<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ilustrasi-harun-masiku.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim pihaknya terus melakukan perburuan terhadap Harun Masiku. Namun, kendati terus memburu, sampai saat ini keberadaan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuagan (PDIP) masih belum diketahui rimbanya.  Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, selain memburu Harun Masiku, pihaknya juga terus mengungkap kasus korupsi bantuan sosial yang melibatkan Juliari P. Batubara dan kasus benur yang menyeret Edhy Prabowo.  "Perkara perkara dimaksud antara lain penanganan perkara bansos, perizinan benur ataupun kasus Harun Masiku yang masih sampai hari ini terus kami coba buru belum ketemu juga," ujar Nawawi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/3).  Nawawi mengatakan, lembaga antirasuah terus bekerja keras untuk menemukan Harun Masiku ini. Sehingga kasus yang menyeret mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan bisa terungkap.  "Penanganan perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat, antara lain perkara Harun Masiku yang masih terus dalam perburuan kami masih belum ketemu," katanya.  Diketahui, pada Januari 2020 silam Harun Masiku berhasil lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Harun Masiku.  Harun diduga memberi suap ke Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Keimas yang lolos ke DPR dari Dapil Sumatera Selatan I, namun meninggal dunia.  Ia diduga menyiapkan uang sekitar Rp 850 juta untuk pelicin agar bisa melenggang ke Senayan. KPU telah menetapkan Riezky Aprilia, kader PDIP lainnya sebagai pengganti Nazarudin.  KPK lantas memasukkan nama Harun dalam daftar pencarian orang (DPO) pada 27 Januari 2020. Lembaga antikorupsi itu juga meminta bantuan Polri untuk mencari pria kelahiran Ujung Pandang 21 Maret 1971 tersebut.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/02/03/2021/harun-masiku-belum-ditemukan-kpk-yakin-masih-berada-di-indonesia/">Harun Masiku Belum Ditemukan, KPK Yakin Masih Berada di Indonesia</a> <div class="single-meta"> <div class="row gap-10 align-items-center"> <div class="col-auto"> <div class="category">Di tengah pencarian Harun, proses hukum terhadap tersangka lain tetap bergulir. Dalam kasus ini mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan divonis 6 tahun penjara dan denda Rp150 juta subsidair 4 bulan kurungan.</div> </div> </div> </div> Kemudian Agustiani Tio Fridelina divonis 4 tahun penjara ditambah pidana denda yang sama dengan Wahyu. Sedangkan kader PDIP Saeful Bahri divonis 1 tahun 8 bulan dan denda Rp 150 juta subsidair empat bulan kurungan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=T_jC4qLD2O4

KPK Klaim Terus Buru Harun Masiku, Tapi Belum Tertangkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ilustrasi-harun-masiku.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proses pencarian buron Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diklaim masih terus dilakukan, namun mantan calon legislatif (Caleg) PDI Perjuangan Harun Masiku belum juga berhasil diamankan. Kini lebih dari enam bulan Harun telah menjadi buronan lembaga antirasuah.  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri mengaku pihaknya telah mencegah Harun Masiku untuk tidak bisa bepergian keluar negeri. Namun, jejak kader partai berlogo banteng itu hingga kini belum juga ditemukan.  "Tentunya sudah dilakukan cegah kemudian ke luar negeri pasti ada info. Tapi laporan ke kami enggak ada yang masuk saat ini, kalau memang keluar masuk lalu lintas orang pasti ada," kata Ali dikonfirmasi, Minggu (19/7).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menuturkan, Harun sempat diisukan telah meninggal dunia. Namun, informasi tersebut belum bisa dibenarkan.  Sampai saat ini KPK tidak bisa mengkonfirmasi hal itu dengan data yang valid, misalnya bahwa yang bersangkutan meninggal dunia," ujar Ali.  Oleh karena itu, Ali menegaskan lembaga antirasuah terus melakukan pencarian terhadap Harun. Bahkan hingga kini, KPK terus menyelesaikan berkas acara pemeriksaan (BAP) terhadap Harun.  Terlebih sejumlah tersangka dalam perkara suap proses pergantian antarwaktu (PAW) Fraksi PDIP telah menghadapi persidangan seperti Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio. Saeful Bahri pun telah menjalani pidana dalam kasus tersebut.  "Bukan berarti kemudian tersangka belum ditemukan kemudian berkasnya berhenti, tidak. Justru terhadap putusan Saeful Bahri yang sudah divonis," cetus Ali.  Dalam kasus PAW Fraksi PDIP, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.  KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.  Tersangka penerima suap Wahyu dan Agustiani tengah menjalani persidangan dalam kasus ini. Sementara itu, Saeful Bahri telah divonis satu tahun dan delapan penjara.   Saeful Bahri terbukti bersama-sama Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan melalui mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Kini dia telah dijebloskan ke Lapas Sukamiskin untuk menjalani pidana penjara.

