<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/02/Untitled-2183287443.jpg" alt="TP PKK Sumsel dipimpin Tyas Fatoni meninjau sejumlah program kerja (proker) unggulan Pokja II Jawa Barat dalam rangka studi banding ke Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>TP PKK Sumsel dipimpin Tyas Fatoni meninjau sejumlah program kerja (proker) unggulan Pokja II Jawa Barat dalam rangka studi banding ke Jawa Barat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penjabat (Pj) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumatera Selatan (Sumsel) Tyas Fatoni meninjau sejumlah program kerja (proker) unggulan Pokja II Jawa Barat. Kunjungan itu sekaligus dalam rangka studi banding TP PKK Sumsel ke TP PKK Jawa Barat. &rdquo;Kunjungan ini untuk melihat program kerja unggulan Pokja II, yaitu Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi (Gelari Pelangi) di Kabupaten Purwakarta dan Pokja IV untuk melihat Posyandu Flamboyan di Kabupaten Bandung Barat. Selain itu untuk melihat kampung mandiri dan kampung literasi,&rdquo; ucap Tyas di Bandung. Melalui kunjungan tersebut, Tyas Fatoni berharap silaturahmi antara TP PKK Sumsel dengan TP PKK Jabar terus terjalin dan bisa memperoleh ilmu yang dapat diterapkan di Sumsel. Selain itu, diharapkan mampu memperoleh contoh dan menjawab permasalahan di daerah. Staf Ahli Bidang TP PKK Jawa Barat Euis Sutrisno menyambut baik kunjungan dari TP PKK Sumsel. Kegiatan tersebut sangat penting dan berharga dalam hubungan kerja sama juga kolaborasi antara TP PKK Sumsel dan TP PKK Jawa Barat. &rdquo;Provinsi Jawa Barat terdiri atas 18 kabupaten, 9 kota, 664 kecamatan, 5311 desa, dan 627 kelurahan. Untuk PKK di tingkat RW sebanyak 53.512, kemudian terdapat 201.202 PKK di tingkat RT, dan ada 729.826 kelompok Dasawisma,&rdquo; jelas Euis Sutrisno. Kegiatan kunjungan kerja itu merupakan hasil Rakernas IX PKK 2021 yang disesuaikan dengan potensi wilayah masing-masing. Selain itu telah disusun pula serangkaian kegiatan oleh semua pokja dan sekretariat merujuk pada petunjuk teknis (juknis) PKK 2021. &rdquo;Program dikemas dalam semua kegiatan pokja. Kami pun mempunyai program unggulan Sekolah Perempuan Capai Cita-Cita dan Impian atau Sekoper Cinta, Sarling yaitu Siaran Keliling oleh TP PKK Jawa Barat bekerja sama dengan lembaga-lembaga di Jawa Barat, kemudian Omaba yaitu Ojek Makanan Balita, dan Sadarka Jawa Barat yakni Satu Data Keluarga Jawa Barat,&rdquo; ucap Euis. TP PKK Sumsel dan TP PKK Jawa Barat saling berdiskusi satu sama lain terkait program unggulan di wilayah masing-masing.

