<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/20231116211129_IMG_7871JPG-2306979808.jpg" alt="Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri." width="100%">
<figcaption>Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan&nbsp;akan tetap&nbsp;mencari&nbsp;keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap proyek jalur kereta api, pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Mengingat terdapat sejumlah nama yang mencuat dalam proses penyidikan perkara ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi gini, untuk perkara DJKA, yang pasti KPK terus kembangkan perkara itu," kata kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (12/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ali menjelaskan, pengembangan perkara ini tergantung pada proses persidangan. Ia memastikan, tim penyidik akan mendalami setiap fakta hukum yang muncul di persidangan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau fakta hukum, itu kan diperoleh dari proses persidangan. Sehingga kemudian nanti dari situ lah kita kembangkan lebih lanjut. Saya pastikan nanti berikutnya akan kembangkan terus di DJKA, ada klaster Sulawesi, Jawa Tengah, dan Jawa Barat kan. Tunggu saja," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam proses pengembangan kasus ini, lanjut Ali, tim penyidik dipastikan akan memanggil dan memeriksa para pihak yang namanya muncul di persidangan maupun surat dakwaan. Pemanggilan para pihak itu, termasuk Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya jika dibutuhkan tim penyidik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya, kalau kemudian kebutuhan untuk mengembangkan lebih lanjut, pasti dipanggil, termasuk Pak Menteri," tegas Ali.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK sejauh ini telah menetapkan 12 orang sebagai tersangka. Mereka di antaranya&nbsp;Direktur PT Bhakti Karya Utama, Asta Danika; Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera, Zulfikar Fahmi;&nbsp;Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi; PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah (BTP Jabagteng) Bernard Hasibuan; Kepala BTP Jabagteng Putu Sumarjaya; PPK BPKA Sulsel Achmad Affandi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah; PPK BTP Jabagbar Syntho Pirjani Hutabarat; Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto; Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma Muchamad Hikmat; Yoseph Ibrahim selaku Direktur PT KA Manajemen Properti sampai dengan Februari 2023; dan Parjono selaku VP PT KA Manajemen Properti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagian dari mereka tengah menjalani proses persidangan. KPK terus mengusut perkara ini dengan memeriksa para saksi, dari mulai anggota DPR, pihak DJKA Kemenhub hingga pihak swasta.</div> </div>

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri memastikan, tim penyidik akan mendalami setiap fakta hukum yang muncul di persidangan.

KPK Pastikan Usut Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Dugaan Suap di DJKA Kemenhub

