<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/09/WhatsApp-Image-2025-04-09-at-172847-3480366941.jpg" alt="Priguna Anugerah Pratama, PPDS tersangka rudapaksa terhadap anak pasien di RSHS Bandung. (X @ahriesonta)" width="100%">
<figcaption>Priguna Anugerah Pratama, PPDS tersangka rudapaksa terhadap anak pasien di RSHS Bandung. (X @ahriesonta)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;&ndash; Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) resmi mencabut Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) Priguna Anugerah Pratama, 31, dokter program pendidikan dokter spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad).</p> <p>Priguna diduga melakukan rudapaksa terhadap keluarga pasien di RSUP Dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Pencabutan STR dan SIP dilakukan setelah Priguna ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian.</p> <p>Ketua KKI Arianti Anaya menjelaskan bahwa pencabutan izin ini telah dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat serta instansi terkait di tingkat kabupaten/kota.</p> <p>&ldquo;Kami sudah mencabut STR-nya dan berkoordinasi untuk mencabut semua SIP-nya. Tanpa STR, SIP otomatis gugur,&rdquo; ujar Arianti dalam konferensi pers, Kamis (17/4). Priguna diduga melakukan rudapaksa dengan modus menyuntikkan obat bius kepada keluarga pasien.</p> <p>Selain kasus di Bandung, KKI juga menangani laporan serupa di Garut dan Malang.&nbsp;Di Garut, pelecehan diiduga dilakukan oleh seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi saat melakukan pemeriksaan USG.</p> <p>Awalnya, kasus ini dilaporkan sebagai pelanggaran etik profesi. Namun, setelah dilakukan investigasi oleh Majelis Disiplin Profesi (MDP), ternyata ditemukan adanya unsur pidana.</p> <p>&ldquo;Hasil investigasi menunjukkan adanya tindak pidana, sehingga kami melaporkan ke pihak berwajib. STR dokter yang bersangkutan juga telah kami nonaktifkan sementara waktu,&rdquo; kata Arianti.</p> <p>Sementara itu, KKI juga buka suara terkait laporan terbaru di Malang, di mana seorang pasien mengaku dilecehkan oleh AY, oknum dokter di salah satu RS swasta di Kota Malang.</p> <p>Proses investigasi tengah berlangsung, dan belum ada keputusan mengenai penangguhan atau pencabutan STR dokter tersebut. "Intinya, kami tentu akan memproses semua laporan sesuai SOP, termasuk kasus di Malang," kata Arianti.&nbsp;</p> <p>Dia menegaskan bahwa tenaga medis bukan sosok yang kebal hukum. Bila terbukti melakukan pelanggaran, sanksi tegas akan diberikan untuk memberikan efek jera. Di sisi lain, dia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap tenaga medis yang bekerja.</p> <p>KKI juga menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk melapor jika mengalami atau menyaksikan pelanggaran oleh tenaga medis. Arianti menjelaskan bahwa pengaduan bisa diajukan langsung oleh pasien atau keluarganya.</p> <p class="class-paragraph">Setelah aduan diterima, MDP akan melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran disiplin oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan. &ldquo;Kami ingin memastikan perlindungan bagi pasien sekaligus menjaga integritas profesi kesehatan,&rdquo; ucapnya.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Konsil Kesehatan Indonesia cabut izin Priguna Anugerah Pratama, dokter anestesi tersangka rudapaksa, tegaskan pentingnya perlindungan pasien

