<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/azis-syamsuddin-tuntutan.jpg" alt="SIAPKAN PEMBELAAN: Terdakwa Azis Syamsuddin setelah mengikuti sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (24/1). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SIAPKAN PEMBELAAN: Terdakwa Azis Syamsuddin setelah mengikuti sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (24/1). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi menilai Azis Syamsuddin berbelit-belit selama persidangan kasus suap terhadap eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. Karena itu, hal tersebut menjadi pertimbangan yang memberatkan dalam menuntut mantan wakil ketua DPR itu.  Dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (24/1), jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara 4 tahun 2 bulan kepada Azis. Jaksa menilai, politikus Partai Golkar tersebut terbukti melanggar pasal yang didakwakan, yakni pasal 5 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.  Selain itu, jaksa meminta majelis hakim untuk memberikan hukuman pidana denda sebesar Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan. Jaksa juga menuntut pencabutan hak politik Azis selama lima tahun sebagai hukuman tambahan.  Dalam uraian surat tuntutan, jaksa menilai Azis terbukti memberikan suap kepada Robin dan Maskur Husain sebesar Rp 3,099 miliar dan USD 36 ribu. Pemberian suap itu diperuntukkan pengondisian penyelidikan perkara dugaan korupsi pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Lampung Tengah (Lamteng) tahun anggaran (TA) 2017. Dalam penyelidikan itu, Azis diduga menerima uang dari bupati Lamteng.  ”Perbuatan terdakwa (Azis, Red) tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi,” kata jaksa KPK Lie Putra Setiawan di hadapan majelis hakim. Selain itu, jaksa menilai sikap Azis yang tidak mau mengakui kesalahannya sebagai hal yang memberatkan.  Setelah mendengar tuntutan jaksa, Azis mengaku punya beberapa catatan. Catatan tersebut rencananya dibacakan saat agenda sidang pembelaan. Azis memilih 3 Februari untuk membacakan tanggapan tersebut. ”Dikarenakan tanggal 1 (Februari) ada Imlek, mohon kiranya hari Kamis, tanggal 3 Februari (membacakan tanggapan, Red),’’ kata Azis kepada majelis hakim.  Terpisah, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai tuntutan 4 tahun 2 bulan itu terlalu ringan. Tuntutan tersebut menunjukkan bahwa KPK tidak serius memberikan efek jera kepada koruptor. ”Tuntutan itu semakin menguatkan dugaan bahwa KPK memang enggan memberikan efek jera kepada pelaku korupsi yang mempunyai irisan dengan wilayah politik,” ujarnya.

Kasus Suap Eks Penyidik KPK: Azis Syamsuddin Dituntut 4 Tahun 2 Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/lagi-kpk-panggil-puluhan-anggota-dprd-lampung-tengah_m_.jpg" alt="Bupati Lampung Tengah, Mustafa, saat akan dilakukan penahanan Jumat (16/2) dini hari" width="100%">
<figcaption>Bupati Lampung Tengah, Mustafa, saat akan dilakukan penahanan Jumat (16/2) dini hari</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Mustafa, dijadwalkan bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap penanganan perkara yang menjerat mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) asal Polri, Stepanus Robin Pattuju. Sidang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  Selain Mustafa, mantan Ketua DPRD Lampung Tengah Ahmad Junaedi, Taufik Rahman dan Aan Ariyanto juga dijawalkan bersaksi dalam persidangan.  "Saksi-saksi Terdakwa SRP dkk, Senin 1 November 2021," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (1/10).  Robin didakwa menerima suap senilai Rp 11.025.077.000 dan USD 36.000 dari berbagai pihak. Dia didakwa bersama-sama dengan Maskur Husain.  Penerimaan uang tersebut masing-masing diterima dari Wali Kota nonaktif, Muhammad Syahrial sejumlah Rp 1.695.000.000. Kemudian, senilai Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000 dari Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dan Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Aliza Gunado.  Selain itu, Robin juga turut menerima uang dari Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna senilai Rp 507.390.000, mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari sejumlah Rp 5.197.800.000. Kemudian dari Direktur PT Tenjo Jaya Usman Effendi sebesar Rp 525.000.000.  Sejumlah penerimaan uang itu diduga untuk membantu menangani perkara di KPK. Hal ini bertentangan dengan kewajiban Stepanus Robin Pattuju, yang merupakan penyidik KPK.  Robin dan Maskur didakwa melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo padal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Eks Bupati Hingga Ketua DPRD Lampung Tengah Bersaksi untuk Robin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Konpres-Penahanan-Aziz-Syamsudin-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers terkait penahanan Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar Azis Syamsuddin di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari (25/9). Azis resmi ditahan KPK sebagai tersangka terkait kasus dugaan pengurusan Dana Alokasi" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers terkait penahanan Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar Azis Syamsuddin di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari (25/9). Azis resmi ditahan KPK sebagai tersangka terkait kasus dugaan pengurusan Dana Alokasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membantah, pimpinan KPK terlibat dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Kota Tanjungbalai. Mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju diklaim, bermain sendiri dalam mengamankan perkara Tanjungbalai.  "Tidak ada internal yang terlibat dalam perbuatan SRP (Stepanus Robin Pattuju) termasuk atasannya," kata Firli dikonfirmasi, Selasa (12/10).  Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini pun mengklaim, pihaknya serius mendalami dugaan suap yang dilakukan Robin. Bahkan, lembaga antirasuah sudah memeriksa beberapa saksi termasuk pihak internal untuk membongkar kasus suap terhadap Robin.  "Tidak ada bukti bahwa atasannya terlibat perkara SRP," tegas Firli.  Pernyataan ini sekaligus membantah kesaksian mantan Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial, yang mengaku dipaksa Robin untuk segera memberikan uang suap dalam waktu dekat selama pemufakatan jatah terjadi. Syahrial mengungkapkan itu dalam persidangan kasus suap penanganan perkara di Tanjungbalai secara daring pada Senin (11/10) kemarin.  Dalam kesaksiannya, Syahrial mengaku meminta bantuan ke Robin untuk menutup kasus jual-beli jabatan Tanjungbalai. Syaratnya, Syahrial harus memberikan uang ke Robin Rp 2 miliar, namun Syahrial tidak menyanggupi dan hanya menyepakati Rp 1,695 miliar.  "Ada (kesepakatan) untuk tutup kasus saya di Tanjungbalai, kasus yang lelang jabatan. Pada saat itu saya sampaikan ke Robin untuk bantu tutup kasus dan akhirnya muncul nominal yang disepakati, saya sama Robin, pertama Rp 2 Miliar, saya nggak sanggup karena saya Pilkada akhirnya di angka Rp 1,695 miliar," ucap Syahrial.  Mendengar hal itu, Jaksa KPK menunjukkan gambar percakapan antara Syahrial dan Robin melalui laplikasi Signal. Isi percakapan itu membahas Robin mengunjungi rumah mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.  Dalam percakapan itu, Robin memberi tahu Syahrial bahwa dia sedang menuju rumah Azis. Kemudian, tiba-tiba Robin menagih uang kesepakatan terkait kasus Tanjungbalai ke Syahrial.  "(Chat Robin) 'izin bang barangkali bisa abang geser? Maksudnya apa ini?" telisik Jaksa KPK.  "Geser kirim (uang), Pak, menagih," ungkap Syahrial.  Jaksa KPK kemudian mengonfirmasi percakapan Syahrial dan Robin. Dalam percakapan selanjutnya ada pernyataan Robin mengatakan dia sudah ditagih 'atasan'.  "Karena di atas kalau telepon kayak nagih utang?' Di atas siapa yang Saudara pahami?" cecar Jaksa KPK.  "Pimpinan, Pak," singkat Syahrial.  Meski demikian, lanjut Syahrial, Robin tidak menjelaskan siapa sosok atasan yang dimaksud. Namun, yang dipahami Syahrial atasan itu merupakan pimpinan KPK.  Dalam perkaranya, Stepanus Robin Pattuju didakwa menerima uang senilai Rp 11.025.077.000 dan USD 36 ribu. Suap tersebut berkaitan dengan penanganan perkara di KPK.  Robin didakwa melanggar Pasal Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 11 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Firli Bantah Pimpinan KPK Terlibat Suap Eks Penyidik Robin Pattuju

