<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/19/MRT-Jakarta-1JPG-1927574731.jpg" alt="Rangkaian kereta MRT Jakarta melintas di stasiun Blok M, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Rangkaian kereta MRT Jakarta melintas di stasiun Blok M, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rencana perpanjangan jalur Mass Rapid Transit (MRT) dari Lebak Bulus menuju kawasan Serpong terus menjadi sorotan publik. PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) memastikan bahwa proyek pembangunan tersebut saat ini masih dalam tahap penyusunan studi kelayakan. Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk, Hermawan Wijaya menyebut studi kelayakan yang dimaksud diantaranya termasuk dengan pemilihan jalur. &ldquo;Sampai saat ini, kami belum dapat membagikan informasi detil karena masih dalam tahap penyusunan feasibility study untuk jalur dan sebagainya," kata Hermawan Wijaya kepada JawaPos.com, Minggu (28/9). Lebih lanjut, dia memastikan akan kembali menginformasikan jika sudah ada perkembangan terbaru. Tentunya, kata Hermawan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dilakukan dengan PT MRT Jakarta (Perseroda). "Kami akan membagikan informasi di kemudian hari sesuai kesepakatan dengan PT MRT tentunya,&rdquo; tukas Hermawan. Sebelumnya, PT MRT Jakarta (Perseroda) dan Sinar Mas Land melalui PT Bumi Serpong Damai, Tbk (BSDE) telah menyepakati penjajakan potensi kerja sama terkait pengembangan jaringan MRT dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan menuju ke wilayah Serpong, Tangerang Selatan. Penjajakan kerja sama ini, meliputi pembuatan studi kelayakan atau feasibility study (FS) pembangunan jalur mass rapid transit menuju Tangerang Selatan, yang mencakup identifikasi trase. Lalu, demand, biaya investasi, biaya operasional, kelayakan ekonomi dan bisnis, hingga aspek terkait kelembagaan dan regulasi. Adapun rencananya, kerja sama antara manajemen MRT dan BSDE akan berlangsung selama 2 tahun ke depan. Sebagaimana diketahui, penandatangan nota kesepahaman antara dua perusahaan itu dilakukan oleh oleh Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta (Perseroda) Farchad Mahfud dan CEO Digital Tech Ecosystem and Development Sinar Mas Land Irawan Harahap bersama CEO Lifestyle Business Sinar Mas Land Herry Santoso pada Kamis (24/7) di Stasiun MRT Jakarta Lebak Bulus, Jakarta. Bahkan, penandatanganan kerja sama itu turut disaksikan secara langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Banten Achmad Dimyati Natakusumah, Kepala Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat, dan Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk Christopher Siswanto. Sementara itu, belum diketahui berapa kebutuhan dana atas pembangunan MRT Tangsel ini. Pasalnya, lebih detail terkait itu akan tertuang dalam hasil kajian yang masih dilakukan oleh BSDE. Namun, proyek MRT Jakarta menuju Tangsel disebut-sebut akan membutuhkan biaya operasional mencapai USD 11,7 juta atau sekitar Rp190,31 miliar per tahun. Kendati begitu, terkait pembangunan MRT Tangsel belum disepakati pembiayaan yang akan dilakukan akan menggunakan skema konsesi atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Terkait itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub Arif Anwar menyebut terkait dengan pembiayaan pihaknya secara penuh menyerahkan ke investor, salah satunya dengan menunggu hasil dari studi kelayakan yang masih dalam proses itu. &ldquo;Proyek ini kami serahkan ke investor, mungkin nantinya akan konsesi. Tetapi apakah nanti KPBU atau konsesi, tergantung hasil kajian,&rdquo; ujar Arief dalam Media Briefing di Jakarta, pada pertengahan September ini. Serpong dan