KKI Cabut Izin Praktik dan STR Priguna Anugerah Pratama, Dokter PPDS di RSHS Bandung Pelaku Rudapaksa Keluarga Pasien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/15/a7WMwSfvXRvHope8oxNgdgtQWgiEf44yGAua8HB8-3784360833.jpg" alt="Dokter kandungan dr. Iril Syafril. (Instagram @ahmadsahroni88)." width="100%">
<figcaption>Dokter kandungan dr. Iril Syafril. (Instagram @ahmadsahroni88).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) resmi menonaktifkan sementara Surat Tanda Registrasi (STR) Muhammad Syafril Firdaus, dokter kandungan di Garut yang melakukan pelecehan terhadap pasien.</p> <p>Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat, setelah Majelis Disiplin Profesi (MDP) menemukan indikasi pelanggaran pidana dalam kasus tersebut.</p> <p>Ketua Konsil Kesehatan Indonesia, drg. Arianti Anaya, MKM, menyatakan bahwa keputusan ini diambil usai hasil investigasi lapangan mengindikasikan adanya unsur tindak pidana.</p> <p>&ldquo;Kemarin malam mereka sudah melaporkan, ternyata hasil investigasinya ada tindak pidana yang dilakukan. Sehingga kemudian disampaikan ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti,&rdquo; ujar Arianti, Kamis (17/4).</p> <p>Menurut Arianti, penonaktifan STR ini bersifat sementara sambil menunggu proses hukum lebih lanjut terhadap Syafril.</p> <p>Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya KKI untuk menjaga standar etika dan profesionalisme dalam pelayanan kesehatan.</p> <p>&ldquo;Untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat, maka STR dokter yang bersangkutan sudah kami nonaktifkan untuk sementara, sampai menunggu (perkembangan) dari penegak hukum,&rdquo; tambahnya.</p> <p>Kasus pelecehan di Garut ini menambah daftar pelanggaran serius yang terjadi dalam waktu berdekatan. menyusul kasus serupa di RS Hasan Sadikin Bandung yang melibatkan seorang residen anestesi.</p> <p>Dalam kasus tersebut, KKI juga telah mencabut STR pelaku setelah menerima laporan resmi dari fasilitas kesehatan dan kepolisian.</p> <p>Arianti menyayangkan terjadinya dua kasus ini secara berdekatan dan keduanya terjadi di Jawa Barat.</p> <p>Ia berharap tidak ada lagi kasus serupa di masa depan dan menegaskan pentingnya pengawasan ketat oleh KKI bersama Kementerian Kesehatan.</p>

Konsil Kedokteran Indonesia menonaktifkan STR dokter kandungan di Garut akibat pelecehan pasien, menunggu proses hukum lanjutan.

Tunggu Proses Hukum, KKI Nonaktifkan Sementara STR Muhammad Syafril Firdaus, Dokter Kandungan yang Lecehkan Pasiennya di Garut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/15/a7WMwSfvXRvHope8oxNgdgtQWgiEf44yGAua8HB8-3784360833.jpg" alt="Dokter kandungan dr. Iril Syafril. (Instagram @ahmadsahroni88)." width="100%">
<figcaption>Dokter kandungan dr. Iril Syafril. (Instagram @ahmadsahroni88).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Setelah penangkapan Muhammad Syafril Firdaus, dokter kandungan yang diduga melecehkan pasiennya di Garut, Kementerian Kesehatan RI langsung mengambil langkah tegas.</p> <p>Kemenkes mengajukan pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) milik Syafril ke Konsil Kesehatan Indonesia (KKI).</p> <p>&ldquo;Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran etik dan disiplin profesi, maka KKI akan memberikan sanksi tegas, termasuk pencabutan surat tanda registrasi atau STR tenaga kesehatan yang bersangkutan,&rdquo; ujar Juru Bicara Kemenkes, Widyawati, Rabu (16/4).</p> <p>Pemeriksaan menyeluruh saat ini tengah dilakukan oleh Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Mulai dari organisasi profesi, fasilitas layanan kesehatan, hingga aparat penegak hukum.</p> <p>Widyawati menegaskan bahwa perlindungan terhadap pasien adalah prioritas utama. &ldquo;Kami ingin menegaskan bahwa perlindungan terhadap pasien adalah hal yang utama dan tidak bisa ditawar,&rdquo; katanya.</p> <p>Ia juga menambahkan bahwa bahwa Kemenkes mengecam keras dugaan tindakan pelecehan tersebut. Karena mencederai nilai-nilai luhur profesi kedokteran dan merusak kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan.</p> <p>&ldquo;Kami memastikan penyelesaian kasus ini berjalan transparan dan berkeadilan. Kementerian Kesehatan berkomitmen penuh untuk menjaga integritas dan profesionalisme tenaga kesehatan demi perlindungan dan keselamatan pasien di seluruh Indonesia,&rdquo; pungkas Widyawati.</p> <p>Sebelumnya, kasus ini menjadi sorotan publik setelah beredarnya rekaman CCTV yang memperlihatkan tindakan tidak pantas seorang dokter pria terhadap pasien perempuan saat melakukan pemeriksaan USG.</p> <p>Dalam video tersebut, dokter terlihat menyentuh bagian tubuh sensitif pasien tanpa kehadiran perawat atau pendamping medis, yang memicu dugaan kuat terjadinya pelecehan.</p> <p>Setelah viral di media sosial dan menuai kemarahan warganet serta desakan dari anggota DPR, pihak kepolisian bergerak cepat. Meskipun awalnya belum ada laporan resmi dari korban, investigasi tetap dilakukan. Termasuk menelusuri lokasi kejadian dan pencarian saksi-saksi.</p> <p>Dengan telah ditangkapnya pelaku, publik kini menanti proses hukum berjalan secara terbuka dan transparan. Pihak Kemenkes sebelumnya juga telah mengusulkan pencabutan sementara Surat Tanda Registrasi (STR) dokter tersebut sambil menunggu hasil investigasi lengkap.</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p>

