<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/14/JhFkhGUSMFZKODf9MrL0MX57VkTNFjlFpEiyASuu-1-2712383598.jpg" alt="Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melantik Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen periode 2025-2030 di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (14/8). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melantik Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen periode 2025-2030 di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (14/8). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kembali melantik sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP masa bakti 2025&ndash;2030 di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (14/8). Dalam pelantikan tersebut, Megawati kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) untuk periode lima tahun ke depan. Pelantikan ini dihadiri hampir seluruh jajaran DPP PDIP.&nbsp; Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Bidang Komunikasi Adian Napitupulu mengatakan, para pengurus yang dilantik adalah mereka yang sebelumnya berhalangan hadir pada Kongres VI PDIP di Bali, 2 Agustus 2025 lalu. Di antaranya Puti Guntur Soekarno, Darmadi Durianto, Charles Honoris, Andreas Eddy Susetyo, Andreas Hugo Pareira, Dolfie O.F.P., dan Abdullah Azwar Anas. Adian mengungkapkan momen menarik ketika nama Sekretaris Jenderal (Sekjen) tidak tertulis di daftar pembacaan pengurus. Megawati menyebut secara singkat nama Hasto Kristiyanto kembali menjadi Sekjen PDIP. &nbsp;&ldquo;Semua tersenyum, dan Mas Hasto pun naik ke panggung,&rdquo; kata Adian kepada wartawan. Dalam kesempatan itu, Megawati memberi pesan tegas kepada seluruh jajaran DPP PDIP agar segera bekerja turun ke bawah dan menyerap aspirasi rakyat.&nbsp; &ldquo;Semua pengurus DPP yang sudah dilantik segera turun ke bawah. Temui rakyat. Dengarkan aspirasi rakyat,&rdquo; tegasnya. <h2>Struktur lengkap penguris DPP PDI Perjuangan 2025&ndash;2030</h2> Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri Struktur Pengurus DPP PDI Perjuangan 2025&ndash;2030 1. Ketua Bidang Kehormatan Partai &ndash; Komarudin Watubun 2. Ketua Bidang Sumber Daya &ndash; Said Abdulla 3. Ketua Bidang Luar Negeri &ndash; Ahmad Basarah 4. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif &ndash; Bambang Wuryanto 5. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi &ndash; Djarot Saiful Hidayat 6. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif &ndash; Deddy Yevri Hanteru Sitorus 7. Ketua Bidang Politik &ndash; Puan Maharani 8. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah &ndash; Ganjar Pranowo 9. Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM &ndash; Yasonna H. Laoly 10. Ketua Bidang Perekonomian &ndash; Basuki Tjahaja Purnama 11. Ketua Bidang Kebudayaan &ndash; Rano Karno 12. Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan &ndash; Puti Guntur Soekarno 13. Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan &ndash; Abdullah Azwar Anas 14. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana &ndash; Tri Rismaharini 15. Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja &ndash; Darmadi Durianto 16. Ketua Bidang Kesehatan &ndash; Ribka Tjiptaning 17. Ketua Bidang Jaminan Sosial &ndash; Charles Honoris 18. Ketua Bidang Perempuan dan Anak &ndash; I Gusti Ayu Bintang Darmawati 19. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM &ndash; Andreas Eddy Susetyo 20. Ketua Bidang Pariwisata &ndash; Wiryanti Sukamdani 21. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga &ndash; MY Esti Wijayanti 22. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME &ndash; Zuhairi Misrawi 23. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital &ndash; Muhammad Prananda Prabowo 24. Ketua Bidang Pertanian dan Pangan &ndash; Sadarestuwati 25. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan &ndash; Rokhmin Dahuri 26. Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup &ndash; Eriko Sotarduga 27. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi &ndash; Ronny Talapessy 28. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi &ndash; Andreas Hugo Pareira 29. Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia - Mercy Barends sebagai&nbsp; Sekretariat dan Bendahara 30. Sekretaris Jenderal &ndash; Hasto Kristiyanto 31. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal &ndash; Dolfie O.F.P. 32. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan &ndash; Utut Adianto 33. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan &ndash; Sri Rahayu 34. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi &ndash; Adian Yunus Yusak Napitupulu 35. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan &ndash; Yoseph Aryo Adhi Dharmo 36. Bendahara Umum &ndash; Olly Dondokambey 37. Wakil Bendahara Bidang Internal &ndash; Rudianto Tjen 38. Wakil Bendahara Bidang Eksternal &ndash; Yuke Yurike &nbsp;

Megawati melantik Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP, ingatkan pengurus untuk mendengarkan aspirasi rakyat.