Balaraja Moda Raya Terpadu (MRT) segera menembus Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi Banten mendorong percepatan pembangunan jalur MRT sepanjang 17 kilometer yang akan masuk wilayahnya. Rencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi rencana pembangunan MRT di Wilayah Provinsi Banten di Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (8/9). Hadir dalam forum ini Gubernur Banten Andra Soni, Dirjen Perkeretaapian, dan Direktur Utama PT MRT Jakarta. "Kami berdiskusi intens terkait dengan MRT. Baik MRT jalur Lebak Bulus - Serpong maupun Kembangan - Balaraja," kata Andra Soni. Menurutnya, proyek ini merupakan bagian dari RPJMN 2025 - 2029 dan masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Karena itu, kolaborasi antar pemerintah daerah dan swasta menjadi kunci. "Kalau masuk ke wilayah Banten itu kurang lebih sekitar 17 kilometer, yang jalur Serpong. Lebak Bulus - Serpong panjangnya 23 kilometer tapi 4 kilometer sekiannya itu maduk daerah Jakarta, yang masuk wilayah Banten itu kurang lebih 17 kilometer," terangnya. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tri Nurtopo mengungkapkan, di wilayah utara akan dibangun jalur MRT antara Kembangan -Balaraja sebagai bagian dari pembangunan Fase II Jalur East West Cikarang - Balaraja. Sedangkan bagian selatan akan dibangun jalur Lebak Bulus - Serpong, sebagai pengembangan pelayanan yang sudah ada, yaitu jalur North - South Lebak Bulus - Bundaran HI - Kota- Ancol. Di sisi lain, Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan menyampaikan, dari 1,4 juta penduduk Kota Tangsel, sekitar 30 persen bekerja di Jakarta. Sehingga MRT membantu mobilitas warga. Menurut Pilar, keberadaan MRT akan memberikan alternatif transportasi publik yang cepat, nyaman, dan terjangkau. Proyek East-West yang menghubungkan Bekasi, Jakarta, hingga Tangerang Raya diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas akibat dominasi kendaraan pribadi. Pilar menyoroti dampak positif MRT terhadap perekonomian lokal. Pembangunan MRT bukan hanya soal transportasi, tapi juga pengembangan ekonomi, peningkatan nilai properti, dan peluang usaha. "Multiplier effect, ke depan bagus sekali untuk perkembangan ekonomi, menambah nilai daripada pengembang. Mereka bisa meningkatkan daya beli perumahan. Untuk yang usaha, bisnis-bisnis, mereka banyak sekali mobilitas, ya semakin bagus untuk usaha perdagangan, untuk jasa," ujarnya. Sumber pendanaan proyek ini sepenuhnya berasal dari investasi swasta. Saat ini, feasibility study (FS) tengah berjalan dan ditargetkan rampung akhir 2025. PT MRT sedang mengkaji dua alternatif trase masuk ke Tangsel, yaitu jalur selatan melalui Pondok Cabe (Ciputat) dan jalur utara lewat Pondok Aren (Bintaro) yang terhubung dengan tol menuju Serpong. Pemilihan trase akan mempertimbangkan potensi penumpang dan daya beli masyarakat, serta investasi yang paling efektif secara bisnis. "Tingkat keterlibatan pemerintah daerah dalam penyediaan lahan dapat menekan biaya investasi dan harga tiket," tambah Pilar. Dia menambahkan, selain Sinar Mas, pengembang lain yang sudah menyatakan dukungannya dalam pembangunan MRT ke Tangsel yaitu Alam Sutera, dan Lippo. Pihaknya juga akan berkomunikasi dengan Bintaro Jaya untuk mendukung proyek ini. "Insya Allah semuanya sih mendukung ya, karena ini juga untuk kebaikan semua seperti itu," lanjutnya. Pilar menambahkan, meski ada beberapa tahapan dan kebijakan fiskal yang masih menunggu hasil FS dan keputusan pemerintah, namun Gubernur Banten dan Gubernur DKI Jakarta sudah sepakat untuk menyelesaikan proyek MRT ini. "Dua jalur ini, Pondok Cabe dan Bintaro, akan digunakan salah satunya," tutup Pilar.