Kemenkes RI Usulkan cabut STR dokter kandungan di Garut yang diduga melecehkan pasien, publik dorong proses hukum berjalan transparan.

Usai Ditangkap, Kemenkes Ajukan Pencabutan STR Syafril Firdaus, Dokter Kandungan yang Diduga Lecehkan Pasiennya di Garut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/15/G54UlGDtqdiQwaGPfRUBVaF8vP9QQohX5Vun2EvQ-3147380576.jpg" alt="Dokter diduga melecehkan pasiennya di Garut, Jawa Barat. (Instagram drg. Mirza)." width="100%">
<figcaption>Dokter diduga melecehkan pasiennya di Garut, Jawa Barat. (Instagram drg. Mirza).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Pelecehan yang dilakukan oleh oknum dokter kandungan di Garut dapat atensi dari organisasi kedokteran di tingkat Nasional.</p> <p>Perkumpulan Obsetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) menginvestigasi kasus tersebut. Kementerian Kesehatan pun ikut ambil tindakan.&nbsp;</p> <p>Ketua Umum POGI Yudi Mulyana Hidayat menyatakan bahwa kasus yang sudah lama terjadi ini telah ditangani pemerintah daerah. Pihak Dinas Kesehatan setempat bersama IDI dan POGI Jawa Barat telah memeriksa kasus tercela ini.</p> <p>Saat ini, Pengurus Pusat (PP) POGI juga turun tangan. "PP POGI sedang melakukan investigasi dan klarifikasi ulang bentuk pelanggaran yang dilakukan," kata Yudi, Selasa (15/4).</p> <p>Dia menambahkan, jika terbukti ada pelanggaran etika dan disiplin profesi, POGI akan memberikan sanksi tegas.&nbsp;</p> <p>Saat ini PP POGI masih berkoordinasi dengan Ikatan dokter Indonesia (IDI) dan Dinkes Jawa Barat. Tujuannya untuk melakukan pembinaan anggotanya.</p> <p>Oknum dokter tersebut menurut Yudi merupakan anggota baru. Ada kemungkinan POGI memberikan rekomendasi untuk pencabutan izin praktik.</p> <p>Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman menyatakan bahwa kementeriannya juga sudah bertindak.</p> <p>Mereka telah koordinasi dengan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI). "Kami minta menonaktifkan sementara STRnya sambil menunggu investigasi lebih lanjut," tutur Aji.</p> <p>Terpisah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) Arifah Fauzi juga turut merespons aksi bejat yang dilakukan oknum dokter kandungan ini. Arifah mengatakan, dukungan pemulihan pada korban akan menjadi prioritas.</p> <p>"Upaya yang bisa kita lakukan paling cepat adalah melakukan perlindungan terhadap korban. Apa yang dibutuhkan, pemulihan psikologisnya, dan sebagainya," ujarnya usai acara halal bihalal Kementerian PPPA, di rumah dinasnya, Selasa (15/4).</p> <p class="class-paragraph">Dalam memberikan upaya perlindungan ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) setempat.</p> <p>Sehingga dapat diketahui sudah sejauh mana pendampingan yang dilakukan sejak kasus mencuat.</p> <p>"Kalau pun perlu bantuan hukum, kami bisa membantu mengkoordinasikan. Meski sebetulnya bukan wilayah kami, tapi kami akan bantu," sambungnya.</p> <p>Menurut dia, mencuatnya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum tenaga kesehatan ini harus segera ditangani kementerian dan lembaga terkait.</p> <p>Koordinasi antarkementerian diyakini dapat mengantisipasi dan mengungkap kasus serupa. Karenanya, dalam waktu dekat dia pun berencana untuk bertemu dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk membahas hal ini.&nbsp;</p> <p>Seperti diketahui, sebelum kasus Garut ini, ada pula kasus serupa yang dilakukan oleh Dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Priguna Anugerah Pratama, 31.</p> <p>Dia diduga melakukan rudapaksa terhadap tiga orang dengan modus cek alergi hingga transfusi darah. Ia menyuntikkan cairan anestesi kepada para korban, sebelum membawa mereka ke lantai 7 dan melakukan tindakan tak pantas.</p> <p>Sementara, dalam kasus Garut, aksi bejat dokter kandungan terekam dalam CCTV. Dalam video yang dibagikan akun Instagram @ppdsgramm, terlihat detik-detik sang dokter diduga meraba payudara ibu hamil yang tengah menjalani pemeriksaan USG.</p> <p>Sang ibu hamil pun tampak tak nyaman dan mencoba menghalangi tangan si dokter yang terus berupaya melakukan aksi bejatnya.</p> <p>&nbsp;</p>