TP PKK Sumsel meninjau sejumlah program kerja (proker) unggulan Pokja II Jawa Barat dalam rangka studi banding ke Jawa Barat

Pj Ketua TP PKK Sumsel Tyas Fatoni Tinjau Gerakan Keluarga Indonesia dan Posyandu di Jawa Barat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG-20230201-WA00311.jpg" alt="Pengurus PW DMI Provinsi Sulteng tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta di Tangerang, Banten, Rabu (1/2). DMI Sulteng/Antara" width="100%">
<figcaption>Pengurus PW DMI Provinsi Sulteng tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta di Tangerang, Banten, Rabu (1/2). DMI Sulteng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pimpinan Wilayah (PW) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Sulawesi Tengah melakukan studi banding di Arab Saudi terkait dengan pengelolaan dan pengembangan fungsi masjid.  ”Studi banding ini akan berlangsung di Kota Madinah, Makkah, dan Jeddah,” kata Sekretaris Umum PW DMI Provinsi Sulawesi Tengah Muchtar Ibnu Masud, seperti dilansir dari Antara Rabu (1/2).  Dia menjelaskan, studi banding itu penting dilakukan, sebagai bentuk upaya optimalisasi implementasi visi memakmurkan dan dimakmurkan masjid yang diusung DMI. PW DMI Sulteng, memandang bahwa memakmurkan dan dimakmurkan masjid, sangat erat dengan manajemen pengembangan fungsi masjid, penguatan kelembagaan dan pengurus masjid.  ”Oleh karena itu, PW DMI Sulteng perlu mempelajari strategi pengelolaan dan pengembangan fungsi masjid di tiga kota di Arab Saudi, yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk program strategis di tingkat DMI di Sulteng,” tutur Muchtar Ibnu Masud.  Dia mengatakan, studi banding tersebut melibatkan beberapa pengurus PW DMI Sulteng dari berbagai biro di antaranya biro pemberdayaan ekonomi, pendidikan, keorganisasian dan pengembangan lembaga, serta biro dakwah.  ”Para pengurus ini akan silaturahmi dan bertukar informasi dengan tokoh agama dan pengurus masjid di Jeddah, Madinah dan Makkah, sekaligus melaksanakan ibadah di tiga kota tersebut,” terang Muchtar Ibnu Masud.  Dia menambahkan, rombongan PW DMI Sulteng dalam studi banding pengelolaan dan pengembangan fungsi masjid di Arab Saudi dipimpin KH Wildan Abd Malik yang merupakan alumni Universitas Islam Madinah. Rombongan PW DMI akan melanjutkan perjalanan ke Jeddah, Arab Saudi, melalui Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta pada Kamis (2/2).  Ketua Rombongan Studi Banding PW DMI Sulteng Wildan Abd Malik menjelaskan, rombongan akan mengunjungi beberapa masjid dan berdialog dengan pengurus masjid di Jeddah, Madinah, dan Makkah. Rombongan PW DMI Sulteng akan bersilaturahmi dengan Syeh Yahya Ibrahim Alyahya, yang merupakan salah satu tokoh di Madinah sekaligus Pendiri Yayasan Mustauda Almadinah Alkhairiyah.  ”Syeh Yahya selain sebagai akademisi atau intelektual muslim, beliau juga pemerhati sosial yang berperan lewat pengembangan fungsi masjid. Yayasan yang beliau dirikan juga bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan pengelolaan masjid,” papar Wildan Abd Malik.  Di Makkah, rombongan akan bersilaturahmi dengan Isa Almasmali yang merupakan pengurus masjid di Makkah, sekaligus Dekan Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Universitas Ummul Quro Makkah.  ”Di Jeddah, pengurus bersilaturahmi dengan Abu Naffal Husam Alqohthony yang merupakan seorang pengusaha, yang berkaitan dengan pengembangan fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat,” ucap  Wildan Abd Malik.

