa tas kecil warna coklat (tas panjang) pada akhir Juli 2017. "Dan saya telpon Pak Iwa, 'antar ke Bandung kata beliau' karena besok saya tidak ada agenda di Bandung saya telepon, Eva (staf Waras) untuk mengantarkan. Jumlahnya sekitar Rp 400-500 juta. Saya kasih nomor ajudan pak Iwa dan Pak Iwa. Lalu Eva bilang sudah terima oleh orangnya Pak Iwa di Bank Bni dekat kantor pos Bandung," tuturnya. Dalam hal ini, Iwa Karniwa tidak mengaku meminta atau menerima uang tersebut. Bahkan dalam sidang konfrontir pun secara tegas tidak menerima. Namun saksi lainnya yakni Waras dan Sulaiman menyebut bahwa uang itu merupakan titipan dari Henry dan Neneng Rahmi untuk bantuan pembuatan Banner Iwa Karniwa.

Anggota DPRD Jabar: Titipan Uang Rp 100 Juta Ditaruh di Paper Bag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jadi-saksi-dugaan-aliran-uang-rp-1-miliar-iwa-malah-bahas-gubernur_m_.jpg" alt="Sidaang kasus suap Meikarta" width="100%">
<figcaption>Sidaang kasus suap Meikarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Iwa Karniwa membantah semua tuduhan soal meminta uang Rp 1 miliar untuk percepatan proyek Meikarta. Bahkan, dalam kesaksiannya pun Iwa diingatkan kembali soal isi BAP yang telah ditandatanganinya di gedung KPK beberapa waktu lalu. Iwa Karniwa bersama delapan orang lainnya dihadirkan menjadi saksi dalam kasus suap perizinan mega proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi. Kedelapan saksi langsung bersaksi dalam satu sesi di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (28/1). Iwa yang menggenakan pakaian batik hijau motif burung ini, tidak mengakui dirinya terlibat dalam aliran dana Rp 1 miliar. Hanya mengaku pernah adanya pertemuan singkat di KM 72 Tol Cipularang bersama Neneng Rahmi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bekasi Sulaiman, DPRD Jawa Barat, Waras Warsito, dan satu orang yang tidak dikenalinya. Jaksa Penuntut KPK, I Wayan Riana menanyakan soal statusnya dalam Badan Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jawa Barat. Dia mengaku yang awalnya sebagai ketua namun jabatan langsung ditangani Gubernur Jawa Barat. "Saya sebagai Ketua, namun langsung beralih ke Gubernur (Ahmad Heryawan), itu saya tidak ada kewenangan dan itu menyalahi kewenangan, tidak tau materi Meikarta," kata Iwa di PN Bandung, Senin (28/1). Disinggung mengenai pernah mengawal proses Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Iwa mengaku mengetahui hal tersebut, lantaran masuk dalam proses dari Perda. Namun tidak pernah terlibat dalam rapat yang sudah disiapkan oleh Neneng Rahmi. "Rapat saya tidak sama sekali tidak ikut, baru kenal dari Waras. Waktu itu hanya disuruh ketemu di KM 72 kemudian diminta Waras suruh ketemu dan saya pulang ke rumah," ujarnya. Kemudian Jaksa membacakan BAP Iwa yang mengenal Waras dan Sulaiman, sedangkan Kenal Neneng Rahmi dari Waras. Lalu melakukan pertemuan di KM 72 untuk membicarakan RDTR. Namun Iwa menyanggah bahwa dalam pertemuan tersebut ia tidak berbicara banyak dan mengajak membahas masalah tersebut dikantornya. "Ada saya dalam pertemuan, tapi saya bilang minta urus di kantor saja," jelasnya. Kemudian, Jaksa membacakan dalam BAP Iwa bahwa, Waras akan memberikan bantuan baliho untuk pencalonan menjadi Gubernur Jawa Barat. Iwa pun membenarkan hal tersebut. "Iya pernah tapi saya tidak bisa. Saya tidak pernah minta," pungkasnya.

