<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/03/pahala-nainggolan-61629406.jpg" alt="Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (3/8)." width="100%">
<figcaption>Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (3/8).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menyatakan, Makassar New Port menjadi salah satu pelabuhan yang memiliki rapor hijau. Pasalnya, telah melakukan evaluasi berbasis National Logistic Ecosystem (NLE).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Koordinator Pelaksana Stranas PK, Pahala Nainggolan mengatakan, NLE merupakan salah satu program pemerintah yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pergerakan arus barang ekspor dan impor maupun pergerakan arus barang antar daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dari hasil evaluasi STRANAS PK, Makassar New Port higga awal 2024 memiliki rapor hijau. Dari 46 Pelabuhan utama yang menjadi fokus, lima pelabuhan memiliki rapor hijau,&rdquo; kata Pahala dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deputi Bidang Pencegahan KPK ini menjelaskan, ada delapan indikator evaluasi NLE. Salah satunya penerapan single billing online untuk mencegah terjadinya praktik pungli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara untuk pelabuhan lainnya, kata Pahala masih perlu dilakukan perbaikan. &ldquo;(Karena, red) 29 pelabuhan (berapor) kuning dan 12 pelabuhan berapor merah,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pahala berharap, Makassar New Port yang diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis, 22 Februari bisa mendorong digitalisasi pelabuhan di Indonesia Timur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini untuk efisiensi dan efektivitas layanan,&rdquo; ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014377366/megawati-dukung-hak-angket-todung-tegaskan-pdip-tak-akan-makzulkan-presiden">Megawati Dukung Hak Angket, Todung Tegaskan PDIP Tak Akan Makzulkan Presiden</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, digitalisasi pelabuhan bisa memudahkan proses investasi di Indonesia untuk menggerakkan perekonomian. &ldquo;Stranas PK mendorong digitalisasi dan integrasi sistem dari setidaknya 18 kementerian/lembaga yang terlibat dalam layanan pelabuhan,&rdquo; jelas Pahala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Penyebabnya sistem dari kementerian dan lembaga yang beroperasi dalam layanan pelabuhan tidak terintegrasi menyebabkan pelayanan tidak efisien karena sistem yang terpisah dan tentunya membuka peluang pungli yang berujung pada tingginya biaya layanan pelabuhan,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Deputi Bidang Pencegahan KPK ini menjelaskan, ada delapan indikator evaluasi NLE. Salah satunya penerapan single billing online

Stranas PK Sebut Makassar New Port jadi Salah Satu Pelabuhan dengan Rapot Hijau

<p style="font-weight: 400;"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/raffi-ahmad-rahman.jpg" alt="Raffi Ahmad" width="100%">
<figcaption>Raffi Ahmad</figcaption>
</figure> </strong></p> <p style="font-weight: 400;"><strong>JawaPos.com -&nbsp;</strong>Raffi Ahmad didampingi oleh beberapa stafnya menyambangi Gedung Merah Putih Pemberantasan Korupsi (KPK)</p> <p style="font-weight: 400;">Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan kedatangan Raffi ke kantor Lembaga berkaitan dengan Kegiatan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Acara kegiatan Stranas PK,&rdquo; kata Ali, melansir dari Antara.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/013020593/raffi-ahmad-tiba-tiba-datang-ke-gedung-kpk-ternyata-punya-agenda-ini">Raffi Ahmad Tiba-tiba Datang ke Gedung KPK, Ternyata Punya Agenda Ini</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Sejauh ini Ali belum membocorkan materi apa yang akan dibahas dalam kegiatan tersebut. Raffi Ahmad tiba di Gedung KPK pada pukul 12.12 WIB.</p> <p style="font-weight: 400;">Raffi memberikan pernyataan singkat terkait kedatangannya tersebut.</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Podcast,&rdquo; ujar Raffi singkat.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/013012449/tinggalkan-rafathar-dan-rayyanza-gaya-liburan-raffi-ahmad-dan-nagita-slavina-di-spanyol-tuai-sorotan">Tinggalkan Rafathar dan Rayyanza, Gaya Liburan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di Spanyol Tuai Sorotan</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;"><strong>Apa itu Stranas?</strong></p> <p style="font-weight: 400;">Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.</p> <p style="font-weight: 400;">Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), sekretariat Stranas PK telah menyusun 15 aksi PK periode tahun 2023-2024 dari tiga focus yang telah ditetapkan.</p> <p style="font-weight: 400;">Aksi tersebut dilaksanakan oleh 163 Kementerian/Lembaga/Pemda (K/L/D).</p>

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan kedatangan Raffi ke kantor Lembaga berkaitan dengan Stranas PK.