Investigasi kasus pelecehan yang dilakukan dokter kandungan di Garut melibatkan POGI dan Kemenkes untuk memastikan perlindungan  korban.

Kasus Pelecehan oleh Oknum Dokter Kandungan di Garut, POGI Lakukan Investigasi, Kemenkes Bekukan Sementara STR Pelaku 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/25/WhatsApp-Image-2024-03-24-at-205123-2422232479.jpg" alt="Menkes Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pentingnya pemanfaatan bonus demografi dalam target Indonesia Emas 2045 dalam kick off Indonesia Future Network." width="100%">
<figcaption>Menkes Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pentingnya pemanfaatan bonus demografi dalam target Indonesia Emas 2045 dalam kick off Indonesia Future Network.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan tak dipungut biaya sepeser pun dan berlaku seumur hidup.&nbsp;</p> <div dir="auto">Kebijakan baru pengurusan STR ini merupakan implementasi transformasi kesehatan pada tiga pilar, yaitu transformasi layanan rujukan, transformasi sumber daya manusia kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketetapan ini disahkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai dengan Rp. 0 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Layanan Penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/014759836/kabar-menarik-dari-ducati-desertx-rally-kembali-menangkan-iron-road-prologue-di-erzbergrodeo-bersama-antoine-meo">Kabar Menarik dari Ducati DesertX Rally, Kembali Menangkan Iron Road Prologue di Erzbergrodeo Bersama Antoine Meo</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tenaga medis yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis. Sedangkan tenaga kesehatan adalah mereka yang diatur dalam ketentuan kesehatan, seperti perawat dan apoteker.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi menjelaskan, pengurusan STR Rp 0 ini memberikan banyak manfaat signifikan, baik bagi individu tenaga medis dan tenaga kesehatan maupun sistem kesehatan secara keseluruhan. Kebijakan ini meringankan beban biaya bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Aturan ini memastikan bahwa semua tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bekerja memiliki izin dan kualifikasi yang sah, sehingga meningkatkan standar pelayanan kesehatan tanpa harus terbebani oleh biaya dan birokrasi yang rumit,&rdquo; ujarnya kepada wartawan, Jumat (14/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebijakan STR tanpa biaya ini merupakan langkah awal untuk memberlakukan kebijakan STR seumur hidup. Persyaratan pengenaan tarif Rp 0 ini khusus untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan yang sudah memiliki STR sebelumnya dan ingin mengubahnya menjadi STR seumur hidup.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun ketentuan pengurusan STR tanpa biaya ini berlaku bagi dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dan tenaga kesehatan yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) lulusan dalam negeri dan telah memiliki STR yang masih berlaku atau sudah habis masa berlakunya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014759817/4-zodiak-yang-paling-mungkin-memiliki-hubungan-jangka-panjang-ada-taurus-yang-menghargai-stabilitas-dan-keamanan">4 Zodiak yang Paling Mungkin Memiliki Hubungan Jangka Panjang, Ada Taurus yang Menghargai Stabilitas dan Keamanan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketentuan ini juga berlaku bagi dokter/dokter gigi yang telah melaksanakan internsip, atau dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dan tenaga kesehatan yang merupakan WNI lulusan luar negeri dan telah melaksanakan adaptasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, ketentuan pengurusan STR Rp 0 ini dikecualikan bagi dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dan tenaga kesehatan yang mengajukan permohonan penerbitan STR untuk pertama kali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketentuan juga dikecualikan bagi dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dan tenaga kesehatan WNI lulusan luar negeri yang akan melaksanakan adaptasi. Kemudian, dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dan tenaga kesehatan warga negara asing (WNA).