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/mantan-dirjen-hubla-didakwa-terima-gratifikasi_m_182314.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kemenhub Antonius Tonny Budiono didakwa menerima gratifikasi berupa sejumlah uang dan barang yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Hal itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (18/1). "Bahwa terdakwa Antonius Tonny Budiono telah melalukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu gratifikasi," kata Jaksa Mayhardy Indra Putra. Adapun Tonny tercatat delapan kali menerima sejumlah uang. Dalam bentuk rupiah, total dia menerima Rp 5.815.579.00. Rinciannya, pada akhir 2016 dia menerima uang dari KSOP Samarinda Yuyus Kusnady Usmany sebesar Rp 200 juta yang pemberiannya diberikan secara bertahap. Kemudian, menerima uang sebesar Rp 125 juta dari Direktur Kenavigasian Ditjen Hubla I Nyoman Sukayadnya, dari Kepala Distrik Navigasi Makassar M. Ali Alawat sebesar Rp 20 juta. Selanjutnya, Antonius Tonny Budiono juga menerima uang sebesar Rp 100 juta dari Johannes, rekanan yang memenangkan tendership reporting system. "Pada akhir 2016 dan pada tahun 2017, terdakwa menerima uang dari Misah Rakhman yang merupakan Kepala UPP SEI Danau dengan total sejumlah Rp 300 juta," lanjut jaksa Indra. Masih dalam rentang waktu yang sama, Tonny juga menerima uang dari Abbas selaku Kepala UPP Kintap dengan total Rp300 juta. Dari Kepala KSOP Bitung Wahid sejumlah Rp 50 juta, serta dari Ketua Umum INSA Carmelia Hartoto sejumlah Rp 30 juta. Sementara itu, dari 2015 hingga 2017, Tonny disebut menerima uang dari beberapa orang yang tak dapat diingat lagi secara yang jumlahnya mencapai Rp 4,69 miliar. Selain rupiah, Tonny beberapa kali menerima gratifikasi berupa uang asing dalam bentuk dolar, euro, poundsterling, dolar Singapura, dan ringgit Malaysia. Jika dirincikan sebesar USD 479,000; EUR 4200; GBP 15,540; SGD 700,249; dan RM 11,212. Penerimaan lain dari rekening Bank Bukopin atas nama Oscar Budiono sejumlah Rp 1.066.096.437 dan dan Rp 1.067.944.536. Lalu sejumlah barang ekonomis yang seluruhnya ditaksir oleh PT Pegadaian dengan total Rp 243.413.300. Kemudian, di dalam rekening atas nama Wasito, kartu ATM Bank BRI Mastercard; dan uang di dalam rekening Bank BCA, kartu paspor Bank BCA dengan total Rp 300 juta. "Telah habis dipergunakan terdakwa," tukas Jaksa Indra. Atas perbuatannya, Tonny didakwa melanggar Pasal 12 B UU nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Mantan Dirjen Hubla Didakwa Terima Gratifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ditanya-kasus-pendahulunya-plt-dirjen-hubla-ngaku-ngak-paham-mafia_m_153719.jpeg" alt="Mantan Dirjen Hubla Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono" width="100%">
<figcaption>Mantan Dirjen Hubla Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah mengusut dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono terkait pekerjaan pengerukan di Pelabuhan Tanjung Emas. Menanggapi hal tersebut, Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Perhubungan Laut Bay Mokhamad Hasani memilih tak banyak bicara. Menurutnya itu sudah menjadi ranah KPK untuk memberi keterangan lebih jauh. "Saya enggak komentari tentang pengerukan itu, karena kasusnya kaitannya dengan ranah KPK," ujarnya di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (28/8). Selain itu, Bay juga mengelak tentang banyaknya mafia dalam lingkungan perhubungan laut. Dia mengaku tidak mengerti mafia apa yang dimaksud. Padahal, dalam dua tahun terakhir ini KPK dan tim saber pungli sudah menangkap dua pejabat eselon I perhubungan laut. Kondisi tersebut menunjukkan betapa 'basahnya' sektor perhubungan laut dalam menggemukan pundi-pundi pribadi. "Termasuk dengan mafia hubla, saya tidak mengerti yang dimaksud mafia seperti apa, " tandasnya. (cr4/hana)

Ditanya Kasus Pendahulunya, Plt Dirjen Hubla Ngaku Ngak Paham Mafia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/korupsi-di-kemenhub-terstruktur-dan-masif_m_153669.jpeg" alt="Ilustrasi pelabuhan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelabuhan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kesekian kalinya pejabat di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan tindak pidana korupsi. Setelah mantan Dirjen Perhubungan Laut Bobby Reynold Mamahit, kali ini penggantinya, Antonius Tonny Budiono pun menjadi pasien lembaga antirasuah tersebut. Dia diduga menerima suap Rp 20 miliar dari pengusaha terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Hubla Kemenhub Tahun 2016-2017. Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar mengatakan, berulangnya keterlibatan pejabat di Kemenhub menunjukan bahwa reformasi birokrasi di sana gagal total. Sebab, korupsi terjadi dan dilakukan oleh orang-orang nomor dua di bawah menteri yang seharusnya menjadi contoh dan tauladan di kementriannya. "Dengan fakta ini, jika dilihat dari logika manajemen, dapat diperkirakan korupsi ini terjadi sistematik, terstruktur, dan masif," kata Abdul Fikar saat dihubungi JawaPos.com, Senin (28/8). Menurut Fikar, harus ada perubahan sistem yang mendasar dan komprehensif Namun, yang terpenting justru mental manusianya. "Reformasi yang selama ini gebyar hanya selebrasinya saja menjadi reformasi. Seolah-olah, suap, dan korupsi tidak ada selama ada pengawasan. Tetapi begitu lewat satu minggu keadaan terjadi seperti biasanya," ujarnya. Selain itu, faktor lain dipicu oleh masyarakat atau perusahaan yang berhubungan dengan Kemenhub. "Yang tidak berdaya menghadapi keadaan, sampai akhirnya mengikuti kemauan birokrasi yang korup," pungkasnya. Seperti diketahui, KPK menangkap lima orang dalam OTT pada Rabu (23/8) di beberapa tempat di Jakarta. Dari lima orang yang tertangkap, KPK menetapkan Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono sebagai tersangka penerima dan Komisaris PT AGK, Adhi Putra Kurniawan sebagai tersangka pemberi suap. Dalam OTT, KPK menyita uang tunai dari berbagai jenis mata uang asing yang totalnya mencapai Rp 18,9 miliar serta empat ATM dari rekening bank berbeda. KPK. Sementara di dalam rekening Bank Mandiri saja, terdapat sisa saldo sebesar Rp 1,174 miliar. Sehingga, total yang diduga telah diterima Tonny Budiono adalah sekitar Rp 20 miliar. Diduga pemberian uang Rp 20 miliar oleh Adhi Putra Kurniawan kepada Antonius Tonny Budiono terkait dengan pekerjaan pengerukan pelabuhan Tanjung Mas Semarang.

