<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/04/JKT_Raker-DPD-Dan-Kemenkes_Salman-Toyibi-6JPG-2237689559.jpg" alt="Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Pemerintah menilai beban masyarakat akibat penyakit dengue kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan angka yang tercatat secara resmi. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, dalam acara High Level Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Kaukus Kesehatan DPR RI, Senin (26/5). Dante menyampaikan dukungan terhadap revisi Strategi Nasional Penanggulangan Dengue (Stranas Dengue) agar lebih responsif terhadap kondisi terkini. &ldquo;Kami mengamati bahwa beban dengue di masyarakat kemungkinan masih lebih besar daripada yang tercatat dalam sistem. Oleh karena itu, penguatan sistem surveilans yang lebih terpadu dan real-time menjadi bagian penting dari strategi ke depan,&rdquo; ujar Dante. Dia menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mewujudkan target nol kematian akibat dengue pada 2030, melalui pembaruan strategi yang mencakup deteksi dini, manajemen KLB, dan pemanfaatan inovasi seperti vaksinasi dan teknologi Wolbachia. Sepanjang 2024, tercatat 257.271 kasus dengue dengan 1.461 kematian, dan hingga 16 Mei 2025 telah tercatat 56.269 kasus dengan 250 kematian yang tersebar di 456 kabupaten/kota. Data ini menandakan bahwa 87 persen wilayah Indonesia telah terdampak. Hal ini mendorong DPR RI dan mitra lintas sektor mempercepat reformasi kebijakan. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa pembentukan Presidium Kaukus Kesehatan adalah bagian dari komitmen DPR mendorong agenda kesehatan nasional. &ldquo;Sinergi lintas sektor menjadi keniscayaan dalam konteks darurat dengue yang saat ini dihadapi Indonesia,&rdquo; tegas Cucun Ahmad Syamsurijal. FGD ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain penyusunan Stranas Dengue 2026&ndash;2030 yang inklusif, penerbitan Instruksi Presiden tentang Pengendalian Dengue, reformasi sistem pelaporan berbasis real-time dan AI, serta percepatan akses terhadap vaksinasi dan teknologi Wolbachia. Rekomendasi lainnya mencakup pembentukan dana khusus, skema pembiayaan inovatif, serta penguatan peran KOBAR Lawan Dengue sebagai penggerak kolaborasi. Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines Andreas Gutknecht menyatakan dukungan penuh terhadap pendekatan pencegahan yang komprehensif. &ldquo;Kami menyambut baik inisiatif seperti KOBAR Lawan Dengue yang mendorong sinergi lintas sektor dalam membangun strategi pencegahan dengue yang lebih kuat,&rdquo; kata Andreas Gutknecht. Sementara itu, Presiden Direktur PT Bio Farma Shadiq Akasya menegaskan pentingnya semangat gotong royong dalam menghadapi tantangan dengue. &ldquo;Bio Farma berkomitmen untuk terus menjadi mitra aktif dalam mendukung upaya pencegahan dan pengendalian dengue,&rdquo; ujar Andreas Gutknecht. Koalisi Bersama (KOBAR) Lawan Dengue merupakan gerakan kolaboratif yang diluncurkan sejak 2023 oleh DPR dan Kementerian Kesehatan bersama mitra lainnya, dengan misi mempercepat pencapaian target nol kematian akibat dengue di tahun 2030. FGD kali ini dihadiri oleh perwakilan lintas kementerian, organisasi profesi, masyarakat sipil, hingga sektor swasta, sebagai wujud komitmen kolektif menghadirkan solusi nyata atas ancaman dengue yang semakin meluas.

Pemerintah menilai beban masyarakat akibat penyakit dengue lebih besar dari angka resmi, mendorong revisi strategi penanggulangan

