<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/25/JKT_PEMBEKUAN-OENGGUNAAN-ROTATOR-DAN-PENGAWALAN_HANUNG-HAMBARA_24092025-2116402001.jpg" alt="Sejumlah pengendara mendapatkan pepengawalan dan menyalakan rotator saat melintas di jalan Tol Dalam Kota, Slipi, Jakarta, Rabu (24/05/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pengendara mendapatkan pepengawalan dan menyalakan rotator saat melintas di jalan Tol Dalam Kota, Slipi, Jakarta, Rabu (24/05/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seperti yang diberitakan sebelumnya dimana kebijakan yang memberi keistimewaan bagi pejabat melalui pengawalan patroli memicu lahirnya gerakan &ldquo;Stop Tot Tot Wuk Wuk". Terkait hal ini Korlantas Polri telah menghentikan sementara patroli pengawalan (patwal) dengan sirene dan rotator. <div align="left"> Bahkan desakan publik menuntut agar praktik ketidak adilan di jalan benar-benar dihapus. Pasalnya penggunaan strobo dan rotator yang bikin resah dan geram warga terus ditindak dengan tegas oleh Kepolisian. Hal ini dibuktikan ada ribuan pelanggar rotator yang ditindak sejak 2021 sampai 2025, bahkan sebagian dari mereka merupakan oknum pejabat yang merasa punya hak istimewa, hal ini ditegaskan Brigjen Faizal, Dirgakkum Korlantas Polri dikutip dalam lama resmi Korlantas Polri, Senin (6/10). </div> "Dalam catatan kami mulai 2021 hingga 2025 kurang lebih 2.062 pelanggar yang kita tindak. Jadi sebenarnya kami sudah melakukan penindakan," kata Faizal. Faizal menambahkan kalau penggunaan sirene dan rotator telah diatur secara jelas dalam UU Nomor 22 Tahun 2009. Sebelumnya, juga tercantum dalam UU Nomor 14 Tahun 1992. Para pengendara dijerat tilang dengan denda Rp250 ribu. "Tindakan yang kami berikan adalah tilang dengan pasal 287 (ayat 4), itu kurungan 1 bulan, denda Rp250 ribu, dan wajib untuk dicopot," kata Faizal. Menurutnya pelanggaran bukan hanya ditujukan ke masyarakat umum, terdapat juga oknum pejabat yang merasa memiliki privilege atau hak istimewa. "Yang kita tingkak bukan hanya masyarakat saja, tapi juga ada pejabat. Karena mereka merasa mungkin punya agak pede-pede dikit. Tapi kita minta pada mereka, jalan itu adalah tempat untuk berempati, tempat kita untuk saling menghargai," ujarnya. Selain itu Korlantas juga telah mengirim surat resmi ke satuan kerja Polri untuk memperketat pengawasan kendaraan dinas. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan sirene dan rotator di luar peruntukannya. Masyarakat perlu memahami penggunaan strobo dan sirene hanya diperbolehkan untuk kendaraan dinas kepolisian atau kendaraan lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. "Masyarakat kalau melihat kendaraan dinas seperti yang saya pakai, menggunakan rotator atau sirene, itu tidak masalah. Karena memang fungsinya untuk kepentingan dinas. Tapi yang jadi masalah banyak itu kendaraan 'preman', pelat nomornya 'preman', pakai strobo bahkan sirene," pungkas Faizal.

"Tapi yang jadi masalah banyak itu kendaraan 'preman', pelat nomornya 'preman', pakai strobo bahkan sirene banyak berkeliaran,"