Hasto Kristiyanto Resmi Dilantik Kembali Sebagai Sekjen PDIP, Berikut Struktur Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030

<div id="newbody"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/23/prabowo-beras-3089394880.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan sambutan dalam acara Harlah ke-27 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (23/7)." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan sambutan dalam acara Harlah ke-27 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (23/7).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Jumat, menetapkan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2025-2030. Dalam struktur kepengurusan DPP Partai Gerindra periode 2025-2030, Prabowo ditetapkan menjadi Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina, Sufmi Dasco Ahmad sebagai Ketua Harian, Sugiono sebagai Sekretaris Jenderal, dan Satrio Dimas Adityo sebagai Bendahara Umum. Struktur kepengurusan itu ditandatangani di kediaman Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang. &ldquo;Kami ucapkan terima kasih atas semua dukungan dari seluruh kader Partai Gerindra,&rdquo; ujar Ketua Harian DPP Gerindra Sugiono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Sugiono mengatakan ini adalah momentum bagi partai untuk menguatkan terus tali persaudaraan dan soliditas dalam mengamankan semua program pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. &ldquo;Dan membantu beliau menunaikan sumpah jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk mengikuti UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seluruh undang-undang yang berlaku,&rdquo; ucapnya. Sugiono juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai Sekjen Partai Gerindra, dan mengucapkan terima kasih kepada Sekjen sebelumnya, Ahmad Muzani yang sebelumnya menjabat selama 17 tahun. &ldquo;Saya ingin menyampaikan bahwa Partai Gerakan Indonesia Raya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Sekretaris jenderal Partai Gerindra Periode 2008-2025 Bapak H. Ahmad Muzani,&rdquo; kata Sugiono.&nbsp; Sugiono yang juga Menteri Luar Negeri Republik Indonesia lalu mengucapkan terima kasih kepada Ketua Harian DPP Partai Gerindra Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad yang sejak awal turut mendirikan dan membesarkan partai hingga seperti sekarang. &ldquo;Ucapkan terima kasih dan penghargaan dari Partai Gerindra juga pada Ketua Harian Bapak Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad yang bersama-sama sejak awal berdirinya Partai ini mendirikan, membesarkan dan membawa Partai Gerindra sampai pada keadaannya pada hari ini,&rdquo; tuturnya. (*) </div>

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Jumat, menetapkan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2025-2030.

Prabowo Tetapkan Struktur Kepengurusan DPP Partai Gerindra 2025-2030

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/20/FkzTQ1ZGhaIBX14qU2wN8wBVm3Wj7dz6eEg3G1SV-1-1996149668.jpg" alt="Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengumumkan struktur kepengurusan DPP PAN di kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (20/4). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengumumkan struktur kepengurusan DPP PAN di kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (20/4). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengumumkan secara resmi struktur kepengurusan DPP PAN yang baru. Pengumuman struktur pengurus DPP PAN itu disampaikan Zulhas dalam acara Halal Bihalal di kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (20/4). "Ini perintah Sekjen saya baca untuk umumkan," kata Zulhas saat memberikan sambutan. Zulhas mengakui sebagian struktur pengurus sudah disampaikan. Namun, saat ini dirinya akan membacakan ulang. "Ini saya sudah bacakan kemarin, tetapi ini saya ulang saja. Karena kemarin mulai secara umum, tetapi sekarang baru dibagi. Nanti yang belum kebagian akan disusulkan kemudian, ya," ucap Zulhas. Berikut susunan pengurus DPP PAN: Ketua Umum: Zulkifli Hasan Wakil Ketua Umum:&nbsp; Viva Yoga Mauladi Yandri Susanto Zita Anjani Eddy Soeparno Saleh Partaonan Daulay Nazaruddin Dek Gam Sakti Wahyu Trenggono Priyo Budi Santoso Sekretaris Jenderal: Eko Hendro Purnomo alias&nbsp;Eko Patrio Bendahara Umum: Pangeran Kherul Saleh Badan Pemenangan Pemilu 1. Wilayah Banten, Papua, dan Maluku: Yandri Susanto 2. Wilayah Jabar, Jatim, NTT, NTB, dan Bali: Bima Arya Sugiarto 3. Wilayah Jawa Tengah: Sakti Wahyu Trenggono 4. Wilayah Banten, Papua, dan Maluku: Dudy Purwaghandi 5. Wilayah Sulawesi: Ashabul Kahfi 6. Wilayah DKI Jakarta, Sumatera, dan Jogjakarta: Budi Santoso Badan Pengawas dan Disiplin Partai Ketua: Zulkifli Hasan Wakil Ketua: Irvan Herman Badan Strategis dan Komunikasi Partai Ketua: Zita Anjani Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan&nbsp; Ketua: Viva Yoga Mauladi Wakil Ketua: Tedi Kurniawan Badan Pencalegan Ketua: Desy Ratnasari Wakil Ketua: Slamet Nur Achmad Badan Advokasi Ketua: Sarifuddin Sudding Wakil Ketua: Endang Agustin Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Ketua: Lula Kamal Wakil Ketua: Nisya Ahmad Badan Saksi Nasional Ketua: Erwin Izharuddin Badan Pengkaderan dan Amanat Academy Ketua: Saleh Daulay Wakil Ketua: Arizal Tom Liwafa Badan Sosial Ketua: A. Bakri Wakil Ketua: Farah Putri Nahlia Badan Pendidikan Nasional Ketua: Dewi Coryati Badan Pemberdayaan Bantu Desa Ketua: Intan Fauzi Wakil Ketua: Herry Dermawan Badan Luar Negeri Ketua: Eddy Soeparno Wakil Ketua: Surya Utama alias Uya Kuya Badan Sayap Partai Ketua: Slamet Aryadi Badan Pengembangan Seni dan Budaya Ketua: Sigit Purnomo alias Pasha Ungu Badan Kepemudaan dan Olahraga Ketua: Verrel Bramastya Wakil Ketua: Abdul Hakim Bafagih Badan Instruktur Nasional Ketua: Didik J Rachbini Badan Tenaga Kerja Ketua: Muazzim Akbar Badan Hubungan Antar Lembaga Ketua: Priyo Budi Santoso Wakil Ketua: Simon Petrus Kamlasi

