<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni telah selesai menjalani proses pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (14/2). Sahroni mengaku ditanya tiga pertanyaan terkait kasus dugaan suap Badan Keamanan Laut (Bakamla).   Sahroni menyampaikan, dirinya tidak tahu sama sekali soal kasus dugaan suap Bakamla. Kedatangannya ke KPK berkaitan dengan kapasitasnya sebagai pengusaha dalam kasus tersebut.  "Kalau azaz panggilan siapa pun wajib datang, jadi jangan akhirnya kan panggilan ini sebagai swasta waktu itu. Tapi juga tadi kita sampaikan ke penyidik baru tahu kalau sebagai anggota DPR," kata Sahroni usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (14/2).  Sahroni mengklaim, pertanyaan yang ditelisik oleh penyidik KPK terkait bisnisnya pada saat itu. "Jadi semua terkait masalah pertanyaan tentang bisnis masa lalu," ucap Syahroni.  Crazy rich Tanjung Priok ini pun menegaskan, dirinya sama sekali tidak mengetahui kasus dugaan suap Bakamla. "Tadi sampe satu jam setengah ngobrolnya yang lain lebih banyak dari pada urusan Bakamla. Karena bingung penyidiknya mau nanya urusan Bakamla, gue nggak tahu sama sekali," ungkap Syahroni.  Dalam kesempatan itu, Sahroni berharap kedatangannya ke lembaga anti rasuah, dapat menjadi contoh bahwa seluruh warga negara wajib mendukung kinerja KPK, dalam kaitannya dengan kebutuhan proses hukum yang menjadi tugas pokok dan fungsi KPK.  “KPK bukan momok menakutkan. Justru kita tidak perlu takut atau menghindar sejauh kita tidak melakukan praktik-praktik yang berindikasi pada perbuatan yang koruptif,” tutur Sahroni.  Sahroni berkeyakinan, KPK merupakan lembaga penegak hukum yang profesional dalam menjalankan tupoksinya, bekerja memerangi praktik korupsi dengan landasan undang-undang demi kepentingan bangsa dan negara.  “Selama ini image KPK begitu manakutkan. Mereka yang diperiksa merasa khawatir akan berstatus tersangka setelah memberikan keterangan” pungkasnya.  KPK sendiri telah menetapkan PT Merial Esa (ME) sebagai tersangka korporasi di kasus dugaan suap terkait proses pembahasan dan pengesahan anggaran proyek pada Badan Keamanan Laut (Bakamla).  PT Merial Esa diduga secara bersama-sama atau memberikan serta menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait dengan proses pembahasan dan pengesahan anggaran dalam APBN‎-P tahun 2016 untuk Bakamla.  Dalam perkara ini, Komisaris PT ME, Erwin Sya'af Arief yang sudah ditetapkan tersangka diduga berkomunikasi dengan anggota Komisi I DPR RI‎, Fayakhun Andriadi mengupayakan agar proyek satelit monitoring (satmon) di Bakamla masuk dalam APBN-P 2016.  Erwin menjanjikan fee tambahan untuk Fayakhun Andriadi jika berhasil meloloskan permintaannya. Total commitment fee dalam proyek ini yaitu 7 persen, dimana 1 persennya diperuntukkan Fayakhun Andriadi.  Sebagai realisasi commitment fee, Direktur PT ME, Fahmi Darmawansyah, memberikan uang kepada Fayakhun Andriadi sebesar USD911.480 atau setara sekitar Rp12 miliar yang dikirim secara bertahap sebanyak empat kali melalui rekening di Singapura dan Guangzhou, Tiongkok.  Atas perbuatannya, PT Merial Esa disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 ‎Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP.