Banyak Kendaraan "Preman" dengan Plat Nomer "Preman" Pakai Strobo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/24/pakar-otomotif-ITB-3542716892.jpg" alt="Pakar Otomotif Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Pakar Otomotif Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pakar Otomotif Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu menegaskan bahwa penggunaan lampu strobo ilegal pada kendaraan pribadi sangat membahayakan keselamatan lalu lintas. "Strobo adalah sinyal visual berkedip yang sengaja dibuat sangat mencolok agar pengguna jalan memberi prioritas pada kendaraan darurat. Jika dipakai sembarangan, efeknya justru bisa membingungkan dan berbahaya," ujar Yannes ketika dikutip dari Antara, Rabu (24/9). Yannes menyampaikan, lampu strobo, rotator, dan sirene pada dasarnya dirancang khusus untuk kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan polisi. Menurut dia, cahaya kilat strobo sangat efektif menarik perhatian, terutama saat malam hari atau saat cuaca buruk. Namun apabila digunakan pada kendaraan sipil, hal itu justru berpotensi menurunkan konsentrasi pengemudi lain, menimbulkan kepanikan, hingga memicu manuver mendadak seperti pengereman tiba-tiba atau pindah jalur tanpa perhitungan. &nbsp;"Kilatan strobo dan suara sirene bisa menyilaukan, membuat orang kehilangan fokus, bahkan meningkatkan risiko kecelakaan, apalagi ketika visibilitas rendah," ujarnya. Ia menambahkan, penggunaan strobo sudah diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu, kata Yannes, pemasangan pada kendaraan pribadi tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mengancam keselamatan bersama. Yannes kembali menegaskan bahwa keselamatan lalu lintas harus menjadi prioritas utama. "Strobo harus kembali pada fungsi awalnya, yaitu sebagai alat keselamatan, bukan simbol gaya atau arogansi di jalan," katanya. Sementara itu, Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Inspektur Jenderal Polisi Agus Suryonugroho membekukan sementara penggunaan sirene dan rotator di jalan raya. Meski demikian, pengawalan terhadap kendaraan pejabat tertentu tetap dilaksanakan, tetapi penggunaan sirene dan strobo tidak lagi menjadi prioritas. "Kami menghentikan sementara penggunaan suara-suara itu, sembari dievaluasi secara menyeluruh. Pengawalan tetap bisa berjalan, hanya saja untuk penggunaan sirene dan strobo sifatnya dievaluasi. Kalau memang tidak prioritas, sebaiknya tidak dibunyikan," kata Agus.

Yannes menyampaikan, lampu strobo, rotator, dan sirene pada dasarnya dirancang khusus untuk kendaraan darurat seperti ambulans, damkar.

Nggak Main-main! Pakar Otomotif ITB Jelaskan ini Bahaya Strobo Ilegal untuk Keselamatan Berkendara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/20/gerakan-medsos-3910081044.jpg" alt="Ilustrasi gerakan di media sosial muncul menentang kesewenangan kendaraan pengguna sirine dan strobo. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gerakan di media sosial muncul menentang kesewenangan kendaraan pengguna sirine dan strobo. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta memastikan tidak akan menggunakan Sirene dan rotator, atau yang dikenal sebagai strobo. Gerakan anti strobo, rotator, dan sirine tot tot wuk wuk turut menjadi atensi Dinas Perhubungan DKI Jakarta. "Untuk penggunaan strobo kita tidak akan menggunakannya," ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/9).&nbsp; Sejatinya strobo dirancang sebagai alat peringatan darurat. Namun di jalan raya, penggunaannya justru sering menuai penolakan masyarakat. Korlantas Polri mengambil langkah baru terkait aturan penggunaan sirene dan strobo saat pengawalan di jalan raya. Kini, ada ketentuan tambahan: sirene dilarang berbunyi ketika sore hingga malam serta saat azan berkumandang, khususnya waktu Zuhur dan Maghrib. Kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat yang merasa terganggu dengan suara sirene. Meski begitu, penggunaan sirene dan strobo masih diperbolehkan dalam konteks tertentu, seperti patroli jalan tol. Alasannya, fungsi sirene dalam kondisi itu dinilai penting untuk menjaga kelancaran lalu lintas. Syafrin menegaskan, Pemprov DKI Jakarta akan mentaati keputusan yang diambil di timgkat nasional. "Tentu pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengikuti dan taat dengan ketentuan dari pusat," katanya.&nbsp; Diketahui, fenomena "Stop Tot Tot Wuk Wuk" viral di media sosial sebagai bentuk kritik publik terhadap penyalahgunaan sirene dan lampu strobo. Fenomena ini muncul karena penyalahgunaan itu dianggap mengganggu dan membahayakan pengguna jalan lain. ​Sebagai wujud protes, beberapa pengendara bahkan memasang stiker "Stop Tot Tot Wuk Wuk" di kendaraan mereka.&nbsp; Perlu diketahui, berdasarkan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), penggunaan sirene dan strobo hanya diizinkan untuk kendaraan-kendaraan prioritas tertentu, seperti kepala negara, pemadam kebakaran, dan ambulans.