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kelompok yang dikecualikan ini dikenakan tarif sesuai dengan aturan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengenaan tarif Rp 0 untuk pengurusan STR dilakukan melalui permohonan elektronik yang diajukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan kepada konsil, dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, konsil melakukan verifikasi permohonan dan menentukan apakah STR akan diterbitkan atau tidak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Menkes Budi Gunadi menegaskan bahwa pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak dipungut biaya.

Menkes Tegaskan Urus STR Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/31/JKT1-Raker-Polusi-Udara-eca1-3137548425.jpg" alt="Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa seluruh perizinan seperti Surat Tanda Registrasi (STR), Satuan Kredit Profesi (SKP) dan Surat Izin Praktik (SIP) bisa diurus melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Hal itu karena aplikasi SATUSEHAT SDM telah terintegrasi dengan layanan perizinan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Terima kasih kepada Bapak KemenpanRB yang telah membantu mengintegrasikan sistem perizinan STR, SIP, dan SKP dengan MPP Digital,&rdquo; kata Menkes Budi saat menghadiri peresmian MPP Digital di Jakarta, Kamis (7/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun data yang diintegrasikan mencakup data STR, bukti kecukupan SKP, serta data tempat praktik dari SATUSEHAT SDM milik Kemenkes, dengan layanan perizinan di MPP Digital.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/014416719/3-laporan-pihak-mario-teguh-jalan-semua-laporan-syarah-malah-di-hold">3 Laporan Pihak Mario Teguh Jalan Semua, Laporan Syarah Malah Di-hold</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui integrasi ini, tenaga kesehatan dan tenaga medis dapat mengajukan pengurusan izin praktik dalam satu tempat sehingga proses perizinannya meniadi lebih mudah, efisien, dan transparan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan sistem ini, kita mau bikin itu mudah, murah, dan transparan. Tidak perlu lagi ada pungutan-pungutan tambahan, tidak perlu ada rekomendasi-rekomendasi, tidak perlu lagi ada titip sana titip sini,&rdquo; ucap Budi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, ia juga menyebut bahwa MPP Digital telah hadir di 60 kabupaten/kota dan telah membantu kurang lebih 2 juta tenaga kesehatan dalam mengurus perizinan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara khusus, Budi mendorong MPP Digital segera diperluas ke seluruh kabupaten/kota sehingga dapat memberikan kemudahan pengurusan izin praktik bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Terima kasih kepada Pak Anas yang sudah membantu perizinan para tenaga kesehatan agar mudah dan transparan. Permohonannya, kalau bisa sebelum selesai, 540 kabupaten/kota sudah terintegrasi dan Kemenkes siap membantu,&rdquo; ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Abdullah Azwar Annas mengatakan, MPP Digital akan fokus untuk menghadirkan layanan publik yang lebih mudah dan murah kepada masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penerapan MPP Digital akan diprioritaskan pada 9 sektor, termasuk sektor kesehatan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk memberikan dampak yang lebih besar kepada masyarakat, khususnya tenaga kesehatan, MenpanRB mengatakan, pemerintah akan memperluas MPP Digital ke seluruh Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Memang belum semuanya, sekarang dari 21 tambah 60. Mudah-mudahan secara bertahap nanti seluruh kabupaten/kota akan bisa terwujud MPP Digital sehingga urusan izin-izin jadi lebih cepat,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan seluruh perizinan seperti STR, SKP, dan SIP bisa diurus melalui MPP Digital.

