<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/demokrat-klaim-wali-kota-cirebon-membelot-karena-ditekan_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Roy Suryo menganggap membelotnya Wali Kota Cirebon bukanlah sesuatu yang aneh." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Roy Suryo menganggap membelotnya Wali Kota Cirebon bukanlah sesuatu yang aneh.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo divonis sembilan bulan pidana penjara, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dia terbukti bersalah dalam kasus meme stupa Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi).  "Mengadili, menyatakan terdakwa KRMT Roy Suryo Notodiprojo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah," kata Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Barat membacakan amar putusan, Rabu (28/12).  Roy Suryo dinyatakan bersalah setelah menyebarkan informasi yang bertujuan menyebarkan rasa kebencian atau permusuhan individu berdasarkan suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA). Namun, hakim tidak menjatuhkan pidana denda terhadap Roy Suryo.  Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Roy Suryo dituntut 1 tahun 6 bulan penjara dalam kasus meme stupa Borobudur. Roy Suryo juga didenda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan, atas dasar ini JPU akan mengajukan upaya hukum banding.  Namun, Roy Surya terbukti melanggar Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 A UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  Jaksa Tri A Mukti memastikan pihaknya akan mengajukan banding atas vonis PN Jakarta Barat terhadap Roy Suryo. Sebab putusan itu tidak sepenuhnya mengakomodir tuntutan Jaksa.  "Kami akan mengajukan banding terhadap putusan tersebut," tegas Jaksa Tri.  Tri mengungkapkan, terdapat sejumlah tuntutan pihaknya yang tidak diakomodir majelis hakim. Hal-hal itu di antaranya hukuman penjara dan pidana denda terhadap Roy Suryo.  "Ada beberapa tuntutan kita yang tidak dipertimbangkan majelis hakim, antara lain terkait pidana penjara dan denda yang kita tuntutkan dalam hal yang sebelumnya pernah kita bacakan," pungkas Tri.

Eks Menpora Roy Suryo Divonis 9 Bulan Penjara, Jaksa Ajukan Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-20221213-WA0026_2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Negeri Jakarta Barat menunda persidangan beragendakan pembacaan tuntutan atas kasus meme stupa mirip Presiden Joko Widodo dengan terdakwa Roy Suryo. Hal tersebut diputuskan oleh majelis hakim dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat pada Selasa setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Indah Kartika menjelaskan alasan menunda membaca tuntutan dalam persidangan.  "Penundaan menjadi hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, mudah-mudahan masih ada waktu yang diizinkan oleh majelis hakim pada sidang sebelumnya selama satu minggu dari sidang terakhir pada Jumat tanggal 9 Desember kemarin, mohon dimaklumi oleh majelis hakim, penasihat hukum dan terdakwa," kata Indah dalam persidangan.  Berdasarkan beberapa pertimbangan, majelis hakim mengabulkan permintaan tersebut dan memutuskan untuk menggelar sidang pembacaan tuntutan pada Kamis (15/12) mendatang.  Terkait keputusan tersebut, tim kuasa hukum Roy Suryo, Charles Siahaan menyayangkan diundurnya pembacaan tuntutan tersebut. Dalam persidangan sebelumnya, dia mengatakan JPU sangat percaya diri untuk membacakan tuntutan hari ini, Selasa (13/12).  "Sebelumnya JPU dengan lantang menyampaikan hari Selasa akan sampaikan tuntutan dan kami sudah siap untuk menyikapinya dan menghadirinya, namun seperti yang sudah kita ikuti ya kita coba ikutilah, intinya kita sudah siap semuanya," kata Charles Siahaan.  Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya lantaran mengunggah meme stupa mirip Presiden Joko Widodo di akun media sosialnya. Dia dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penodaan Agama dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946.  Setelah proses penyerahan berkas dan tersangka Roy Suryo oleh Kepolisian ke Kejaksaan, pada Kamis (29/9), Roy Suryo yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu menjalani persidangan perdana di PN Jakarta Barat (Jakbar) pada Rabu (12/11).

Kasus Meme Stupa, PN Jakbar Tunda Pembacaan Tuntutan untuk Roy Suryo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Roy-Suryo-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Roy Suryo penuhi panggilan Polda Metro Jaya sebagai saksi untuk memberikan keterangan terkait laporannya soal kasus stupa mirip presiden Jokowi.  Roy Suryo ditemani pengacaranya, Pitra Romadoni Nasution dan aktivis sosial Lieus Sungkharisma sebagai perwakilan umat Buddha. “Kita sebagai pelapor diperiksa. Kita akan jelaskan kepada penyidik dan undangan klarifikasi ini,” kata Tim Penasehat Hukum Roy Suryo, Pitra Romadoni Nasution di Polda Metro, Kamis (30/6).  Sementara itu, Lieus Sungkharisma ikut menjadi saksi dalam pemeriksaan Roy Suryo. Luis mengaku sebagai orang Buddha ia merasa tak tersinggung dengan postingan Roy Suryo tersebut.  “Saya selaku umat Buddha tidak tersinggung. Ini kan pak Jokowi yang ditaruk. Pak Jokowi aja tidak ada reaksi,” ujarnya seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Jumat (1/7).  Dalam pemeriksaan ini, Lieus Sungkharisma akan membela mati-matian Roy Suryo. Sebab postingan stupa mirip Jokiwi itu bukanlah Roy Suryo yang membuat. “Kan bukan beliau yang bikin, dia kan cuma kasih caption aja,” ujarnya.  Karena itu, kata Lieus Sungkharisma, harusnya semua pihak membela Roy Suryo, apalagi dia yang pertama melaporkan stupa tersebut. “Harusnyakan Roy Suryo dibela. Kan dia yajg pertama yang melaporkan,” ujarnya.