Raffi Ahmad Sambangi Gedung KPK, Terkait Apa?

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/09/Screenshot-2023-07-09-133224-1013001537.jpg" alt="Raffi Ahmad saat menjadi narasumber. (YouTube Sinemaku Pictures)" width="100%">
<figcaption>Raffi Ahmad saat menjadi narasumber. (YouTube Sinemaku Pictures)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong>&nbsp;Artis Raffi Ahmad bersama beberapa stafnya menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, pada Selasa (26/9) siang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan kedatangan Raffi Ahmad ke kantor lembaga antirasuah itu adalah dalam rangka mengikuti kegiatan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Raffi Ahmad datang ke KPK untuk acara kegiatan Stranas PK," kata Ali saat dikonfirmasi seperti dikutip dari Antara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013020442/raffi-ahmad-sambangi-kpk-untuk-ikuti-kegiatan-pencegahan-korupsi">Raffi Ahmad Sambangi KPK untuk Ikuti Kegiatan Pencegahan Korupsi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Ali belum membeberkan materi apa saja yang akan dibahas bersama suami Nagita Slavina tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Raffi tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 12.12 WIB dengan menggunakan kendaraan minibus warna hitam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Awak media yang berada di Gedung Merah Putih KPK dan melihat kedatangan Raffi kemudian mengonfirmasi terkait kedatangan dirinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/013012449/tinggalkan-rafathar-dan-rayyanza-gaya-liburan-raffi-ahmad-dan-nagita-slavina-di-spanyol-tuai-sorotan">Tinggalkan Rafathar dan Rayyanza, Gaya Liburan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di Spanyol Tuai Sorotan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ditanya para wartawan, Raffi Ahmad hanya menjawab singkat kedatangannya untuk kegiatan podcast bersama KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Podcast," ujar Raffi singkat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Stranas PK adalah arah kebijakan nasional pencegahan korupsi yang memuat fokus dan sasaran pencegahan tindak pidana tersebut di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013012235/menelisik-bisnis-rudy-salim-raffi-ahmad-yang-merugi-hingga-rp-70-miliar">Menelisik Bisnis Rudy Salim-Raffi Ahmad yang Merugi hingga Rp 70 Miliar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti diketahui, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Sekertariat Stranas PK telah menyusun 15 Aksi PK periode tahun 2023-2024 dari tiga Fokus yang telah ditetapkan. Aksi tersebut dilaksanakan oleh 163 Kementerian/Lembaga/Pemda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Raffi tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 12.12 WIB dengan menggunakan kendaraan minibus warna hitam.

