<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-eksekusi-eks-dirjen-perhubungan-laut-ke-lp-sukamiskin_m_216878.jpeg" alt="Mantan Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono" width="100%">
<figcaption>Mantan Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan eksekusi terhadap terpidana kasus suap perijinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Hubungan Laut Tahun Anggaran 2016-2017, Antonius Tonny Budiono (ATB). Ihwal adanya informasi tersebut disampaikan oleh juru bicara KPK, Febri Diansyah. "KPK hari ini melakukan eksekusi terhadap terpidana Antonius Tonny Budiono (Direktur Jenderal Perhubungan Laut) ke Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat," ungkap<a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank"> Febri </a>kepada awak media, Kamis (31/5). Tonny kata Febri, akan menjalani hukuman pidana 5 tahun di Lapas Sukamiskin sesuai amar putusan yang diterimanya. Selain itu, dia juga harus membayar denda sebesar Rp 300 juta subsider pidana kurungan 3 bulan, atas tindak pidana menerima hadiah atau janji terkait perjanjian dan pengadaan proyek-proyek barang dan jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2016-2017, sesuai putusan No 2/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst Tanggal 17 Mei 2018. Kendati demikian, mantan aktivis ICW mengatakan jika Tonny sudah membayar uang denda tersebut sebelum dijebloskan ke Lapas Sukamiskin. "Kemarin, Rabu (30/5) yang bersangkutan juga telah menitipkan uang denda Rp 300 juta tersebut ke rekening penampungan KPK," tutupnya.

KPK Eksekusi eks Dirjen Perhubungan Laut ke LP Sukamiskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/divonis-5-tahun-penjara-mantan-dirjen-hubla-langsung-terima_m_213398.jpeg" alt="Mantan Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono saat menjalani sidang vonis perkara yang melilitnya di PN Tipikor Jakarta, Kamis (17/5)" width="100%">
<figcaption>Mantan Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono saat menjalani sidang vonis perkara yang melilitnya di PN Tipikor Jakarta, Kamis (17/5)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memvonis mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Antonius Tonny Budiono dengan pidana penjara selama 5 tahun pidana penjara. Selain itu, dia juga diwajibkan membayar denda uang sebesar Rp 300 juta subsider kurungan tiga bulan. Majelis hakim menilai, Tonny terbukti menerima uang suap senilai Rp 2,3 miliar berkaitan dengan sejumlah proyek di Kementerian Perhubungan. "Menyatakan terdakwa Antonius Tonny Budiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berlanjut," kata hakim ketua <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Saifuddin Zuhri</a> saat membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Kamis (17/5). Hakim menjelaskan bahwa Komisaris PT Adhiguna Keruktama (AGK) Adi Putra Kurniawan pernah bertemu dengan Tonny di ruang kerjanya dengan memberikan nomor rekening, buku tabungan, dan kartu ATM bank atas nama Yongki dan Yeyen. Pemberian itu berkaitan dengan proyek pekerjaan pengerukan alur Pelabuhan Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, pada 2016 dan pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur, pada 2016. "Seluruh uang yang diterima Antonius Tonny Rp 2,3 miliar. Menimbang unsur penerimaan hadiah terbukti sah secara hukum. Antonius juga tidak melaporkan pemberian tersebut kepada penegak hukum," tutur hakim. Selain itu, Tonny terbukti bersalah menerima gratifikasi senilai lebih dari Rp 20 miliar dalam pecahan berbagai mata uang. Ada pula berbagai barang yang diterima Tonny dan ditaksir nilai totalnya Rp 243 miliar. Nilai itu merupakan pemberian fisik yang diterima Tonny, dari perhiasan cincin hingga jam tangan. "Tonny sebagai Dirjen Hubla tak pernah melaporkan gratifikasi kepada KPK. Tonny juga tidak mencantumkan laporan LHKPN atas nama Antonius dalam penerimaan tersebut. Hakim meyakini unsur gratifikasi terpenuhi," jelas hakim. Mendengar putusan majelis hakim, Tonny tidak lama memikirkannya, ia langsung menerima vonis hakim yang menjatuhkannya selama lima tahun pidana. "Saya terima," papar Tonny. Namun, pihak jaksa KPK saat ditanya oleh majelis hakim masih membutuhkan waktu untuk memikirkan hasil putusan tersebut. "Terima kasih yang mulia, kami masih pikir-pikir," pungkas jaksa. Atas perbuatannya, Tonny terbukti melanggar Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Divonis 5 Tahun Penjara, Mantan Dirjen Hubla Langsung Terima