Diperiksa KPK, Ahmad Sahroni Dicecar 3 Pertanyaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-perpanjangan-penahanan-politikus-partai-golkar_m_215300.jpeg" alt="Politikus Golkar Fayakhun Andriadi saat akan dimasukkan ke Rutan, Rabu (28/3)" width="100%">
<figcaption>Politikus Golkar Fayakhun Andriadi saat akan dimasukkan ke Rutan, Rabu (28/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang masa penahanan terhadap Politikus Partai Golkar Fayakhun Andriati. Fayakhun akan diperpanjang masa penahanan selama 30 hari ke depan guna merampungkan berkas perkara penyidikannya. "FA perpanjangan penahanan hari ini selama 30 hari ke depan, pada 27 Mei hingga 25 juni 2018," ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Kamis (24/5). Dalam kasus ini, sebelumnya penyidik KPK sudah memanggil politikus dari Fraksi Golkar, salah satunya Yorrys Raweyai pada Senin (14/5), pekan lalu. Sedangkan pada Senin (21/5), Menteri Sosial (Mensos), Idrus Marham juga sudah diperiksa terkait kasus yang melilit Fayakhun. Pada kasus ini, Fayakhun diduga menerima &lrm;hadiah atau janji berupa uang setelah memuluskan anggaran proyek Bakamla. Dia mendapatkan imbalan satu persen dari proyek senilai Rp1,2 triliun atau sebesar Rp12 miliar. Selain itu, Fayakhun juga diduga menerima dana suap sebesar USD 300 ribu. Uang tersebut diduga diterima Fayakhun dari proyek pengadaan di Bakamla. Sejumlah uang yang diterima Fayakhun tersebut berasal dari Direktur Utama Melati Technofo Indonesia (PT MTI), Fahmi Dharmawansyah melalui anak buahnya, M. Adami Okta. Uang tersebut diberikan dalam empat kali tahapan. &lrm;Selain itu, terdapat juga sejumlah nama anggota DPR yang disebut menerima suap terkait proyek pengadaan alat satelit monitoring di Bakamla. Mereka yakni, Politikus PDI Perjuangan, TB. Hasanuddin dan Eva Sundari, Politikus Partai Golkar, Fayakhun Andriadi, serta dua Politikus NasDem, Bertus Merlas dan Donny Priambodo. Hal tersebut terungkap ketika Direktur PT Melati Technofo Indonesia (PT MTI), Fahmi Darmawansyah bersaksi untuk terdakwa mantan pejabat Bakamla, Nofel Hasan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, beberapa waktu lalu. Dalam kesaksiannya, Fahmi mengakui pernah memberikan uang sebesar Rp24 miliar atau enam persen dari nilai total proyek alat satmon Bakamla sebesar Rp400 miliar kepada Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi selaku narasumber Bakamla. Uang tersebut diduga telah disalurkan Ali Fahmi kepada sejumlah anggota DPR untuk meloloskan anggaran proyek Bakamla ini.&lrm; Namun, KPK belum dapat mendalami lebih lanjut keterangan dari Ali Fahmi. Sebab, Fahmi hingga hari ini belum diketahui keberadaan. Terkait hal tersebut, dalam berbagai kesempatan para pihak anggota DPR yang dituding menerima duit pelumas proyek di Bakamla telah membantahnya.

KPK Perpanjangan Penahanan Politikus Partai Golkar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-garap-politisi-golkar-tak-ketinggalan-mensos-idrus-marham_m_214506.jpeg" alt="Mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham memberikan keterangan usai diperiksa di KPK." width="100%">
<figcaption>Mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham memberikan keterangan usai diperiksa di KPK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satu per satu politisi Golkar harus memenuhi panggilan KPK. Panggilan itu terkait kasus dugaan korupsi di Bakamla tahun anggaran 2016. Setelah Koordinator Bidang Polhukam DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai diperiksa, kemarin giliran mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menghadap ke kantor antirasuah tersebut. Idrus yang kini menjabat Menteri Sosial itu diperiksa sebagai saksi untuk untuk tersangka Fayakhun Andriadi, mantan anggota Komisi I DPR dan bekas ketua DPD Golkar DKI Jakarta. Yorrys maupun Idrus diperiksa soal indikasi aliran dana pembahasan dan pengesahan rencana kerja dan anggaran (RKA) <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/14/212405/sambangi-kpk-politikus-golkar-ini-diperiksa-kasus-korupsi-bakamla" target="_blank">Bakamla</a>. Dugaan tersebut merupakan buntut penetapan Fayakhun sebagai tersangka. Fayakhun diduga menerima fee 1 persen atau senilai Rp 12 miliar di antara total anggaran Bakamla yang disahkan DPR Rp 1,2 triliun. Fayakhun juga ditengarai menerima USD 300 ribu dari pengesahan anggaran APBN Perubahan 2016 tersebut. Dana itu berasal dari Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah. Uang tersebut diberikan lantaran Fahmi yang merupakan suami Inneke Koesherawati mendapatkan proyek pengadaan satelit monitoring di Bakamla senilai Rp 222 miliar. Proyek tersebut merupakan bagian dari <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/15/212640/kasus-suap-proyek-bakamla-kpk-panggil-dirjen-anggaran-kemenkeu" target="_blank">RKA Bakamla</a> yang disahkan DPR waktu itu. Terkait dengan aliran dana <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/17/213271/kasus-suap-proyek-bakamla-kpk-panggil-kader-partai-golkar" target="_blank">kasus Bakamla</a> yang masuk ke kegiatan Partai Golkar, Idrus tidak mau memberikan keterangan. Dia meminta awak media menanyakannya kepada penyidik KPK.&nbsp;

