<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/23/WhatsApp-Image-2023-07-23-at-221104-2368739971.jpg" alt="Pemaparan perambahan hutan demi kebun sawit di Suaka Margasatwa Rawa Singkil, Aceh." width="100%">
<figcaption>Pemaparan perambahan hutan demi kebun sawit di Suaka Margasatwa Rawa Singkil, Aceh.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Perambahan demi sawit terus terjadi di Suaka Margasatwa Rawa Singkil. Bahkan, akibat aktivitas perambahan yang merajalela, Suaka Margasatwa Rawa Singkil di Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Subulusalam, tersebut harus kehilangan 1.324 ha tutupan hutan dalam lima tahun terakhir. Hal tersebut diketahui berdasar pemaparan Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA). &rdquo;Aktivitas pembukaan hutan di area Rawa Singkil masih terus terjadi. Kondisinya makin mengkhawatirkan karena berdampak buruk pada keberlangsungan kehidupan dan ekosistem di dalamnya,&rdquo; ungkap Manager&nbsp;Geographic Information System HAKA Lukman Hakim di Jakarta, Minggu (23/7). Menurut Lukman, pihaknya secara independen terus memantau kondisi tutupan hutan Suaka Margasatwa Rawa Singkil setip bulan. Yakni dengan menggunakan citra satelit (Landsat 8, Sentinel 2, dan Planetscope) yang memiliki resolusi hingga 3 meter dan juga dibantu data peringatan deforestasi GLAD Alerts dari GFW. Dari pantauan tersebut, pihaknya menduga sejak 2019 hingga Juni 2023 Suaka Margasatwa Rawa Singkil telah kehilangan 1.324 ha tutupan hutan. &rdquo;Yang terbaru, selama Juni saja, kami menduga ada 66 ha hutan yang hilang di Suaka Margasatwa Rawa Singkil. Total selama Januari hingga Juni diperkirakan mengalami kehilangan tutupan hutan seluas 372 hektare atau meningkat 57 persen dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya,&rdquo; jelas Lukman Hakim. Analis Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Taufik Syamsuddin menerangkan, sejak diterbitkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, pendekatan pidana adalah pilihan terakhir. Saat ini pendekatannya lebih ke persuasif, administratif. Menurut Taufik, untuk masyarakat yang sudah telanjur membuka kebun sawit di dalam kawasan hutan, khususnya di Suaka Margasatwa Rawa Singkil, ada syarat-syarat tertentu. Adapun mekanismenya jika dalam kawasan HL dan HP adalah dengan kehutanan sosial. Namun, jika di kawasan konservasi adalah kemitraan konservasi.&nbsp; &rdquo;Apalagi kalau di Suaka Margasatwa Rawa Singkil, itu arahnya adalah kemitraan konservasi dalam bidang pemulihan ekosistem.&nbsp;Tapi, ini ada syaratnya, tidak serta merta masyarakat yang sudah telanjur membuka kebun sawit di situ kita akomodir kemitraan konservasi, ada verifikasinya," ujar Taufik. Verifikasi tersebut antara lain meliputi tentang kebenaran warga setempat yang dibuktikan dengan keterangan domisili dari desa. Kemudian, minimal mereka sudah lima tahun membuka kebun sawit di lokasi tersebut, namun tidak melebihi dari 5 ha. Jika semua itu terpenuhi, mereka akan diberi ruang. Yakni dalam arti boleh berkebun di situ satu daur, namun tetap juga menanam tanaman hutan.&nbsp; &rdquo;Terus program ke depannya, mereka tetap akan dialihkan profesi, alihkan komoditi juga. Jadi tidak sawit lagi ke depannya,&rdquo; jelas Taufik. Sedangkan untuk korporasi, lanjut Taufik, jika&nbsp;mereka membuka kebun sawit di dalam kawasan hutan tersebut setelah terbitnya UU Cipta Kerja pada 2 November 2020 pasti akan dipidana. Namun, jika membuka lahan sebelum UU Cipta Kerja terbit, masih diberikan pendekatan administratif. &rdquo;Mereka harus membayar denda seluas lahan yang dibuka. Kemudian, mengembalikan lahannya tersebut kepada negara. Kalau yang membuka lahannya setelah UU Cipta Kerja terbit, pendekatannya pidana. Mereka juga harus bayar denda dan menyerahkan lahannya ke negara.&nbsp;Jadi, tidak ada ruang untuk korporasi,&rdquo; beber Taufik. Adapun batas untuk penyelesaian persoalan kebun sawit di dalam kawasan hutan yakni 2 November 2023. Kemudian, untuk&nbsp;percepatan proses penyelesaian persoalan kebun sawit di dalam kawasan hutan tersebut juga telah dibentuk Satgas Sawit. Taufik mendorong korporasi yang memiliki kebun sawit di dalam kawasan hutan segera melakukan permohonan kepada KLHK untuk melakukan penyelesaian administrasi. &rdquo;Kalau lewat 2 November, maka pidana, tidak lagi administratif. Kalau mereka tidak menyelesaikan sampai batas itu, tidak ada lagi peluang mereka untuk administratif, denda, dan sebagainya, tapi langsung pidana,&rdquo; ujar Taufik.