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/eks-dirjen-hubla-sedih-dijauhi-anak-buahnya-pasca-terjaring-ott-kpk_m_201602.jpeg" alt="Mantan Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono" width="100%">
<figcaption>Mantan Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono mengaku dijauhi anak buahnya pasca terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada Agustus 2017. Tonny merasa sedih dan tak menyangka anak buahnya akan bersikap seperti itu. &ldquo;Pas saya ditangkap, saya dianggap sebagai orang yang (kena) penyakit lepra, semua menghindari saya,&rdquo; kata <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Tonny</a> sambil meneteskan air mata di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (4/4). Padahal, lanjut Tonny, saat tangkap tangan dirinya langsung mengaku bersalah dan menyerahkan sejumlah bukti penerimaan uang kepada petugas KPK. Ia juga menyerahkan kartu ATM yang digunakan untuk transaksi dengan Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adiputra Kurniawan. &ldquo;Saya mengakui salah, mungkin jarang orang seperti saya ditangkap mengaku salah. Waktu (petugas KPK) ke rumah, saya menyerahkan ATM padahal bisa saja saya sembunyikan,&rdquo; ucap Tonny. Tonny diketahui menerima suap dari Adiputra terkait kegiatan pengerukan di sejumlah pelabuhan. Tonny mengatakan kegiatan pengerukan itu penting untuk memudahkan akses kapal besar masuk ke pelabuhan. Menurutnya, PT Adhiguna termasuk perusahaan yang cepat menyelesaikan pengerjaan proyek pengerukan karena memiliki kapal-kapal berukuran besar. Namun usai ditangkap KPK, Tonny mengaku tak tahu lagi perkembangan proyek pengerukan tersebut. &ldquo;Saya keputus informasi itu karena sudah dijauhi anak buah,&rdquo; jelasnya. Dalam perkara ini, Tonny didakwa menerima suap Rp 2,3 miliar. Duit suap itu berkaitan dengan sejumlah proyek di Dirjen Perhubungan Laut. Sedianya suap itu diberikan Adi Putra berkaitan dengan proyek pekerjaan pengerukan alur Pelabuhan Pulang Pisau Kalimantan Tengah tahun 2016 dan pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Samarinda Kalimantan Timur tahun 2016. Selain itu, pekerjaan pengerukan alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Emas Semarang TA 2017. Uang suap itu diberikan melalui ATM. Adi Putra disebut memiliki banyak ATM untuk kepentingan suap tersebut, tetapi dengan nama lain. Selain didakwa menerima suap, Tonny juga menerima gratifikasi senilai lebih dari Rp 20 miliar. Gratifikasi itu diterima dalam pecahan berbagai mata uang asing dan berharga lainnya. Atas perbuatannya, Tonny dijerat pasal Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Eks Dirjen Hubla Sedih Dijauhi Anak Buahnya Pasca Terjaring OTT KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menhub-tegaskan-tidak-ada-aliran-duit-suap-dirjen-hubla-ke-dirinya_m_199640.jpeg" alt="Menhub Budi Karya" width="100%">
<figcaption>Menhub Budi Karya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan sama sekali tidak pernah menerima uang suap dan gratifikasi dari mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono. Hal tersebut dilontarkan Budi usai dirinya menjadi saksi dalam persidangan lanjutan Dirjen Hubla <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Antonius Tonny Budiono </a>di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat. "Saya katakan kembali, tidak ada aliran dana baik dari terdakwa ke saya ataupun saya ke terdakwa," ungkapnya usai bersaksi dalam persidangan dengan terdakwa Tonny di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, (28/3) Sebelumnya di dalam persidangan, Budi mengatakan ingin meluruskan kecurigaan publik bahwa dirinya telah menerima aliran dana dari Tonny yang berasal dari hasil suap dan gratifikasi proyek pengerukan laut. "Enggak dapat info (perihal aliran dana) dan enggak dapat uang," katanya saat di persidangan. Budi juga membeberkan di kementeriannya terdapat klasifikasi tanggung jawab proyek. Menurutnya, Menteri Perhubungan bertanggung jawab terhadap proyek dengan nilai lebih dari Rp 100 miliar. Sementara nilai proyek di bawah itu merupakan urusan pejabat Direktur Jenderal. "Kalau yang sifatnya reklamasi dan pengerukan, seperti yang dikerjakan PT Adhitya Keruktama itu dikatakan minor atau di bawah Rp100 miliar maka dilimpahkan ke Dirjen,&rdquo; tukasnya. Dengan adanya klasifikasi yang ketat seperti itu, dia menegaskan tidak pernah ada aliran duit haram dari Kementerian Perhubungan kepada Tonny maupun dari Tonny ke Kementerian Perhubungan. "Untuk kegiatan sifat khusus itu memang dilaporkan. Kegiatan sehari itu memang dimasukkan dalam laporan menyeluruh. Untuk pekerjaan besar ya dilaporkan. Kalo kecil kewenangan dari Dirjen," urainya. Sebelumnya, Pada kasus perkara ini, Tonny didakwa menerima suap Rp 2,3 miliar. Duit suap itu berkaitan dengan sejumlah proyek di Dirjen Perhubungan Laut. Suap itu diberikan Adi Putra berkaitan dengan proyek pekerjaan pengerukan alur Pelabuhan Pulang Pisau Kalimantan Tengah tahun 2016 dan pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Samarinda Kalimantan Timur tahun 2016. Selain itu, pekerjaan pengerukan alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Emas Semarang TA 2017. Uang suap itu diberikan melalui ATM. Adi Putra disebut memiliki banyak ATM untuk kepentingan suap tersebut, tetapi dengan nama lain. Selain didakwa menerima suap, Tonny juga menerima gratifikasi senilai lebih dari Rp 20 miliar. Gratifikasi itu diterima dalam pecahan berbagai mata uang asing dan barang berharga lainnya.