KPK Garap Politisi Golkar, Tak Ketinggalan Mensos Idrus Marham

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-suap-proyek-bakamla-kpk-panggil-dirjen-anggaran-kemenkeu_m_212640.jpeg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur Jenderal Anggaran, Kemenkeu, Askolani. Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Fayakhun Andriadi dalam kasus dugaan suap pembahasan anggaran proyek pengadaan alat satelit monitoring di Bakamla tahun anggaran 2016. "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka FA," ungkap juru bicara KPK<a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank"> Febri Diansyah </a>pada awak media, Selasa (15/5). Selain mereka, penyidik KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap dua saksi lain yaitu Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Basri Baco, Ketua DPD Partai Golkar Jakarta Utara, Olsu Babay. Pada kasus ini, Fayakhun diduga menerima &lrm;hadiah atau janji berupa uang setelah memuluskan anggaran proyek Bakamla. Dia mendapatkan imbalan satu persen dari proyek senilai Rp1,2 triliun atau sebesar Rp12 miliar. Selain itu, Fayakhun juga diduga menerima dana suap sebesar USD 300 ribu. Uang tersebut diduga diterima Fayakhun dari proyek pengadaan di Bakamla. Sejumlah uang yang diterima Fayakhun tersebut berasal dari Direktur Utama Melati Technofo Indonesia (PT MTI), Fahmi Dharmawansyah melalui anak buahnya, M. Adami Okta. Uang tersebut diberikan dalam empat kali tahapan. &lrm;Selain itu, terdapat juga sejumlah nama anggota DPR yang disebut menerima suap terkait proyek pengadaan alat satelit monitoring di Bakamla. Mereka yakni, Politikus PDI Perjuangan, TB. Hasanuddin dan Eva Sundari, Politikus Partai Golkar, Fayakhun Andriadi, serta dua Politikus NasDem, Bertus Merlas dan Donny Priambodo. Hal tersebut terungkap ketika Direktur PT Melati Technofo Indonesia (PT MTI), Fahmi Darmawansyah bersaksi untuk terdakwa mantan pejabat Bakamla, Nofel Hasan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, beberapa waktu lalu. Dalam kesaksiannya, Fahmi mengakui pernah memberikan uang sebesar Rp24 miliar atau enam persen dari nilai total proyek alat satmon Bakamla sebesar Rp400 miliar kepada Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi selaku narasumber Bakamla. Uang tersebut diduga telah disalurkan Ali Fahmi kepada sejumlah anggota DPR untuk meloloskan anggaran proyek Bakamla ini.&lrm; Namun, KPK belum dapat mendalami lebih lanjut keterangan dari Ali Fahmi. Sebab, Fahmi hingga hari ini belum diketahui keberadaan. Terkait hal tersebut, dalam berbagai kesempatan para pihak anggota DPR yang dituding menerima duit pelumas proyek di Bakamla telah membantahnya.

