<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/biik-asmara-hingga-kemewahan-lapas-sukamiskin-yang-mulai-terungkap_m_.jpg" alt="Bilik asmara hingga kemewahan Lapas Sukamiskin" width="100%">
<figcaption>Bilik asmara hingga kemewahan Lapas Sukamiskin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi III DPR mendesak KPK untuk mengusut dugaan keterlibatan oknum lain di dalam kasus dugaan suap pemberian izin keluar lembaga pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Apalagi kasus itu menyeret eks Kalapas Sukamiskin Deddy Handoko yang diduga menerima satu unit mobil Toyota Innova dari Tubagus Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan.  Anggota Komisi III DPR Syarifuddin Sudding meminta KPK untuk terus melakukan penyelidikan dalam kasus yang menyeret eks kalapas tersebut. Siapa pun yang terlibat harus diusut secara tuntas.  "Apakah dia mendapat apa, siapa yang mendapat apa, semua harus diusut secara tuntas. Jadi semua sama dihadapan hukum harus diterapkan, tidak bisa hanya sebatas kalapas," kata Syarifuddin Sudding kepada JawaPos.com, Sabtu (2/5).  Menurut Syarifuddin, KPK patut menelisik "pemain" yang terlibat di balik Deddy Handoko. Sebagai kalapas waktu itu, Deddy Handoko tidak mungkin bermain sendiri. Pasti ada pihak lain yang terlibat. Apalagi nilai pemberian yang diterima tidaklah kecil.  Bahkan Syarifuddin juga meminta mantan Dirjen PAS Sri Puguh Budi Utama juga disebut pernah menerima barang berupa tas Louis Vuitton. "Jadi siapa yang terlibat di dalamnya harus dimintai pertanggungjawaban hukum, kalapasnya sudah, sekarang periksa dirjennya, apakah ada indikasi keterlibatan," ujar Syarifuddin.  Ditambahkannya, dengan KPK melakukan pengusutan menyeluruh, maka perbaikan kondisi pemasyarakatan dapat dicapai.  Masuknya KPK ke dalam pemasyarakatan, kata Syarifuddin, dinilai bisa menjadi momentum yang baik bagi lembaga antirasuah itu. "KPK harus mengambil peran, karena dari kasus ini menjadi pintu masuk untuk membongkar semua masalah yang ada di dalam lapas. Ini momentum yang bagus bagi KPK," terang politikus PAN itu.  Menurut Syarifuddin, penahanan mantan kalapas Sukamiskin tidak bisa dilihat persoalan sebatas itu saja. Namun hal itu harus dilihat secara menyeluruh dan secara utuh.  Sebagaimana diketahui, KPK menahan Deddy Handoko, kepala Lapas Sukamiskin periode 2016 -2018. Dia ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Oktober 2019 lalu.  Deputi Penindakan KPK Karyoto menjelaskan, Deddy terbukti menerima mobil <a href="https://www.jawapos.com/nasional/30/04/2020/kpk-tahan-eks-kalapas-sukamiskin-yang-terima-mobil-innova-dari-wawan/">Toyota Kijang Innova Reborn Luxury</a> 2.0 G A.T warna putih tahun 2016 dengan nomor polisi D 101 CAT. Mobil tersebut diterima dari Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, salah satu terpidana yang menjadi warga binaan Lapas Sukamiskin.  “Pemberian itu diduga terkait dengan izin keluar lapas yang diberikan Deddy kepada Wawan sebanyak 36 kali dalam kurun waktu 2016-2018,” ucap Karyoto.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=YZ8QpOJR7kA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=qe2YgrIqwo0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=wkSN3bO1SUs