Raffi Ahmad Tiba-tiba Datang ke Gedung KPK, Ternyata Punya Agenda Ini

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/05/Satanras-PK-2770997840.jpg" alt="(Kedua dari kanan) Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Menteri Sosial (Mensos) di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta." width="100%">
<figcaption>(Kedua dari kanan) Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Menteri Sosial (Mensos) di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengungkapkan, ada ratusan ribu data penerima bantuan sosial (bansos) berekonomi mapan. Ia meminta, Kementerian Sosial (Kemensos) untuk membereskan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahwa ada 493 ribu ternyata penerima upah di atas upah minimum provinsi atau daerah," kata Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa (5/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pahala menjelaskan, data itu didapatkan dari penelusuran nomor induk kependudukan (NIK) dalam data DTKS. Informasi itu juga terintegrasi dengan data milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya dia terindikasi sebenarnya menerima upah, dia bekerja, menerima upah, layak terindikasi," ungkap Pahala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Stanas PK meminta Kemensos sering-sering memperbarui data penerima bansos. Masyarakat yang dinilai hidupnya sudah layak dan telah bekerja diharapkan tak lagi masuk ke dalam DTKS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012930039/cak-imin-tak-bisa-penuhi-panggilan-kpk-pemeriksaan-dijadwalkan-ulang-pekan-depan">Cak Imin Tak Bisa Penuhi Panggilan KPK, Pemeriksaan Dijadwalkan Ulang Pekan Depan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia juga diminta membantu memperbaiki. Sebab, informasi dari mereka dinilai lebih akurat karena bisa melakukan pemantauan langsung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini kita juga zoom dengan seluruh pemerintah daerah, kita pulangin data 493 ribuan ini tolong perbaiki," ujar Pahala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012934776/kpk-dalami-pelaksanaan-teknis-pengadaan-sistem-proteksi-tki-dari-politikus-pkb-reyna-usman">KPK Dalami Pelaksanaan Teknis Pengadaan Sistem Proteksi TKI dari Politikus PKB Reyna Usman</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pahala menyebut negara mengeluarkan dana ratusan miliar per bulan untuk penyerahan bansos yang tidak tepat sasaran itu. Perbaikan data wajib disegerakan agar masyarakat miskin tidak sengsara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini nilai ketidaktepatan ini kita hitung sekitar Rp 523 miliar per bulan karena salah kita kasih ke orang yang sebenarnya tidak tepat," ucap Pahala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Stranas PK juga menyebut ada penerima bansos berstatus aparatur sipil negara (ASN). Total yang tercatat mencapai puluhan ribu dan tersebar di seluruh Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita temukan sekitar 23,8 ribu itu memiliki pekerjaan sebagai ASN," ujar Pahala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pahala menjelaskan data itu didapatkan berdasarkan pemadanan data dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Para ASN itu sejatinya dilarang menjadi penerima bantuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita pulangin ini data, mohon diperbaiki, kita kasih waktu sebulan. Perbaiki artinya dikeluarkan, dicek dulu ke lapangan jangan-jangan data kita juga salah," urai Pahala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan pihak Stranas PK dalam menyelesaikan permasalahan DTKS. Hal ini juga untuk memudahkan kordinasi dengan lembaga terkait yang mengelola jaminan dan bantuan sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kebetulan DTKS masuk ke dalam Stranas PK, kemudian kami menyampaikam kepada Stranas PK yang rutin berkooedinasi untuk baaimana kami bisa berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti BKN, Dukcapil, BJPS TK, Ditjen AHU," ucap Risma.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Risma tak memungkiri terdapat ASN yang masih masuk ke dalam DTKS. Namun, ia berjanji akan merapikan data tersebut. "Memang ada ASN totalnya 530 ribu orang," pungkas Risma.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengungkapkan, ada ratusan ribu data penerima bantuan sosial (bansos) berekonomi mapan.

Stranas PK Temukan Ada 493 Ribu Penerima Bansos yang Berekonomi Mapan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/13/Stranas-PK-dan-Tim-Reformasi-Hukum-1370627200.jpg" alt="Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) melakukan pertemuan dengan Tim Percepatan Reformasi Hukum di Gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (13/6)." width="100%">
<figcaption>Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) melakukan pertemuan dengan Tim Percepatan Reformasi Hukum di Gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (13/6).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) melakukan pertemuan dengan Tim Percepatan Reformasi Hukum di Gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (13/6). Pertemuan itu, salah satunya membahas pendanaan partai politik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota Tim Percepatan Reformasi Hukum Bambang Harymurti menyatakan, masalah independensi partai politik masih terjadi di Indonesia. Sebab, parpol masih dibolehkan menerima donasi besar dari pihak lain untuk operasional kelompoknya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau kalian secara keuangan independen, partai politik juga kita harapkan akan independen," kata Bambang di Gedung ACLC KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bambang memandang, pemberian dana dari pihak lain dinilai bisa melunturkan independensi partai politik. Sebab, partai politik merupakan wadah lahirnya pejabat publik yang dikhawatirkan akan mementingkan kepentingan donatur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pertemuan itu Stranas PK memaparkan sebuah kajian terkait pendanaan partai politik. Uang yang diberikan negara saat ini dinilai masih kecil untuk membuat kelompok itu independen dalam melakukan pergerakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau partai politik itu mau memadai bisa secara finansial cukup independen dia harus punya anggaran, dapat uang kira-kira Rp 24.000 per tahun per suara," ucap Bambang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengutarakan, negara hanya memberikan Rp 1.000 per suara untuk setiap tahun kepada partai politik. Uang itu dinilai kurang dan membuat pencarian dana dari pihak lain diperlukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karenanya, Stranas PK dan Tim Percepatan Reformasi Hukum akan menghadirkan solusi agar partai politik bisa independen, tanpa adanya kepentingan pihak tertentu. Karena itu, peningkatan dana dari pemerintah dinilai penting.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga direkomendasikan supaya pelan pelan itu dinaikkan supaya partai politik itu menjadi partai politik kita, bukan menjadi partai politik mereka yang mendonasikan dana besar-besar," tegas Bambang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01941972/baliho-bergambar-ganjar-pranowo-diturunkan-paksa-satpol-pp-sampang">Baliho Bergambar Ganjar Pranowo Diturunkan Paksa Satpol PP Sampang </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan memastikan, pihaknya akan membahas secara internal terkait masukan dari Tim Percepatan Reformasi Hukum. Ia mengamini, pendanaan parpol juga sebelumnya telah menjadi pembahas Stranas PK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Satgas percepatan reformasi hukum&nbsp; mencatat aksi-aksi Stranas PK tersebut dan akan dibicarakan internal untuk diputuskan," pungkas Pahala.</div>

