<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dinilai-sebar-hoaks-tkn-pertimbangkan-polisikan-tengku-zulkarnain_m_.jpg" alt="Ustaz Tengku Zulkarnain" width="100%">
<figcaption>Ustaz Tengku Zulkarnain</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengumumkan kepengurusan baru untuk periode 2020-2025. Namun kepengurusan itu tidak ada nama Tengku Zulkarnain, yang sebelumnya pernah menjadi sebagai elite MUI.  Saat dikonfirmasi, Tengku Zulkarnain mengatakan, memang di MUI dibutuhkan regenerasi kepengurusan. Lagi pula dirinya sudah 10 tahun di MUI menjabat sebagai wakil sekretaris jenderal.  "Ya kan harus ada regenerasi, kalau saya merasa cukuplah, 10 tahun jadi wakil sekjen sudah cukup lama. Saya pikir cukuplah apalagi saya juga tidak dari organiasasi besar seperti NU dan Muhammadiyah," ujar Tengku kepada wartawan, Jumat (27/11). <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/27/11/2020/ini-struktur-baru-mui-2020-2025-tengku-zulkarnain-tidak-masuk/">Ini Struktur Baru MUI 2020-2025, Tengku Zulkarnain Tidak Masuk</a></li> </ul> Dengan tidak masuknya kepengurusan tersebut, Tengku bisa berkonsetrasi kepada hal-hal yang lain. Seperti dirinya bisa fokus dalam dakwah. Termasuk juga mengurus pesantren miliknya.  "Saya bisa konsentrasi untuk kerja yang lain lah. Mengurus pesantren saya dan lain-lain dan dakwah lagi dengan jamaah dan bisa keliling dunia," katanya.  Tengku berharap dengan kepengurusan baru tersebut MUI bisa tetap kritis kepada pemerintah. Jangan sungkan memberikan kritik kepada pemerintah jika programnya tidak pro terhadap rakyat.  "Kita berharap ke depan MUI tetap kritis terhadap kepada kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat," ungkapnya.  Saksikan video menarik berikuta ini:  https://www.youtube.com/watch?v=aoicuqj6-qY

Tak Masuk Kepengurusan Baru MUI, Begini Komentar Tengku Zulkarnain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Menteri-Agama-Fachrul-Razi-Miftahulhayat-Jawa-Pos-5.jpg" alt="Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi memberikan ceramah saat menjadi khatib di Masjid Istiqlal, Jakarta (1/11/2019).Fachrul menyampaikan khotbah dengan tema" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi memberikan ceramah saat menjadi khatib di Masjid Istiqlal, Jakarta (1/11/2019).Fachrul menyampaikan khotbah dengan tema</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) kini memiliki kepengurusan baru. KH Miftachul Akhyar terpilih sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk periode 2020-2025. Dia terpilih setelah melalui Rapat Musyawarah Nasional (Munas) yang ditetapkan pada Jumat (27/11) dini hari.  Adapun, Miftachul Akhyar merupakan Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2018-2020. Ulama kelahiran 1953 ini juga merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Miftachus Sunnah, Surabaya.  Dalam menjalankan tugasnya, Miftachul akan didampingi oleh tiga Wakil Ketua Umum, yaitu Anwar Abbas (Muhammadiyah), Marsudi Syuhud (NU), dan Basri Barmanda (Persatuan Tarbiyah Islamiyah/Perti). Kemudian posisi sekjen MUI ditempati oleh Amirsyah Tambunan. Sedangkan, KH Ma'ruf Amin yang telah digantikan Miftachul terpilih sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/27/11/2020/ini-struktur-baru-mui-2020-2025-tengku-zulkarnain-tidak-masuk/">Ini Struktur Baru MUI 2020-2025, Tengku Zulkarnain Tidak Masuk</a></li> </ul> Atas penetapan itu, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi pun mengucapkan selamat atas terpilihnya KH Miftachul Akhyar sebagai nahkoda baru MUI. Begitu juga untuk semua yang terpilih sebagai pengurus baru MUI.  "Selamat atas terpilihnya KH Miftachul Akhyar sebagai Ketua Umum MUI periode 2020 - 2025. Selamat juga untuk seluruh pengurus baru MUI," kata Menag dalam keteranagan resminya, Jumat (27/11).  Kepada pengurus MUI baru, Menag mengajak untuk bersama-sama meningkatkan pemahaman dan pengamalan umat terhadap Islam Wasathiyah (seimbang). "Mari bersama bumikan Islam Wasathiyah dan perkuat moderasi beragama di bumi Nusantara," ajak Menag.  Menurutnya, peran MUI dan ormas keagamaan lainnya sangat strategis dalam memperkuat moderasi beragama yang saat ini termaktub dalam RPJMN 2020-2024. Kementerian Agama selaku leading sector akan bersinergi dengan MUI dan ormas serta lembaga keagamaan lainnya dalam program penguatan moderasi beragama.  "Kerukunan modal utama pembangunan. Kemenag akan bersinergi dengan MUI dan ormas keagamaan lainnya dalam merawat kerukunan dan menguatkan moderasi beragama di Indonesia. Moderasi beragama kunci terciptanya toleransi dan kerukunan. Ini ditandai dengan sikap cinta Tanah Air, toleransi tinggi, antikekerasan, serta akomodatif terhadap budaya lokal," tandasnya.  Namun, seperti diketahui dalam jajaran dewan pimpinan dan dewan pertimbangan MUI periode 2020-2025, nama Tengku Zulkarnain tidak masuk dalam hitungan. Sebelumnya dia menjabat sebagai Wasekjen MUI.  Saksikan video menarik berikuta ini:  https://www.youtube.com/watch?v=aoicuqj6-qY