Kasus Suap Proyek Bakamla, KPK Panggil Dirjen Anggaran Kemenkeu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/politikus-golkar-fayakhun-jalani-pemeriksaan-perdana-usai-ditahan-kpk_m_202104.jpeg" alt="Politikus Golkar Fayakhun Andriadi saat akan dimasukkan ke Rutan, Rabu (28/3)" width="100%">
<figcaption>Politikus Golkar Fayakhun Andriadi saat akan dimasukkan ke Rutan, Rabu (28/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap Fayakhun Andriadi, tersangka kasus dugaan suap pembahasan anggaran proyek pengadaan alat satelit monitoring di Bakamla tahun anggaran 2016. Ini merupakan pemeriksaan perdana setelah dirinya resmi ditahan lembaga antirasuah beberapa waktu lalu. "Yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka," ungkap juru bicara KPK <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Febri Diansyah</a>, di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (6/4). Menanggapi panggilan KPK, Fayakhun tampak sudah hadir di lembaga Antikorupsi ini sekitar pukul 10:10 WIB dengan didampingi satu orang pengawal. Politikus Partai Golkar tersebut datang dengan mengenakan baju kemeja putih, celana abu-abu dan rompi tahanan oranye. Tak ada sepatah kata yang terucap, namun&nbsp;Fayakhun tampak santai saat hendak memasuki gedung KPK. Dalam kasus ini, Fayakhun diduga menerima &lrm;hadiah atau janji berupa uang setelah memuluskan anggaran proyek Bakamla. Dia mendapatkan imbalan satu persen dari proyek senilai Rp1,2 triliun atau sebesar Rp12 miliar. Selain itu, Fayakhun juga diduga menerima dana suap sebesar USD 300 ribu. Uang tersebut diduga diterima Fayakhun dari proyek pengadaan di Bakamla. Sejumlah uang yang diterima Fayakhun tersebut berasal dari Direktur Utama Melati Technofo Indonesia (PT MTI), Fahmi Dharmawansyah melalui anak buahnya, M. Adami Okta. Uang tersebut diberikan dalam empat kali tahapan. &lrm;Selain itu, terdapat juga sejumlah nama anggota DPR yang disebut menerima suap terkait proyek pengadaan alat satelit monitoring di Bakamla. Mereka yakni, Politikus PDI Perjuangan, TB. Hasanuddin dan Eva Sundari, Politikus Partai Golkar, Fayakhun Andriadi, serta dua Politikus NasDem, Bertus Merlas dan Donny Priambodo. Hal tersebut terungkap ketika Direktur PT Melati Technofo Indonesia (PT MTI), Fahmi Darmawansyah bersaksi untuk terdakwa mantan pejabat Bakamla, Nofel Hasan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, beberapa waktu lalu. Dalam kesaksiannya, Fahmi mengakui pernah memberikan uang sebesar Rp24 miliar atau enam persen dari nilai total proyek alat satmon Bakamla sebesar Rp400 miliar kepada Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi selaku narasumber Bakamla. Uang tersebut diduga telah disalurkan Ali Fahmi kepada sejumlah anggota DPR untuk meloloskan anggaran proyek Bakamla ini.&lrm; Namun, KPK belum dapat mendalami lebih lanjut keterangan dari Ali Fahmi. Sebab, Fahmi hingga hari ini belum diketahui keberadaan. Terkait hal tersebut, dalam berbagai kesempatan para pihak anggota DPR yang dituding menerima duit pelumas proyek di Bakamla telah membantahnya.

