<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terdakwa-korupsi-bakamla-tuntut-keadilan-sampai-akhirat_m_192279.jpeg" alt="Direktur PT Melati Technofo Indonesia dan PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah mengenakan rompi orange usai diperiksa KPK. Fahmi diduga merupakan orang yang memberikan suap kepada sejumlah pejabat Bakamla, salah satunya Nofel Hasan." width="100%">
<figcaption>Direktur PT Melati Technofo Indonesia dan PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah mengenakan rompi orange usai diperiksa KPK. Fahmi diduga merupakan orang yang memberikan suap kepada sejumlah pejabat Bakamla, salah satunya Nofel Hasan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Keamanan Laut (Bakamla), Nofel Hasan mengaku bersalah lantaran menerima uang 104.500 dolar Singapura. Nofel, terdakwa kasus suap korupsi Bakamla, menyesali perbuatannya. Dia merasa terpaksa menerima kucuran duit haram tersebut atas perintah atasan. "Sejak pemeriksaan pertama saya di tahap penyidikan sebagai tersangka, saya telah mengetahui dan sangat menyesali bahwa saya telah menerima uang tersebut, walaupun saya tidak pernah meminta dan tidak mengetahui untuk apa, dan atas dasar apa diberikan uang tersebut kepada saya," kata Nofel saat membacakan pledoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Rabu (28/2). Nofel menuturkan, jika jaksa KPK menilai adanya kedekatan dirinya dengan Ali Fahmi Habsyi alias Fahmi Habsyi, itu tidak semata-mata berarti ada upaya persengkokolan terkait proyek pengadaan satelit dan drone di Bakamla. "Saya baru mengenal Ali Fahmi setelah dikenalkan oleh Kepala Bakamla pada rapat pimpinan atau jam Komando," ujar Nofel. Bahkan Nofel menduga, Ali Fahmi mempunyai peran besar dalam kasus ini. Ali Fahmi disebut Nofel telah mengatur dan melobi para pejabat Bakamla, serta membujuk pemilik perusahaan bekerjasama dalam proyek itu. "Ali Fahmi mempunyai peran sangat besar dalam mengatur perolehan anggaran, serta melobi para pejabat di lingkungan Bakamla maupun otoritas diluar Bakamla. Dia juga membujuk para pemilik perusahaan agar mau bekerjasama dengannnya dan menuruti semua aturannya," terang Nofel. Nofel sempat menangis saat meminta kepada majelis hakim agar menjadikannya sebagai justice collaborator (JC). Nofel menilai, dalam fakta sidang tidak terbukti dirinya sebagai pelaku utama kasus ini. "Jika keadilan tersebut tidak dapat saya peroleh di sini, pastilah secara kodrat sebagai makhluk Allah saya akan meminta keadilan pada pengadilan akhirat kelak," jelas Nofel. Pada kasus ini, Nofel didakwa bersama-sama dua pejabat Bakamla lain menerima uang 104.500 dolar Singapura. Uang tersebut berasal dari Direktur PT Melati Technofo Indonesia dan PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah. Fahmi merupakan suami dari artis Inneke Koesherawati. Nofel sendiri tercatat sebagai pejabat yang mengajukan proyek satelit monitoring. Proyeknya masuk dalam APBN-P 2016.