Menhub Tegaskan Tidak Ada Aliran Duit Suap Dirjen Hubla ke Dirinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/dua-petinggi-kemenhub-ini-digarap-kpk-untuk-kasus-suap-dirjen-hubla_m_157405.jpeg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hari ini (15/9) penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Keduanya adalah Sekretaris Jenderal Kemenhub, Sugihardjo dan Direktur Kepelabuhan dan Pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Mauritz H M Sibarani. Pemanggilan ini dilakukan untuk mengungkap kasus dugaan suap yang melibatkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono dan Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adiputra Kurniawan. "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka APK (Adiputra Kurniawan)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (15/9). Untuk Sugihardjo kata Febry, dia diduga mengetahui kasus suap yang menjerat rekannya Tonny Budiono. Mengingat Tonny diduga menerima suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek di lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2016-2017. Total uang diduga suap dan gratifikasi yang disita KPK dari tangan Tonny mencapai Rp 20 miliar. Sama halnya dengan Direktur Kepelabuhanan dan Pengerukan Ditjen Hubla Mauritz H.M Sibarani dan Direktur PT Bina Muda Adhi Swakarsa Pekalongan Iwan Setiono. "Mereka berdua juga diperiksa sebagai saksi APK," sambung dia. Tonny dan Adiputra ditetapkan sebagai tersangka kasus suap. Tonny diduga menerima sejumlah uang sekitar Rp 1,17 miliar, dari Adiputra terkait pengerjaan pengerukan alur pelayaran di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Perusahaan Adiputra, yakni PT Adhiguna Keruktama yang mendapat proyek senilai Rp 44,52 miliar tersebut. Selain itu, Tonny diduga menerima suap dan gratifikasi dari sejumlah proyek yang di lingkungan Kemenhub sejak 2016 lalu. Ada 33 tas berisi uang senilai Rp18,9 miliar yang disita KPK dari kediaman Tonny. Selain uang, penyidik KPK juga menyita sejumlah barang, berupa tombak, keris, hingga batu akik dari tangan Tonny.