DPR Desak KPK Usut "Pemain" di Balik Kasus Suap Eks Kalapas Sukamiskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terungkap-fahmi-suami-inekke-bisnis-bilik-asmara-di-lapas-sukamiskin_c_264534.jpg" alt="Lapas Sukamiskin" width="100%">
<figcaption>Lapas Sukamiskin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka kasus dugaan suap pemberian fasilitas atau perizinan lembaga pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin.  Keduanya adalah Deddy Handoko, kepala Lapas Sukamiskin periode 2016 -2018, dan Rahadian Azhar, dirut PT Glori Karsa Abadi. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Oktober 2019 lalu.  "Penahanan Rutan (Rumah Tahanan) dilakukan kepada dua orang tersangka tersebut selama 20 hari pertama terhitung sejak 30 April 2020 sampai dengan 19 Mei 2020 di Rutan Cabang KPK Kavling C1," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/4).  Karyoto menjelaskan, Deddy terbukti menerima mobil Toyota Kijang Innova Reborn Luxury 2.0 G A.T warna putih tahun 2016 dengan nomor polisi D 101 CAT. Mobil tersebut diterima dari Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, salah satu terpidana yang menjadi warga binaan Lapas Sukamiskin.  "Pemberian itu diduga terkait dengan izin keluar lapas yang diberikan Deddy kepada Wawan sebanyak 36 kali dalam kurun waktu 2016-2018," ucap Karyoto.  Sementara itu, Rahadian diduga telah memberikan kemudahan kepada mantan Kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Husein. Menurutnya, sebuah mobil merek Mitsubishi Pajero Sport dengan nomor polisi B 1187 FJG berwarna hitam atas nama Muahir, anak buah Rahadian.  "Pemberian dilakukan sehubungan dengan bantuan yang diberikan oleh Wahid kepada perusahaan Rahadian untuk menjadi mitra koperasi Lapas Madiun, serta sebagai Mitra Industri Percetakan di Lapas Sukamiskin," jelas Karyoto.  Atas perbuatannya, Rahadian Azhar disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Sedangkan, Deddy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=W7Sk2R8oNWc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Anwl_HOdYXE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=twPy3M58JXk

KPK Tahan Eks Kalapas Sukamiskin Yang Terima Mobil Innova dari Wawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Faye-Nicole-IST.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa artis cantik Faye Nicole Jones. Model berparas cantik itu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan suap yang menyeret suami Wali Kota Tangerang Selatan, Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan.  "Iya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka TCW, kasus suap Lapas Sukamiskin," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Jumat (24/1).  Faye tampak menyelesaikan pemeriksaannya sekitar pukul 17.00 WIB. Dia tampak menggunakan baju kemeja berwarna biru tua dengan didampingi seorang wanita berkrudung saat keluar dari Gedung KPK.  Namun, Faye bungkam ketika sejumlah awak media mencecar berbagai pertanyaan kepadanya. Dia hanya memberikan senyuman dan menghindar dari sorotan awak media.  Sebelumnya, Faye Nicole Jones tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik KPK pada Rabu, 18 Desember 2019, lalu. Lembaga antirasuah tidak menerima informasi alasan terkait ketidakhadiran Faye Nicole, pada saat itu.  Untuk diketahui, dalam persidangan perkara suap pemberian izin di Lapas Sukamiskin terungkap bahwa Wawan pernah menyuap mantan Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen untuk mengencani seorang artis di sebuah hotel daerah Bandung. Kemudian, nama Faye Nicole disebut-sebut sebagai artis yang ditemui oleh Wawan di sebuah hotel kawasan Bandung.   KPK telah mengantongi rekaman Closed Circuit Television (CCTV) terkait plesiran narapidana Wawan dari Lapas Sukamiskin Bandung. Terkait kasus ini, KPK telah menetapkan lima tersangka terkait pengembangan kasus dugaan suap jual-beli fasilitas di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.   Kelima tersangka itu yakni, Wahid Husen dan Deddy Handoko yang merupakan mantan Kalapas Sukamiskin, terpidana Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Direktur Utama PT Glori Karsa Abadi Rahadian Azhar, dan Almarhum Fuad Amin.  Kendati demikian, KPK menghentikan proses penyidikan terhadap Almarhum Fuad Amin karena telah meninggal dunia. KPK sudah meningkatkan perkara dari penyelidikan ke penyidikan terhadap Fuad Amin sebelum meninggal dunia.