Rencana perpanjangan MRT dari Lebak Bulus ke Serpong dalam tahap studi kelayakan, kerja sama dengan BSD, dan isu pembiayaan.

BSD Pastikan Proyek Pembangunan MRT Tangsel Masih dalam Tahap Penyusunan Studi Kelayakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/21/New-Project-45-324556879.jpg" alt="Ilustrasi aktivitas penumpang di Stasiun Manggarai Jakarta. Kemenhub akan cek ulang studi kelayakan pemindahan titik keberangkatan KAJJ dari Stasiun Gambir ke Manggarai. (Pexels)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aktivitas penumpang di Stasiun Manggarai Jakarta. Kemenhub akan cek ulang studi kelayakan pemindahan titik keberangkatan KAJJ dari Stasiun Gambir ke Manggarai. (Pexels)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Perhubungan akan mengecek ulang studi kelayakan rencana pemindahan titik keberangkatan kereta api jarak jauh (KAJJ) dari Stasiun Gambir ke Stasiun Manggarai. Langkah tersebut dilakukan setelah Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade mengkritik rencana pemindahan titik keberangkatan KAJJ itu. Menurut Andre, rencana itu terkesan dipaksakan dan tidak realistis. "Ada seakan-akan pemaksaan dari Dirjen Kereta Api bahwa semua dipindah ke Stasiun Manggarai, saya melihat. Bahkan penumpang antar provinsi pun itu akan dipindah dari Gambir menuju Manggarai. Itu realistis nggak? hampir semua bilang enggak," kata Andre Rosiade dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) belum lama ini. Menanggapi hal itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) mengaku akan menerima segala masukan yang ada.&nbsp; Dalam hal ini, pihaknya juga akan mengecek ulang studi kelayakan terkait rencana pemindahan itu. "Kami menyambut baik setiap masukan yang ada, dan kami akan mengecek langsung lagi studi kelayakan dari Stasiun Manggarai ini," ujar Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Allan Tandiono dalam media briefing di kantornya, Kamis (21/8). Dia menyampaikan, DJKA akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta para operator, meliputi KAI dan juga Kereta Commuter Indonesia (KCI). Terlebih, kata dia, DJKA tetap meminta operator untuk fokus terhadap layanan kepada masyarakat. "Kami akan berkoordinasi dengan pemda, dengan para operator. Di sini tentunya ada KAI dan KCI, karena fokus kami terhadap pelayanan kepada masyarakat," jelas Allan. Andre Rosiade sebelumnya menyampaikan bahwa pemindahan dinilai tidak realistis, salah satunya karena tidak ada akses parkir yang memadai. Sementara, Stasiun Gambir memiliki parkiran yang luas. Dalam RDP bersama Direktur PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin itu, Andre bahkan meminta bos baru KAI itu untuk berbicara dengan Dirjen Kereta Api Kemenhub. Andre juga menilai bahwa rencana pemindahan kereta api jarak jauh dari Stasiun Gambir ke Stasiun Manggarai hanya terkesan mengejar proyek. Padahal, kata dia, seharusnya KAI harus mengutamakan pelayanan. "Karena jalan aksesnya enggak ada, parkirnya enggak ada. Bapak bicara dengan Pak Menteri, kenapa dirjen kereta api itu investasi triliunan di Manggarai? Ini ngejar proyek atau pelayanan? Ini kan logikanya enggak masuk akal," ujar dia. Tak hanya itu, Andre juga mengklaim telah berkali-kali pergi ke Stasiun Manggarai untuk melihat proyek tersebut dan menduga telah menghabiskan uang triliunan. "Penting ini pak. saya sudah berkali-kali ke Manggarai, saya melihat pembangunannya itu ngabisin uang triliunan rupiah," beber mertua Bek Timnas Indonesia Pratama Arhan itu. Selain itu, Andre menilai rencana pemindahan itu hanya menerapkan rencana yang telah digadang-gadang sejak era orde baru. Kini menurut dia, rencana itu sudah tidak relevan untuk diterapkan karena lanskapnya telah berbeda. "Jangan karena proyek, kemudian kajian di zaman orde baru itu dipakai di zaman sekarang. Saya dengar itu kajian dari zaman orde baru, sekarang gimana akses parkir enggak ada," pungkasnya.

Andre Rosiade kritik pemindahan kereta jarak jauh ke Stasiun Manggarai, Kemenhub tanggapi dengan  celkk ulang studi kelayakan.

Dikritik Anggota DPR Andre Rosiade, Kemenhub Cek Ulang Studi Kelayakan Pemindahan Keberangkatan Kereta Api Jarak Jauh dari Gambir ke Manggarai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/PUR-1a.jpg" alt="Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara. Kementerian PUPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara. Kementerian PUPR/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satgas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berharap studi kelayakan atau feasibility study untuk immersed tunnel dapat dirampungkan tahun depan.  Ketua Bidang Transportasi Satgas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Atyanto Busono mengatakan, saat ini studi kelayakan tersebut sedang dalam proses penyusunan. ”Tahun ini atau tahun depan diharapkan dapat selesai untuk studi kelayakannya,” ujar Atyanto seperti dilansir dari Antara.  Nanti setelah studi kelayakan immersed tunnel dirampungkan, kemudian dirumuskan menjadi perencanaan teknis terinci atau Detail Engineering Design (DED) lalu akan dilakukan pembangunan.  Satgas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN akan menyiapkan terowongan dengan mengadopsi teknologi immersed tunnel yang akan menyeberangi Teluk Balikpapan di IKN Nusantara. Pembangunan immersed tunnel sesuai dengan konsep forest city yang diusung IKN Nusantara.  Kementerian PUPR saat ini sedang melakukan studi kelayakan untuk mendapatkan rute alternatif terbaik bagi immersed tunnel. Pemerintah ingin melindungi bekantan, fauna dan flora endemik lainnya di sekitar Teluk Balikpapan. Untuk itu Kementerian PUPR tidak akan membangun jembatan yang secara fisik mengubah morfologi lingkungan, melainkan mencoba untuk membangun immersed tunnel seperti di Geoje, Busan, Korea Selatan.  Contoh penerapan teknologi immersed tunnel sudah diimplementasikan di banyak negara seperti terowongan Fehmarn di Eropa dan Geoje, Busan di Korea Selatan. Teknologi immersed tunnel merupakan metode yang umumnya digunakan untuk menggantikan jembatan yang melalui wilayah perairan yang lebar.