DMI Sulteng Studi Banding Pengelolaan Masjid di Arab Saudi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Pemukiman-Kumuh-Di-Jakarta-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Warga saat beraktivitas di Pemukiman kumuh di kawasan Kebon pala, Jakarta, Kamis (26/8/2021). Pemerintah menargetkan akan menghapus kemiskinan ekstrem di akhir 2024 mendatanag. Saat ini menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan ekstrem m" width="100%">
<figcaption>Warga saat beraktivitas di Pemukiman kumuh di kawasan Kebon pala, Jakarta, Kamis (26/8/2021). Pemerintah menargetkan akan menghapus kemiskinan ekstrem di akhir 2024 mendatanag. Saat ini menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan ekstrem m</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah gencar menyatakan perang terhadap persoalan stunting dan kemiskinan ektrem. Sayang, antara target dan program belum selaras. Dana program banyak dipakai untuk rapat berulang-ulang di hotel.  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) <a href="https://www.jawapos.com/tag/abdullah-azwar-anas/">Abdullah Azwar Anas</a> mengatakan, pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan menjadi 7 persen pada 2024 dari 9,57 persen di tahun lalu. Presiden pun telah menginstruksikan agar seluruh komponen pemerintah, dari pusat ke daerah, bisa bergerak selaras. "Dalam konteks Kementerian PAN-RB, kami ditugasi soal tata kelola birokrasinya," ujar Azwar Anas di Jakarta kemarin (29/1).  Karena itu, mulai tahun ini, berbagai penilaian reformasi birokrasi akan dibuat terfokus pada isu-isu tematik. Salah satunya penanggulangan kemiskinan.  Dia menuturkan, anggaran terkait kemiskinan dengan segala ekosistemnya yang tersedia mencapai Rp 500 triliun. Namun, program pengentasan kemiskinan belum berdampak optimal. Diakuinya, ada sejumlah instansi, terutama di daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal.  Sejumlah anggaran digunakan untuk program yang tidak berdampak langsung pada masyarakat. Mulai studi banding soal kemiskinan sampai diseminasi program kemiskinan berkali-kali di hotel.  "Faktualnya itu ada, tapi bukan Rp 500 triliun (yang dihabiskan untuk <a href="https://www.jawapos.com/tag/studi-banding/">studi banding</a> dan diseminasi, Red). Bapak Presiden ingin anggaran yang ada bisa dibelanjakan untuk program yang berdampak langsung ke warga," jelas mantan bupati Banyuwangi tersebut.  Belum lagi soal perjalanan dinas. Berdasar data Kemenkeu, tahun 2022 ada puluhan triliun yang digunakan. "Tentu ini harus dipilah. Mana yang perlu, mana yang tidak," tegasnya. Misalnya, untuk sosialisasi kebijakan kementerian, di Kementerian PAN-RB hampir semuanya dilakukan secara daring.  "Seperti pekan lalu, kami menerima jajaran pemkab dari Sumatera, sangat jauh daerahnya, untuk konsultasi soal reformasi birokrasi tematik kemiskinan. Ada 5–10 orang. Itu baru satu daerah. Tiap hari bisa 10 daerah yang datang. Sudah berapa biayanya. Jadi, sekarang konsultasi dan sebagainya kita online-kan," papar Azwar Anas.

Penjelasan MenPAN-RB Azwar Anas Soal Anggaran Kemiskinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/KEDAH.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pemkot Surabaya kehadiran tamu dari Negeri Jiran Malaysia. Senin (26/9), Menteri Besar Kedah Malaysia Muhammad Sanusi bin Md Nor bersama rombongan datang ke Kota Pahlawan. Kedatangan mereka disambut Wakil Wali Kota (Wawali) Armuji beserta para pimpinan OPD.  Kunjungan delegasi negara bagian Kedah itu merupakan rangkaian studi banding. Salah satu di antara topik pembahasan antara lain pengurangan emisi karbon. Yakni, gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon, seperti CO2, solar, dan bahan bakar lainnya.  ‘’Kami mengucapkan terimakasih atas sambutan hangat Pemerintah Kota Surabaya. Kami berkeinginan agar hubungan negara bagian Kedah Malaysia dan Kota Surabaya bisa lebih erat lagi melalui berbagai kerja sama,’’ kata Sanusi.  Dalam kesempatan itu, Armuji menyatakan pembangunan Kota Surabaya hingga upaya-upaya serius di bidang lingkungan. Mulai era Wali Kota Bambang DH. Dia ceritakan, banyak hal yang telah dilakukan Bambang DH untuk menjaga Surabaya tetap hijau. Sebut saja mengembalikan fungsi jalur hijau. Saat itu, sejumlah SPBU di jalur hijau dibongkar dan lahannya dikembalikan sebagai ruang terbuka hijau.  Lalu berlanjut kepemimpinan Wali Kota Tri Rismaharini. Wali Kota perempuan pertama di Surabaya itu begitu gencar membangunan taman, infrastruktur hingga pemberdayaan sumber daya manusia (SDM).  “Nah, saat ini Bapak Wali Kota Eri Cahyadi bersama saya akan berupaya meningkatkan lagi yang sudah baik untuk menjadi lebih baik, untuk kemaslahatan warga Kota Surabaya,’’ ungkapnya.  Soal upaya Surabaya menuju zero karbon, Armuji mengungkapkan berbagai program telah dilakukan Pemkot Surabaya. Di antaranya, mengembangkan transportasi publik Suroboyo Bus untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, memperluas car free day (CFD) sebagai kampanye bebas asap bermotor, membuat jalur khusus sepeda di jalur protokol, dan banyak lagi.  Lalu, memasifkan partisipasi kesadaran warga dalam hal pengelolaan sampah melalui program-program berkelanjutan. Bagaimana memilah sampah dan memanfaatkannya agar bernilai ekonomi hingga menjadi energi alternatif ramah lingkungan.  “Surabaya juga sudah memilki tempat pembuangan akhir sampah yang diolah menjadi pembangkit listrik tenaga sampah dengan kapasitas produksi 9 Megawatt,’’ tegasnya.  Dia menambahkan, Pemkot Surabaya juga sudah memiliki Perwali tentang pengurangan penggunaan sampah plastik sekali pakai. Regulasi itu sudah berlaku di toko-toko modern dan ke depannya terus dikembangkan hingga ke pasar-pasar.  ‘’Surabaya juga memperluas tahura atau tanaman hutan rakyat dan runag terbuka hijau di banyak tempat, kampung-kampung juga giat gerakan green and clean dan smart city, harapannya dapat menyerap kembali emisi karbon dan gas rumah kaca yang kita hasilkan,’’ paparnya.

Surabaya dan Kedah Malaysia Bertukar Kiat untuk Kurangi Emisi Karbon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/polwan_polda_aceh_jepang_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polisi wanita Polda Aceh, AKP Vifa Fibriana Sari, terpilih untuk mewakili Indonesia mengikuti studi banding terkait sistem kepolisian ke Jepang bersama dengan 11 personel Polri lainnya.  "AKP Vifa Fibriana Sari saat ini menjabat Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Lhokseumawe. AKP Vifa Fibriana Sari terpilih mengikuti studi banding sistem kepolisian," kata Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy di Banda Aceh, Rabu (21/9).  Studi banding yang diikuti 12 personel Polri tersebut merupakan program kerja sama antara Indonesia dan Jepang, melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).  Winardy mengatakan Vifa Fibriana Sari merupakan satu-satunya anggota Polri dari Aceh yang mengikuti studi banding tersebut. Saat ini, perwira pertama tersebut sudah berada di Jepang dan telah mengikuti orientasi.  "JICA sudah dua tahun tidak mengadakan studi banding karena pandemi Covid-19. Namun, tahun ini kembali melanjutkan program kerja sama studi banding yang diikuti belasan polisi dari Indonesia," tambah Winardy.  Dengan mengikuti studi banding tersebut, para peserta diharapkan dapat menyerap ilmu sebanyak mungkin tentang kepolisian dan budaya di Jepang, sehingga bisa diadopsi untuk diterapkan di Indonesia.  "Dengan adanya personel Polda Aceh yang studi banding ke Jepang akan menambah profesionalitas kerja yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian di Provinsi Aceh," ujar Winardy.

