<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020. Penyidik KPK telah memeriksa lima saksi di kantor Pemkab Bandung Barat pada Selasa (6/7) kemarin.  Kelima orang saksi yang diperiksa antara lain, tiga pihak swasta yakni Gani Hidayat, Agung Maryanto, Gilang Rajab dan dua pegawai negeri sipil antara lain, Kabid Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Silvi Harnawati serta Kabid Prasarana dan Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Maryati. Mereka ditelisik terkait penerimaan uang kepada Bupati Bandung Barat nonaktif, Aa Umbara Sutisna.  "Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi oleh tersangka AUM dari berbagai pihak di Kabupaten Bandung Barat," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ipi Maryati dalam keterangannya, Rabu (7/7).  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/11/06/2021/suap-bansos-kpk-periksa-sekda-hingga-kadis-sosial-bandung-barat/">Suap Bansos, KPK Periksa Sekda Hingga Kadis Sosial Bandung Barat</a>  Sementara itu, dua pihak swasta lainnya yakni Moh. Galuh Fauzi dan Asep Lukman Hermawan mangkir dari pemeriksaan tim penyidik KPK. Lembaga antirasuah mengultimatum agar kedua kooperatif memenuhi panggilan penyidik KPK.  "Kedua saksi tidak hadir dan tanpa konfirmasi. KPK menghimbau agar kooperatif hadir memenuhi panggilan Tim Penyidik pada jadwal pemanggilan selanjutnya," tegas Ipi.  Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dan anaknya, AndriWibawa terkait perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2020.  Selain Aa Umbara dan anaknya, Andri Wibawa, KPK juga menetapkan pemilik PT. Jagat Dir Gantara, M. Totoh Gunawan sebagai tersangka. KPK menduga, Andri Wibawa meminta Aa Umbara yang tidak lain Ayah kandungnya untuk turut dilibatkan menjadi salah satu penyedia pengadaan sembako dampak Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat.  Hal ini pun langsung disetujui Aa Umbara dengan memerintahkan Kadis Sosial Kabupaten Bandung Barat dan PPK Dinsos KBB agar ditetapkan.  Dalam kurun waktu April-Agustus 2020, di wilayah Kabupaten Bandung Barat, dilakukan pembagian bantuan sosial (bansos) bahan pangan dengan dua jenis paket yaitu bantuan sosial Jaring Pengaman Sosial (Bansos JPS) dan bantuan sosial terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (Bansos PSBB) sebanyak 10 kali pembagian dengan total realisasi anggaran senilai Rp 52,1 Miliar.  Hal ini menggunakan bendera CV Jayakusuma Cipta Mandiri dan CV Satria Jakatamilung. Andri mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai Rp 36 miliar untuk pengadaan paket bahan pangan bansos.  Sedangkan Totoh Gunawan dengan menggunakan PT Jagat Dir Gantara, dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang, mendapakan paket pekerjaan dengan total senilai Rp 15,8 miliar untuk pengadaan bahan pangan bansos JPS dan Bansos PSBB.  KPK menduga, dari kegiatan pengadaan bansos tersebut, Aa Umbara Sutisna diduga telah menerima uang sejumlah sekitar Rp 1 miliar. M Totoh Gunawan diduga telah menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp 2 Milliar dan Andri Wibawa juga diduga menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp 2,7 miliar.  Dalam perkara ini, Aa Umbara Sutisna disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 KUHP.  Sedangkan Andri Wibawa dan M. Totoh Gunawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 56 KUHP.