Satgas IKN Ingin Studi Kelayakan Immersed Tunnel Selesai di 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/studi-kelayakan-bandara-sebatik-rampung-tinggal-tunggu-jawaban_m_119584.jpeg" alt="Aktivitas Bandara Nunukan yang kedatangan maskapai yang melayani rute Nunukan-Tarakan." width="100%">
<figcaption>Aktivitas Bandara Nunukan yang kedatangan maskapai yang melayani rute Nunukan-Tarakan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pembangunan Bandar Udara (Bandara) di Pulau Sebatik, tepatnya di Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik sisa menunggu jawaban keputusan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pembangunan itu dilakukan langsung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Kepala Seksi (Kasi) Sarana Prasarana Perhubungan Darat dan Udara, Dinas Perhubungan (Dishub) Nunukan, Andi Joni mengatakan, pembangunan bandara di Sebatik ditangani langsung Pemprov Kaltara. Semua perencanaan telah disiapkan termasuk studi kelayakan untuk pembangunan bandara tersebut. &ldquo;Untuk Dishub Nunukan sendiri telah mengetahui bahwa studi kelayakan untuk pembangunan bandara di Sebatik telah dilakukan,&rdquo; kata Andi Joni kepada Radar Nunukan (Jawa Pos Group), Selasa (28/3). Dia menjelaskan, hasil studi kelayakan telah dilakukan dan dikirim ke Kemenhub, saat ini hanya menunggu jawaban dari Kemenhub terhadap hasil kajian tersebut. Kemungkinan hasil studi kelayakan tersebut perlu dilakukan peninjaun terlebih dahulu dari Kemenhub. Menurutnya, untuk mendapatkan hasil jawaban studi kelayakan perlu melalui beberapa tahapan terlebih dahulu. Salah satunya, melalui tim dari Kemenhub yang akan meninjau langsung di lapangan terkait lokasi bandara nantinya. Untuk persiapan pembangunan bandara, lanjut dia, ada tiga lokasi yang pernah ditinjau, yakni dua lokasi di Desa Balansiku dan satu di Desa Sei Manurung. Namun, lokasi bandara nantinya cenderung dan sangat tepat di Desa Balansiku. &ldquo;Saya ikut sekali dalam peninjaun lokasi, yang paling cocok di Desa Balansiku, mengarah langsung ke laut, modelnya sama seperti Bandara Juwata Tarakan,&rdquo; ujarnya. Pembangunan bandara di Sebatik sesuai dengan keinginan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo. Sebagai provinsi baru yang merupakan beranda terdepan Indonesia dan berbatasan langsung dengan Malaysia, diyakini mampu mengejar pergerakan ekonomi di pulau terluar. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kaltara sebesar 3,75 persen. Sehingga, untuk percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Kaltara, presiden mengingatkan perlunya didukung konektivitas, infrastruktur, air bersih dan ketenagalistrikan. Terkait konektivitas itu, presiden menginginkan agar Bandara Juwata di Tarakan direvitalisasi dan tengah berlangsung saat ini. Serta, revitalisasi Bandara Sebatik dapat segera terealisasi. (nal/eza/fab/JPG)

Studi Kelayakan Bandara Sebatik Rampung, Tinggal Tunggu Jawaban

studi kelayakan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#studi kelayakan

Berita Terkini

BSD Pastikan Proyek Pembangunan MRT Tangsel Masih dalam Tahap Penyusunan Studi Kelayakan

Dikritik Anggota DPR Andre Rosiade, Kemenhub Cek Ulang Studi Kelayakan Pemindahan Keberangkatan Kereta Api Jarak Jauh dari Gambir ke Manggarai

Satgas IKN Ingin Studi Kelayakan Immersed Tunnel Selesai di 2023

Studi Kelayakan Bandara Sebatik Rampung, Tinggal Tunggu Jawaban

Download Aplikasi JawaPos.com