Polwan Aceh Wakili RI Studi Banding Sistem Kepolisian ke Jepang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG20220712162307.jpg" alt="Rektor Universitas Airlangga Surabaya M. Nasih (kanan) menerima buah tangan dari Rektor Universitas Terbuka Ojat Darojat. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Rektor Universitas Airlangga Surabaya M. Nasih (kanan) menerima buah tangan dari Rektor Universitas Terbuka Ojat Darojat. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Universitas Terbuka (UT) melakukan studi banding sebagai persiapan untuk menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Kunjungan studi banding kali ini dilakukan di Universitas Airlangga Surabaya pada Selasa (12/7).  Sebanyak 9 orang anggota senat dan 1 tenaga pendidik (tendik), menemui rektor, senat, dan wakil rektor Unair di Gedung Rektorat Kampus C Unair Surabaya. Dalam pertemuan itu, Rektor Unair M. Nasih mengapresiasi kehadiran UT.  ”Sangat apresiasi kedatangan UT untuk studi banding dan persiapan menjadi PTN BH,” kata Nasih.  Nasih memberikan beberapa masukan sebelum UT menjadi PTN BH. Di antaranya adalah lebih memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik dan dosen.  ”Di Unair, kami kembali menyekolahkan tendik. Supaya SDM bisa ditingkatkan dan bisa membantu masyarakat lebih luas,” ujar Nasih.  Hal serupa diungkapkan Muhammad Madyan, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Periode 2020–2025. Madyan yang juga aktif di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga menceritakan, penelitian dan publikasi Unair naik dalam waktu 3 tahun.  ”Jadi usai jadi PTN BH, kami target masuk dalam ranking 500 universitas terbaik di dunia. Kami tambahkan jumlah publikasi tiap tahun,” tutur Muhammad Madyan.  Misalnya, pada 2015, hanya ada 125 publikasi. Angka itu bertambah banyak pada 2018. ”Pada 2018 ada 3.200 publikasi. Jadi di Unair ini menyusun anggaran berbasis target,” terang Muhammad Madyan.  Masukan-masukan itu ditampung seluruh tendik UT. Sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ke-45 di Indonesia yang menerapkan sistem belajar terbuka dan jarak jauh, UT dikenal sangat mumpuni dalam mengembangkan kemampuan mahasiswa.  Rektor Universitas Terbuka Ojat Darojat mengatakan, pihaknya siap melaju menjadi PTN BH. Status PTN BH akan dimiliki UT pada 2022.  ”Persiapan UT menjadi PTN BH sudah sejak lama. Kami studi banding untuk melihat dan mengadaptasi strategi Unair supaya bisa menghadapi masa transisi,” papar Ojat.  Beberapa hal yang akan diterapkan adalah bagaimana membangun hubungan 3 pihak dalam kampus. Yakni rektorat, majelis wali amanah kampus, senat akademik, dan rektorat universitas.  ”Kami banyak mendapat insight baru soal pendataan prodi, fakultas, dan pascasarjana. Utamanya isu penting soal tata kelola PTN BH,” ujar Ojat.  Ojat memastikan, kehadiran UT akan menjadi jawaban bagi masalah masyarakat. Mahasiswa UT akan menjadi solusi dari isu dan kendala yang dihadapi masyarakat.  Karena itu, Dia berencana untuk membuka beberapa program studi baru yang sejalan dengan kemauan dan kebutuhan warga.  ”UT spesifikasi utamanya karena ada 4 fakultas, prodinya ya tentu yang dibutuhkan masyarakat. Sejauh ini banyak usul yang masuk. Kami akan siapkan agar UT buka prodi yang dibutuhkan,” ucap Ojat.

