<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kpk-bekukan-rekening-perusahaan-suami-inneke-jumlahnya-fantastis_m_.jpg" alt="Tersangka kasus suap proyek bakamla, Fahmi Darmawansyah (berbaju oranye) usai menjalani persidangan beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus suap proyek bakamla, Fahmi Darmawansyah (berbaju oranye) usai menjalani persidangan beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun membekukan rekening PT Merial Esa (ME). Itu dilakukan tak lama setelah KPK menetapkan status tersangka terhadap Fahmi Darmawansyah yang tak lain owner PT ME. KPK sebelumnya menetapkan PT Merial Esa sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini hasil pengembangan kasus dugaan suap kepengurusan anggaran Badan Keamanan Laut ( Bakamla) untuk proyek pengadaan satelit monitoring dan drone dalam APBN-P Tahun 2016. "Dalam proses penyidikan dengan tersangka korporasi PT ME, KPK telah membekukan uang sekitar Rp 60 miliar yang berada di rekening yang terkait dengan PT ME," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Senin (4/3). Dia menjelaskan pembekuan uang ini merupakan bagian upaya untuk mengejar keuntungan yang diduga diperoleh PT ME. Keuntungan yang dimaksud yaitu buntut dari&nbsp; penyuapan yang diberikan kepada mantan anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi untuk mengurus proses anggaran di Bakamla. "KPK menduga PT ME menggunakan bendera PT Melati Technofo Indonesia (MTI)&nbsp;yang mengerjakan proyek satelit monitoring di Bakamla RI," tuturnya. Sehingga, kata mantan aktivis ICW ini ada keuntungan yang tidak semestinya didapatkan oleh korporasi milik suami artis Inneke Koesherawati ini. "Akan kami upayakan semaksimal mungkin dikembalikan pada negara," tambahnya. Dalam kasus ini, KPK menduga PT Merial Esa memberikan uang kepada mantan anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi sebesar&nbsp;911.480&nbsp;dollar Amerika Serikat secara bertahap. Uang tersebut dikirim oleh Direktur PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah sebanyak empat kali melalui rekening di Singapura dan Guangzhou, China. "Dalam proses terjadinya pemberian suap diduga dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain di PT ME yang bertindak dalam lingkungan korporasi," ungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Selain itu, dugaan KPK PT Merial Esa, merupakan korporasi yang disiapkan mengerjakan proyek satelit monitoring di Bakamla setelah dianggarkan dalam APBN-P Tahun 2016.

KPK Bekukan Rekening Perusahaan Suami Inneke, Jumlahnya Fantastis!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kasus-suap-bakamla-kpk-periksa-terpidana-korupsi-adami-okta_m_.jpg" alt="Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Febri mengatakan bahwa hari ini KPK akan memeriksa terpidana kasus korupsi proyek Bakamla, Adami Okta. Keterangan Adami dibutuhkan untuk mengetahui lebih jauh kasus ini." width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Febri mengatakan bahwa hari ini KPK akan memeriksa terpidana kasus korupsi proyek Bakamla, Adami Okta. Keterangan Adami dibutuhkan untuk mengetahui lebih jauh kasus ini.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil karyawan PT Merial Esa, Muhammad Adami Okta. Dia diperiksa terkait kasus dugaan suap pembahasan dan pengesahan anggaran proyek satelit monitoring dan drone, milik Badan Keamanan Laut (Bakamla). Adami Okta merupakan mantan terpidana kasus korupsi dalam perkara ini. Adami sedianya akan diperiksa &lrm;dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Direktur Manajer PT Rohde and Schwarz Indonesia, Erwin Sya'af Arief (EA). "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka EA," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah pada awak media, Selasa (19/2). Sekadar informasi, dalam perkara ini, lembaga antikorupsi ini memang membutuhkan beberapa saksi untuk diperiksa. Salah satunya Ali Fahmi yang merupakan mantan staf khusus kepala Bakamla. Nama Ali sering disebut-sebut dalam dakwaan para terdakwa. Namun, hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. "Karena penyidikan ini juga masih berjalan kami masih akan melakukan proses pencarian karena keberadaannya saat ini tidak diketahui di mana," tukas Febri. Sejauh ini, KPK telah menetapkan tujuh tersangka terkait kasus dugaan suap ini. Dari tujuh tersangka, enam di antaranya sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor. Mereka adalah Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla, Eko Susilo Hadi dengan vonis 4 tahun 3 bulan penjara dan denda Rp 200 juta. Sementara, Fahmi Darmawansyah divonis 2 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 150 juta, Hardy Stevanus dan Muhammad Adami Okta dijatuhi vonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 100 juta serta Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla, Nofel Hasan dengan vonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Terakhir, mantan Anggota Komisi I DPR RI, Fayakhun Andriyadi yang dijatuhi vonis 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar dengan hukuman tambahan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun. Saat ini, tinggal Erwin yang masih menjalani proses penyidikan di KPK. Erwin diduga telah membantu Direktur PT Merial Esa, Fahmi Dharmawansyah yang kini telah divonis bersalah, untuk menyalurkan uang suap kepada Anggota DPR RI, Fayakhun Andriadi. Atas perbuatannya, Erwin disangkakan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP.