Revisi Strategi Nasional Penanggulangan Dengue untuk Target Nol Kematian 2030

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/11/Screenshot_2025-04-11-10-55-22-917_comandroidchrome-edit-2753380793.jpg" alt="Kepala Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik ITS Dr Ir Arman Hakim Nasution MEng. (Humas ITS)" width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik ITS Dr Ir Arman Hakim Nasution MEng. (Humas ITS)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com-Kebijakan tarif impor baru dari Amerika Serikat yang diumumkan pada awal April 2025 mulai memicu kekhawatiran global. Melalui skema Reciprocal Tariff, negara-negara dengan defisit neraca dagang terhadap AS akan dikenai tarif masuk tinggi&mdash;dan Indonesia termasuk di dalamnya, dengan angka mencapai 32 persen. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015867550/jelang-persija-vs-persebaya-carlos-pena-tak-perlu-cemas-kehilangan-ferarri-rizky-ridho-siap-comeback-lawan-mantan-klub">Jelang Persija vs Persebaya: Carlos Pena Tak Perlu Cemas Kehilangan Ferarri, Rizky Ridho Siap Comeback Lawan Mantan Klub</a>&nbsp; Langkah tersebut dinilai sangat proteksionis. Kepala Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik (PIKP) ITS Arman Hakim Nasution menyebut, kebijakan itu mencerminkan fokus AS yang kini lebih memprioritaskan kepentingan industri domestiknya, bahkan mengesampingkan relasi strategis. &ldquo;Bahkan negara sekutu seperti Vietnam dan Kamboja ikut terdampak. Ini bukti bahwa AS sedang panik menjaga dominasinya di sektor industri,&rdquo; ujar Arman di Surabaya. Dampaknya terhadap Indonesia diperkirakan cukup signifikan, terutama untuk sektor ekspor nonmigas yang selama ini bergantung pada pasar Amerika. Selain risiko penurunan daya saing, Indonesia juga perlu bersiap menghadapi kemungkinan banjirnya barang-barang dari negara lain yang gagal masuk ke AS. Arman mengingatkan agar Indonesia tidak lengah dan tidak menjadi pelampiasan pasar dari produk sisa negara lain. Menanggapi situasi tersebut, Arman yang juga menjadi anggota Dewan Pakar IKA ITS mengusulkan strategi nasional yang komprehensif. Menurutnya, Indonesia perlu menyusun langkah-langkah konkret yang meliputi penguatan industri dalam negeri, transformasi sumber daya alam menuju ekonomi berbasis pengetahuan, diplomasi ekonomi yang lebih aktif, hingga konsolidasi antar pelaku usaha. Semua itu harus dilakukan secara sinkron antar sektor agar dampaknya bisa dirasakan luas. Strategi ini merupakan hasil kolaborasi antara PIKP ITS dan Program Magister Inovasi Sistem dan Teknologi (MIST) di bawah Sekolah Interdisiplin Manajemen Teknologi ITS. Kolaborasi lintas disiplin ini bertujuan menghasilkan analisis yang tajam dan solutif terhadap tantangan global. Salah satu gagasan yang diangkat adalah pembentukan National Export Hub&mdash;sebuah pusat koordinasi ekspor nasional seperti yang diterapkan di Korea Selatan dan Jepang. &ldquo;Sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan akademisi bisa menjadi kunci pembentukan jaringan ekspor yang kuat,&rdquo; jelas dosen Manajemen Bisnis ITS itu. Lebih jauh, strategi ini juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), terutama poin ke-8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Dengan memperkuat kapasitas produksi lokal dan membuka peluang ekspor baru, kebijakan ini diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan menjaga stabilitas industri nasional. Arman juga menekankan pentingnya landasan akademik dalam menyusun strategi kebijakan luar negeri. Dengan pendekatan berbasis data dan analisis, pemerintah bisa menyusun kebijakan yang realistis dan berdampak baik dalam jangka pendek maupun panjang. &ldquo;Naskah akademik itu seperti kompas yang mengarahkan kita untuk mengambil keputusan yang tepat,&rdquo; tambahnya. Menutup pernyataannya, Arman mendorong pemerintah untuk memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha dan institusi pendidikan tinggi seperti ITS. Menurutnya, tantangan global hanya bisa dijawab melalui sinergi nyata antar pihak. &ldquo;Negara, dunia usaha, dan kampus harus jalan bareng. Hanya dengan kerja sama, kita bisa memastikan ekonomi nasional tetap tangguh menghadapi tekanan global,&rdquo; tandasnya. (*)

Kebijakan tarif impor baru dari AS mulai memicu kekhawatiran di Indonesia, terutama untuk sektor ekspor nonmigas.

Hadapi Tarif Impor AS, Pakar ITS Usulkan Strategi Nasional untuk Jaga Ekonomi Indonesia

strategi nasional

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#strategi nasional

Berita Terkini

Revisi Strategi Nasional Penanggulangan Dengue untuk Target Nol Kematian 2030

Hadapi Tarif Impor AS, Pakar ITS Usulkan Strategi Nasional untuk Jaga Ekonomi Indonesia

Download Aplikasi JawaPos.com