Artis Faye Nicole Bungkam Usai Diperiksa KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dikabarkan-wawan-ngamar-di-hotel-bareng-artis-fnj-ini-kata-pengacara_m_.jpg" alt="Sosok Faye Nicole yang belakangan diduga menjadi teman menginap Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan di hotel." width="100%">
<figcaption>Sosok Faye Nicole yang belakangan diduga menjadi teman menginap Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan di hotel.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap artis sekaligus model cantik, Faye Nicole Jones. Dia dipanggil untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan suap yang menyeret Tubagus Chaeri Wardhana (Wawan).  "Yang bersangkutan dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan TCW," kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati, Rabu (18/12).  Belum diketahui apa yang akan digali penyidik terhadap Faye, pada hari ini. Sebelumnya, dalam persidangan terungkap bahwa Wawan pernah menyuap mantan Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen untuk mengencani seorang artis di sebuah hotel daerah Bandung.  Nama Faye Nicole Jones santer terdengar sebagai artis yang dikencani oleh Wawan di sebuah hotel daerah Bandung. KPK mengaku telah mengantongi rekaman Closed Circuit Television (CCTV) terkait plesiran narapidana Wawan dari Lapas Sukamiskin Bandung.  KPK sendiri telah menetapkan lima tersangka baru terkait pengembangan kasus dugaan suap jual-beli fasilitas di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Pengembangan perkara dilakukan setelah KPK menemukan adanya keterlibatan pihak-pihak lain.  Kelima tersangka itu yakni, Wahid Husen dan Deddy Handoko yang merupakan mantan Kalapas Sukamiskin, terpidana Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Direktur Utama PT Glori Karsa Abadi Rahadian Azhar, dan Almarhum Fuad Amin.  KPK menghentikan proses penyidikan terhadap Almarhum Fuad Amin karena telah meninggal dunia. KPK sudah meningkatkan perkara dari penyelidikan ke penyidikan terhadap Fuad Amin sebelum meninggal dunia.  Dalam proses penyidikan ini, KPK menduga bahwa telah terjadi pemberian beberapa mobil mewah dari narapidana kepada Kalapas Sukamiskin ketika itu.  Pemberian dari narapidana kepada Kalapas Sukamiskin itu diduga kuat agar warga binaan mendapatkan fasilitas yang mewah dan bebas keluar masuk dari balik jeruji besi.

Artis Faye Nicole Dipanggil KPK Terkait Kasus Tubagus Chaeri Wardana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/beri-dukungan-moril-ke-fuad-amin-warga-bangkalan-kirim-bebek-sanjay_m_159038.jpeg" alt="Mantan Bupati Bangkalan, KH Fuad Amin Imron" width="100%">
<figcaption>Mantan Bupati Bangkalan, KH Fuad Amin Imron</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pember‎antasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Bupati Bangkalan, almarhum Fuad Amin, sebagai tersangka kembali meski sudah meninggal. Fuad Amin ditetapkan sebagai tersangka suap fasilitas Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Klas I Sukamiskin, Jawa Barat.  Penetapan tersebut berdasarkan pengembangan perkara sebelumnya. Namun karena Fuad Amin sudah meninggal, maka status pidananya otomatis digugurkan.   "KPK akan mengacu pada Pasal 77 KUHP yang mengatur bahwa kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (16/10).   Selain itu, kata Basaria pihaknya juga berpedoman pada Pasal 33 UU Pemberantasan Korupsi. Sehingga, lembaga antirasuah hanya fokus menangani perkara yang melibatkan empat tersangka lainnya.   Selain Fuad Amin, KPK juga turut menetapkan empat tersangka lainnya. Empat tersangka tersebut yakni mantan Kepala Lapas Klais I Sukamiskin Bandung, Wahid Husein, Kepala Lapas Sukamiskin Bandung, Deddy Handoko, Direktur Utama PT Glory Karsa Abadi, Rahadian Azhar, dan suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.   Dalam perkara ini, KPK menduga Wawan memberikan suap berupa Mobil Toyota Kijang Innova Reborn G Luxury dan uang Rp 75 juta kepada Deddy Handoko.   Semantara, Wahid Husein diduga menerima gratifikasi berupa dua unit mobil, yakni Toyota Landcruiser Hartop dan Jeep saat menjabat Kalapas Sukamiskin. Sedangkan Rahadian diduga memberi Mistsubishi Pajero Sport kepada Wahid Husein pada 28 Juni 2018.   Atas perbuatannya Wahid dan Deddy dijerat suap dan gratifikasi, karenanya diduga melanggar Pasal huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B ‎UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.   Sedangkan untuk Wawan dan Fuad Amin, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Sementara Rahadian Azhar diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Korupsi.