Dua Petinggi Kemenhub Ini Digarap KPK Untuk Kasus Suap Dirjen Hubla

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/icw-kpk-harus-telusuri-aliran-suap-dirjen-hubla-kemenhub_m_153751.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Febri Hendri meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri aliran uang suap yang diterima Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono. Pasalnya, Tonny Budiono diduga menerima suap dalam jumlah yang tak tanggung-tanggung sebesar Rp 20 miliar dari Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adhiputra Kurniawan. "Menurut kami, KPK harus menelusuri lebih lanjut, kemana saja aliran uang hasil gratifikasi tersebut mengalir. Tersangka menyatakan bahwa aliran dana ke kegiatan sosial. Menurut kami selain kegiatan sosial, hasil gratifikasi tersebut juga dimungkinkan mengalir ke pihak lain dalam jumlah besar," kata Febri kepada JawaPos.com, Senin (28/8). Febri menilai penggunaan kartu ATM dalam tindak pidana korupsi memang relatif baru. Dan hal itu tentu bisa menghilangkan jejak tindak pidana. "Modus ini membutuhkan pekerja yang terus mengambil uang cash atau transfer ke rekening lain karena limitasi pengambilan cash atau transfer menggunakan ATM," paparnya. Menurut dia, OTT yang melibatkan Antonius Tonny Budiono ini membuktikan bahwa Kemenhub belum serius memberantas korupsi. Terutama, pungli dan suap-menyuap terkait dengan kewenangan dan pengadaan di dalam internal organisasi di Kemenhub. "ICW pernah bergabung dalam Satgas OPP (Operasi Pemberantasan Pungli) dan mendapat kesan bahwa pejabat Kemenhub tak serius mencegah pungli atau pungli," pungkasnya. Seperti diketahui, KPK menangkap lima orang dalam OTT pada Rabu (23/8) di beberapa tempat di Jakarta. Dari lima orang yang tertangkap, KPK menetapkan Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono sebagai tersangka penerima dan Komisaris PT AGK, Adhi Putra Kurniawan sebagai tersangka pemberi suap. Dalam OTT, KPK menyita uang tunai dari berbagai jenis mata uang asing yang totalnya mencapai Rp 18,9 miliar serta empat ATM dari rekening bank berbeda. Sementara di dalam rekening Bank Mandiri saja, terdapat sisa saldo sebesar Rp 1,174 miliar. Sehingga, total yang diduga telah diterima Tonny Budiono adalah sekitar Rp 20 miliar. Diduga pemberian uang Rp 20 miliar oleh Adhi Putra Kurniawan kepada Antonius Tonny Budiono terkait dengan pekerjaan pengerukan pelabuhan Tanjung Mas Semarang.