Roy Suryo Bawa Lieus Sungkharisma saat Diperiksa Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/WhatsApp-Image-2022-01-28-at-5.35.56-PM.jpg" alt="Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Polri/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Polri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri telah menaikan status perkara kasus meme stupa mirip Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke tahap penyidikan. Dalam kasus ini, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo menjadi terlapor usai mengunggah meme tersebut di akun media sosialnya.  "Statusnya dari proses penyelidikannya sudah ditingkatkan penyidikan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (29/6).  Dedi mengatakan, status kasus ditingkatkan usai penyidik melakukan pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti. Penyidik menyimpulkan adanya tindak pidana dalam kasus tersebut  Kasus selanjutnya akan ditangani olej Polda Metro Jaya. "Nanti Polda Metro akan diasistensi oleh Direktorat Siber Bareskrim untuk tetap konsern, fokus dan akan meng-update penanganan kasus perkara," jelas Dedi.  Diketahui, beberapa waktu terakhir tersebar sebuah foto bermuatan meme. Stupa candi Borobudur disunting sedemikian rupa sehingga tampak seperti wajah Presiden Jokowi.  Peristiwa ini pun sempat membuat gaduh warganet. Pasalnya, selain menghina kepala negara, meme ini juga dianggap merendahkan simbol agama Buddha.  Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, aparat sudah turun tangan untuk mengusut kasus ini. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim tengah melakukan penelusuran terhadap pihak-pihak yang terlibat.  "Sedang didalami dan profiling oleh Direktorat Tindak Pidana Siber," ujar Dedi saat dikonfirmasi, Selasa (14/6).

Polri Temukan Unsur Pidana Kasus Roy Suryo Unggah Meme Stupa Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/WAMENAG3.jpg" alt="Caption : Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa" width="100%">
<figcaption>Caption : Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi meminta tak ada lagi yang menggunakan simbol agama sebagai bahan olokan. Hal itu merespon viralnya meme candi Borobudur berwajah mirip Presiden Joko Widodo (Jokowi).  "Saya meminta kepada siapa pun untuk tidak menjadikan simbol agama sebagai bahan olokan atau guyonan, karena hal tersebut dapat melukai perasaan umat beragama yang bersangkutan," kata Zainut kepada wartawan, Jumat (17/6).  "Apapun alasannya tindakan tersebut tidak etis dan tidak dibenarkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut dapat dikatagorikan sebagai perbuatan SARA," imbuhnya.  Zainut mengatakan, kebebasan berpendapat memang dibolehkan pada era reformasi seperti sekarang. Namun, segala bentuk kritik dan saran sebaiknya dilakukan secara santun. Harus pula menghormati etika maupun norma-norma yang berlaku.  "Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih bijak dan hati-hati dalam menggunakan media sosial. Jangan cepat mem-posting atau menyebarkan berita, baik berita yang berupa foto, video, meme atau konten narasi yang mengandung ujaran kebencian, fitnah dan SARA," pungkasnya.  Seperti diketahui, beberapa waktu terakhir tersebar sebuah foto bermuatan meme. Stupa Candi Borobudur disunting sedemikian rupa sehingga tampak seperti wajah Presiden Jokowi.  Peristiwa ini pun sempat membuat gaduh warganet. Pasalnya, selain menghina kepala negara, meme ini juga dianggap merendahkan simbol agama Buddha.  Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, aparat sudah turun tangan untuk mengusut kasus ini. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim tengah melakukan penelusuran terhadap pihak-pihak yang terlibat.  "Sedang didalami dan profiling oleh Direktorat Tindak Pidana Siber," ujar Dedi saat dikonfirmasi, Selasa (14/6).

Soal Meme Stupa Borobudur Mirip Jokowi, Wamenag: Jangan jadi Guyonan

stupa borobudur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#stupa borobudur

Berita Terkini

Eks Menpora Roy Suryo Divonis 9 Bulan Penjara, Jaksa Ajukan Banding

Kasus Meme Stupa, PN Jakbar Tunda Pembacaan Tuntutan untuk Roy Suryo

Roy Suryo Bawa Lieus Sungkharisma saat Diperiksa Polisi

Polri Temukan Unsur Pidana Kasus Roy Suryo Unggah Meme Stupa Jokowi

Soal Meme Stupa Borobudur Mirip Jokowi, Wamenag: Jangan jadi Guyonan

Download Aplikasi JawaPos.com