Setengah Tahun Buron, Kader PDIP Harun Masiku Belum Juga Diringkus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/GEDUNG-KPK.jpeg" alt="Ilustrasi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menjebloskan terpidana kasus dugaan suap penetapan Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Saeful Bahri ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IA Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Eksekusi pidana penjara itu dilakukan setelah putusan pidana satu tahun dan delapan bulan penjara dinyatakan berkekuatan hukum tetap.  "Pada hari Kamis (2/7) Rusdi Amin selaku Jaksa Eksekusi KPK telah melaksanakan putusan atas nama terdakwa Saeful Bahri yang berkekuatan hukum tetap," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (6/7).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menuturkan, Saeful akan mendekam di Lapas Sukamiskin selama satu tahun dan delapan bulan penjara, dikurangi masa tahanan sesuai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst tertanggal 28 Mei 2020.  Ali menyebut, Saeful juga telah melunasi kewajiban pembayaran denda sebesar Rp 150 juta. Hal ini sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.  "Pembayaran denda tersebut telah disetorkan ke kas negara pada hari Rabu (1/7) oleh Andry Prihandono selaku Jaksa Eksekusi KPK," tukas Ali.  Perkara dugaan suap penetapan Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR fraksi PDI Perjuangan ini juga menyeret mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Wahyu disebut menerima suap sebesar Rp 600 juta dari Kader PDIP Saeful Bahri dan Harun Masiku.   Saeful Bahri terbukti bersama-sama Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan melalui mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Sementara, Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio saat ini masih menjalani proses persidangan.  Namun, hingga kini KPK tak kunjung menemukan Harun Masiku. Padahal kasus tersebut menuai polemik panjang agar lembaga antirasuah bisa segera menemukan Harun.

KPK Jebloskan Eks Caleg PDIP ke Lapas Sukamiskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ilustrasi-harun-masiku.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang petugas keamanan kantor DPP PDI Perjuangan, Nur Hasan mengakui pernah meminta tersangka kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku untuk merendam ponselnya ke dalam air. Perintah merendam telepon genggam itu disampaikan Nur Hasan atas perintah orang yang tidak dikenal.  Kepada majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum, Nur Hasan bercerita didatangi oleh dua orang tidak dikenal, di Rumah Aspirasi Jakarta pada 8 Januari 2020. Dia dipaksa untuk berbicara oleh dua orang misterius itu.  "Saya nggak tahu (siapa yang menelepon), karena dibilang nih kamu dengerin dulu, nanti saya tuntun," kata Nur Hasan saat bersaksi untuk terdawak Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridellina melalui video conference, Kamis (11/6).  Namun, Nur Hasan mengaku lupa isi pembicaraan melalui sambungan telepon itu. Jaksa KPK kemudian membeberkan isi berita acara pemeriksaan (BAP) Nur Hasan.  "Di BAP betul bilang 'bapak hp harus direndam di air dan bapak harus standby di DPP?'," ujar Jaksa Takdir Suhan.  "Lupa, kayaknya itu deh," jawab Nur Hasan.  "Kemudian disebut Harun Masiku ya ok disimpan di mananya? lalu saksi jawab lagi di rendam di air pak, di air ya," timpal Jaksa Takdir.  Melalui teleconference, Nur Hasan mengakui dirinya mengucapkan kalimat itu. Dia mengaku, ucapan tersebut dipinta oleh dua orang yang tak dia kenal itu.  "Saya lagi bicara sama yang nelpon itu, dua orang itu yang nuntun saya," bebernya.  Belakangan, Nur Hasan baru mengetahui, orang yang dia ajak bicara melalui sambungan telepon dengannya merupakan Harun Masiku. Bahkan, dia juga mengaku sempat diajak oeh dua orang misterius itu untuk bertemu dengan Harun di Jalan Cut Meutia, Jakarta Pusat untuk mengambil sebuah tas.  "Kan saksi ada komunikasi telepon, terus ada memberikan tas, lalu akhirnya tahu disebut dua orang itu namanya adalah Harun Masiku?" telisik Jaksa Takdir.  "Dua orang itu menyebut Pak Harun, tapi awalnya saya nggak tau itu siapa," tukas Nur Hasan.  Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.  KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.  Namun hingga kini, Harun belum juga berhasil ditemukan. Mantan Caleg PDIP itu masih menjadi buronan lembaga antirasuah.  Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.  Sementara itu, Harun Masiku dan Saeful sebagai tersangka pemberi suap disangkakan melanggar pasal pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Petugas Keamanan PDIP Akui Minta Harun Masiku Rendam Ponselnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/eks-dirut-keuangan-sebut-bpk-pernah-audit-pertamina_m_.jpg" alt="Ilustrasi sidang. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sidang. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Calon Legislatif (Caleg) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Saeful Bahri divonis 1 tahun 8 bulan penjara. Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat juga memberikan denda Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan kepada Saeful.  "Menyatakan Terdakwa Saeful Bahri telah terbukti secara sah yang meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut," ujar Hakim Ketua Panji Surono dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (28/5).  Hakim menilai Saeful terbukti memberikan suap kepada eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dalam kasus Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR RI Fraksi PDIP. Suap tersebut diberikan kepada mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina selaku orang kepercayaan Wahyu.  Kendati demikian, vonis kepada Saeful masih lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, Jaksa menuntut Saeful 2 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp 150 juta subsider 6 bulan kurungan.  Adapun Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan vonis kepada Saeful. Untuk hal yang meringankan, Saeful dianggap berlaku sopan dalam persidangan, memiliki keluarga, dan belum pernah dihukum.  Sedangkan yang memberatkan, Saeful dianggap dianggap tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai politikus, dia pun dianggap tidak memberikam contoh yang baik kepada masyarakat.  Diketahui, Dalam perkara ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.  KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI, menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=PCXlSyOYZbc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Zmn6vfjOQWI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=bG9gAV8L-Mo

Eks Caleg PDIP Penyuap Komisioner KPU Divonis 1 Tahun 8 Bulan Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/hasto.jpg" alt="Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membuka diskusi menuju peringatan HUT ke-47 dan Rakernas I, di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/12). (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membuka diskusi menuju peringatan HUT ke-47 dan Rakernas I, di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/12). (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan keterlibatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam perkara dugaan suap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Hasto dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi penyidikan perkara yang melibatkan eks caleg PDIP Harun Masiku itu kemarin (24/1).  Pemeriksaan berlangsung sekitar lima jam. ’’Semua pertanyaan sudah saya jawab dan segala sesuatunya sudah saya tempuh,’’ kata Hasto setelah diperiksa.  Hasto menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. ’’Yang jelas, ada sekitar 24 pertanyaan, termasuk biodata,’’ terang politikus kelahiran Jogjakarta itu. ’’Nanti garis besarnya biar pihak KPK yang menyampaikan,’’ imbuhnya.  Hasto mengaku juga ditanya soal Harun Masiku, tersangka dalam perkara tersebut yang keberadaannya belum diketahui. Dia menjelaskan alasan PDIP memilih Harun sebagai penerima suara pindahan dari caleg DPR Nazarudin Kiemas. Nazarudin memperoleh suara terbanyak di dapil Sumsel I, tapi yang bersangkutan meninggal sebelum pileg. ’’Yang bersangkutan (Harun Masiku, Red) punya latar belakang yang baik, sedikit orang Indonesia yang menerima beasiswa dari ratu Inggris,’’ ungkapnya.  Pun, kata dia, keputusan penunjukan Harun sebagai caleg yang mendapatkan suara dari almarhum Nazarudin Kiemas dilakukan sesuai aturan. Selain itu, ada preseden yang sama sebelumnya yang menjadi acuan.  Ditanya keberadaan Harun, Hasto mengaku tidak tahu. PDIP, kata dia, sudah mengimbau Harun untuk menyerahkan diri dan kooperatif menjalani proses hukum di KPK. ’’Tidak perlu takut karena dari seluruh konstruksi hukum yang dilakukan tim hukum kami, beliau (Harun Masiku) ini korban atas penyalahgunaan kekuasaan (KPU) itu,’’ ucapnya.  Terpisah, Presiden Joko Widodo menyentil Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly yang salah memberikan informasi soal keberadaan Harun. Jokowi meminta jajaran menteri untuk berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan ke publik, terutama terkait data dan fakta. ’’Titip kepada semua menteri, semua pejabat kalau membuat statemen itu hati-hati. Terutama yang berkaitan dengan angka-angka, terutama yang berkaitan dengan data, terutama yang berkaitan dengan informasi,’’ ujarnya di Istana Negara, Jakarta, kemarin.  Dia mengingatkan, meski bersumber dari jajarannya langsung, informasi itu sebaiknya tidak buru-buru disampaikan ke publik. ’’Jangan sampai informasi dari bawah langsung diterima tanpa kroscek terlebih dulu,’’ imbuhnya.  Terkait dugaan miskomunikasi atau sengaja berbohong, Jokowi mengatakan tidak tahu pasti. Dia hanya meminta kasus tersebut dijadikan sebagai momen perbaikan. ’’Yang jelas, semuanya harus berhati-hati dalam membuat pernyataan. Apalagi yang berkaitan dengan hukum,’’ kata dia.