Jadi Tersangka lagi, Perkara Eks Bupati Bangkalan Fuad Amin Gugur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/divonis-35-tahun-penjara-suami-inneke-saya-siap-menjalani-ini_m_.jpg" alt="Fahmi Darmawan dan istrinya Inneke Koesherawati" width="100%">
<figcaption>Fahmi Darmawan dan istrinya Inneke Koesherawati</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Fahmi Darmawansyah&nbsp;suami dari Inneke Koesherawati dijatuh hukuman pidana 3,5 tahun oleh Majelis Hakim di&nbsp;Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (20/3). Dalam vonis yang diberikan majelis hakim, Fahmi mengaku akan berpikir untuk melakukan banding. &ldquo;Saya pikir-pikir, nanti pekan depan akan disampaikan,&rdquo; kata Fahmi seperti dikutip Pojoksatu.id (Jawa Pos Group). Fahmi mengakui, tidak masalah dianggap salah. "Selama saya tidak merugikan negara, merugikan orang lain, saya siap menjalani ini," tuturnya. Perihal masih adanya praktek suap, Fahmi meminta media menanyakan ke KPK.&nbsp;"Itu ranah KPK, silahkan tanya ke sana," ujarnya. Saat mendengar putusan majelis hakim, Fahmi didukung oleh Kakak dan istrinya. "Kaka saya juga mensuport, istri saya juga. Bahkan dia meminta saya bercermin dari kisah Nabi Ayub. Istri saya ngasih tau La Tahzan, Allah bersama anda,"pungkasnya. Sementara itu Inneke yang diminta komentarnya, mengaku kaget &ldquo;Enggak nyangka, saya mendoakan, semoga ini yang terbaik dari Allah SWT. Makasih ya semua,&rdquo; jelas Inneke.

Divonis 3,5 Tahun Penjara, Suami Inneke: Saya Siap Menjalani Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/suami-inneke-divonis-35-tahun-penjara_m_.jpg" alt="Fahmi Darmawansyah bersama istrinya Inneke Koesherawati" width="100%">
<figcaption>Fahmi Darmawansyah bersama istrinya Inneke Koesherawati</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Suami Inneke Koesherawati, Fahmi Darmawansyah&nbsp;dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim di&nbsp;ruang sidang V Pengadilan Tipikor Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (20/3). Fahmi terbukti&nbsp;bersalah telah melakukan suap terhadap Kepala Lapas Klas I Sukamiskin Bandung, Wahid Husein. Selain hukuman badan, suami dari artis Inneke Koesherawati itu diharuskan membayar denda sebesar Rp 100 juta, subsidair 4 bulan kurungan. Hal itu terungkap dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (20/3/2019). Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah sesuai dakwaan primair Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. &ldquo;Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dakwaan primair. Menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun dan enam bulan, denda Rp 100 juta, subsidair empat bulan kurungan,&rdquo; ujar Ketua Majelis Hakim, Sudira membacakan amar putusan seperti dikutip Pojoksatu.id (Jawa Pos Group). Sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan sejumlah hal yang menjadi pertimbangan. Hal memberatkan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan mengulangi perbuatannya melakukan tindak pidana suap. Itu melihat dari status Fahmi yang saat ini masih menjadi terpidana dalam kasus suap proyek Bakamla. Sedangkan hal meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui perbuatan, merasa bersalah dan masih memiliki tanggungan istri dan anak. Vonis yang diterima terdakwa Fahmi ini lebih ringan dari tuntutan penuntut umum KPK. Sebelumnya, Fahmi dituntut hukuman lima tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair enam bulan kurungan. Majelis Hakim dalam paparannya menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana suap Fahmi kepada mantan Kepala Lapas Klas I Sukamiskin, Wahid Husein. Unsur itu dapat dibuktikan dengan pembuktian dari keterangan saksi dan alat bukti percakapan. &ldquo;Telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa memberikan mobil kepada Kalapas Sukamiskin Wahid Husein dan telah diterima langsung oleh Wahid Husein. Dengan demikian telah terjadi pemberian melalui perantara, dalam persidangan dapat dibuktikan pula telah memberikan sepasang sepatu dan beberapa uang,&rdquo; tutur Majelis Hakim. Fahmi terbukti telah memberikan satu unit mobil double cabin Mitsubishi Truton, sepasang sepatu boot, sepasang sendal merek Kenzo, tas merek Louis Vuitton dan uang Rp 39,5 juta kepada Wahid Husein. Semua fasilitas itu diberikan lewat Andri Rahmat, terpidana kasus pembunuhan yang menjadi &ldquo;kaki tangan&rdquo; Fahmi selama menghuni Lapas Sukamiskin. Fahmi yang ditempatkan di kamar tahanan nomor 11 blok Timur, mendapat fasilitas jaringan TV kabel, AC, Lemari es kecil, tempat tidur spring bed, furniture dan dekorasi interior Hight Pressure Laminated (HPL).