Politikus Golkar Fayakhun Jalani Pemeriksaan Perdana Usai Ditahan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/politikus-golkar-fayakhun-ditahan-kpk-begini-tanggapan-dua-koleganya_m_200066.jpeg" alt="Fayakun Andriadi" width="100%">
<figcaption>Fayakun Andriadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono berkomentar perihal penahanan salah satu anggota dari Fraksi Golkar yakni Fayakhun Andriati (FA). Fayakhun&nbsp;merupakan&nbsp;tersangka terkait&nbsp;kasus dugaan suap proyek pengadaan alat satelit monitoring di Bakamla.&nbsp; Agung meminta agar Fayakhun bersikap kooperatif dan tak menghalangi atau mempersulit proses pemeriksaan. "Saya kira, dia juga sebagai doktor yang berpendidikan tinggi tahu apa yang harus dilakukan. Dengan demikian akan mempermudah dan itu memberi penilaian sendiri," tuturnya di Jakarta, Kamis kemarin (29/3). Selain meminta kooperatif, Agung juga menyatakan, pihaknya menyerahkan semua proses upaya hukum kepada Fayakhun. "Semuanya pastinya diberikan (bantuan hukum), tapi terserah dia kalau mau upaya hukum sendiri," ujarnya. Sementara, politikus Fraksi Golkar, Yayah Zaini mengaku prihatin atas musibah yang menimpa rekannya. Namun dia menegaskan, sikap yang perlu ditunjukkan Fayakhun harus menghormati hukum "Sikap harus menghormati hukum dengan melakukan asas praduga tak bersalah," tukasnya. Sebelumnya, Rabu (28/3) Fayakhun Andriati resmi ditahan di rutan KPK usai pemeriksaan perdana terhadap dirinya. Pada kasus ini, Fayakhun diduga menerima &lrm;hadiah atau janji berupa uang setelah memuluskan anggaran proyek Bakamla. Dia mendapatkan imbalan satu persen dari proyek senilai Rp1,2 triliun atau sebesar Rp12 miliar. Selain itu, Fayakhun juga diduga menerima dana suap sebesar USD 300 ribu. Uang tersebut diduga diterima Fayakhun dari proyek pengadaan di Bakamla. Sejumlah uang yang diterima Fayakhun tersebut berasal dari Direktur Utama Melati Technofo Indonesia (PT MTI), Fahmi Dharmawansyah melalui anak buahnya, M. Adami Okta. Uang tersebut diberikan dalam empat kali tahapan. &lrm;Selain itu, terdapat juga sejumlah nama anggota DPR yang disebut menerima suap terkait proyek pengadaan alat satelit monitoring di Bakamla. Mereka yakni, Politikus PDI Perjuangan, TB. Hasanuddin dan Eva Sundari, Politikus Partai Golkar, Fayakhun Andriadi, serta dua Politikus NasDem, Bertus Merlas dan Donny Priambodo. Hal tersebut terungkap ketika Direktur PT Melati Technofo Indonesia (PT MTI), Fahmi Darmawansyah bersaksi untuk terdakwa mantan pejabat Bakamla, Nofel Hasan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, beberapa waktu lalu. Dalam kesaksiannya, Fahmi mengakui pernah memberikan uang sebesar Rp24 miliar atau enam persen dari nilai total proyek alat satmon Bakamla sebesar Rp400 miliar kepada Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi selaku narasumber Bakamla. Uang tersebut diduga telah disalurkan Ali Fahmi kepada sejumlah anggota DPR untuk meloloskan anggaran proyek Bakamla ini.&lrm; Namun, KPK belum dapat mendalami lebih lanjut keterangan dari Ali Fahmi. Sebab, Fahmi hingga hari ini belum diketahui keberadaan. Terkait hal tersebut, dalam berbagai kesempatan para pihak anggota DPR yang dituding menerima duit pelumas proyek di Bakamla telah membantahnya.

Politikus Golkar Fayakhun Ditahan KPK, Begini Tanggapan Dua Koleganya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terbaru-nama-setya-novanto-muncul-di-kasus-suap-bakamla_m_183631.jpeg" alt="Setya Novanto" width="100%">
<figcaption>Setya Novanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nama Setya Novanto kembali muncul dalam perkara korupsi. Kali ini, terdakwa korupsi e-KTP itu dikaitkan dengan kasus suap pengadaan proyek satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Dalam persidangan dengan terdakwa Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (24/1), Jaksa Penuntut Umum KPK menampilkan percakapan Anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi dan Managing Director PT Rohde &amp; Schwarz Indonesia, Erwin Arief. Percakapan tersebut berlangsung melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp tertanggal 30 April 2016. Di dalam perckapan itu, Fayakhun mengatakan bahwa dirinya sudah bertemu SN yang diduga Setya Novanto dan Kahar, diduga Kahar Muzakir. "Bro, tadi saya sdh ketemu onta, sn dan kahar," bunyi percapakan tersebut. Di dalam percakapan itu, Fayakhun menegaskan bahwa dirinya 'memaksa' kepada Kepala Bakamla saat itu bahwa anggaran untuk drones dan satelit monitoring sebesar USD 850 ribu. "Semula dari KaBa yg sdh ok drones, satmon belum. Tapi saya sdh 'paksa' bahwa harus drones+satmon, total 850," tulis Fayakhun. Dari percakapan tersebut, Jaksa KPK Kiki menanyakan langsung kepada Erwin yang menjadi saksi di Pengadilan Tipikor hari ini, siapa yang dimaksud SN. "Kalau SN, Pak, saya sebenarnya nggak kenal. Dugaan saya Setya Novanto karena menyangkut Golkar," sebut dia. Sementara itu, ketika ditanya apakah Kahar yang dimaksud adalah Kahar Muzakir, Erwin mengaku tidak mengenalnya secara pasti. "Saya tidak tau Kahar itu siapa. Cuma di-WA sama Fayakhun itu," tukas Erwin.