Dalami Dugaan Suap Bansos Bupati Bandung Barat, KPK Cecar 5 Saksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/DSC07407_1611151284802.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tahun 2020. Penyidik telah meminta keterangan gitaris band The Changcuters Arlanda Ghazali Langitan alias Alda dan tiga pihak swasta lainnya yakni Oktavianus, Risal Faisal dan Dikki Harun Andika.  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menyampaikan empat pihak tersebut didalami terkait pemberian sejumlah uang kepada Bupati nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Sutisna, dalam pengadaan bansos di Pemkab Bandung Barat tahun 2020.  "Jumat (25/6/2021) bertempat di perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Aula Wakil Bupati), Tim Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi untuk tersangka AU dkk. Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya pemberian sejumlah uang kepada tersangka AU dari berbagai pihak, karena ikut melaksanakan pengadaan bansos pandemi Covid-19 pada Dinsos Pemkab Kabupaten Bandung Barat tahun 2020," kata Ali dalam keterangannya, Minggu (27/6).  Sementara itu sembilan pihak lainnya yang juga pihak swasta yakni Rini Rahmawati, Ricky Widyanto, Benny Setiawan, Seftriani Mustofa, Iwan Nurhari, Ricky Suryadi, Rini Dewi Mulyani, Asep Juhendrik dan Samy Wiratama mangkir dari panggilan penyidik KPK.  "Tidak hadir dan tidak mengkonfirmasi, karenanya KPK menghimbau para saksi untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan. Tim penyidik yang akan segera dijadwalkan," tegas Ali.  Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dan anaknya, Andri Wibawa terkait perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2020.  Selain Aa Umbara dan anaknya, Andri Wibawa, KPK juga menetapkan pemilik PT. Jagat Dir Gantara, M. Totoh Gunawan sebagai tersangka. KPK menduga, Andri Wibawa meminta Aa Umbara yang tidak lain Ayah kandungnya untuk turut dilibatkan menjadi salah satu penyedia pengadaan sembako dampak Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat.  Hal ini pun langsung disetujui Aa Umbara dengan memerintahkan Kadis Sosial Kabupaten Bandung Barat dan PPK Dinsos KBB agar ditetapkan.  Dalam kurun waktu April-Agustus 2020, di wilayah Kabupaten Bandung Barat, dilakukan pembagian bantuan sosial (bansos) bahan pangan dengan dua jenis paket yaitu bantuan sosial Jaring Pengaman Sosial (Bansos JPS) dan bantuan sosial terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (Bansos PSBB) sebanyak 10 kali pembagian dengan total realisasi anggaran senilai Rp 52,1 Miliar.  Hal ini menggunakan bendera CV Jayakusuma Cipta Mandiri dan CV Satria Jakatamilung. Andri mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai Rp 36 miliar untuk pengadaan paket bahan pangan bansos.  Sedangkan Totoh Gunawan dengan menggunakan PT Jagat Dir Gantara, dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang, mendapakan paket pekerjaan dengan total senilai Rp 15,8 miliar untuk pengadaan bahan pangan bansos JPS dan Bansos PSBB.  KPK menduga, dari kegiatan pengadaan bansos tersebut, Aa Umbara Sutisna diduga telah menerima uang sejumlah sekitar Rp 1 miliar. M Totoh Gunawan diduga telah menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp 2 Milliar dan Andri Wibawa juga diduga menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp 2,7 miliar.  Dalam perkara ini, Aa Umbara Sutisna disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 KUHP.  Sedangkan Andri Wibawa dan M. Totoh Gunawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 56 KUHP.

Gitaris The Changcuters Diperiksa KPK Terkait Kasus Bansos Aa Umbara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Menteri-Sosial-Juliari-P-Batubara-Rompi-Tahanan-Dery-Ridwansah-1-2.jpg" alt="Menteri Sosial Juliari P Batubara usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Menteri Sosial Juliari Batubara selama 20 hari untuk kepentingan pemeriksaan kasus korupsi dana bantuan sos" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Juliari P Batubara usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Menteri Sosial Juliari Batubara selama 20 hari untuk kepentingan pemeriksaan kasus korupsi dana bantuan sos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan staf ahli eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara bidang komunikasi, Kukuh Ariwibowo menyatakan tidak mengetahui adanya permintaan fee kepada mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos Matheus Joko Santoso dan juga Adi Wahyono. Hal ini disampaikan Kukuh saat bersaksi untuk terdakwa Juliari Peter Batubara.  Dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) awalnya menelisik pengetahuan Kukuh terkait adanyaan permintaan fee dari Juliari Peter Batubara, dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) sembako penanganan Covid-19, untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. Atas pertanyaa majelis, Kukuh pun mengatakan tidak tahu ihwal adanya permintaan fee dari mantan bosnya.  "Tidak ada," kata Kukuh saat bersaksi untuk terdakwa Juliari Peter Batubara, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (9/6).  Kukuh pun membantah pernah menerima uang dari Matheus maupun Adi terkait komitmen fee pengadaan bansos sembako.  "Apakah saudara pernah menerima setoran uang dari Matheus Joko maupun Adi Wahyono?," cecar Hakim Damis.  "Tidak pernah," klaim Kukuh.  Meski demikian, Kukuh mengakui pernah menghadap Juliari bersama dengan Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono di ruang kerja menteri. Dalam kesempatan itu, Kukuh tak menampik Juliari menanyakan soal progres penyaluran bansos.  "Beliau menanyakan progres penyaluran sembako dan percepatannya," ujar Kukuh.  Dalam sidang ini juga, sejumlah vendor pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek bersaksi untuk terdakwa mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara. Mereka mengaku pernah memberikan uang kepada mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso.  Para vendor tersebut adalah Direktur PT Andalan Pesik International, Rocky Josep Pesik; Direktur PT Global Tri Jaya, Raj Indra Singh; Direktur PT Total Abadi Solusindo Mochamad Iqbal dan Direktur PT Era Nusantara Prestasi sekaligus pemilik CV Nurali Cemerlang, Go Erwin.  Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis mencecar para vendor terkait dugaan pemberian komitmen fee kepada pejabat Kemensos Matheus Joko Santoso. Hal ini pun diakui oleh Direktur PT Andalan Pesik International, Rocky Josep Pesik yang pernah memberikan uang senilai Rp 150 juta, yang diberikan secara bertahap.  "Iya, 3 kali 50 juta," ungkap Rocky.  Hal serupa juga diakui oleh Direktur PT Global Tri Jaya, Raj Indra Singh. Dia menyampaikan memberikan uang sebesar Rp 100 juta kepada Matheus Joko Santoso. Uang itu diminta Joko untuk membantu administrasi.  "Saat itu saya selesai paket (bansos) ke 7 saya terus diminta beliau (Joko) bantu anak-anak, untuk adminstrasi. Saya serahkan satu kali," ucap Raj.  Selain itu, Direktur PT Total Abadi Solusindo Mochamad Iqbal juga mengakui pernah memberikan uang kepada dua pejabat Kemensos, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sejumlah Rp 400 juta. Diketahui, Matheus dan Adi juga merupakan terdakwa dalam perkara ini.  "Saya diminta kontribusi untuk kegiatan di Kemensos pak oleh Adi dan Joko, (mereka) enggak minta Rp 400 juta hanya diminta kontribusi, tidak disebutkan jumlahnya, itu hanya sisa dana pribadi saya yang mulia," tegas Iqbal.  Dalam persidangan ini, mantan Mensos Juliari Peter Batubara didakwa menerima suap senilai Rp 32,48 miliar terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. Juliari dinilai memotong Rp 10 ribu dari setiap paket pengadaan bansos.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/31/05/2021/saksi-ungkap-arahan-juliari-soal-pemotongan-rp-10-ribu-perpaket-bansos/">Saksi Ungkap Arahan Juliari Soal Pemotongan Rp 10 Ribu Perpaket Bansos</a>  Adapun uang itu diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso yakni. Penerimaan uang itu berasal dari konsultan Hukum Harry Van Sidabukke, senilai Rp 1,28 miliar.  Kemudian dari Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp 1,95 miliar, serta sebesar Rp 29 miliar berasal dari para pengusaha penyedia barang lainnya.  Juliari Peter Batubara didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Staf Ahli Mensos Bantah Terima Fee Bansos Sembako Wilayah Jabodetabek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Menteri-Sosial-Juliari-P-Batubara-Rompi-Tahanan-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Menteri Sosial Juliari P Batubara usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Menteri Sosial Juliari Batubara selama 20 hari untuk kepentingan pemeriksaan kasus korupsi dana bantuan sos" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Juliari P Batubara usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Menteri Sosial Juliari Batubara selama 20 hari untuk kepentingan pemeriksaan kasus korupsi dana bantuan sos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim kuasa hukum mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara, Maqdir Ismail mengungkapkan, Matheus Joko Santoso ingin melemparkan tanggung jawab kepada kliennya, terkait fee pengadaan bantuan sosial (bansos) sembako penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Dia mengklaim, tidak ada permintaan fee dari Juliari dalam pengadaan bansos.  "Pak Joko ini kan mau melemparkan tanggungjawab penerimaan uang itu pada orang lain, yaitu pada pak Menteri. Seolah-olah memang ada permintaan dari pak Menteri seolah olah ada permintaan untuk memungut uang," kata Maqdir menanggapi kesaksian Matheus Joko, Selasa (8/6).  Maqdir mengungkapkan, pemungutan uang Rp 10 ribu kepada vendor pengadaan bansos dalam persidangan tidak muncul fakta diminta langsung oleh Juliari Batubara. Dia pun menampik Juliari menggunakan uang fee bansos untuk operasional sebagai Mensos.  "Jadi dia lebih kreatif sebenarnya apalagi penggunaannya pun, pengunaan penggunaan operasional, yang dia katakan tadi semua yang dia kutip yang Rp 10 ribu itu juga digunakan dia bilang untuk operasional menteri. Ini kan kontradiktif," ujar Maqdir.  Maqdir menuturkan, keterangan mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos Matheus Joko Santoso itu harus di uji di persidangan. Dia tak menginginkan keterangan tunggal Matheus Joko dipercaya di persidangan.  "Ini menurut hemat saya keterangan-keterangan yang harus diuji kebenarannya. Jadi ini saya khawatir keterangan yang seperti ini adalah fitnah," ungkap Maqdir.  "Jadi paling kurang yang bisa kita lihat sekarang ini, keterangan ini adalah melemparkan seluruh tanggungjawab kepada pak menteri," sambungnya.  Terlebih Maqdir mengungkapkan, berdasarkan keterangan Selvi Sekretaris Mensos pernah menyatakan, Juliari Batubara diklaim tidak pernah melakukan pertemuan khusus di ruangannya. Hal ini tidak lain terkait pengadaan bansos Covid-19.  "Kalau saya tidak keliru kemarin, selvi sebagai Sekretaris, kami kan sudah tanya pertemuan pertemuan itu, tidak ada pertemuan secara khusus," ucap Maqdir menandaskan.  Dalam persidangan pada Senin (7/6) kemarin, Matheus Joko Santoso mengungkapkan adanya permintaan fee senilai Rp 35 miliar dari staf khusus Mensos, Kukuh Ariwibowo. Target pengumpulan fee itu didapatkan dari setiap vendor pengadaan bansos.  "Total target fee nya adalah sebesar Rp 36,554 miliar. Setelah didiskusikan kita diminta hanya 35 miliar," ujar Matheus Joko.  Dia mengaku tugas pengumpulan fee tidak hanya dibebankan kepada dirinya, tapi juga kepada kuasa pengguna anggaran (KPA) Kemensos, Adi Wahyono.  "Adi Wahyono, di ruangan Kepala Biro Umum," pungkas Matheus Joko.  Dalam persidangan ini, mantan Mensos Juliari Peter Batubara didakwa menerima suap senilai Rp 32,48 miliar terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. Juliari dinilai memotong Rp 10 ribu dari setiap paket pengadaan bansos.  Adapun uang itu diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso yakni. Penerimaan uang itu berasal dari konsultan Hukum Harry Van Sidabukke, senilai Rp 1,28 miliar.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/07/06/2021/anggota-bpk-hingga-sejumlah-pejabat-kemensos-disebut-terima-fee-bansos/">Anggota BPK Hingga Sejumlah Pejabat Kemensos Disebut Terima Fee Bansos</a>  Kemudian dari Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp 1,95 miliar, serta sebesar Rp 29 miliar berasal dari para pengusaha penyedia barang lainnya.  Juliari Peter Batubara didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kubu Juliari Tuding Matheus Lempar Tanggung Jawab Soal Fee Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/sidang-suap-bansos2-Ridwan.jpg" alt="Terpidana kasus suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19, Harry Van Sidabukke bersaksi dalam sidang dugaan suap bansos Covid-19 di PN Tipikor Jakarta, Senin (24/5). Foto: Ridwan" width="100%">
<figcaption>Terpidana kasus suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19, Harry Van Sidabukke bersaksi dalam sidang dugaan suap bansos Covid-19 di PN Tipikor Jakarta, Senin (24/5). Foto: Ridwan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi terpidana penyuap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19, Harry Van Sidabukke, ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Sukamiskin. Sementara itu, terpidana Ardian Iskandar Maddanatja dalam perkara yang sama dijebloskan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong.  Keduanya akan menjalani hukuman selama 4 tahun pidana penjara. Harry dan Ardian terbukti menyuap mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara dalam rangka mendapatkan kuota bansos.  "Kamis (3/6/2021) Jaksa Eksekusi KPK Rusdi Amin telah selesai melaksanakan eksekusi putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt. Pst tanggal 5 Mei 2021 yang berkekuatan hukum tetap dari terpidana Harry Van Sidabukke dengan cara memasukkannya ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Sukamiskin untuk menjalani pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (4/6).  "Dihari yang sama juga sekaligus dilakukan eksekusi putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt. Pst tanggal 5 Mei 2021 yang berkekuatan hukum tetap dari terpidana Ardian Iskandar Maddanatja dengan cara memasukkannya ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong untuk menjalani pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," sambungnya.  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, masing-masing terpidana dibebankan kewajiban untuk membayar denda sejumlah Rp 100 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan.  Ardian dan Harry diyakini menyuap mantan Mensos Juliari Peter Batubara dengan total Rp 3,2 miliar. Suap tersebut untuk memuluskan penunjukan perusahaan penyedia bansos di wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020.  Harry diyakini memberikan suap senilai Rp 1,28 miliar kepada Juliari. Sedangkan Ardian memberi suap sebesar Rp 1,95 miliar.  Pemberian suap dari dua terdakwa yakni Harry dan Ardian dilakukan secara bertahap. Uang suap itu mengalir ke dua PPK bansos Kemensos untuk periode Oktober- Desember 2020, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Uang diberikan untuk pengadaan bansos dalam periode berbeda.  Harry diduga memberikan uang untuk memuluskan mendapatkan paket pengadaan bansos sebanyak sebanyak 1.519.256 paket. Pengadaan paket itu dilakukan melalui PT Pertani (Persero) dan melalui PT Mandala Hamonangan Sude.  Sedangkan Ardian terbukti memberikan uang itu agar mendapatkan penunjukan pengadaan paket bansos melalui PT Tigapilar Agro Utama. Paket bansos tersebut untuk tahap 9, tahap 10, tahap komunitas dan tahap 12 sebanyak 115 ribu paket.  Harry dan Ardian divonis melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

KPK Jebloskan Dua Penyuap Eks Mensos Juliari Batubara ke Lapas Berbeda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/MATHEUS-JOKO-SANTOSO-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Matheus Joko Santoso ditahan penyidik KPK usai terjaring dalam operasi tangkap tangan perkara dugaan suap pengadaan bantuan sos" width="100%">
<figcaption>Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Matheus Joko Santoso ditahan penyidik KPK usai terjaring dalam operasi tangkap tangan perkara dugaan suap pengadaan bantuan sos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang pihak swasta bernama Handhy Rezangka mengakui menyerahkan uang senilai Rp 800 juta kepada mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso. Uang tersebut diduga merupakan fee pengadaan bantuan sosial (bansos) dari PT. Tigapilar Agro Utama.  Hal ini setelah jaksa mengonfirmasi terkait penerimaan uang Rp 800 juta yang diserahkan kepada Matheus Joko Santoso yang saat itu merupakan anak buah dari Juliari Batubara ketika menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos).  "Saya bilang Pak Joko mau menghadap dari Tigapilar. Saya diarahin ke ruangannya lantai 3. Akhirnya ketemu, uang itu diserahkan di tas ransel total Rp 800 juta kata Lia (Nuzulia Hamzah)," kata Handhy saat bersaksi untuk dua mantan pejabat Kemensos, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (2/6).  Mendengar kesaksian Handhy, lantas jaksa penuntut umum (JPU) mengonfirmasi bagaimana dirinya bisa menyerahkan uang yang berada di dalam tas tersebut. "Cara menyerahkan uang dalam tas ransel bagaimana?," telisik Jaksa.  "Saya kenalin diri, terus tas saya kasih ke pak Joko. Habis itu Pak Joko manggil stafnya, duit itu dipindahinlah trus tasnya saya bawa lagi. Setelah itu dikembaliin tasnya saya turun, pulang," ungkap Handhy.  "Nggak ada komentar Pak Joko?" tanya jaksa.  "Nggak ada, 'cuma nanya ini berapa?' saya bilang Rp 800 juta," ujar Handhy.  Dia pun mengaku mendapat uang transport senilai Rp 1 juta usai menyerahkan nominal uang senilai Rp 800 juta tersebut. "Habis saya kasih tas. Saya dikasih uang transport Rp 1 juta," ungkap Handhy.  Uang senilai Rp 800 juta yang diserahkan Handhy ke Matheus Joko Santoso merupakan dari Nuzulia Hamzah. Uang itu diterima Nuzulia dari Direktur PT. Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja.  Dalam persidangan ini, Nuzulia mengklaim tidak menyerahkan lagi uang kepada Joko. "Nggak ada hanya Rp 800 juta," klaim Nuzulia.  Dalam persidangan ini, dua mantan pejabat Kemensos, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono didakwa bersama-sama mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menerima uang dari sejumlah vendor pengadaan paket bansos sembako Covid-19.  Penerimaan suap itu dilakukan secara bertahap. Uang senilai Rp 1,28 miliar diperoleh dari Harry Van Sidabukke dan Rp 1,96 miliar dari Ardian Iskandar Maddanatja.  