"Kalau kalian secara keuangan independen, partai politik juga kita harapkan akan independen," kata Bambang di Gedung ACLC KPK.

Cegah Korupsi, Stranas PK dan Tim Percepatan Reformasi Hukum Dorong Pendanaan Parpol Dinaikkan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bupati-kendal-akan-jadi-saksi-pada-sidang-korupsi-mading-elektronik_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Bupati Kendal Mirna Annisa diagendakan untuk didatangkan dalam persidangan kasus korupsi proyek pengadaan mading elektronik di Pengadilan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Bupati Kendal Mirna Annisa diagendakan untuk didatangkan dalam persidangan kasus korupsi proyek pengadaan mading elektronik di Pengadilan.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) memandang kinerja penanganan perkara di Indonesia masih belum optimal dan transparan sehingga dapat menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini dibuktikan dari masih adanya oknum lembaga peradilan yang terjerat tindak pidana korupsi dan saat ini kasusnya ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<br /> <br /> Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, untuk mengatasi persoalan tersebut, tim Stranas PK mendorong penguatan sistem penanganan perkara pidana terpadu antara penegak hukum dengan aksi Penguatan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana yang Terintegrasi (SPPTI). Aksi ini sekaligus sebagai upaya perbaikan lembaga peradilan yang turut dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA).<br /> <br /> “Jika sistem ini sudah terbangun maka setiap Aparat Penegak Hukum (APH) dan masyarakat bisa saling memonitor, mengontrol, dan mengawasi perkara yang sedang ditangani,” kata Alex dalam kegiatan Penandatanganan Komitmen Fokus 3 Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Kementerian PAN-RB, Jakarta, Jumat (10/3).<br /> <br /> SPPTI juga akan menjadi <em>tools</em> agar tidak lagi ada tumpang tindih penanganan perkara antar aparat penegak hukum (APH). Harapannya, penanganan perkara semakin cepat dilakukan dan pada akhirnya memberikan kepastian hukum bagi pelbagai pihak.<br /> <br /> "Nantinya, jika ada perkara dan sudah ditangani oleh salah satu APH, maka APH lainnya akan melimpahkan informasi yang dimiliki untuk mendukung penanganan perkara," papar Alex.<br /> <br /> Sementara itu, Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto menyambut baik penguatan sistem SPPTI bagi para aparat penegak hukum. Menurutnya, prioritas MA saat ini tidak hanya memberikan putusan yang adil, konsisten, dan berkualitas namun juga harus menjunjung transparansi serta akuntablitas.<br /> <br /> Hal ini merupakan tuntutan dari masyarakat Indonesia yang menginginkan lembaga peradilan yang bersih dari tindakan tidak terpuji.<br /> <br /> “Poin itu menjadi prioritas MA yang paling tinggi saat ini. Misalnya ada putusan hari ini maka besoknya masyarakat sudah dapat mengakses putusannya,” ungkap Dwiarso.<br /> <br /> Ia mengakui, keterbukaan terhadap masyarakat dapat menghindari konflik kepentingan terhadap penanganan perkara. MA juga akan melakukan revitalisasi sistem penerimaan pengaduan MA (Siwas) untuk memperluas akses dan memotivasi pelapor, terutama kalangan internal menyampaikan dugaan pelanggaran aparatur, termasuk potensi <em>Conflict of Interest</em>.<br /> <br /> “Di sisi lain, keterbukaan informasi ini juga sebagai upaya pencegahan adanya <em>Conflict of Interest</em> yang meliputi hakim dan aparatur pengadilan," pungkasnya.