Terbaru! Nama Setya Novanto Muncul di Kasus Suap Bakamla

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/giliran-anak-buah-novanto-kena-cegah-kpk-ini-kasusnya_m_145083.jpeg" alt="Juru Bicara KPK, Febri Diansyah" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK, Febri Diansyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap terkait pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) Tahun 2016.&nbsp;  Kali ini, KPK mencegah Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Fayakhun Andriadi untuk bepergian ke luar negeri.  Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pencegahan Fayakhun dilakukan terkait penyidikan kasus yang menjerat pejabat Bakamla, Nofel Hasan (NH).  "Pencegahan dilakukan selama enam bulan terhitung sejak akhir Juni lalu," kata Febri saat ditemui di gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/7).  Selain itu, kata Febri, KPK juga meminta Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah seseorang dari pihak swasta bernama Erwin Arief.  Menurut Febri, pencegahan Fayakhun dan Erwin dilakukan lantaran terkait adanya informasi baru dalam kasus suap terkait pengadaan satelit monitoring di Bakamla.&nbsp;  Saat ini, lanjut Febri, KPK tengah mendalami proses penganggaran proyek satelit monitoring senilai Rp 402,7 miliar itu di DPR.  Selain itu, pencegahan dilakukan berdasar Pasal 12 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Di mana, pencegahan dilakukan agar apabila KPK membutuhkan keterangan pihak tertentu, orang tersebut tidak sedang berada di luar negeri.&nbsp;  "Karena penyidik membutuhkan keterangan yang bersangkutan sebagai saksi dalam perkara yang sedang berjalan," ujar Febri.  Mitra kerja Bakamla di DPR adalah Komisi I, terhitung sejak 25 November 2015. Permasalahan anggaran Bakamla, menjadi salah satu yang ikut dibahas bersama dengan Komisi Pertahanan selaku mitra kerjanya.&nbsp;  Dugaan adanya penggiringan anggaran ini terkuak dalam persidangan perkara suap Bakamla beberapa waktu lalu.&nbsp;  Dalam sidang tersebut, Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah menyebut telah menyerahkan uang sebesar Rp 24 miliar ke Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi yang merupakan kader PDIP.  Menurut pengakuan Ali kepada Fahmi, uang sebesar itu dibagikan ke sejumlah anggota DPR periode 2014-2019.  Antara lain, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari dan dari Fraksi PKB Bertus Merlas, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Fayakun Andriadi. Uang juga diberikan kepada pejabat di Bappenas dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).  Fayakhun yang merupakan ketua DPD Golkar DKI Jakarta, sebelumnya sempat diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka Nofel pada awal Mei 2017.&nbsp;   Saat itu, Fayakhun tak banyak menjawab pertanyaan awak media. Dia menyebut sudah menjelaskan semua kepada penyidik KPK.&nbsp;