Terdakwa Korupsi Bakamla Tuntut Keadilan sampai Akhirat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/kepala-bakamla-akui-pernah-berkunjung-ke-rumah-suami-inneke_m_126030.jpeg" alt="Inneke Koesherawati saat menemani Sidang Perdana Sang Suami" width="100%">
<figcaption>Inneke Koesherawati saat menemani Sidang Perdana Sang Suami</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Arie Soedewo mengaku mengenal Direktur PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah. Bahkan, Arie pernah berkunjung ke rumah suami artis Inneke Koesherawati tersebut. Hal itu diakui Arie saat menjadi saksi dalam sidang perkara suap ke pejabat Bakamla dengan terdakwa Fahmi Darmawansyah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (26/4). "Pernah, saya sedang cari rumah dinas untuk disewa. Setelah saya pertimbangkan, saya pilih rumah yang sekarang milik BUMN dan tidak ada kaitan dengan pekerjaan di Bakamla," kata Arie. Meski demikian, Arie membantah rumah yang ditawarkan Fahmi untuk disewa adalah fasilitas yang diberikan sebagai rekanan Bakamla. "Bukan, Pak," jawab Arie. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Fahmi Darmawansyah telah menyuap sejumlah pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dengan uang sebesar Rp 4,36 miliar. Uang itu terdiri atas SGD 209.500, USD 78.500, dan Rp 120 juta. Fahmi didakwa bersama-sama dua orang kepercayaannya, M Adami Okta dan Hardy Stefanus. Jaksa Kiki Ahmad Yani mengatakan, Fahmi telah memberikan suap kepada Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerjasama Eko Susilo Hadi; Direktur Data dan Informasi pada Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerjasama Bambang Udoyo; Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan, dan Kasubag TU Sestama Bakamla Tri Nanda Wicaksono. Suap diberikan untuk memenangkan perusahaan yang dimiliki dan atau dikendalikan oleh Fahmi Darmawansyah yaitu PT Melati Technofo Indonesia dalam pengadaan monitoring satelite di Bakamla tahun anggaran 2016. Rinciannya, uang kepada Eko Susilo Hadi sebesar SGD 105 ribu, USD 88.500, dan 10 ribu euro; kepada Bambang Udoyo sebesar SGD 105 ribu ; kepada Nofel Hasan SGD 104.500 ; dan Tri Nanda Wicaksono Rp 120 juta. (Put/jpg)

Kepala Bakamla Akui Pernah Berkunjung ke Rumah Suami Inneke

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/tersangka-penerima-suap-suami-inneke-tutupi-peran-kepala-bakamla_m_115992.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Eko Susilo Hadi seolah menutupi peran atasannya, Kepala Bakamla Arie Soedewo dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan satelite monitoring. Kuasa hukum Eko, Susilo Ari Wibowo mengatakan, Arie Soedewo tidak terlibat dalam kasus suap yang menjerat kliennya sebagai tersangka itu. "Jujur selama pendampingan itu tidak ada. Itu tentu di dalam dakwaan kan sudah memasuki pemeriksaan saksi yang komprehensif. Saya belum tahu soal itu tapi sepanjang pendampingan Pak Eko sih enggak ada," kata Eko saat ditemui di gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/3). Menurut Susilo, kliennya membuka peluang untuk mengajukan diri sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. "Sepanjang yang dia tahu, sepanjang yang dia alami dan dia lihat. Dia akan mengatakan apa adanya," ujar Susilo. Meski demikian, Susilo mengklaim bahwa selama penyidikan berlangsung belum mengarah kepada pengembangan kasus terkait keterlibatan pihak lain, termasuk atasan Eko. "JC itu tidak harus membuka perkara lain atau orang lain, yang penting bisa terbuka bisa kooperatif sehingga seluruh pidana yang ada jdi terang," pungkasnya. Dugaan keterlibatan Arie Soedewo terungkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas tiga terdakwa pemberi suap kepada pejabat Bakamla. Mereka adalah Direktur PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah serta dua orang kepercayaannya yaitu Hardy Stefanus dan Muhammad Adami Okta. Ketiganya didakwa telah menyuap empat orang pejabat Bakamla dengan uang sebesar Rp 4,36 miliar. Uang itu terdiri atas SGD 209.500, USD 78.500, dan Rp 120 juta. Usai penetapan PT Melati Technofo Indonesia ditetapkan sebagai pemenang lelang, Arie Soedewo meminta jatah fee sebesar 7,5 persen dari total proyek senilai Rp 222 miliar. Arie juga meminta pemberian uang diberikan melalui Eko Susilo Hadi. Namun, JPU belum mengungkap apakah sudah ada uang yang sampai ke tangan Arie Soedewo. (Put/jpg)