Sambut PTN BH, Universitas Terbuka Studi Banding ke Unair Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Banmus-DPRD-dki-1.jpg" alt="Ketua DPRD Maluku Lucy Wattimury bersama anggota DPRD lain menerima kunjungan kerja Tim Badan Musyawarah DPRD DKI Jakarta yang melakukan studi di DPRD Maluku. Jumat (9/10). Daniel Leonard/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Maluku Lucy Wattimury bersama anggota DPRD lain menerima kunjungan kerja Tim Badan Musyawarah DPRD DKI Jakarta yang melakukan studi di DPRD Maluku. Jumat (9/10). Daniel Leonard/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah asal Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta melakukan kegiatan studi banding ke Kota Ambon. Mereka mempelajari tugas dan fungsi Banmus di DPRD Maluku.  ”Mereka melakukan studi banding terhadap berbagai kegiatan DPRD Maluku, khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Banmus,” kata Ketua DPRD Provinsi Maluku Lucky Wattimury seperti dilansir dari Antara di Ambon, Jumat (9/10).  Peran Banmus DPRD Maluku bukan hanya menyusun jadwal, tetapi juga mendiskusikan berbagai persoalan lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab DPRD. Menurut Lucky Wattimury, Banmus merupakan salah satu alat kelengkapan dewan yang juga disebut dengan istilah DPRD mini.  ”Terdapat 23 anggota dan jumlahnya sudah lebih dari setengah anggota legislatif. Berbagai kegiatan dewan juga dilakukan atas pertimbangan dari badan musyawarah. DPRD DKI Jakarta juga ingin belajar tentang peran DPRD Maluku dalam percepatan penanganan Covid-19,” ujar Lucky Wattimury.  DPRD DKI Jakarta sangat merespons ketika mengetahui kalau DPRD Maluku membentuk tim pengawasan dan penanganan Covid-19 yang terbagi dalam tiga sub tim.  ”Pada masa pandemi ini, agenda DPRD Maluku tetap berjalan seperti biasa dan yang didapati saat ini adalah kegiatan dewan lebih banyak dan kita tetap berproses karena masyarakat membutuhkan kehadiran DPRD sebagai representasi dari rakyat,” ucap Wattimury.  Ketua tim Banmus DPRD DKI Jakarta Rany Muliani menyatakan, walau pun Kota Ambon masih berada dalam situasi pandemi Covid-19, tetapi tidak menimbulkan kehebohan dan masyarakat tetap tenang. Kondisi tersebut tidak ditemukan di Jakarta.  ”Di Kota Ambon banyak hal yang bisa kami pelajari, seperti di DPRD provinsi karena meski pun dalam situasi pandemi tetapi tidak ada pengurangan kegiatan walaupun ketakutan pasti ada,” ujar Rany.  Rany mengatakan, apa yang dibicarakan dalam pertemuan bersama DPRD Maluku akan dijadikan referensi untuk mereka agar bisa diterapkan di Jakarta.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ODXK1CH6uYc&ab_channel=jawapostvofficial

DPRD DKI Jakarta Pelajari Tugas Banmus ke Maluku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Alex-Azar-Politico.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Delegasi Amerika Serikat berencana mengunjungi Taiwan untuk melakukan studi banding terkait keberhasilan Taiwan dalam mengendalikan virus Korona. Tapi aturan ketat sudah diumumkan Taiwan sebelum delegasi AS datang.  Menteri kesehatan Amerika Serikat dan delegasinya harus mengikuti uji swab virus Korona sebelum masuk Taiwan dan diuji lagi ketika mereka tiba. Semua anggota delegasi juga wajib memakai masker.  