Jadi Saksi Dugaan Aliran Uang Rp 1 Miliar, Iwa Malah Bahas Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/begini-aliran-dana-suap-meikarta-yang-terungkap-di-pengadilan_m_.jpg" alt="Persidangan kasus suap Meikarta" width="100%">
<figcaption>Persidangan kasus suap Meikarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar adanya aliran dana untuk pelicin proses Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pemkab Bekasi senilai Rp 1 Miliar kembali dibahas di persidangan kasus Meikarta di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Senin (21/1). Aliran dana pun semakin terungkap dari pengakuan beberapa saksi. Uang suap perizinan proyek Meikarta yang masuk ke pihak Pemerinta Provinsi Jabar tidak terlepas dari peran anggota DPRD Fraksi PDIP, Waras Wasisto. Karena Waras meminta kepada pihak Pemkab Bekasi untuk menyediakan uang Rp 1 miliar yang mengatasnamakan Sekda Jabar, Iwa Karniwa. Dalam kesaksian Hendry Lincoln selaku Sekdis PUPR Pemkab Bekasi yang sekarang menjabat Sekdisparbud Pora, mengatakan perannya itu membantu Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi dalam pengurusan izin Meikarta. Karena, proses RDTR mandek atau jalan di tempat. Sementara Neneng Rahmi diminta eks Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin untuk segera merampungkan RDTR tersebut. Kemudian berkoordinasi karena Henry Lincoln mempunyai jaringan ke pihak Pemprov Jabar melalui Sulaiman selaku Anggota DPRD Bekasi Fraksi PDIP dan Waras Wasisto sebagai Anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP. Sulaiman, Waras Wasisto, dan Henry Lincoln melakukan pertemuan di rest Area KM 72 Tol Purbaleunyi termasuk Neneng Rahmi turut hadir, namun tidak ikut dalam pertemuan bersama Iwa Karniwa. Pertemuan itu, Henry menyebut tidak ada pembahasan mengenai permintaan uang Rp 1 Miliar untuk percepatan proses RDTR. Namun, Waras menyampaikan kepada Lincoln bahwa Iwa sedang mengikuti proses sebagai bakal calon Gubernur melalui PDIP. "Pak Waras menyampaikan Iwa Karniwa ikut dalam bakal calon Gubernur Jabar (Pilgub 2018). Setelah pertemuan, Pak Waras minta (uang Rp 1 miliar)," kata Hendry di PN Bandung, Senin (21/1). Namun, setelah pertemuan itu, Hendry Lincoln mengaku dua kali bertemu dengan Iwa Karniwa di ruang kerjanya. Dalam dua pertemua itu, Iwa tidak menanyakan uang yang diminta oleh Waras Wasisto. "Pertemuan kedua di ruang kerja beliau (Iwa Karniwa). kalau tanggal dan waktu saya lupa, mungkin ada seminggu dua minggu setelah pertemuan di km 72, mungkin sekitar Juli," terangnya. Sedangkan dalam pertemuan ketiga bahwa Iwa meminta penjelasan tentang penyampaian draft Raperda RDTR yang substansinya akan dibahas di BKPRD. "Pertemuan ketiga di januari 2018 di dilakukan di ruang kerja Iwa. Karena sampai dengan januari persetujuannya belum turun juga, jadi kami dengan bu neneng menanyakan sejauh mana bantuan yang sudah diberikan oleh Pak sekda provinsi terhadap persetujuan," jelasnya. Untuk diketahui, soal uang Rp 1 miliar yang dibahas pada pertemuan pertama diberikan melalui Sulaiman sebesar Rp 900 juta melalui Sulaiman pada Desember 2017. Dari Sulaiman, uang diberikan kepada Waras Wasisto.

Begini Aliran Dana Suap Meikarta yang Terungkap di Pengadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mendagri-disebut-dalam-sidang-kasus-suap-izin-meikarta_m_.jpg" alt="Neneng sempat menyebut nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo dalam persidangan kasus suap Meikarta" width="100%">
<figcaption>Neneng sempat menyebut nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo dalam persidangan kasus suap Meikarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persidangan kasus dugaan suap perizianan proyek Meikarta dilanjutkan dengan sidang dari keterangan para saksi.&nbsp;Pada sidang kali ini mendatangkan 5 saksi salah satunya mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Senin (14/1). Dalam memberikan kesaksiannya Neneng menggunakan baju dan kerudung biru. Saat&nbsp;menyampaikan kesaksiannya di persidangan kasus suap perizinan proyek Meikarta, Neneng sempat menyebut nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo. "Waktu itu rapat lengkap dan dipimpin Dirgen otonomi daerah (Sumarsono) dan ditanya masalah izin ini. Kemudian membahas masalah Perda 12, lalu beberapa waktu kemudian Mendagri bilang tolong bantu masalah Meikarta," kata Neneng di PN Bandung, Senin (14/1). Menurutnya, Tjahyo Kumolo minta tolong kepadanya untuk bantu masalah proyek Meikarta. Hal itu disampaikan Sumarsono setelah disampaikan kepada Dedi Mizwar, lalu kepada Mendagri. Mantan Bupati Bekasi itu mengatakan pertama kali bertemu dengan terdakwa kasus Meikarta, Billy Sindoro yang ditemani oleh Bis Lippo James Riyadi setelah hamil. "Bertemu setelah hamil, sudah keluar RPC. Kemudian bicara masalah keluarga dan sempat berikan gambar Meikarta. Berikutnya di rumah Jamintel Kejagung, hanya makan malam saja. Terus ketemu Billy Sindoro di restoran Asia," ungkapnya. Untuk diketahui, Neneng Hasanah Yasin terbawa dalam dugaan korupsi kasus suap Meikarta di Bekasi. Hingga saat ini sudah dalam pembahasan di Persidangan dan akan mendatangkan sekitar 87 saksi yang akan dimintai keterangannya di persidangan PN Bandung secara bertahap.

Mendagri Disebut Dalam Sidang Kasus Suap Izin Meikarta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#suap meikarta

Berita Terkini