Suaka Margasatwa Rawa Singkil di Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Subulusalam, kehilangan 1.324 ha tutupan hutan dalam lima tahun

Suaka Margasatwa Rawa Singkil Kehilangan 1.324 Hektare Tutupan Hutan dalam 5 Tahun

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/10/suaka-margasatwa-rawa-singkil-istimewa-3668058108.jpeg" alt="Kerusakan di kawasan Suaka Margasatwa (SM) Rawa Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, kian memprihatinkan. Itu akibat aktivitas pembalakan liar dan perambahan untuk alih fungsi lahan menjadi lahan sawit" width="100%">
<figcaption>Kerusakan di kawasan Suaka Margasatwa (SM) Rawa Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, kian memprihatinkan. Itu akibat aktivitas pembalakan liar dan perambahan untuk alih fungsi lahan menjadi lahan sawit</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Rusaknya bentang alam kawasan Suaka Margasatwa (SM) Rawa Singkil kian mengkhawatirkan. Aktivitas pembalakan liar dan perambahan untuk alih fungsi lahan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan konservasi tersebut masih terjadi hingga kini. Namun, belum ada tindakan tegas dari pemerintah untuk menghentikannya. Maraknya aktivitas ilegal di kawasan SM Rawa Singkil itu diungkap oleh Lukmanul Hakim, Manager Geographic Information System (GIS) Yayasan HakA. Lukmanul menuturkan, aktivitas ilegal itu sejatinya sudah berlangsung sejak lama dan kian masif belakangan ini. &ldquo;Kami rutin memantau kondisi tutupan hutan di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) termasuk SM Rawa Singkil,&rdquo; ungkap Lukmanul, yang terus melakukan pemantauan bersama Yayasan HAkA setiap bulan dengan metode remote sensing. Data terbaru dari pemantauan bahkan cukup mencengangkan. Pada periode April 2023 saja, SM Rawa Singkil kehilangan tutupan hutan seluas 54 hektare. &ldquo;Total selama Januari&ndash;April 2023, SM Rawa Singkil mengalami kehilangan tutupan hutan seluas 258 hektare atau meningkat 66% dibanding periode yang sama pada tahun lalu,&rdquo; papar Lukmanul. Untuk diketahui, sepanjang 2002, ada sekitar 716 hektare hutan yang hilang di Rawa Singkil. Jumlah kerusakan itu terus meningkat setiap tahunnya, sejak 2019.&nbsp; Lambannya respons pemerintah membuat kecewa para penggiat lingkungan. Mereka menilai pemerintah tak serius menyelamatkan SM Rawa Singkil dari tangan-tangan jahat yang merusaknya selama ini. Padahal, SM Rawa Singkil merupakan bagian dari kawasan konservasi yang mestinya dijaga dan dilindungi. &ldquo;Sampai hari ini belum ada upaya serius penyelamatan yang dilakukan Menteri LHK,&rdquo; ujar Wahyu Pratama, Koordinator Hukum Perkumpulan Pembela Lingkungan Hidup (P2LH). P2LH sendiri telah berkali-kali menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait aktivitas ilegal di kawasan tersebut. P2LH juga telah menggalang dukungan melalui penandatanganan petisi untuk mendorong Menteri LHK segera melakukan penyelamatan SM Rawa Singkil. Koordinator Lembaga Suar Galang Keadilan (LSGK) Missi Muizzan menyayangkan lambannya respons pemerintah. Dalam konteks konservasi, kata Missi, kondisi SM Rawa Singkil sudah sangat mengkhawatirkan. Ia pun heran masalah ini terus berlarut-larut, tak kunjung diselesaikan. Padahal, sudah ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Beradasarkan beleid tersebut, kata Mizzi, kepolisian ataupun aparat penegak hukum bidang kehutanan sebagai perwakilan negara harusnya melakukan penindakan hukum secara menyeluruh. &ldquo;Sebagai langkah untuk menghilangkan ancaman dan menghentikan laju kerusakan terhadap salah satu kawasan konservasi yang dilindungi negara,&rdquo; tegasnya. Nihilnya tindakan tegas dari pemerintah pun memunculkan kecurigaan. Direktur Eksekutif WALHI Aceh Ahmad Shalihin menduga ada bekingan kuat di belakang aktivitas ilegal di kawasan SM Rawa Singkil. &ldquo;Kami menduga perambahan ini didukung oleh orang kuat, bukan dilakukan oleh masyarakat biasa. Hal ini diperkuat dengan didapatinya alat berat yang digunakan untuk membuka lahan,&rdquo; ujar Shalihin. Direktur Hutan Auriga Nusantara, Supintri juga mencemaskan kondisi RM Rawa Singkil saat ini. Supintri menegaskan, ketiadaan respons dari KLHK tidak hanya akan berdampak pada rusaknya bentang alam, tetapi juga berpotensi merusak habitat satwa dilindungi. Kawasan SM Rawa Singkil merupakan lanskap rawa gambut yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa yang tinggi. Ia menjadi rumah bagi populasi Orangutan Sumatera (pongo abelii) yang saat ini terancam punah. Terletak di dalam Kawasan Ekosistem Leuser, SM Rawa Singkil berperan penting dalam mengatur tata air, berfungsi sebagai pencegah banjir dan kekeringan, menyerap karbon, serta membantu menghadapi bencana perubahan iklim. Hutan gambut Singkil memberi kontribusi besar bagi kehidupan ribuan orang dan kehidupan liar di daerah tersebut. Mengingat peran penting SM Rawa Singkil, perkumpulan masyarakat sipil peduli lingkungan akan terus memantau upaya perlindungan terhadap landskap krusial ini. Mereka mendesak pemerintah, dalam hal ini Menteri LHK, segera bertindak tegas. (*)