Suami Inneke Divonis 3,5 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/eks-kalapas-sukamiskin-wahid-husen-dituntut-9-tahun-penjara_m_.jpg" alt="Eks Kalapas Sukamiskin Wahid Husen usai menjalani sidang tuntutan di PN Bandung, Rabu (6/3)" width="100%">
<figcaption>Eks Kalapas Sukamiskin Wahid Husen usai menjalani sidang tuntutan di PN Bandung, Rabu (6/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut eks Kalapas Sukamiskin Wahid Husen selama sembilan tahun atas kasus penerimaan suap dari beberapa warga binaan. Hal tersebut dibacakan saat sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (6/3). Dalam sidang tuntutan, tim Jaksa KPK membacakan tuntutan kepada Wahid Husen karena telah menerima suap berupa barang mewah dan uang jutaan rupiah dari beberapa warga binaan. Termasuk Fahmi Darmawansyah.&nbsp; "Meminta majelis hakim menjatuhkan pidana selama sembilan tahun dan denda Rp 400 juta, apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara 6 bulan," kata jaksa KPK di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (6/2). Dalam tuntutannya, Jaksa KPK menyatakan Wahid terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan pertama Pasal 12 Huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP Wahid Husen kemudian diciduk dan dibawa ke gedung KPK di Jakarta, hingga akhirnya dinyatakan sebagai tersangka atas kasus suap dan memberi kemudanan kepada narapidana. Hal itu terkait izin keluar lapas hingga fasilitas mewah yang dibiarkan masuk ke kamar warga binaan. Dalam kasus suap ini, tiga narapidana tipikor, tahanan pendamping (tamping), dan ajudan Wahid Husen pun ikut terlibat. Ketiganya yakni&nbsp;Fahmi Darmawansyah, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, dan Fuad Amin Imron. Serta Hendry Saputra selaku ajudan Wahid Husen dan Andri Rahmat selaku tamping dari Fahmi Darmawansyah. Dalam persidangan terdakwa Wahid Husen dinyatakan bersalah karena menerima uang puluhan juta dan barang mewah dari narapidana tersebut. Dengan sistem saling menguntungkan, yakni membiarkan barang mewah masuk ke dalam lapas Sukamiskin. Dari mulai fasilitas kamar yang tidak semestinya seperti adanya spring bed, interior dinding, AC, televisi, kloset duduk, dan handphone. Bahkan adanya saung megah di tengah-tengah Lapas Sukamiskin yang digunakan untuk para pengunjung bercengkrama dengan warga binaan. Surat dakwaan menyebutkan terdakwa menerima barang dan uang dengan total Rp 39,5 juta serta satu mobil double cabin 4x4 dari Fahmi, uang sebesar Rp 63,3 juta dari Wawan, dan Rp 71 juta dari Fuad Amin yang diterima melaui ajudannya Hendry.