Tersangka Penerima Suap Suami Inneke Tutupi Peran Kepala Bakamla

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/suami-inneke-segera-disidang_m_110486.jpeg" alt="Direktur Utama PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Utama PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah segera duduk sebagai terdakwa kasus dugaan suap kepada pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI. &nbsp;Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan berkas penyidikan Fahmi telah dinyatakan lengkap dan ditingkatkan ke tahap penuntutan (tahap dua). "Benar, FD dilakukan pelimpahan tahap dua hari ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (17/2). Menurut Febri, perkara korupsi suami artis Inneke Koesherawati itu akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta. "Rencananya akan disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," tambah Febri. Seperti diketahui, pada 13 Desember 2016, KPK menangkap empat orang di dua lokasi berbeda di Jakarta. Di antaranya, Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama (Sestama Bakamla), Eko Susilo Hadi (ESH). KPK juga menangkap tiga orang dari PT Merial Esa, Muhammad Adami Okta, Hardy Stefanus, dan Danang Sri Radityo. Dalam penangkapan KPK menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp 2 miliar dari tangan Eko yang ditangkap di Kantor Bakamla, Jakarta Pusat. Suap diberikan terkait dengan pengadaan alat monitoring satelit RI Tahun 2016 dengan sumber pendanaan APBN-P tahun 2016 senilai Rp 200 miliar. KPK kemudian menetapkan Eko, Adami, dan Hardy sebagai tersangka. Serta, Direktur Utama PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah sebagai tersangka pemberi suap. Sementara Danang berstatus saksi dan dilepaskan. (Put/jpg)

Suami Inneke Segera Disidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/anak-buah-suami-inneke-segera-disidang_m_108840.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan suap kepada pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dalam pengadaan satelit monitoring segera disidangkan. Hari ini (10/2), komisi antirasywah menyatakan berkas perkara dua tersangka pemberi suap telah lengkap dan dilimpahkan ke tahap penuntutan (tahap dua). Mereka adalah dua petinggi PT Merial Esa, Hardy Stefanus dan Muhammad Adami Okta. "Dilakukan pelimpahan berkas perkara dan tersangka HST (Hardy Stefanus) dan MAO (Muhammad Adami Okta)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan pers di kantornya. Febri mengatakan, sidang keduanya akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. "Direncanakan akan disidangkan di Pengadilan Tipikor di PN Jakpus, tersangka lain sedang dalam proses penyidikan," ujar Febri. Seperti diketahui, pada 13 Desember 2016, KPK menangkap empat orang di dua lokasi berbeda di Jakarta. Di antaranya, Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama (Sestama Bakamla), Eko Susilo Hadi (ESH). KPK juga menangkap tiga orang dari PT Merial Esa, Muhammad Adami Okta, Hardy Stefanus, dan Danang Sri Radityo. Dalam penangkapan KPK menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp 2 miliar dari tangan Eko yang ditangkap di Kantor Bakamla, Jakarta Pusat. Suap diberikan terkait dengan pengadaan alat monitoring satelit RI Tahun 2016 dengan sumber pendanaan APBN-P tahun 2016 senilai Rp 200 miliar. KPK kemudian menetapkan Eko, Adami, dan Hardy sebagai tersangka. Serta, Direktur Utama PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah sebagai tersangka pemberi suap. Sementara Danang berstatus saksi dan dilepaskan. Eko, Adami, dan Hardy ditahan pada 15 Desember 2016. Sementara Fahmi Darmawansyah yang juga suami artis Inneke Koesherawati itu ditahan pada 23 Desember 2016 lalu.(put/jpg)

Anak Buah Suami Inneke Segera Disidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73972_93292_suami-inneke-koeherawati.jpg" alt="Fahmi Darmawansyah" width="100%">
<figcaption>Fahmi Darmawansyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia, Fahmi Darmawansyah mengaku diperiksa sejumlah penyidik dari&nbsp; Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI). Fahmi diperiksa dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun 2016. &quot;Iya (diperiksa Pom TNI). Ada tiga (penyidik Puspom TNI yang periksa),&quot; kata suami artis Inneke Koesherawati itu di depan gedung KPK, Kamis (29/12). Fahmi mengaku Pom TNI mencecarnya mengenai sejumlah pejabat Bakamla yang berasal dari unsur militer. Termasuk, mengenai Direktur Data dan Informasi Bakamla, Laksamana Pertama TNI Bambang Udoyo. Namun, Bendahara Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga direktur PT Merial Esa, itu mengaku tidak mengenal Bambang yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Bakamla. &quot;(Sempat ditanya Bambang) ya. Saya enggak kenal. Enggak saya jawab,&quot; kata dia. Terkait pemeriksaan Fahmi oleh POM TNI, Juru Bicara KPK Febri Diansyah enggan berkomentar banyak. &quot;Sebaiknya untuk yang terkait penanganan oleh TNI konfirmasinya ke Pom TNI,&quot; kata Febri. Diketahui, Fahmi berstatus tersangka lantaran diduga menyuap pejabat Bakamla Eko Susilo Hadi dengan uang sebesar Rp 2 miliar. Suap itu terungkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Desember 2016 lalu. Namun, saat OTT Fahmi tengah berada di luar negeri dan baru hari memenuhi panggilan penyidik. Fahmi ditahan di Rutan Guntur pada 23 Desember 2016 untuk 20 hari pertama. (Put/jpg)

