<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/07/viral-3391595071.png" alt="Ilustrasi mobil patwal yang menggunakan strobo dan rotator. (media sosial X)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mobil patwal yang menggunakan strobo dan rotator. (media sosial X)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sirene dan rotator, atau yang dikenal sebagai strobo, sejatinya dirancang sebagai alat peringatan darurat. Namun di jalan raya, penggunaannya justru sering menuai penolakan masyarakat. Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Wakil Ketua MTI Pusat, Djoko Setijowarno, menyoroti fenomena ini. Menurutnya, penolakan disebabkan sikap arogansi petugas saat pengawalan di jalan. "Masyarakat sudah cukup gerah dengan kebisingan di jalanan," ujar Djoko dalam keterangannya, Sabtu (20/9). <h2>1. Penyalahgunaan Hak Istimewa</h2> Alasan utama masyarakat menolak adalah penyalahgunaan. Tak jarang kendaraan pribadi atau pejabat yang bukan dalam keadaan darurat nekat memakai strobo untuk menerobos macet. Praktik ini menimbulkan kesan bahwa strobo adalah simbol hak istimewa, bukan alat keselamatan publik. Akibatnya, muncul rasa tidak adil dan memicu kemarahan. "Penggunaan yang tidak pada tempatnya ini menciptakan rasa tidak adil dan memicu kemarahan," ujar Djoko. <h2> 2. Kebisingan yang Mengganggu</h2> Suara sirene yang nyaring sering membuat warga resah, terutama di malam hari atau di lingkungan padat penduduk. Gangguan suara ini bahkan bisa menimbulkan stres, kecemasan, hingga mengganggu orang sakit atau mereka yang sedang beristirahat. "Orang tua, orang sakit, atau mereka yang ingin beristirahat sering merasa terganggu oleh kebisingan yang berlebihan," katanya. <h2> 3. Regulasi Lemah dan Sanksi Ringan</h2> Meski aturan penggunaan sirene dan rotator sudah jelas dalam UU Nomor 22 Tahun 2009, penegakan hukumnya masih dianggap lemah. Sanksi bagi pelanggar pun sangat rendah, hanya kurungan maksimal satu bulan atau denda Rp250 ribu. Djoko menilai sanksi ini terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera. "Ketidaktegasan ini membuat banyak orang berani menggunakannya tanpa izin, memperburuk masalah penyalahgunaan," ucapnya. <h2>4. Turunnya Kepercayaan Publik</h2> Penggunaan strobo secara sembarangan membuat masyarakat tidak lagi yakin apakah sirene menandakan keadaan darurat atau sekadar kendaraan mencari jalan pintas. Dampaknya, ketika benar-benar ada situasi darurat, respons warga untuk memberi jalan bisa melambat. "Akibatnya, ketika ada situasi darurat yang nyata, respons masyarakat untuk memberikan jalan mungkin tidak secepat atau setanggap seharusnya," ungkapnya. <h2> Perlu Penertiban Lebih Tegas</h2> Djoko menegaskan, pada dasarnya semua orang punya hak yang sama menggunakan jalan. Prioritas hanya boleh diberikan sesuai aturan perundang-undangan. Ia juga menilai langkah Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menertibkan penggunaan sirene dan rotator adalah keputusan tepat. Namun, penertiban tidak boleh hanya sementara. Sebaiknya, pengawalan dengan sirene dibatasi hanya untuk Presiden dan Wakil Presiden. "Dalam keseharian dengan hirup pikuk kemacetan di Kota Jakarta, sebaiknya pengawalan dibatasi untuk Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pejabat negara yang lain tidak perlu dikawal seperti halnya Presiden dan Wakil Presiden," imbuhnya.

Masyarakat menolak penggunaan sirene dan strobo di jalan raya karena kebisingan, penyalahgunaan, dan lemahnya regulasi.

4 Alasan Masyarakat Menolak Sirene dan Strobo, Bukan Sekadar Bising dan Ganggu Penglihatan Tapi Sering Disalahgunakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/03/HgVDhqXn7UQuQMR6NWI36rNtY6C0lnOMhByX3Pww-441976057.jpg" alt="Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menjelaskan mengenai rekayasa lalu lintas arus balik. (Korlantas Polri)." width="100%">
<figcaption>Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menjelaskan mengenai rekayasa lalu lintas arus balik. (Korlantas Polri).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Korlantas Polri mengambil langkah baru terkait aturan penggunaan sirene dan strobo saat pengawalan di jalan raya. Kini, ada ketentuan tambahan: sirene dilarang berbunyi ketika sore hingga malam serta saat azan berkumandang, khususnya waktu Zuhur dan Maghrib. Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menjelaskan, kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat yang merasa terganggu dengan suara sirene. "Kami tambahkan lagi pada saat azan maghrib, pada saat berkumandang, mungkin zuhur, saya tidak izinkan untuk membunyikan itu juga. Ini juga untuk menanggapi aspirasi masyarakat," ujar Agus, Sabtu (20/9). Menurut Agus, aturan sebenarnya memperbolehkan sirene untuk kepentingan pengawalan. Namun, di kota besar yang padat, suara tersebut kerap dianggap mengganggu pengguna jalan lain. "Kami tanggapi dengan positif, akan kita evaluasi dan bahkan kita bekukan pada pengawalan-pengawalan tertentu," ucapnya. Agus menegaskan, penggunaan sirene dan strobo masih diperbolehkan dalam konteks tertentu, seperti patroli jalan tol. Alasannya, fungsi sirene dalam kondisi itu dinilai penting untuk menjaga kelancaran lalu lintas. "Karena memang bagaimana patroli itu bisa mengurangi pengguna jalan untuk mungkin over speed, kecepatan tinggi, untuk mencairkan kondisi lalu lintas, itu boleh pada saat patroli, patroli betul," jelasnya. Meski ada pembatasan, pengawalan terhadap pejabat tetap berjalan. Bedanya, penggunaan sirene dan strobo kini lebih selektif dan hanya digunakan dalam kondisi darurat. "Pengawalan tetap jalan, tapi penggunaan bunyi-bunyi sirene, strobo itu perlu kita evaluasi dan bahkan bila perlu dibekukan. Untuk lebih baiknya demikian," tegas Agus. Agus menambahkan, kebijakan ini juga menjadi bagian dari refleksi sekaligus hadiah ulang tahun ke-70 Polisi Lalu Lintas Bhayangkara. "Ini saya terima kasih dengan masyarakat, karena saya harus bersama-sama dengan masyarakat ini untuk membenahi yang terbaik kondisi saat ini," katanya.