Stranas PK Ungkap Penanganan Perkara di Indonesia Belum Transparan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/JKT-2-MENKUMHAM-RAKER-KOMISI-III-FED-6-1.jpg" alt="Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi III di DPR RI, Jakarta, Senin (5/12/2022). Rapat membahas tentang pengesahan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang ekstradis" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi III di DPR RI, Jakarta, Senin (5/12/2022). Rapat membahas tentang pengesahan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang ekstradis</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menekankan, pentingnya pengawasan bagi setiap perusahaan dalam melakukan transaksi. Menurut Yasonna, dalam setiap transaksi harus diketahui siapa pemilik manfaatnya.<br /> <br /> Hal ini perlu ditekankan tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), sebagai rencana aksi pencegahan korupsi, yang merupakan bagian dari aksi pemanfaatan data <em>beneficial ownership</em>. Hingga akhir 2022 tercatat baru sekitar 38 persen korporasi yang telah mendeklarasikan pemilik manfaat atau <em>beneficial ownership</em>.<br /> <br /> "Ada yang membeli rumah, membuat PT. Siapa orangnya, siapa yang mengendalikan walaupun dia bukan direksi. Kalau ada transaksi itu siapa yang mendapatkan keuntungan," kata Yasonna Laoly saat menghadiri acara Stranas PK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (8/3).<br /> <br /> "Ini perlu diketahui karena kadang-kadang sering terjadi juga TPPU, tindak pidana pendanaan terorisme, kami terus memperbaiki sistem kami," sambungnya.<br /> <br /> Yasonna mengungkapkan, pihaknya tak segan memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaporkan pemilik manfaat dari sebuah transaksi. Sanksi tersebut berupa pemblokiran akun notaris maupun akun perusahaan.<br /> <br /> "Kami sudah melakukan itu. Kalau tidak melaporkan satu tahun. Kalau notaris tidak melaporkan, kami blokir akun notarisnya. Perusahaan kami blokir akun perusahaannya," tegas Yasonna.<br /> <br /> Yasonna menyebut, pemberian sanksi tegas tersebut telah berdampak positif. Dia mengungkapkan, sebanyak 300 perusahaan telah melaporkan data pemilik manfaat dari transaksi yang sudah dilakukan.<br /> <br /> Yasonna tak menginginkan, sebuah perusahaan didirkan oleh pihak tertentu, tetapi aliran uangnya mengalir ke pihak lain. "Sehingga nanti mudah di-<em>trace</em> pemilik manfaat transaksi siapa. Ini salah satu strategi pencegahan, ini sangat penting," tegas Yasonna.

Cegah TPPU dan Terorisme, Penerima Manfaat dari Korporasi Harus Jelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/20230308_110531.jpg" alt="Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan pada acara penandatanganan komitmen pelaksanaan Aksi Pencegahan Korups" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan pada acara penandatanganan komitmen pelaksanaan Aksi Pencegahan Korups</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko meminta, aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) harus mudah dipahami dan bukan hanya seremonial. Moeldoko meminta pihak-pihak terkait menekankan pentingnya upaya pencegahan korupsi.<br /> <br /> "Presiden tidak suka ini. Jadi, saya minta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang sudah menandatangani komitmen pencegahan korupsi hari ini, segera menyosialisasikan ke jajarannya. Jangan hanya tanda tangan, saja tapi tidak mengerti isinya," kata Moeldoko pada acara penandatanganan komitmen pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/4).<br /> <br /> Moeldoko mengharapkan, aksi pencegahan korupsi harus terasa menyelesaikan masalah konkret di tengah masyarakat. Ia mencontohkan, persoalan pungutan liar di layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan.<br /> <br /> "Maka kanal aduan pungli dan korupsinya harus diperkuat," papar Moeldoko.<br /> <br /> Mantan Panglima TNI ini juga menyebut, aksi pencegahan korupsi juga harus memiliki relevansi dengan upaya peningkatan indeks. Seperti Indeks Persepsi Korupsi, Indeks Efektivitas Pemerintah, dan Indeks Perilaku Anti Korupsi.<br /> <br /> "Jujur saya sampaikan bahwa Presiden tidak <em>happy</em> dengan capaian IPK kita. Dan beliau memerintahkan berbagai langkah korektif untuk langsung dilaksanakan," terang Moeldoko.<br /> <br /> Ia menyebut, Presiden Jokowi memberikan arahan terkait aksi pencegahan korupsi, yang harus dilakukan jajaran pemerintah. Utamanya pada penguatan sistem pencegahan korupsi, penindakan korupsi besar, profesionalitas aparat penegak hukum, <em>asset tracing</em> dan<em> asset recovery</em>, serta penguatan regulasi pemberantasan korupsi, khususnya RUU Perampasan Aset.<br /> <br /> "Waktu kita sudah tidak banyak. Publik menunggu, masyarakat mengharapkan gebrakan kita," tegas Moeldoko.<br /> <br /> Sementara itu, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan memastikan, Stranas PK akan melakukan aksi-aksi pencegahan korupsi, sebagai upaya melakukan pembenahan pada kementerian dan lembaga.<br /> <br /> "Di dalam rencana aksi ini, kita bagi tiga fokus. Dalam perizinan dan tata niaga ada itu ada rencana aksinya," ungkap Pahala.<br /> <br /> Pahala memastikan, Stranas PK bekerja optimal sebagaimana arahan Presiden Jokowi, khususnya pada bidang pencegahan korupsi. "Pak moeldoko ini didesain awal, kenapa KSP ada di lima ini. Karena KSP dianggap sebagai komunikasi presiden dan memastikan arahan prioritas rencana aksi Stranas PK," pungkas Pahala.