Mulai Sekarang Urus STR dan SIP Bisa Lewat Mal Pelayanan Publik Digital, Begini Caranya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/baju-jaga-nakes.jpg" alt="ILUSTRASI NAKES" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI NAKES</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Ada kabar menyenangkan untuk tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga medis (named) yang akan memperpanjang surat tanda registrasi (STR). Selain bisa berlaku seumur hidup, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mewadahi pembuatan melalui portal SATUSEHAT SDMK. Terobosan itu meminimalkan adanya percaloan dan proses yang rumit.</p> <p>Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes Arianti Anaya pun meminta seluruh nakes dan named tidak menggunakan calo dalam proses perpanjangan STR. &rdquo;Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja,&rdquo; tuturnya kemarin (19/12).</p> <p>SATUSEHAT SDMK merupakan portal yang disediakan Kemenkes untuk memusatkan dan mengintegrasikan seluruh data tenaga kesehatan serta tenaga medis di Indonesia. Melalui portal tersebut, SDM kesehatan dapat mengetahui dan memperbarui informasi diri dan profesional serta berkala sehingga nantinya bisa memudahkan SDM kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan.</p> <p>Arianti mengingatkan, sebelum melakukan pengurusan STR seumur hidup, nakes dan named harus melakukan update atau pemutakhiran data terlebih dahulu di website KTKI ataupun KKI. Bagi pemohon lulusan sebelum 2013 yang belum melakukan uji kompetensi dan belum punya STR, STR seumur hidup dapat diproses dengan mengajukan ijazah atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang di tempatnya kuliah. Selain itu melampirkan pasfoto dan nomor rekening.</p> <p>Sementara bagi lulusan sebelum 2014, belum melakukan uji kompetensi, dan belum memiliki STR, STR seumur hidup dapat diproses dengan mengajukan ijazah serta melampirkan pasfoto dan nomor rekening. &rdquo;Kalau syaratnya sudah lengkap, penerbitan STR seumur hidup tidak akan lama. Maksimal 15 hari setelah permohonan STR diajukan,&rdquo; tuturnya. <strong>(lyn/c9/ttg)</strong></p>

Ada kabar menyenangkan untuk tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga medis (named) yang akan memperpanjang surat tanda registrasi (STR).