Setelah Diperiksa KPK, Hasto Masih Sebut Harun Korban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Hasto-diperiksa-KPK-ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap Sekertaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pada Jumat (24/1). Penyidik mendalami sumber uang Rp 400 juta yang diduga merupakan suap terkait pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) called PDIP kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan.  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, seluruh fakta yang diperoleh dari proses penyelidikan akan dikonfirmasi kepada para saksi. Hal ini dilakukan untuk menguatkan bukti permulaan yang dimiliki KPK.  "Tadi sebagai dasar alat bukti permulaan itu nanti akan digali lebih jauh ketika di Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Saya pikir kita kan sudah menyampaikan konstruksi dan kronologis ketika konferensi pers penetapan tersangka," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (24/1).  "Itu yang minimal menjadi dasar pemeriksaan penyidik didalam menuangkan, menanyakan, sekaligus mengonfirmasi kepada para saksi. Saya pikir dasarnya dari situ," sambungnya.  Bersamaan dengan pemeriksaan Hasto, KPK juga telah menyelesaikan  pemeriksaan terhadap dua Komisioner KPU, Evi Novida Ginting dan Hasyim Asyari, serta dua staf PDIP atas nama Gery dan Kusnadi. Namun, satu staf PDIP bernama Riri tidak hadir lantaran sakit.  Juru bicara berlatar belakang jaksa ini menyebut, pemeriksaan terhadap Komisioner KPU mengenai seputar mekanisme pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR 2019-2024. Hal ini perlu didalami terkait pengurusan PAW yang menjererat politikus PDIP Harun Masiku.  "Masih seputar PAW, mekanisme PAW, terus kemudian bagaimana ada usulan pergantian antar waktu antara tersangka HAR (Harun Masiku) yang diusulkan DPP PDIP," tukas Ali.  Sebelumnya, Hasto telah menyelesaikan pemeriksaannya sekitar pukul 15.10 WIB. Hasto mengaku dicecar 24 pertanyaan oleh penyidik KPK.  Hasto pun menyebut, dirinya ditelisik soal kronologis mengapa partainya mengambil keputusan terkait pemindahan suara Nazarudin Kiemas. Hal itu dilakukan karena Nazarudin meninggal dan harus digantikan oleh kader PDIP.  "Pemindahan suara almarhum Nazarudin Kiemas adalah kedaulatan partai politik dan kami limpahkan suaranya kepada kader yang menurut partai terbaik," ucap Hasto usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK.  Sebagai Sekjen PDIP, kata Hasto, alasannya ingin menunjuk Harun Masiku untuk menggantikan Nazarudin karena mempunyai perilaku yang baik. Meski belakangan diketahui, bahwa posisi Nazarudin itu digantikan oleh Riezky Aprilia yang juga kader PDIP.  "Kami memberikan keterangan terkait hal tersebut mengapa saudara Harun, karena punya latar belakang yang baik, sedikit dari orang Indonesia yang menerima beasiswa dari Ratu Inggris dan memiliki kompetensi di dalam international economic law," jelas Hasto.  Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.  KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.  Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang  Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara itu, Harun dan Saeful yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap disangkakan dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  &nbsp;

Kenapa PDIP Pilih Harun Masiku, Hasto: Karena Perilakunya Baik