Juliari juga diduga menerima Rp 29,25 miliar dari sejumlah pengusaha penyedia bansos sembako. Mereka didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Anak Buah Juliari Disebut Terima Uang Rp 800 Juta dari Vendor Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Menteri-Sosial-Juliari-P-Batubara-Rompi-Tahanan-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Menteri Sosial Juliari P Batubara usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Menteri Sosial Juliari Batubara selama 20 hari untuk kepentingan pemeriksaan kasus korupsi dana bantuan sos" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Juliari P Batubara usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Menteri Sosial Juliari Batubara selama 20 hari untuk kepentingan pemeriksaan kasus korupsi dana bantuan sos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nama politikus PDI Perjuangan Ihsan Yunus disebut-sebut dalam sidang kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. Hal ini di dalami jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan dengan terdakwa mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.  Hal ini di dalami Jaksa, karena dalam persidangan, terpidana kasus pengadaan bansos Harry Van Sidabukke mengakui menyerahkan fee senilai Rp 9 ribu perpaket bansos kepada Agustri Yogasmara. Harry mendapat total 1.519.256 paket bansos sembako Covid-19 untuk tahap 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10.  "Di BAP saudara ada menyebut Iman Ikram? Siapa dia?," tanya Jaksa Muhammad Nur Azis di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (24/5).  Dia mengakui, Iman Ikram merupakan rekannya di organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Lantas, Jaksa menggali sosok Yogas kepada Harry.  "Iman Ikram itu wakil Sekjen (HIPMI)," jawab Harry.  "Nah, kalau Iman Ikram HIPMI. Kalau Yogas? Saudara Iman Ikram satu organisasi, saudara nggak nanya siapa Yogas ini, kok selalu sama situ, kan gitu," telisik Jaksa.  Meski demikian, dia menyebut Iman memang biasa mendapat pekerjaan di Kemensos. "Nanya ke Bang Iman, beliau memang biasa kerja di Kemensos," cetus Harry.  Jaksa Nur Azis lantas menggali sosok Ihsan Yunus kepada Harry di persidangan. Dia mengakui, kalau Ihsan merupakan Anggota DPR RI.  "Ihsan Yunus siapa?," telisik Jaksa Nur Azis.  "Setahu saya Wakil Ketua Komisi VIII," ungkap Harry.  Harry mengklaim tidak mengetahui hubungan Komisi VIII DPR RI dengan Kemensos. Lantas Jaksa kembali menggali sosok Ihsan Yunus kepada Harry.  "Saudara tahu ada hubungannya nggak antara Kemensos dengan Komisi VIII?," cecar Jaksa Nur Azis.  "Enggak tahu," jawab Harry.  "Tapi kalau saya tanya Ihsan Yunus partainya apa?," telisik Jaksa Nur Azis.  "Partainya ya PDIP," ungkap Harry.  "Pada saat akhirnya tahu Iman Ikram adalah adiknya Ihsan Yunus, kemudian sodara juga tidak pernah melakukan pertemuan dengan Ihsan Yunus?," tanya lagi Jaksa Nur Azis.  "Nggak pernah," pungkas Harry.  Dalam persidangan ini, mantan Mensos Juliari Peter Batubara didakwa menerima suap senilai Rp 32,48 miliar terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. Juliari dinilai memotong Rp 10 ribu dari setiap paket pengadaan bansos.  Adapun uang itu diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso yakni. Penerimaan uang itu berasal dari konsultan Hukum Harry Van Sidabukke, senilai Rp 1,28 miliar.  Kemudian dari Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp 1,95 miliar, serta sebesar Rp 29 miliar berasal dari para pengusaha penyedia barang lainnya.  Juliari Batubara didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Jaksa Gali Sosok Politikus PDIP Ihsan Yunus dalam Sidang Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/rekonstruksi-korup-bansos-covid-ridwan.jpg" alt="Tersangka penyuap bansos Covid-19, Harry Van Sidabuke melakukan rekonstruksi penyerahan sepeda brompton kepada Agustri Yogaswara alias Yogas operator politikus PDI Perjuangan, Ihsan Yunus di Gedung KPK Kavling C1, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Se" width="100%">
<figcaption>Tersangka penyuap bansos Covid-19, Harry Van Sidabuke melakukan rekonstruksi penyerahan sepeda brompton kepada Agustri Yogaswara alias Yogas operator politikus PDI Perjuangan, Ihsan Yunus di Gedung KPK Kavling C1, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Se</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) Kementerian Sosial (Kemensos) Pepen Nazaruddin mengakui adanya perintah pemotongan Rp 10 ribu dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) sembako penanganan Covid-19. Pemotongan tiap paket Rp 10 ribu itu diketahui Pepen dari pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Adi Wahyono.  Pemotongan Rp 10 ribu perpaket bansos itu dilakukan oleh KPA Kemensos, Adi Wahyono dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos, Matheus Joko Santoso.  "Di akhir akhir (baru tahu ada pemotongan)," kata Pepen saat bersaksi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (10/5).  