Eks Kalapas Sukamiskin Wahid Husen Dituntut 9 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/bacakan-pledoi-fahmi-darmawansyah-saya-menyesal_m_.jpg" alt="Fahmi Darmawansyah usai membacakan pledoi di PN Bandung, Rabu (6/3)." width="100%">
<figcaption>Fahmi Darmawansyah usai membacakan pledoi di PN Bandung, Rabu (6/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa Fahmi Darmawansyah mengajukan nota pembelaan atau pledoi dalam kasus suap Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (6/3). Fahmi pun mengaku menyesal melakukan perbuatan tersebut. Suami artis Inneke Koesherawati ini mengaku, dirinya melakukan perbuatan tersebut berawal dari niat baik. Namun justru berujung pada hukuman pidana untuk kedua kalinya. "Saya menyampaikan penyesalan mendalam atas peristiwa ini. Saya tidak menyangka niat baik, apa yang mulanya dilakukan baik untuk membantu dan memudahkan para sahabat warga binaan lainnya untuk mendapatkan fasilitas," kata Fahmi di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (6/3). Dalam pembelaannya, Fahmi mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Namun ia masih menyimpan keluhan karena penuntut umum KPK menuntutnya dengan hukuman maksimal yakni lima tahun penjara. "Tuntutan maksimal terasa berat bagi saya, bagi istri, anak dan keluarga besar. Karena saya merupakan tulang punggung dalam mencari nafkah. Mohon Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum yang keliru," ujarnya. Ia pun berharap ahar majelis hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya. Bahkan dalam pledoi tersebut Fahmi juga ingin pastikan permohonan kepada Majelis agar memutuskan JC. Sebab sejauh ini sudah menjawab secara kooperatif. Sebagaimana diketahui, bahwa Fahmi terbukti memberikan satu unit mobil double cabin Mitsubishi Truton, sepatu boot, sendal merek Kenzo, hingga tas merek Louis Vuitton seharga jutaan rupiah kepada Wahid Husein. Namun fasilitas terdebut diberikan melalui Andri Rahmat yang merupakan asisten pribadi Fahmi.

Bacakan Pledoi, Fahmi Darmawansyah: Saya Menyesal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/jadi-saksi-fuad-amin-akui-beri-sejumlah-fasilitas-pada-wahid-husen_m_.jpg" alt="Narapidana tindak pidana korupsi (tipikor) Fuad Amin jadi saksi dalam kasus suap eks Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen, Rabu (6/2)." width="100%">
<figcaption>Narapidana tindak pidana korupsi (tipikor) Fuad Amin jadi saksi dalam kasus suap eks Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen, Rabu (6/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Narapidana tindak pidana korupsi (tipikor) Fuad Amin dihadirkan menjadi saksi dalam kasus suap eks Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (6/2). Dalam persidangan ia mengakui telah memberi fasilitas (suap) baik di dalam maupun di luar negeri kepada Wahid Husen. Dalam sidang lanjutan tersebut, Fuad hadir mengenakan batik yang dibalut jas hitam dan celana panjang. Tak lupa menggunakan peci hitamnya. Fuad dalam hal ini terlibat memberi suap kepada Wahid Hussain dan Hendri Saputra. Fuad mengakui kenal dengan terdakwa usai pelantikan Kalapas Sukamiskin baru. Juga kenal dari sebuah paguyuban warga binaan yang diketuai oleh Joko Susilo. "Kenal setelah serah terima jabatan kalapas 2018. Tapi saya tidak pernah ikut rapat paguyuban, walaupun saya diangkat sebagai penasihat (paguyuban), tapi saya tidak tahu pertemuan itu," kata Fuad di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (6/2). Fuad pun mengaku, bahwa terdakwa Wahid Husen pernah meminta sesuatu kepadanya. Namun tidak dijelaskan secara rinci karena lupa, itu sesuai BAP. Bahkan Fuad pun pernah memberi barang berupa cincin batu akik berwarna hitam kepada Wahid Husen senilai Rp 300 ribu. "Iya berikan baru akik warna hitam, tapi Pak Wahid enggak pernah minta uang, menurut keyakinan saya dia itu saling menghargai dan saya sungkan dengannya," ujarnya. Selain itu, Fuad pun ditanya soal memberikan beberapa fasilitas mobil dan hotel ketika Wahid Husen ke Surabaya dan sedang dinas luar. "Kalau pinjam mobil innova pernah dan itu ponakan saya yang mengurus, termasuk biaya satu kamar hotel," ucapnya Fuad.

Jadi Saksi, Fuad Amin Akui Beri Sejumlah Fasilitas Pada Wahid Husen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#suap kalapas sukamiskin

Berita Terkini