Moeldoko: Jujur, Presiden Tidak Happy dengan Capaian IPK Kita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Ketua-KPK-Firli-1.jpg" alt="Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Willi Irawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Willi Irawan/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) meluncurkan Aksi Pencegahan Korupsi 2023 – 2024 dengan tema Digitalisasi Untuk Cegah Korupsi. Peluncuran aksi tersebut dalam rangka memastikan terciptanya dampak pencegahan korupsi secara langsung.<br /> <br /> Aksi Stranas PK ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 (Pasal 5) yang menyebutkan bahwa aksi pencegahan korupsi ditetapkan 2 tahun sekali oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK).<br /> <br /> "Timnas berkoordinasi dengan sejumlah kementrian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait, termasuk berkoordinasi intensif dengan Menko Perekonomian, Menko Maritim dan Investasi serta Menteri Politik Hukum dan HAM," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Jakarta, Selasa (20/12).<br /> <br /> Firli menjelaskan, aksi pencegahan korupsi 2023 – 2024 ini melibatkan 76 kementerian/lembaga, 34 pemerintah provinsi, dan 68 pemerintah kabupaten/kota. Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 terdiri dari 15 aksi.<br /> <br /> Adapun aksi ke-15 Stranas PK itu yakni, percepatan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan tumpang tindih perizinan berbasis lahan melalui implementasi kebijakan satu peta; pengendalian ekspor impor; peningkatan kualitas data pemilik manfaat serta pemanfaatan Untuk perizinan, pengadaan barang/jasa; perbaikan rata kelola di kawasan pelabuhan.<br /> <br /> Kemudian, percepatan proses digitalisasi sertifikasi pendukung kemudahan berusaha; penguatan digitalisasi perencanaan penganggaran di tingkat pusat, daerah, dan desa; peningkatan efektifitas pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa; optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi di sub-sektor mineral dan batubara (Minerba); penataan aset pusat.<br /> <br /> Selanjutnya, penguatan partai politik dalam pencegahan korupsi; optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah; penguatan Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) dalam pengawasan program Pemerintah; penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana; optimalisasi pengawasan keuangan desa dan penataan aset desa; penguatan integrasi sistem informasi Aparatur Sipil Negara (ASN).<br /> <br /> Firli pun memastikan, akan melakukan pengecekan langsung terkait dampak dari aksi Stranas PK. Hal ini penting guna mencegah terjadinya praktik korupsi, serta diharapkan meningkatkan prekonomian.<br /> <br /> "Saya akan sidak langsung, target KPK bahwa keberadaan pelabuhan menjamin distrubusi logistik, meningkatkan pendapatan daerah apalagi PNBP," pungkas Firli.

Ketua KPK Pastikan Turun Langsung Mengecek Dampak dari Stranas PK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#stranas pk

Berita Terkini