Pepen menyampaikan, pemotongan Rp 10 ribu perpaket bansos itu dilakukan oleh Adi dan Matheus Joko. Pemotongan itu sebagai tindak lanjut dari fee pengadaan paket bansos sembako.  "Rp 10 ribu, untuk fee paket," ucap Pepen.  Mendengar penyataan Pepen, Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis mendalami soal fakta persidangan itu. Dia menelisik siapa yang memungut fee bansos tersebut.  "Siapa yang melakukan pemotongan?," telisik Hakim Damia.  "KPA dan PPK," singkat Pepen.  "Uang pemotongan ini, apakah dilakukan atas inisiatif KPA dan PPK setahu saudara?," cecar Hakim Damis.  "Setahu saya inisiatif mereka," ungkap Pepen.  Sepengetahuan Pepen, pemotongan fee Rp 10 ribu perpaket itu atas perintah Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial.  "Saya ingatkan saudara, apakah saudara mengetahui siapa yang memerintahkan melakukan pemotongan Rp 10 ribu perpaket?," tanya Hakim Damis.  "Mengetahui, Bapak Juliari," tegas Pepen.  Pepen menyatakan, mengetahui adanya perintah pemotongan fee bansos senilai Rp 10 ribu dari KPA Adi Wahyono.  "KPA diakhir-akhir menyampaikan ada perintah untuk pemotongan seperti itu," tandas Pepen.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/29/04/2021/klaim-tepat-sasaran-tim-teknis-bansos-juga-cabut-keterangan-di-bap/">Klaim Tepat Sasaran, Tim Teknis Bansos Juga Cabut Keterangan di BAP</a>  Dalam persidangan ini, mantan Mensos Juliari Peter Batubara didakwa menerima suap senilai Rp 32,48 miliar terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. Juliari dinilai memotong Rp 10 ribu dari setiap paket pengadaan bansos.  Adapun uang itu diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso yakni. Penerimaan uang itu berasal dari konsultan Hukum Harry Van Sidabukke, senilai Rp 1,28 miliar.  Kemudian dari Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp 1,95 miliar, serta sebesar Rp 29 miliar berasal dari para pengusaha penyedia barang lainnya.  Juliari Batubara didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dirjen Kemensos Ungkap Arahan Potongan Rp 10 Ribu Perpaket Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Jualiari-sidang-suap.jpg" alt="TERDAKWA: Juliari P. Batubara (dua dari kanan) setelah menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (21/4). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TERDAKWA: Juliari P. Batubara (dua dari kanan) setelah menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (21/4). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim kuasa hukum mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara, Maqdir Ismail menantang jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bisa membuktikan dakwaan terhadap kliennya di persidangan. Sebab dia menyesalkan, kliennya didakwa menerima uang Rp 32,48 miliar dari pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.  Maqdir lantas mempertanyakan dakwaan jaksa mengenai aliran uang Rp 29,2 miliar yang disematkan kepada kliennya itu. Sebab dia menyebut dalam dakwaan, tidak dijelaskan secara rinci uang puluhan miliar itu diberikan oleh siapa.  "Sekiranya betul uang Rp 29.252.000.000 adalah uang suap, siapa penyuapnya?," kata Maqdir dalam keterangannya, Rabu (28/4).  Maqdir memandang, perkara dugaan suap itu harusnya berpasangan, adanya pemberi dan penerima. Dia mempertanyakan, siapa yang turut serta memberi uang tersebut.  "Klien kami didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor. Tapi belum ada yang didakwa sebagai pemberi uang," cetus Maqdir.  Menurutnya jika uang sejumlah Rp 29,25 miliar itu bukan suap, atau sebagai gratifikasi, tetapi jaksa KPK tidak mendakwa Juliari dengan pasal penerimaan gratifikasi dalam perkara ini.  Dia menyebut, dari banyak vendor pengadaan bansos yang disebutkan dalam dakwaan memberi uang kepada Juliari, hanya beberapa pihak saja yang mengaku memberikan uang kepada kliennya.  Dia mengklaim, nilai uang yang diterima Juliari tak sampai Rp 29,25 miliar, melainkan hanya Rp 2,28 miliar. Hal itu diketahui Maqdir dari berita acara pemeriksaan (BAP).  "Berdasarkan BAP yang kami baca, hanya beberapa saksi yang menerangkan telah memberikan uang kepada (mantan pejabat Kementerian Sosial) Adi Wahyono dan Matheus Joko yang nilainya adalah sebesar Rp 4.280.000,000. Sehingga ada selisih Rp 24.972.000.000," beber Maqdir.  Dalam perkara ini, sambung Maqdir, yang sudah didakwa menyuap kliennya hanya pengusaha Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja. Harry Sidabukke didakwa menyuap Juliari senilai Rp1,28 miliar, sedangkan Ardian menyuap Juliari sebanyak Rp 1,95 miliar.  Dia berdalih, uang suap yang didakwakan kepada kliennya tak lebih dari Rp 3,23 miliar yang disebut diterima Juliari dari Ardian dan Harry Sidabukke melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Dia pun mengklaim, saat adanya operasi tangkap tangan (OTT) uang yang diamankan KPK, tidak berasal dari kliennya.  "Ketika klien kami mengetahui adanya tangkap tangan terhadap Matheus Joko, dengan itikad baik klien kami datang ke kantor KPK menemui penyidik," klaim Maqdir menandaskan.  Sementara itu, dalam persidangan lanjutan kasus dugaan suap pengadaan bansos Covid-19, akan JPU KPK menghadirkan sejumlah saksi. Mereka antara lain, Rosehan Ansyari, Rizky Maulana, Robin Saputra, Iskandar Zulkarnain dan Firmansyah.  Dalam persidangan ini, mantan Mensos Juliari Peter Batubara didakwa menerima suap senilai Rp 32,48 miliar terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. Juliari dinilai memotong Rp 10 ribu dari setiap paket pengadaan bansos.  Adapun rincian uang yang diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko yakni, berasal dari konsultan Hukum Harry Van Sidabukke, senilai Rp 1,28 miliar. Kemudian dari Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp 1,95 miliar, serta sebesar Rp 29 miliar berasal dari para pengusaha penyedia barang lainnya.  Juliari Batubara didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kuasa Hukum Juliari Pertanyakan Uang Rp 29 M yang Didakwakan Jaksa KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Sidang-suap-bansos-ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerima manfaat bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap pengadaan bansos di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (5/4). Saksi mengucapkan rasa terima kasih atas penerimaan bansos paket sembako tersebut.  "Bagi saya yang menerima bansos, sangat berterima kasih atas bantuan itu," kata Rumiah saat bersaksi untuk terdakwa Harry Van Sidabukke di PN Tipikor Jakarta, Senin (5/4).  Rumiah yang merupakan warga Kelurahan Duku Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara ini mengungkapkan, lebih memilih penerimaan bansos dalam bentuk paket sembako, dibandingkan dalam bentuk tunai. Dia mengakui, beras yang diterimanya itu sangat bermanfaat.  "Jadi bagi saya, mendingan bansos (paket sembako) karena semuanya ada, entah ada mie, entah beras itu sangat membantu," ucap Rumiah.  Hal senada juga dilontarkan oleh saksi lainnya yakni, Lusia Rahmawati. Warga Keluruhan Duku Selatan, Koja, Jakarta Utara ini juga menyampaikan, bansos berupa paket sembako sangat bermanfaat bagi warga terdampak Covid-19.  "Lebih bermanfaat sembako Pak, karena saya kan menerima juga ya bantuan yang dari Kemensos dan dari pos itu, kadang kalau saya habis terima yang bantuannya uang, besok langsung dihabiskan beli anak jajan, beli kuota gitu. Jadi kalau yang berupa sembako kan ya bisa memasak beras, memasak ala kadarnya beras gitu," aku Lusia.  Dia mengklaim, masyarakat di lingkungan sekitatnya tidak ada yang mengeluh soal pembagian bansos paket sembako sejak April hingga Desember 2020. Meski demikian, dia mengaku pada awal pembagian beberapa warga terdampak Covid-19 tidak mendapat bansos berupa paket sembako tersebut.  "Pada saat pendataan pertama, karena belum terdata, sempat ada warga yang tidak terima, warga juga ada yang komplain karena nama-namanya belum termasuk daftar penerima bantuan, itu pada awal-awal pembagian," urai Lusia menandaskan.  Dalam persidangan ini, Direktur Utama PT Tigapilar Argo Utama Ardian Iskandar Maddanatja dan konsultan hukum Harry Van Sidabukke didakwa menyuap mantan Menteri (Mensos) Juliari Peter Batubara dengan total Rp 3,2 miliar. Suap tersebut diduga untuk memuluskan penunjukan perusahaan penyedia bantuan sosial (bansos) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) tahun anggaran 2020.  Harry diduga memberikan suap senilai Rp 1,28 miliar kepada Juliari. Sedangkan Ardian diduga memberi suap sebesar Rp 1,95 miliar.  Pemberian suap dari dua terdakwa yakni Harry Van Sidabuke dan Ardian Iskandar Maddanatja dilakukan secara bertahap. Uang suap itu diduga mengalir ke dua PPK bansos Kemensos untuk periode Oktober- Desember 2020, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Uang diberikan untuk pengadaan bansos periode berbeda.  Harry diduga memberikan uang untuk memuluskan mendapatkan paket pengadaan bansos sebanyak sebanyak 1.519.256 paket. Pengadaan paket itu dilakukan melalui PT Pertani (Persero) dan melalui PT Mandala Hamonangan Sude.  Sedangkan Ardian diduga memberikan uang itu agar mendapatkan penunjukan pengadaan paket bansos melalui PT Tigapilar Agro Utama. Paket bansos tersebut untuk tahap 9, tahap 10, tahap komunitas dan tahap 12 sebanyak 115 ribu paket.  Harry dan Ardian didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=kKFMQL_A7kk

Pernyataan Saksi Terkait Paket Sembako di Sidang Dugaan Suap Bansos

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#suap bansos

Berita Terkini