Korupsi di Kemenhub Terstruktur dan Masif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kpk-tahan-dirjen-hubla-kemenhub-dan-pengusaha-pemberi-suap_m_1503624600_153123.jpeg" alt="Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono kenakan rompi oranye KPK dan ditahan" width="100%">
<figcaption>Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono kenakan rompi oranye KPK dan ditahan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korups (KPK) akhirnya menahan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono dan Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK), Adhi Putra Kurniawan, Jumat (25/8) dini hari. Keduanya ditahan menyusul penetapan tersangka dugaan suap terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Hubla Tahun 2016-2017. Keluar pertama adalah Adhi Putra yang berstatus tersangka pemberi suap kepada Tonny. Dia keluar gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan oranye pada pukul 02.15 WIB. Dengan wajah lesu dan mulut terkunci, pengusaha itu langsung masuk ke dalam mobil tahanan. Beberapa menit kemudian, Tonny menyusul keluar. Saat keluar, Tonny menyatakan penyesalannya telah menerima uang sebesar Rp 20 miliar dari Adhi Putra Kurniawan. Dia mengklaim uang-uang yang ditemukan KPK di rumah dinasnya itu merupakan uang operasional. "Itu untuk operasional saya, tapi melanggar aturan," ujar Tonny di depan gedung KPK. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dua tersangka ditahan di rumah tahanan berbeda. Tonny ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta. Sementara Adhi Putra ditahan di Polres Jakarta Timur. "Ditahan untuk 20 hari pertama, guna kepentingan penyidikan," kata Febri. Seperti diketahui, KPK menangkap lima orang dalam OTT pada Rabu (23/8) kemarin di beberapa tempat di Jakarta. Dari lima orang yang tertangkap, KPK menetapkan Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono dan Komisaris PT AGK, Adhi Putra Kurniawan sebagai tersangka. Dalam OTT, KPK menyita uang tunai dari berbagai jenis mata uang asing yang totalnya mencapai Rp 18,9 miliar serta empat ATM dari rekening bank berbeda. KPK. Sementara di dalam rekening Bank Mandiri saja, terdapat sisa saldo sebesar Rp 1,174 miliar. Sehingga total uang yang ditemukan di Mess Perwira Dirjen Hubla adalah sekitar Rp 20 miliar. Diduga pemberian uang Rp 20 miliar oleh Adhi Putra Kurniawan kepada Antonius Tonny Budiono terkait dengan pekerjaan pengerukan pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Atas perbuatannya selaku penerima, Tonny disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 dan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor Sementara selaku pemberi, disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

KPK Tahan Dirjen Hubla Kemenhub dan Pengusaha Pemberi Suap

suap kemenhub

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#suap kemenhub

Berita Terkini

KPK Pastikan Usut Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Dugaan Suap di DJKA Kemenhub

Mantan Dirjen Hubla Didakwa Terima Gratifikasi

Ditanya Kasus Pendahulunya, Plt Dirjen Hubla Ngaku Ngak Paham Mafia

Korupsi di Kemenhub Terstruktur dan Masif

KPK Tahan Dirjen Hubla Kemenhub dan Pengusaha Pemberi Suap

Download Aplikasi JawaPos.com