Giliran Anak Buah Novanto Kena Cegah KPK, Ini Kasusnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/suami-inneke-sesalkan-kenapa-politikus-pdip-tak-jadi-tersangka_m_130102.jpeg" alt="Inneke Koesherawati mendampingi suaminya Fahmi Darmawansyah saat akan disidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Inneke Koesherawati mendampingi suaminya Fahmi Darmawansyah saat akan disidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang perkara suap pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan terdakwa Direktur PT Melati Technofo Indonesia, Fahmi Darmawansyah kembali digelar dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pleidoi). Dalam pleidoi yang dibacakan tim kuasa hukum, Fahmi memprotes KPK yang tidak kunjung menjerat politikus muda PDI-P Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi sebagai tersangka pelaku utama dalam kasus tersebut. "Ketidakmampuan JPU menghadirkan Ali Fahmi, dan tidak ada Sprindik baru untuk menetapkan Ali Fahmi sebagai tersangka perlu jadi catatan penting," kata Kuasa Hukum Fahmi, Setiyono saat membacakan pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (15/5). Setiyono menilai bukan kliennya yang semestinya ditetapkan sebagai pelaku utama, melainkan Ali Fahmi. Berdasar keterangan Fahmi dan sejumlah saksi, Ali Fahmi merupakan inisiator suap dalam pengadaan satelit monitoring di Bakamla. "Dia sengaja datang bertemu terdakwa di kantor terdakwa. Kedatangannya tidak menerangkan sebagai staf khusus Kabakamla. Dia menawarkan proyek, dan harus mengikuti arahan dirinya mengenai besaran persentase," papar Setiyono. Ali Fahmi juga yang menentukan fee 15 persen dari total nilai proyek satelit monitoring sebesar Rp 220 miliar. Karena itu, pihak kuasa hukum meminta majelis hakim mempertimbangkan peran Ali Fahmi tersebut. Serta mengabulkan permohonan justice collaborator (JC) suami artis Inneke Koesherawati itu. Sebelumnya, Fahmi Darmawansyah dituntut dengan hukuman pidana selama empat tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Fahmi dinilai terbukti telah menyuap sejumlah pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dengan uang sebesar Rp 4,36 miliar. JPU menolak permohonan JC yang diajukan Fahmi. Sebab, Fahmi dinilai sebagai pelaku utama dan tidak mau mengungkap pelaku lain dalam kasus tersebut. (Put/jpg)

Suami Inneke Sesalkan Kenapa Politikus PDIP Tak Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/kepala-bakamla-akui-pernah-berkunjung-ke-rumah-suami-inneke_m_126030.jpeg" alt="Inneke Koesherawati saat menemani Sidang Perdana Sang Suami" width="100%">
<figcaption>Inneke Koesherawati saat menemani Sidang Perdana Sang Suami</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Arie Soedewo mengaku mengenal Direktur PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah. Bahkan, Arie pernah berkunjung ke rumah suami artis Inneke Koesherawati tersebut. Hal itu diakui Arie saat menjadi saksi dalam sidang perkara suap ke pejabat Bakamla dengan terdakwa Fahmi Darmawansyah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (26/4). "Pernah, saya sedang cari rumah dinas untuk disewa. Setelah saya pertimbangkan, saya pilih rumah yang sekarang milik BUMN dan tidak ada kaitan dengan pekerjaan di Bakamla," kata Arie. Meski demikian, Arie membantah rumah yang ditawarkan Fahmi untuk disewa adalah fasilitas yang diberikan sebagai rekanan Bakamla. "Bukan, Pak," jawab Arie. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Fahmi Darmawansyah telah menyuap sejumlah pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dengan uang sebesar Rp 4,36 miliar. Uang itu terdiri atas SGD 209.500, USD 78.500, dan Rp 120 juta. Fahmi didakwa bersama-sama dua orang kepercayaannya, M Adami Okta dan Hardy Stefanus. Jaksa Kiki Ahmad Yani mengatakan, Fahmi telah memberikan suap kepada Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerjasama Eko Susilo Hadi; Direktur Data dan Informasi pada Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerjasama Bambang Udoyo; Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan, dan Kasubag TU Sestama Bakamla Tri Nanda Wicaksono. Suap diberikan untuk memenangkan perusahaan yang dimiliki dan atau dikendalikan oleh Fahmi Darmawansyah yaitu PT Melati Technofo Indonesia dalam pengadaan monitoring satelite di Bakamla tahun anggaran 2016. Rinciannya, uang kepada Eko Susilo Hadi sebesar SGD 105 ribu, USD 88.500, dan 10 ribu euro; kepada Bambang Udoyo sebesar SGD 105 ribu ; kepada Nofel Hasan SGD 104.500 ; dan Tri Nanda Wicaksono Rp 120 juta. (Put/jpg)

Kepala Bakamla Akui Pernah Berkunjung ke Rumah Suami Inneke

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#suap bakamla

Berita Terkini