Kasus Suap Bakamla, KPK Periksa Terpidana Korupsi Adami Okta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/baru-ditunjuk-jadi-kepala-bakamla-achmad-langsung-sambangi-kpk_m_.jpg" alt="Ilustrasi gedung KPK. Kepala Bakamla, Laksdya Achmad menyambangi Gedung KPK, Kamis (17/1). Kedatangannya untuk beraudiensi dengan pimpinan KPK." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gedung KPK. Kepala Bakamla, Laksdya Achmad menyambangi Gedung KPK, Kamis (17/1). Kedatangannya untuk beraudiensi dengan pimpinan KPK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Keamanan Laut (Kabakamla) Laksamana Madya (Laksdya) Achmad Taufieqoerrochman menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia mengatakan kedatangannya untuk keperluan&nbsp;courtesy call&nbsp;atau kunjungan kehormatan. Taufieqoerrochman tiba di gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (17/1). "Mau&nbsp;courtesy call. Saya kan menjabat baru, ya, ya harus ketemu pejabat-pejabat di negara ini. Saya sudah ke beberapa menteri, sudah ke Panglima TNI, sudah ke Kapolri, sekarang ke KPK," singkat Taufieqoerrochman. Namun dia tak menjelaskan detail apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan ini. Dia menyatakan kehadirannya bukan untuk membahas soal kasus korupsi pengadaan satelit&nbsp;monitoring&nbsp;di Bakamla beberapa waktu lalu. "Enggak,&nbsp;courtesy call. Itu kan sudah berjalan, ya, silakan itu berjalan," ucapnya. Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut kehadiran Kepala Bakamla sebagai audiensi dengan Pimpinan KPK. "Ada aspek-aspek pencegahan korupsi dapat menjadi salah satu yang akan dibahas bersama," tukasnya. Sekadar informasi, Taufieqoerrochman diangkat sebagai Kabakamla berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 99/TPA Tahun 2018 tanggal 19 September lalu. Pelantikan digelar di Kantor Kemenko Polhukam pada Kamis, 9 November 2018.&nbsp;