Suami Inneke Akui Diperiksa POM TNI di KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/72767_92065_fahmi-mti-bakamla.jpg" alt="Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia (MTI), Fahmi Darmawansyah ditahan KPK" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia (MTI), Fahmi Darmawansyah ditahan KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia (MTI), Fahmi Darmawansyah, Jumat (23/12). Fahmi ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun 2016. Fahmi keluar sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan rompi oranye. Dengan raut kecewa, Fahmi mengaku tidak menduga pemeriksaan pertamanya di KPK berujung penahanan. &quot;Saya ke sini datang atas inisitaf saya sendiri. Saya belum dapat surat dari KPK, mau klarifikasi ternyata surat sudah kita cek di rumah, di kantornya semuanya tidak masuk. Niat baik saya ke sini, tapi kondisinya seperti ini,&quot; kata suami dari artis Ineke Korsherawati itu di depan gedung KPK. Fahmi mengaku telah berada di luar negeri sebelum kejadian operasi tangkap tangan (OTT). Menurut dia, sedianya dia kembali ke Indonesia pada 29 Desember mendatang. &quot;Karena ada berita seperti ini saya pulang, harusnya saya ke sini besok. Yang jelas saya bukan buron, saya niat baik buat klarifikasi,&quot; ujar dia. Informasi dihimpun, Fahmi ditahan di Rutan KPK, Kuningan, Jakarta untuk 20 hari pertama. Pada 14 Desember lalu, KPK menangkap empat orang di dua lokasi berbeda di Jakarta. Di antaranya, Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama (Sestama Bakamla), Eko Susilo Hadi (ESH). KPK juga menangkap tiga pegawai PT MTI, Muhammad Adami Okta, Hardy Stefanus, dan Danang Sri Radityo. Dalam penangkapan KPK menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp 2 miliar dari tangan Eko yang ditangkap di Kantor Bakamla, Jakarta Pusat. Suap diberikan terkait dengan pengadaan alat monitoring satelit RI Tahun 2016 dengan sumber pendanaan APBN-P tahun 2016 senilai Rp 200 miliar. KPK kemudian menetapkan Eko, Adami, dan Hardy sebagai tersangka. Serta, Direktur Utama PT MTI, Fahmi Darmawansyah sebagai tersangka pemberi suap. Sementara Danang berstatus saksi dan dilepaskan. (put/jJPG

Resmi Ditahan KPK, Suami Inneke: Saya Bukan Buron

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/72753_92051_lambang-MUI-copy.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ditetapkannya Fahmi Darmawansyah sebagai tersangka pemberi suap kepada pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi menjadikan kredibilitas pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut tergerus. Pasalnya, Fahmi Darmawansyah merupakan salah satu bendahara di pengurus perkumpulan ulama tersebut. &quot;Bendahara terdahulu, Chairunnissa, politisi Partai Golkar yang menjadi bendahara periode 2010-2015 juga tersangkut kasus korupsi,&quot; sebut Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos kepada JawaPos.com, Jumat (23/12). Bonar Tigor Naipospos mengatakan, kasus korupsi yang menyeret Fahmi Darmawansyah tidak berkaitan dengan MUI. Akan tetapi kasus ini harus menjadi pelajaran bagi MUI dalam mencari personel yang mengurus lembaga tersebut. Namun, hal ini menurutnya harus menjadi pelajaran penting bagi MUI dalam memilih pengurus harian. &quot;Kredibilitas MUI akan sangat ditentukan oleh siapa yang menjadi pengurus inti. Apalagi, posisi bendahara sangat berkaitan dengan transparansi keuangan MUI yang selama ini dipertanyakan oleh publik,&quot; tegasnya. Bonar Tigor Naipospos berharap agar ada transparansi terhadap keuangan MUI. Sebab anggaran yang diterima berasal dari dana hibah pemerintah. Dana hibah itu juga digunakan untuk mengorganisir jaminan produk halal dan pengelolaan bank syariah. &quot;Karena itulah perlu transparansi dan audit publik,&quot; pungkasnya. Sebelumnya, Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia, Fahmi Darmawansyah ditetapkan sebagai tersangka, karena diduga menyuap pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi. Nilai suap yang mencapai Rp 2 miliar itu diserahkan melalui anak buahnya untuk pengadaan satelit monitoring di Bakamla tahun 2016. Berdasar informasi yang didapat dari daftar susunan pengurus MUI masa khidmat 2015-2020 di website MUI, suami dari artis Inneke Koesherawati duduk sebagai salah satu bendahara MUI. (dna/JPG)