Untuk Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis, Urus STR Bisa Kapan Saja dan di Mana Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/disamakan-dengan-tukang-parkir-berapa-sebenarnya-penghasilan-dokter_m_.jpg" alt="Ilustrasi dokter yang sedang menulis resep. (Mufid Majnun/Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dokter yang sedang menulis resep. (Mufid Majnun/Pixabay)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) seumur hidup bagi Tenaga Medis (Named) dan Tenaga Kesehatan (Nakes) kini bisa dilakukan melalui portal SATUSEHAT. Melalui mekanisme ini, proses perizinan praktik dokter didorong lebih cepat, transparan, dan komprehensif.</p> <div dir="auto">Upaya ini diperkuat dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengurusan STR Seumur hidup dapat dilakukan setelah tenaga medis dan nakes melakukan pemutakhiran data profil melalui portal&nbsp;<a href="https://satusehat.kemkes.go.id/sdmk" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://satusehat.kemkes.go.id/sdmk&amp;source=gmail&amp;ust=1697184310573000&amp;usg=AOvVaw2lQElge9qyCxtZmmoMahG7">https://satusehat.kemkes.go.<wbr />id/sdmk</a>&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/013069920/atasi-macet-google-sukses-uji-coba-lampu-lalu-lintas-berteknologi-ai-di-beberapa-negara-ini">Atasi Macet, Google Sukses Uji Coba Lampu Lalu Lintas Berteknologi AI di Beberapa Negara Ini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin,l menyampaikan, saat memperpanjang STR seumur hidup melalui aplikasi SATUSEHAT SDMK, pengguna diharapkan memasukkan nomor rekening dan nama bank sebagai syarat untuk perpanjangan STR.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Teman-teman yang mau memperpanjang STR saya minta di SATUSEHAT itu harus memasukkan nomor rekening dan banknya. Itu penting sekali untuk dimasukkan sebagai syarat perpanjang STR,&rdquo; ujarnya kepada wartawan, Kamis (12/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nomor rekening ini, katanya, akan digunakan jika ada kebutuhan untuk mentransfer insentif langsung. Selain itu juga untuk menjaga konsistensi sistem penggajian, tunjangan kinerja, maupun TPP tenaga medis dan tenaga kesehatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terutama yang bekerja di daerah baik di kabupaten atau kota," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, portal SATUSEHAT SDMK menyajikan informasi terkini tentang pengembangan kompetensi, keprofesian, dan peluang karir, serta fasilitas jejaring antar tenaga kesehatan untuk pertukaran pengetahuan dan kesempatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Portal ini juga nantinya memfasilitasi pencarian dan integrasi profil dari database eksisting, pembaruan data pribadi dan keprofesian, serta layanan perizinan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan drg. Arianti Anaya menegaskan pemutakhiran data dan proses registrasi STR melalui portal SATUSEHAT SDMK akan mampu memangkas berbagai biaya yang timbul maupun birokrasi berbelit yang mempersulit terbitnya STR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, layanan registrasi dan perizinan yang selama ini tidak tersentralisasi dan melibatkan berbagai entitas, sering kali menghambat percepatan untuk para tenaga medis dan tenaga kesehatan melakukan pengabdian kepada masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui portal ini, semua pemilik STR dapat melihat data dan perkembangan masing-masing serta dapat melakukan pemutakhiran secara mandiri jika terdapat data yang kurang sesuai dan selanjutnya akan diverifikasi oleh kementerian kesehatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Karena selama ini terjadi fragmentasi informasi dan pendataan, sumber informasi terpisah-pisah di konsil, di pelayanan kesehatan, di perhimpunan atau organisasi sendiri yang sering sekali menyebabkan duplikasi dan ketidak konsistenan data padahal data ini kita tau sangat penting untuk mengambil kebijakan-kebijakan&rdquo; jelas Arianti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara teknis, lanjut Arianti, diharapkan tenaga medis dan tenaga Kesehatan tetap melakukan pemutakhiran data melalui Portal SATUSEHAT SDMK. Data yang sebelumnya sudah masuk dalam SISDMK maupun KKI dan KTKI, secara otomatis akan terintegrasi ke dalam portal ini. Selanjutnya hanya tinggal menambah data yang kurang saja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah proses pemutakhiran data selesai, dilanjutkan proses penambahan atau perubahan atau penerbitan STR Seumur hidup. Selanjutnya STR dapat didownload melalui portal di halaman profil masing-masing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tentunya semua persyaratan-persyaratan harus dilengkapi termasuk jika ada biaya yang diperlukan sebagai bagian dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang harus dikeluarkan,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga senin (9/10), tercatat sebanyak 7.857 tenaga medis dan 65.564 tenaga kesehatan telah mendapatkan STR Seumur Hidup.</div>

Penerbitan STR seumur hidup bagi Tenaga Medis (Named) dan Tenaga Kesehatan (Nakes) kini bisa dilakukan melalui portal SATUSEHAT.