Rusaknya bentang alam kawasan Suaka Margasatwa (SM) Rawa Singkil kian mengkhawatirkan. Ironisnya, belum ada tindakan tegas dari pemerintah

LSM Lingkungan Hidup Dorong Kementerian LHK Lakukan Langkah Strategis Selamatkan SM Rawa Singkil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/10/suaka-margasatwa-rawa-singkil-istimewa-3668058108.jpeg" alt="Kerusakan di kawasan Suaka Margasatwa (SM) Rawa Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, kian memprihatinkan. Itu akibat aktivitas pembalakan liar dan perambahan untuk alih fungsi lahan menjadi lahan sawit" width="100%">
<figcaption>Kerusakan di kawasan Suaka Margasatwa (SM) Rawa Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, kian memprihatinkan. Itu akibat aktivitas pembalakan liar dan perambahan untuk alih fungsi lahan menjadi lahan sawit</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kerusakan di kawasan Suaka Margasatwa (SM) Rawa Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, kian memprihatinkan. Itu terjaadi akibat aktivitas pembalakan liar dan perambahan untuk alih fungsi lahan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Aktivitas ilegal itu telah berlangsung sejak lama dan kian masif pada tahun 2022. Berdasarkan data Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA), per periode 2022, SM Rawa Singkil kehilangan tutupan hutan sebanyak 716 hektare. Manager Geographic Information System (GIS) Yayasan HAkA Lukmanul Hakim, menyebut data tersebut diperoleh dari hasil pemantuan rutin setiap bulan yang dilakukan Yayasan HAkA melalui interpretasi secara visual citra satelit. Sejak 2019-2022, kehilangan tutupan hutan di SM Rawa Singkil terus meningkat setiap tahunnya. &ldquo;Selama tahun 2022 saja ada sekitar 716 hektare hutan yang hilang di SM Rawa Singkil. Angka tersebut bahkan lebih tinggi dibanding akumulasi empat tahun sebelumnya,&rdquo; ungkap Lukmanul, Senin (10/4).&nbsp; Tak berhenti sampai di situ. Masifnya aktivitas konversi lahan terus berlanjut hingga 2023. &rsquo;&rsquo;Sepanjang Januari&ndash;Februari 2023, SM Rawa Singkil juga masih mengalami kehilangan hutan seluas 134 hektare,&rdquo; tegasnya. Kondisi ini membuat para penggiat lingkungan geram. Koordinator Hukum Perkumpulan Pembela Lingkungan Hidup (P2LH), Wahyu Pratama, menyebut kerusakan itu sangat mengkhawatirkan. &rsquo;&rsquo;Meski aktivitas ilegal itu telah berlangsung lama dan kian masif, belum terlihat upaya serius dari pemangku kawasan untuk menghentikan dan menindak secara hukum aktivitas ilegal di kawasan ini. Meski SM Rawa Singkil merupakan kawasan suaka alam, bagian dari kawasan konservasi yang harus dilindungi,&rdquo; ungkap Wahyu P2LH bahkan sudah beberapa kali menyampaikan pengaduan dan laporan terkait aktivitas alih fungsi lahan ini ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui situs pengaduan.menlhk.go.id dan lapor.go.id. Pengaduan P2LH melalui