Bendahara Jadi Tersangka Korupsi, MUI Harus Selektif Cari Pengurus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/72705_92002_KPK1.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia, Fahmi Darmawansyah akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (23/12). Fahmi akan diperiksa dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun 2016. Suami selebritis Inneke Koesherawati itu diketahui diam-diam sudah tiba di gedung komisi antirasywah sejak pukul 8.00 WIB. Pada panggilan sebelumnya, Kamis (22/12), Fahmi absen dari panggilan penyidik. &quot;FD sudah datang dan dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ESH (Eko Susilo Hadi)&quot; kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (23/12). Sebagaimana diketahui, pada 14 Desember lalu, KPK menangkap empat orang di dua lokasi berbeda di Jakarta dalam dugaan pemberian suap. Di antaranya, Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama (Sestama Bakamla), Eko Susilo Hadi (ESH). KPK juga menangkap tiga pegawai PT MTI, Muhammad Adami Okta, Hardy Stefanus, dan Danang Sri Radityo. Dalam penangkapan KPK menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp 2 miliar dari tangan Eko yang ditangkap di Kantor Bakamla, Jakarta Pusat. Suap diberikan terkait dengan pengadaan alat monitoring satelit RI Tahun 2016 dengan sumber pendanaan APBN-P tahun 2016 senilai Rp 200 miliar. KPK kemudian menetapkan Eko, Adami, dan Hardy sebagai tersangka. Serta, Direktur Utama PT MTI, Fahmi Darmawansyah sebagai tersangka pemberi suap. Sementara Danang berstatus saksi dan dilepaskan. (put/JPG)

Akhirnya Suami Inneke Koesherawati Penuhi Panggilan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/72295_91587_sestama-bakamla-eko.jpg" alt="(Plt) Sekretaris Utama Bakamla Eko Susilo Hadi usai menjalani pemeriksaan di KPK" width="100%">
<figcaption>(Plt) Sekretaris Utama Bakamla Eko Susilo Hadi usai menjalani pemeriksaan di KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sempat buron atas dugaan kasus suap, keberadaan Direktur Utama (Dirut) PT Melati Technofo Indonesia, Fahmi Darmawansyah terdeteksi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). &quot;Kita tahu keberadaannya di mana. Tentu pasti kita akan update. Sampai &lrm;saat ini kita belum dapat informasikan secara rinci pergerakan keberadaan yang bersangkutan,&quot; kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Rabu (21/12). Fahmi merupakan salah satu tersangka pemberi suap terkait pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun 2016. Menurut Febri, KPK masih memberikan kesempatan untuk suami dari artis Inneke Koesherawati itu menyerahkan diri agar proses hukum lancar. &quot;Sampai saat ini kita belum sampai pada kesimpulan apakah akan dibutuhkan upaya paksa, red notice, atau hal lain yang pernah dilakukan terhadap buron yang ditangani KPK,&quot; ujar dia. Untuk diketahui, pada 14 Desember lalu, KPK menangkap empat orang di dua lokasi berbeda di Jakarta. Di antaranya, Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama (Sestama Bakamla), Eko Susilo Hadi (ESH). KPK juga menangkap tiga pegawai PT MTI, Muhammad Adami Okta, Hardy Stefanus, dan Danang Sri Radityo. Dalam penangkapan itu, KPK menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp 2 miliar dari tangan Eko yang ditangkap di Kantor Bakamla, Jakarta Pusat. Suap diberikan terkait dengan pengadaan alat monitoring satelit RI Tahun 2016 dengan sumber pendanaan APBN-P tahun 2016 senilai Rp 200 miliar. KPK kemudian menetapkan Eko, Adami, dan Hardy sebagai tersangka. Serta, Direktur Utama PT MTI, Fahmi Darmawansyah sebagai tersangka pemberi suap. Sementara Danang berstatus saksi dan dilepaskan. (put/JPG)

Suap Bakamla, KPK Deteksi Keberadaan Suami Inneke

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#suami inneke

Berita Terkini