Menag Ucapkan Selamat Atas Pengurus Baru MUI Periode 2020-2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mui-radikalisme-jangan-hanya-diukur-dari-simbol-dan-aksesori_m_194975.jpeg" alt="Ilustrasi logo MUI" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo MUI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan struktur baru kepengurusan untuk periode 2020-2025. Hal tersebut ditetapkan setelah melalui Musyawarah Nasional (Munas) ke X yang dipimpin oleh Ketua Tim Formatur KH Ma'ruf Amin pada Jumat (27/11) dini hari.  Terdapat beberapa perubahan, seperti KH Miftachul Akhyar yang didaulat sebagai Ketua Umum MUI 2020-2025 menggantikan KH Ma'ruf Amin. Sementara Ma'ruf Amin sendiri menempati posisi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI.  Munas juga menetapkan sejumlah nama untuk menduduki posisi wakil ketua umum yaitu Buya Anwar Abbas, KH Marsyudi Suhud, dan Buya Basri Bermanda. Namun, terdapat nama yang tidak terlihat lagi dalam kepengurusan MUI. Baik di dewan pertimbangan dan juga dewan pimpinan. Orang itu adalah Tengku Zulkarnain yang sebelumnya menjabat sebagai Wasekjen MUI.  Ma'ruf yang memimpin rapat pun mengatakan bahwa penetapan pengurus baru MUI berjalan dengan lancar dan juga hasilnya sudah tetap atau tidak bisa dibatalkan. “Suasananya sangat cair, tidak alot, sehingga alhamdulillah pertemuaan hasilkan keputusan Dewan Pengurus Harian dan Dewan Pertimbangan. Hasilnya tidak boleh diganggu gugat,” kata dia melalui keterangan resmi yang didapat JawaPos.com, Jumat (27/11).  Kemudian, Sekretaris Tim Formatur sekaligus Sekjen MUI Anwar Abbas turut menyampaikan, pemilihan pengurus MUI melibatkan banyak aspek. Mulai dari keterwakilan, integritas serta kompetensi.  "MUI sebagai tenda besar umat Islam, sidang formatur memprioritaskan tiga hal utama yaitu keterwakilan, integritas, dan kompetensi," tambahnya.  Adapun, berikut ini daftar lengkap Dewan Pimpinan Harian MUI periode 2020-2025, antara lain:  Dewan Pimpinan Harian MUI Pusat  Ketua Umum MUI : KH. Miftachul Akhyar  Wakil Ketua Umum MUI 1 : Dr. Anwar Abbas  Wakil Ketua Umum MUI 2 : KH. Marsudi Syuhud  Wakil Ketua Umum MUI 3 : Drs. H. Basri Bermanda, MBA.  Ketua MUI KH. Masduki Bidlowi Ketua MUI Dr. Yusnar Yusuf Rangkuti Ketua MUI Prof. Noor Achmad Ketua MUI KH. Abdullah Jaidi Ketua MUI KH. Afifuddin Muhajir Ketua MUI KH. Dr. Sodikun Ketua MUI Dr. Lukmanul Hakim Ketua MUI KH. Sholahuddin Al Aiyubi Ketua MUI Prof. Amany Lubis Ketua MUI KH. Cholil Nafis Ketua MUI Dr. Jeje Zainuddin Ketua MUI Dr. Asrorun Niam Sholeh Ketua MUI Dr. Sudarnoto Abdul Hakim Ketua MUI Prof. Dr. Utang Ranuwijaya  Sekretaris Jenderal : Dr. Amirsyah Tambunan  Wakil Sekretaris Jenderal: KH. Abdul Manan Ghani Habib Hasan Bahar Rofiqul Umam Ahmad Azrul Tanjung Asrori S. Karni Ikhsan Abdullah Arif Fahrudin M. Ziyad Isfah Abidal Aziz Dr. Badriyah Fayumi Drs. H. Pasni Rusli Dr. Abdul Ghaffar Rozin Prof. Dr. Valina Sinka Subekti Dr. Fahrur Razi  Bendahara Umum Misbahul Ulum  Wakil Bendahara  KH. Eman Suryaman Dr. Rahmat Hidayat Jojo Sutisna Trisna Ningsih Julianti Erni Juliana  Kemudian, ini daftar lengkap Pengurus Wantim MUI 2020-2025:  Ketua Wantim MUI : Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin.  Sekretaris Wantim : Prof. Dr. Dadang Kahmad  Wakil Ketua Wantim:  Drs. Zainut Tauhid Sa’adi Prof. didin Hafidhuddin Prof. Dr. Hamdan Zoelva KH. Anwar Iskandar Habib Zein Umar bin Smith Prof. Jimly Asshiddiqi KH. Ahmad Sadeli Karim KH. Masdar Farid Mas’udi KH. Abun Bunyamin Dr. Ahmad Herayawan, Lc Prof. Dr. Masykuri Abdillah KH. Muhyiddin Junaidi  Wakil Sekretaris  KH. Zulfa Mustofa Prof. Dr. Mukhtar Latif Prof. Dr. Maman Abdurrahman KH. Zaitun Rasmin  Saksikan video menarik berikuta ini:  https://www.youtube.com/watch?v=aoicuqj6-qY

Ini Struktur Baru MUI 2020-2025, Tengku Zulkarnain Tidak Masuk