pengaduan.menlhk.go.id telah diverifikasi administratif pada 20 Januari 2023 dan mendapat tanggapan dari admin Dit. PPSALHK Kementerian LHK. &ldquo;Dugaan perambahan dan illegal logging yang terjadi masuk ke dalam skala besar, sehingga pihak BPPHLHK Wilayah Sumatera meminta untuk dilakukan verifikasi lapangan bersama oleh tim dari Direktorat PPSALHK, BPPHLHK Wilayah Sumatera dan BKSDA Wilayah Aceh. Dan berdasarkan telaah yang telah dilakukan, pengaduan tersebut direkomendasikan untuk dilakukan verifikasi lapangan bersama oleh tim dari Direktorat PPSALHK, Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah Aceh.&rdquo; Demikian bunyi tanggapannya. Sayangnya, sampai sekarang P2LH belum mendapat pemberitahuan perkembangan lebih lanjut. P2LH mendesak Kementerian LHK segera turun tangan menghentikan dan melakukan tindakan hukum terhadap aktivitas ilegal di SM Rawa Singkil.&nbsp; Jika tidak, SM Rawa Singkil hanya akan tinggal sejarah,&rdquo; ujar Wahyu. Selain itu, pembiaran terhadap aktivitas ilegal ini akan menjadi contoh buruk untuk melakukan aktivitas ilegal pada kawasan-kawasan lain. &nbsp;Upaya memperkuat gerakan penyelamatan SM Rawa Singkil juga dilakukan P2LH dengan cara membuat petisi di laman change.org. Tujuannya untuk mendesak Menteri LHK agar menyelamatkan SM Rawa Singkil. Hingga kini, petisi tersebut telah mendapat 1.071 tanda tangan. Tindakan tegas para pemangku kepentingan, khususnya Kementerian LHK, dinanti. Mengingat kawasan SM Rawa Singkil memiliki peran penting. Kekurangan tutupan hutan di lanskap krusial ini akan mengancam populasi satwa-satwa kunci, seperti orangutan. Selain itu juga mengancam masayarakat yang hidup si sekitarnya. Kawasan SM Rawa Singkil merupakan lanskap rawa gambut yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa yang tinggi, serta berperan besar untuk mitigasi perubahan iklim. Bahkan, ia adalah salah satu rawa gambut yang menjadi habitat terbesar Orangutan Sumatera (pongo abelii) saat ini di Aceh. Luasan SM Rawa Singkil mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir, diubah dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 580 Tahun 2018. Dalam SK tersebut, luasan SM Rawa Singkil tersisa menjadi 82.188,57 hektare. (*)

Kerusakan di kawasan Suaka Margasatwa (SM) Rawa Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, kian memprihatinkan

Aktivis Lingkungan Desak Kementerian LHK Tindak Tegas Aktivitas Ilegal di Kawasan SM Rawa Singkil

suaka margasatwa rawa singkil

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#suaka margasatwa rawa singkil

Berita Terkini

Suaka Margasatwa Rawa Singkil Kehilangan 1.324 Hektare Tutupan Hutan dalam 5 Tahun

LSM Lingkungan Hidup Dorong Kementerian LHK Lakukan Langkah Strategis Selamatkan SM Rawa Singkil

Aktivis Lingkungan Desak Kementerian LHK Tindak Tegas Aktivitas Ilegal di Kawasan SM Rawa Singkil

Download Aplikasi JawaPos.com