ICW: KPK Harus Telusuri Aliran Suap Dirjen Hubla Kemenhub

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/dalami-kasus-suap-dirjen-hubla-kpk-geledah-empat-tempat-ini_m_153239.jpeg" alt="Penyidik KPKK" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPKK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah menetapkan Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono sebagai tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menggeledah empat lokasi guna kepentingan penyidikan kasus tersebut. Hal terkait kasus dugaan suap dalam perizinan dan proyek-proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).&nbsp; "Dua tim satgas penyidik KPK menggeledah empat lokasi sejak Kamis (24/8) malam hingga siang ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (25/8).&nbsp; Lokasi yang digeledah antara lain, ruang kerja Dirjen Hubla di Gedung Karsa Kementerian Perhubungan. Serta Mess Perwira yang ditempati Tonny Budiono di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat.&nbsp; Selain itu, penyidik juga menggeledah kediaman Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adhiputra Kurniawan di sebuah apartemen di Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan kantor PT Adhiguna Keruktama di daerah Sunter, Jakarta Utara.&nbsp; "Keempat lokasi telah selesai digeledah. Dari lokasi penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (CCTV)," papar Febri.&nbsp; Seperti diketahui, KPK menangkap lima orang dalam OTT pada Rabu (23/8) kemarin di beberapa tempat di Jakarta. Dari lima orang yang tertangkap, KPK menetapkan Dirjen Hubla Kemenhub, Antonius Tonny Budiono dan Komisaris PT AGK, Adhi Putra Kurniawan sebagai tersangka.&nbsp; Dalam OTT, KPK menyita uang tunai dari berbagai jenis mata uang asing yang totalnya mencapai Rp 18,9 miliar serta empat ATM dari rekening bank berbeda.&nbsp; Sementara di dalam rekening Bank Mandiri saja, terdapat sisa saldo sebesar Rp 1,174&nbsp;miliar.&nbsp;Sehingga, total yang diduga telah diterima Tonny Budiono adalah sekitar Rp 20 miliar. Diduga pemberian uang Rp 20 miliar oleh Adhi Putra Kurniawan kepada Antonius Tonny Budiono terkait dengan pekerjaan pengerukan pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Atas perbuatannya selaku penerima, Tonny disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 dan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor&nbsp; Sementara selaku pemberi, disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.&nbsp;