Sekretaris Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS Alex Azar, akan mengunjungi Taiwan untuk studi banding penanganan wabah Covid-19. Perjalanan ini diyakini membuat Tiongkok merasa tersinggung yang mengklaim wilayah demokrasi itu sebagai miliknya.  Taiwan selama ini dipuji atas langkah-langkahnya bisa mengendalikan virus Korona, termasuk kontrol karantina perbatasan yang ketat dan penggunaan masker yang meluas. Wakil Direktur Jenderal Pusat Pengendalian Penyakit Taiwan, Chuang Jen-hsiang, mengatakan bahwa anggota delegasi AS akan diuji sebelum berangkat ke Taiwan, dan sekali lagi saat masuk di bandara. Hanya yang negatif yang akan diizinkan masuk.  “Mereka harus memakai masker setiap saat. Ada aturan tentang kemana mereka bisa pergi," tambahnya seperti dilansir dari <a href="https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3096273/coronavirus-us-health-minister-must-wear-mask-historic-taiwan">South China Morning Post</a>, Jumat (7/8).  Anggota delegasi AS harus menjaga jarak sosial saat bertemu dengan pejabat pemerintah Taiwan. "Mereka juga akan menggunakan lift khusus untuk menghindari risiko penyebaran virus", katanya.  Tanggal kunjungan Azar belum diumumkan, namun akan dilaksanakan dalam beberapa hari mendatang. Taiwan melaporkan 477 kasus virus Korona dan 7 kematian. Sebagian besar kasus adalah impor. Pasien yang dirawat di rumah sakit atau diisolasi hanya sebagian kecil.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=EtDLsCfrnIk  https://www.youtube.com/watch?v=OydaFeAA6uw  https://www.youtube.com/watch?v=2DAP2Eyn4Sk

Belajar Penanganan Korona di Taiwan, Delegasi AS Wajib Patuhi Aturan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/ridwan-kamil-ke-bogor-Fadli-Metropolitan-JPG.jpg" alt="Gubernur Jawa Barar Ridwan Kamil. Fadli/Metropolitan/JPG" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barar Ridwan Kamil. Fadli/Metropolitan/JPG</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil atau Emil meminta agar kegiatan studi banding sekolah ke luar Provinsi Jabar ditunda sementara. Hal itu sebagai antisipasi mencegah wabah virus korona atau Covid-19.  Keputusan tersebut diambil Kang Emil menanggapi pertanyaan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Dewi Sartika pada Rapat Pimpinan Tentang Penanganan Kebencanaan dan Pencegahan Covid-19 di Gedung Sate Bandung, pada Selasa (3/3).  "Dalam waktu dekat ini bakal ada kunjungan dari Malaysia ke dua SMA di Kota Bandung. Untuk izin kunjungan ini bagaimana, apakah dibatalkan atau bagaimana? Kemudian ada beberapa sekolah yang akan studi banding ke Bali, apakah ini ada izin tertentu atau bagaimana Pak Gubernur? Mohon arahan," kata Dewi Sartika.  Kang Emil pun meminta Kadisdik Jabar untuk cek urgensinya. ”Saya kira tidak usah dulu. Termasuk ke Bali," kata Ridwan Kamil menjawab pertanyaan Kadisdik Jabar seperti dilansir dari Antara.  Pada kesempatan tersebut, Kang Emil mengimbau kepada kepolisian agar meninjau ulang terkait pelaksanaan acara yang bersifat umum dan melibatkan banyak orang. "Di sini juga hadir dari kepolisian, saya imbau terkait izin keramaian di tempat umum, mungkin saatnya kita kurangi atau untuk menghindari acara yang ada kepadatan manusia," kata dia.  Selain itu, Kang Emil juga meminta kepolisian melakukan inspeksi mendadak ke pabrik-pabrik pembuat masker untuk memastikan kualitas masker. Sebab, ada indikasi pemalsuan masker yang dijual di masyarakat.