Penerbitan STR Nakes dan Named Kini Bisa Dilakukan Lewat Aplikasi SATUSEHAT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ayok-biasakan-diri-berinvestasi-bisa-pakai-uang-receh-lho_m_.jpg" alt="Ilustrasi investasi saat masih muda untuk persiapan masa tua." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi investasi saat masih muda untuk persiapan masa tua.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Beberapa waktu lalu, saya mendapat penawaran investasi di sukuk. Saya belum paham, apakah sukuk tabungan serta bagaimana skema dan risikonya? Terima kasih.<br /> <br /> <strong>Delisa, Malang</strong><br /> <br /> Sukuk tabungan adalah surat berharga berbasis utang atau obligasi berprinsip syariah yang diterbitkan pemerintah Indonesia dengan tujuan memenuhi kebutuhan pendanaan. Sukuk tabungan yang diterbitkan telah mendapatkan pernyataan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan menggunakan akad wakalah.<br /> <br /> Hasil penerbitan sukuk tabungan akan digunakan untuk investasi seperti pembelian barang milik negara atau pendanaan proyek dalam APBN. Imbal hasil berasal dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut.<br /> <br /> Sukuk tabungan ditawarkan kepada investor ritel dengan pembelian minimal Rp 1 juta dan kelipatannya hingga maksimal Rp 3 miliar. Sukuk tabungan memiliki tenor investasi selama 2 tahun sejak diterbitkan dan imbal hasil mengambang dengan jaminan kupon minimal hingga jatuh tempo.<br /> <br /> Artinya, imbal hasil sukuk tabungan bakal disesuaikan dengan perubahan suku bunga acuan Bank Indonesia setiap tiga bulan. Jika suku bunga acuan naik, imbal hasil sukuk tabungan akan naik. Jika suku bunga acuan turun, imbal hasil sukuk tabungan tidak bakal turun lebih rendah daripada kupon minimal.<br /> <br /> Imbal hasil dibayarkan setiap bulan. Saat diterbitkan, imbal hasil suku tabungan lebih tinggi daripada rata-rata deposito di bank BUMN.<br /> <br /> Sukuk tabungan dinilai sebagai investasi aman karena mendapat jaminan penuh dari negara, baik untuk pembayaran imbal hasil maupun pengembalian nilai nominal saat jatuh tempo. Selain itu, pembelian sukuk tabungan relatif mudah karena dilakukan melalui mitra distribusi resmi yang ditunjuk pemerintah dan transaksi dilakukan secara elektronik atau online.<br /> <br /> Terkait dengan perlakuan pajak, imbal hasil sukuk tabungan dikenai pajak penghasilan atau PPh final 15 persen, lebih rendah daripada imbal hasil deposito yang dikenai PPh final 20 persen.<br /> <br /> Sebelum memutuskan berinvestasi pada sukuk tabungan, investor perlu mempertimbangkan risiko terkait dengan investasi berbasis surat utang. Yaitu, risiko gagal bayar, risiko likuiditas, dan risiko imbal hasil.<br /> <br /> Sukuk tabungan termasuk instrumen investasi yang bebas risiko karena mendapat jaminan dari negara berdasar undang-undang. Namun, sukuk tabungan bukan instrumen obligasi yang dapat kembali diperdagangkan atau dialihkan kepada pihak lain.<br /> <br /> Investor bisa mencairkan sebagian kepemilikan sukuk tabungan atau maksimal 50 persen nominal dengan memanfaatkan fasilitas pencairan dipercepat atau early redemption setelah 1 tahun. Sukuk tabungan juga tidak memiliki risiko imbal hasil karena imbal hasil tidak dapat turun lebih rendah daripada imbal hasil minimal yang ditetapkan saat diterbitkan.

Mengenal Sukuk Tabungan, Investasi Aman Berbasis Syariah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#STR

Berita Terkini