Baru Ditunjuk Jadi Kepala Bakamla, Achmad Langsung Sambangi KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/fayakhun-sebut-terdapat-kejanggalan-dalam-proyek-bakamla_m_.jpg" alt="SIDANG KASUS KORUPSI BAKAMLA: Terdakwa perkara suap proyek pengadaan satelit monitoring dan drone di Badan Keamanan Laut (Bakamla) Fayakhun Andriadi menjalani pemeriksaan terdakwa di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (17/10)." width="100%">
<figcaption>SIDANG KASUS KORUPSI BAKAMLA: Terdakwa perkara suap proyek pengadaan satelit monitoring dan drone di Badan Keamanan Laut (Bakamla) Fayakhun Andriadi menjalani pemeriksaan terdakwa di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (17/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa perkara suap proyek pengadaan satelit monitoring dan drone di Badan Keamanan Laut (Bakamla) Fayakhun Andriadi menyebut ada kejanggalan ketika ia mengurus anggaran proyek Bakamla. Menurutnya, saat itu Komisi XI DPR RI mengklaim pihaknya juga turut dalam proyek tersebut. &ldquo;Ada yang aneh tiba-tiba Komisi XI ada yang berbicara tentang Bakamla, tapi saat itu saya di toilet saya tanya siapa yang ngomong, Komisi XI katanya. Setelah itu Fahmi Habsy ketemu saya, teman-teman Komisi XI ini solid membantu Bakamla,&rdquo; ucap Fayakhun saat menjalani pemeriksaan terdakwa di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (17/10). Mantan Anggota DPR RI Komisi I ini menyebut yang saat itu bermitra dengan Bakamla adalah Komisi I DPR, bukan Komisi XI. Karena Bakamla merupakan lembaga bermitra dengan Komisi I. &ldquo;Kebetulan pas lagi ngomong itu direkam, itu agak aneh ketika anggota badan anggaran memperjuangankan bukan mitranya. Tapi aneh, itu diucapkan oleh Komisi XI sedangkan Komisi I tidak berbicara,&rdquo; ujar mantan Ketua DPD Golkar DKI Jakarta ini. Fayakhun membeberkan, ada dua anggota DPR dari Komisi XI yang datang menemuinya di ruang pimpinan Komisi I. Kedua orang anggota tersebut yakni Bertu Merlas dari PKB dan Donny Imam Priambodo dari Partai Nasdem. Dalam pertemuan itu, mereka menyebut bahwa proyek di Bakamla adalah hadiah dari hasil menyetujui Undang-undang Tax Amnesty. "Mereka mendatangi pimpinan Komisi I. Tiba-tiba saya dipanggil sama Ketua Komisi I Pak Abdul Haris. Mereka, Komisi XI, datang kepada saya bahwa proyek di Bakamla milik mereka karena itu adalah hadiah kompensasi atas persetujuan Komisi XI menyetujui Tax Amnesty jadi Undang-udang,&rdquo; pungkasnya. Dalam perkara ini Fayakhun Andriadi didakwa menerima suap sebanyak USD 911.480 dalam proyek Bakamla. Dia didakwa menerima uang itu dari Fahmi, selaku Direktur PT Merial Esa, penggarap proyek ini. Jaksa mendakwa Fayakhun menerima uang itu sebagai imbalan atas jasanya meloloskan alokasi penambahan anggaran Bakamla dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

Fayakhun Sebut Terdapat Kejanggalan dalam Proyek Bakamla

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/keponakan-setya-novanto-bersaksi-untuk-terdakwa-fayakhun_m_.jpg" alt="Irvanto Hendra Pambudi Cahyo menjadi saksi untuk terdakwa Fayakhun Andriadi yang terseret kasus dugaan korupsi pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla RI tahun 2016, PN Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (19/9)" width="100%">
<figcaption>Irvanto Hendra Pambudi Cahyo menjadi saksi untuk terdakwa Fayakhun Andriadi yang terseret kasus dugaan korupsi pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla RI tahun 2016, PN Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (19/9)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo menjadi saksi untuk terdakwa Fayakhun Andriadi yang terseret perkara dugaan korupsi pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla RI tahun 2016. "Saksi yang hadir Irvanto Hendra," kata jaksa M Takdir Suhan dalam persidangan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (19/9). Saat ditanya oleh majelis hakim, Irvanto mengaku mengenal Fayakun sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. "Sudah lama kenal?," tanya Ketua Majelis Hakim. "Sudah," singkat Irvanto. "Bagaimana bisa kenal ?," ujar majelis hakim. "Sama teman saya dikenalkan di Mall Ambassador," ucap Irvanto. "Terdakwa ini sebagai apa ?," tanya kembali majelis hakim. "Beliau adalah anggota DPR RI Komisi I Fraksi Golkar," papar Irvanto Nama Irvanto dalam persidangan kasus ini memang sempat disebut-disebut menerima uang dari staf Fayakhun yang bernama Agus Gunawan yang kala itu juga bersaksi untuk Fayakhun di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam kesaksianya, Agus menyatakan telah memberikan uang sekitar SGD 100-500 ribu kepada Irvanto. Pemberian uang dilakukan atas perintah dari Fayakhun. Menurut Agus, awalnya ia diminta oleh Fayakhun untuk memberikan sebuah tas untuk diberikan kepada Irvanto. Ketika itu, Agus dan Fayakhun sedang menghadiri acara yang dihelat oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di daerah Pejaten, Jakarta Selatan. "Pak Fayakhun nyuruh ngasih tas ke saya, titip ke Irvan (Irvanto)," kata Agus dalam persidangan Fayakhun, Senin (3/9). Dalam perkara ini, Fayakhun Andriadi didakwa menerima suap USD 911.480 atau sekitar Rp 12 miliar. Suap diduga diberikan agar Fayakhun mengupayakan alokasi (plotting) penambahan anggaran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI) untuk proyek pengadaan satelit monitoring dan drone dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2016.

Keponakan Setya Novanto Bersaksi untuk Terdakwa Fayakhun