Korlantas Polri mengambil langkah baru dengan membatasi penggunaan sirene dan strobo saat pengawalan.

Aturan Baru! Sirene dan Strobo Dilarang Saat Sore hingga Malam dan Waktu Azan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/16/JKT_REKAYASA-GT-TOLL-UNTUK-MENGATASI-KEMACETAN-DI-FATMAWATI_HANUNG-HAMBARA_16092025-13-589448066.jpg" alt="Petugas mengarahkan kendaraan roda empat untuk memasuki Gate Toll Fatmawati 2, Jakarta, Senin (15/09/2025). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan uji coba penggunaan satu lajur paling kiri di Gerbang Tol Fatmawati 2 secara gratis untuk mengurai kemace" width="100%">
<figcaption>Petugas mengarahkan kendaraan roda empat untuk memasuki Gate Toll Fatmawati 2, Jakarta, Senin (15/09/2025). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan uji coba penggunaan satu lajur paling kiri di Gerbang Tol Fatmawati 2 secara gratis untuk mengurai kemace</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Fenomena "Stop Tot Tot Wuk Wuk" tengah viral dan menjadi perbincangan warganet pada sejumlah media sosial. Ternyata, &ldquo;Stop Tot Tot Wuk Wuk&rdquo; merupakan gerakan yang berbentuk kritik masyarakat terhadap penggunaan sirine dan strobo untuk kepentingan pribadi. Kritik ini tentunya bukan tanpa sebab. Pasalnya, sirine dan strobo seringkali dianggap mengganggu dan membahayakan pengguna jalan lain.&nbsp; ​Sebagai bentuk protes terhadap arogansi ini, beberapa pengendara bahkan memasang stiker dengan tulisan "Stop Tot Tot Wuk Wuk" di mobil mereka, menjadikan slogan tersebut sebuah simbol perlawanan terhadap perilaku tidak etis di jalanan. Ditegaskan pula, sirine dan strobo seharusnya diprioritaskan hanya untuk kendaraan darurat seperti ambulans dan mobil pemadam kebakaran (damkar). Sebab, kedua kendaraan tersebut memang memiliki hak istimewa secara hukum untuk melintas lantaran menyangkut nyawa dan keselamatan publik.&nbsp; Adapun fenomena ini sering terlihat di kota-kota besar, mengacu pada rombongan atau kendaraan perorangan yang menyalahgunakan alat prioritas seolah-olah sedang dalam keadaan darurat, padahal tidak ada dasar hukum yang membenarkan penggunaannya. Salah satu gerakan yang tampak terlihat di media sosial tampak diunggah oleh akun Instagram @progresip_. "Stop Tot Tot Wuk Wuk di Jalan. Ingat, cuman kendaraan darurat dan tertentu yang berhak pakai sirine/strobo. Selain itu? melanggar hukum," bunyi caption. Hingga berita ini ditulis, unggahan ini pun meraup sekitar 109 ribu suka, 26 ribu repost, dan 4 ribu komentar. Hal ini pun memantik komentar netizen. Salah satunya @pasif**** yang menceritakan pengalamannya terhadap fenomena penggunaan sirine dan strobo ini. "Pernah sih di lampu merah ring 1 karena presiden mau masuk istana, lampu merah udah dijaga sampai hampir 20 menit nggak boleh lewat. Buset 20 menit pekerja sama 20 menit pejabat," katanya. Seruan dukungan untuk gerakan ini juga datang dari netizen lain yakni @dika_happy**. "Mobil presiden ok kasih jalan. Ambulance dan Damkar kasih jalan. Selain ini, jangan kasih jalan/minggir!," tulis dia.

Fenomena "Stop Tot Tot Wuk Wuk" menjadi viral sebagai kritik terhadap penggunaan sirine dan strobo yang mengganggu pengguna jalan lain.

Apa Itu Fenomena Gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk” yang Tengah Viral di Media Sosial? Ini Penjelasan Lengkapnya