Dalami Kasus Suap Dirjen Hubla, KPK Geledah Empat Tempat ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/suap-terhadap-dirjen-hubla-kemenhub-gunakan-modus-baru_m_153102.jpeg" alt="Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konfrensi pers OTT terhadap Dirjen Hubla ATB" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konfrensi pers OTT terhadap Dirjen Hubla ATB</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono resmi ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Hubla, Kamis (24/8). Di sini posisi Antonius Tonny Budiono sebagai penerima suap. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebut, dalam OTT kali ini pihaknya mengungkap modus baru dalam pemberian suap. "KPK mengungkap modus yang relatif baru dalam OTT kali ini karena penyerahan uang dilakukan dalam bentuk ATM," kata Basaria dalam keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta Kamis (24/8) malam ini. Basaria mengatakan, dalam kasus ini rekening tabungan dibuka oleh Adhi Putra Kurniawan, Komisaris PT Adhi Guna Keruktama. Adhi Putra selaku pihak pemberi dengan menggunakan nama pihak lain yang diduga fiktif. Kemudian, pemberi menyerahkan ATM kepada pihak penerima. "Serta, penerima menggunakan ATM dalam berbagai transaksi," ujar Basaria. Seperti diketahui, KPK menangkap lima orang dalam OTT pada Rabu (23/8) kemarin di beberapa tempat di Jakarta. Dari lima orang yang tertangkap, KPK menetapkan Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono dan Komisaris PT AGK, Adhi Putra Kurniawan sebagai tersangka. Dalam OTT, KPK menyita uang tunai dari berbagai jenis mata uang asing yang totalnya mencapai Rp 18,9 miliar serta empat ATM dari rekening bank berbeda. Sementara di dalam rekening Bank Mandiri saja, terdapat sisa saldo sebesar Rp 1,174 miliar. "Sehingga total uang yang ditemukan di Mess Perwira Dirjen Hubla adalah sekitar Rp 20 miliar," papar Basaria. Diduga pemberian uang Rp 20 miliar oleh Adhi Putra Kurniawan kepada Antonius Tonny Budiono terkait dengan pekerjaan pengerukan pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Atas perbuatannya selaku penerima, Tonny disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 dan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor Sementara selaku pemberi, disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Suap Terhadap Dirjen Hubla Kemenhub Gunakan Modus Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ini-detik-detik-ott-dirjen-hubla-ada-duit-rp20-miliar-di-mess-perwira_m_153093.jpeg" alt="Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan kronologis operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Antonius Tonny Budiono (ATB). Dalam OTT tersebut, Antirasuah itu menangkap lima orang. Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengungkapkan, penangkapan dilakukan di beberapa tempat di Jakarta. Awalnya, tim satgas menangkap empat orang secara berturut-turut sejak pukul 10.00 WIB.&nbsp; Pertama, KPK menangkap Antonius di rumah dinasnya Mess Perwira, Gunung Sahari Jakarta Pusat. Kemudian, disusul dengan penangkapan Manajer Keuangan PT Adhi Guna Keruktama inisial S dan Direktur PT Adhi Guna Keruktama inisiap DG di daerah Sunter, Jakarta Utara. Kemudian tim bergerak ke Jakarta Pusat dan mengamankan APK selaku komisaris PT AGK di kediaman yang bersangkutan di Kemayoran pada pukul 14.30 WIB.&nbsp; Lalu tim mengamankan W selaku kepala Subdirektorat Pengerukan dan Reklamasi Ditjen Hubla pukul 15.00 WIB di kantor Ditjen Hubla &ldquo;Setelah itu, KPK membawa kelima orang tersebut untuk menjalani pemeriksaan. Menurut Basaria, KPK menyita sejumlah uang tunai dan empat kartu ATM dari bank berbeda,&rdquo; papar Basaria dalam keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/8). Uang itu ditemukan di dalam 33 tas ransel. Uang tersebut terdiri atas beberapa mata uang yakni Rupiah, Dollar Amerika Serikat (AS), Poundsterling, Euro, dan Ringgit Malaysia senilai Rp 18,9 miliar.&nbsp; &ldquo;Sementara dalam rekening Bank Mandiri terdapat sisa saldo Rp 1,174 miliar. Sehingga total uang yang ditemukan di Mess Perwira Dirjen Hubla adalah sekitar Rp 20 miliar," papar Basaria.&nbsp; Setelah gelar perkara dan melakukan pemeriksaan intensif, KPK akhirnya menetapkan Antonius Tonny Budiono dan Komisaris PT AGK, Adhi Putra Kurniawan sebagai tersangka.&nbsp; Tonny diduga menerima uang sebesar Rp 20 miliar dari Adhi Putra Kurniawan. "Diduga pemberian uang oleh APK selaku komisaris PT AGK kepada ATB, Dirjen Hubla Kemenhub untuk terkait dengan pekerjaan pengerukan pelabuhan Tanjung Mas Semarang," papar Basaria.&nbsp; Atas perbuatannya selaku penerima, Tonny disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 dan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor&nbsp; Sementara selaku pemberi, disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Ini Detik-detik OTT Dirjen Hubla, Ada Duit Rp20 Miliar di Mess Perwira

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/dirjen-yang-ditangkap-kpk-itu-pernah-ikut-kuis-dan-menang-rp-30-juta_m_153068.jpeg" alt="Ilustrasi barang bukti suap" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi barang bukti suap</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Ada fakta menarik dari Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) ATB yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tuduhan menerima suap tersebut. ATB diringkus via operasi tangkap tangan pada Rabu (23/8) malam. Di mata para tetangga, pelaku adalah pribadi baik dan pintar. Bahkan menurut Andre, salah seorang tetangga ATB di kompleks Mess Perwira Bahtera Suaka, Gunung Sahari, Jakarta Pusat itu, ATB pernah ikut kuis Who Wants to Be a Millionaire yang sempat nge-hits beberapa tahun lalu. Di kuis yang hadiah utamanya Rp 1 miliar itu, ATB masuk sampai tahap Rp 30 juta. &rdquo;Memang pintar dia orangnya,&rdquo; kata lelaki 54 tahun itu Kamis (24/8). Sementara untuk kasus yang menjerat ATB, Andre juga mengaku kaget. "Enggak nyangka juga, saya terakhir ketemu dua minggu lalu. Padahal dia baik saja kok, tapi enggak tahu ya kalau di luar itu," sambung dia. (*)

Dirjen yang Ditangkap KPK itu Pernah Ikut Kuis dan Menang Rp 30 Juta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#suap dirjen hubla

Berita Terkini