Marak Isu Virus Korona, Ridwan Kamil Stop Studi Banding ke Luar Jabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/bus-kecelakaan.jpg" alt="TABRAK PEMBATAS JEMBATAN: Bus Fabian Anugrah Trans terjun ke sungai dari ketinggian 10 mter di Kesamben, Blitar, Sabtu pagi (7/12). (Anton Sujarwo/Jawa Pos Radar Blitar)" width="100%">
<figcaption>TABRAK PEMBATAS JEMBATAN: Bus Fabian Anugrah Trans terjun ke sungai dari ketinggian 10 mter di Kesamben, Blitar, Sabtu pagi (7/12). (Anton Sujarwo/Jawa Pos Radar Blitar)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mestinya para guru dan kepala taman kanak-kanak (TK) se-Kecamatan Tulungagung itu menjalani studi banding ke Pasuruan kemarin (7/12). Tujuan mereka adalah kebun kurma. Namun, niat itu tak terwujud.  Baru sampai di Jembatan Kali Legi, Kesamben, Blitar, bus pariwisata Fabian Anugrah Trans nopol AG 7555 UR yang membawa mereka mengalami kecelakaan.  Bus masuk ke sungai. Akibatnya, empat penumpang bus tewas. Mereka adalah Naksabandi, 56; Siti Fatimah, 50; Kasihaten, 45; dan Anita Tusiana, 46. Satu lagi korban tewas adalah Ridwan, 75, pengendara motor yang terlibat tragedi itu. Bus yang bermuatan 59 orang tersebut berangkat dari Tulungagung pukul 05.00. ”Sekitar pukul tujuh (pagi, Red) kurang sepersekian detik, kecelakaan itu terjadi,” ungkap kernet bus Muhammad Tontowi Anas.  Menurut Anas, bus melaju dengan kecepatan normal dari arah barat. Di jembatan tersebut, terparkir truk tronton yang mogok. Jalan menjadi sempit. Anas mengingatkan sopir bus Miftahul Huda agar berhati-hati saat melintas. Tak diduga, pada saat bersamaan, dari arah yang sama ada motor yang hendak menyalip bus.  Karena kaget, sopir membanting setir ke kanan. Bus menghantam pembatas jembatan. Seketika bus terjun ke sungai dari ketinggian kira-kira 10 meter. ”Kalau tidak banting ke kanan, mungkin justru nabrak ke arah truk,” ungkap Anas.  Posisi kepala bus berada di sungai. Para penumpang terjatuh bertumpukan di bagian depan bus. Banyak kursi bus yang copot. Tak sedikit pula penumpang yang terjepit.  Kapolres Blitar AKBP Budi mengungkapkan, korban meninggal tercatat lima orang. Perinciannya, empat penumpang bus dan satu pengendara motor. Sementara itu, korban luka dibawa ke sejumlah fasilitas kesehatan untuk segera ditangani. Lima orang dirawat di Puskesmas Kesamben, 25 orang ditangani RS Wava Husada, dan 29 korban luka kategori parah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ngudi Waluyo, termasuk 5 korban meninggal.  Menurut dokter jaga Nasrulloh, kebanyakan yang dibawa di RS Wava Husada merupakan korban luka ringan. ”Kebanyakan luka ringan seperti robek, butuh dijahit, sehingga banyak yang tidak perlu rawat inap. Namun, ada dua hingga tiga orang yang harus diobservasi lebih lanjut,” terang dia.  Bupati Tulungagung Maryoto Birowo menyatakan harapannya untuk membawa pulang korban kecelakaan tersebut. ”Kami berterima kasih kepada RSUD Ngudi Waluyo yang telah memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat kami,” katanya.  Maryoto berharap bisa membawa warganya itu untuk berobat di RS Tulungagung. Semua biaya ditanggung pemerintah setempat. ”Sudah ada komunikasi antarrumah sakit daerah. Tim sudah bekerja. Kecuali untuk korban dengan pertimbangan medis tertentu, kami memang harus mengikuti prosedur yang berlaku,” ucapnya.  Direktur RSUD Ngudi Waluyo Endah Woro Utami tidak berkeberatan dengan skema pindah perawatan Pemkab Tulungagung. Dengan catatan, penanganan kegawatdaruratan pasien sudah dilakukan dengan baik. ”Kalau pasien sudah transportable, tidak masalah dipindah perawatan ke (RSUD) dr Iskak Tulungagung. Tapi, kalau kondisinya belum stabil, masih pendarahan, itu berbahaya,” jelas dia.  Mayoritas korban di RSUD Ngudi Waluyo mengalami cedera pada anggota gerak. Beberapa korban membutuhkan penanganan intensif karena pendarahan.

Petaka Studi Banding Guru TK, Bus Masuk Sungai, 5 Korban Tewas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#studi banding

Berita Terkini