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan kasus dugaan pemberian uang yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin terhadap mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. Pihaknya menegasakan kasus itu masih dalam proses pengembangan.  Adapun Azis Syamsuddin disebut ikut memberikan uang sebesar Rp 3.15 miliar kepada Stepanus Robin Pattuju dalam kasus suap Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial.  "Proses masih berjalan, nanti ikuti ke depannya apa yang akan terjadi," ujar Firli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/6).  Jenderal polisi bintang tiga ini memahami kasus yang menyeret Azis Syamsuddin menjadi perhatian banyak pihak. Namun biarlah KPK bekerja untuk menyelidiki dugaan suap tersebut.  "Kalau kita ingin menduga-menduga seseorang yang telah melakukan peristiwa pidana tentu kita harus kumpulkan keterangan saksi dan bukti-bukti," katanya.  Nantinya jika sudah ada bukti yang terang benderang, Firli berjanji bakal mengungkapkannya ke publik.  "Nanti pada saatnya KPK akan sampaikan apakah seseorang patut diduga ada selaku tindak pidananya," ungkapnya.  Diketahui, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, disebut turut memberikan uang senilai Rp 3.15 miliaran kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/18/05/2021/ada-pelecehan-hotman-laporkan-tim-asesmen-twk-kpk-ke-komnas-perempuan/">Baca Juga: Ada Pelecehan, Hotman Laporkan Tim Asesmen TWK KPK ke Komnas Perempuan</a> <a href="https://www.jawapos.com/internasional/16/05/2021/joe-biden-tegaskan-dukung-untuk-israel-muslim-as-boikot-gedung-putih/">Baca Juga: Joe Biden Tegaskan Dukungan ke Israel, Muslim AS Boikot Gedung Putih</a> Pemberian sejumlah uang oleh Azis Syamsuddin itu terungkap dalam sidang putusan pelanggaran kode etik Stepanus Robin di kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK.  Sidang tersebut diketahui dipimpin oleh Ketua Dewas KPK Tumpak H Panggabean yang didampingi oleh anggota Dewas KPK Albertina Ho dan Syamsuddin Haris.  Dalam pernyataannya, Albertina mengungkapkan Stepanus menerima uang dari Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sejumlah Rp 3.15 miliar.  Uang yang diberikan Azis Syamsuddin kepada Stepanus Robin Pattuju merupakan terkait perkara di Lampung Tengah. Perkara tersebut diketahui menyeret salah satu kader Partai Golkar bernama Aliza Gunado.  Adapun uang tersebut diberikan Azis untuk memantau Aliza Gunado yang diketahui menjadi saksi atas perkara di Lampung Tengah tersebut.(Gunawan Wibisono)

Soal Kasus Suap Azis Syamsuddin dan Eks Penyidik KPK, Ini Kata Firli