Zulkifli Hasan secara resmi mengumumkan struktur pengurus DPP PAN yang baru, dengan beberapa nama penting di dalamnya.

Zulkifli Hasan Umumkan Struktur Kepengurusan DPP PAN yang Baru, Saleh Partaonan dan Priyo Budi Santoso jadi Wakil Ketua Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ppp-tujuk-suharso-manoarfa-sebagai-pelaksana-tugas-menggantikan-rommy_m_.jpg" alt="Suharso Manoarfa saat ditetapkan sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PPP, Sabtu (16/3) HENDRA EKA/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Suharso Manoarfa saat ditetapkan sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PPP, Sabtu (16/3) HENDRA EKA/JAWA POS</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta kepada ketua umumnya Suharso Monoarfa untuk meninjau ulang struktur kepengurusan baru di partai tersebut. Juru Bicara Gerakan Penyelamat (GP) PPP Rusli Effendi mengatakan banyak kader kaget karena namanya tidak masuk dalam kepengurusan partai berlogo Ka'bah tersebut.  ’’Mencermati dan menilai proses dan hasil Muktamar IX serta susunan pengurus DPP PPP 2020-2025, para senior, ulama PPP, tokoh pejuang partai, sebagian besar Pengurus Harian DPP 2016-2020 dan simpatisan PPP tersentak kaget dan penuh penasaran serta sangat kecewa melihat Hasil Muktamar IX dan susunan pengurus harian DPP PPP,’’ ujar Rusli kepada wartawan, Rabu (10/3).  Oleh sebab itu, dirinya bersama dengan kader-kader PPP lainnya menuntut supaya Suharso Monoarfa bisa melakukan perubahan dalam struktur baru tersebut. ’’Meninjau kembali susunan pengurus DPP PPP 2020–2025 dan merubah susunan pengurus yang mencerminkan semua komponen dan mengutamakan kader pejuang PPP yang sudah berkiprah,’’ katanya.  Rusli menambahkan, jika susunan kepengurusan PPP tersebut sudah diserahkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Maka untuk dapat menarik kembali. ’’Meminta pada Menkumham Yasonna Laoly untuk Tidak Mengesahkan Surat Keputusan DPP PPP sampai persoalan Internal PPP dapat diselesaikan,’’ ungkapnya.  Rusli berujar, jika tuntutan ini tidak diindahkan oleh Suharso Monoarfa maka GP PPP akan menempuh cara-cara hukum untuk membatalkan kepengurusan partai bernuansa hijau ini. Hal itu dilakukan supaya dilakukannya muktamar ulang. ’’Maka kami atas nama GP PPP dan komponen-komponen pejuang PPP lainnya akan menempuh jalur hukum dan melaksanakan muktamar ulang sesuai AD/ART dilaksanakan oleh salah satu Wakil Ketua Umum dan Sekjen/Wakil Sekjen,’’ tegasnya. (*)  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

PPP Bergejolak, Kader Minta Suharso Ubah Struktur Kepengurusan