Pemprov DKI Jakarta resmi melarang penggunaan sirene dan strobo, kebijakan ini diambil untuk mengurangi gangguan bagi masyarakat.

Stop “Tot Tot Wuk Wuk”! Pemprov DKI Pastikan Tak Pakai Strobo dan Sirine

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/20/gerakan-medsos-3910081044.jpg" alt="Ilustrasi gerakan di media sosial muncul menentang kesewenangan kendaraan pengguna sirine dan strobo. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gerakan di media sosial muncul menentang kesewenangan kendaraan pengguna sirine dan strobo. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebijakan mengistimewakan pejabat dengan pengawalan patroli memicu gerakan stop tot tot wuk wuk. Korlantas Polri memang telah membekukan sementara patroli pengawalan (patwal) yang menggunakan sirene dan rotator. Namun lebih dari itu, ketidakadilan yang terjadi di jalanan harus dihentikan sepenuhnya.&nbsp; Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijawarno menerangkan bahwa sirene dan rotator, yang dikenal sebagai strobo, adalah alat yang dirancang untuk memberikan peringatan darurat. Namun, penggunaan yang tidak tepat seringkali membuat masyarakat menolaknya. "Masyarakat sudah cukup gerah dengan kebisingan di jalanan," paparnya.&nbsp; Penolakan ini tidak sekadar ketidaknyamanan, tetapi lebih dalam dari itu berupa protes atas ketidakadilan akibat penggunaan sirene dan rotator yang tidak sesuai aturan. "Penggunaan pengawal untuk pejabat dan individu memakai strobo menciptakan ketidakadilan, mengganggu ketenangan, dan pada akhirnya merusak esensi dari tujuannya sebagai alat keselamatan," tegasnya.&nbsp; Menurutnya, selama ini terjadi penyalahgunaan dan hak istimewa yang tidak tepat. Masyarakat sering melihat kendaraan pribadi atau pejabat yang bukan dalam keadaan darurat menggunakan strobo untuk menerobos kemacetan. "Hal ini menimbulkan persepsi bahwa strobo adalah simbol hak istimewa dan bukan alat untuk keselamatan publik. Penggunaan yang tidak pada tempatnya ini menciptakan rasa tidak adil dan memicu kemarahan," urainya.&nbsp; Strobo juga membuat gangguan dan kebisingan. Suara sirene yang nyaring dapat sangat mengganggu, terutama di lingkungan padat penduduk atau di tengah malam. Gangguan ini tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga dapat menimbulkan stres, bahkan memicu kecemasan. "Orang tua, orang sakit, atau mereka yang ingin beristirahat sering merasa terganggu oleh kebisingan yang berlebihan," jelasnya.&nbsp; Tidak hanya itu, regulasi pengawalan selama ini kurang tegas. Meskipun sudah ada aturan yang mengatur siapa saja yang berhak menggunakan sirene dan strobo (seperti mobil ambulans, pemadam kebakaran, dan polisi), penegakan hukumnya seringkali dianggap lemah. "Ketidaktegasan ini membuat banyak orang berani menggunakannya tanpa izin, memperburuk masalah penyalahgunaan," tuturnya.&nbsp; Dia mengatakan, akhirnya fenomena strobo pengawalan di jalan mengurangi kepercayaan publik. Ketika sirene dan strobo digunakan secara sembarangan, kepercayaan masyarakat terhadap sistem darurat bisa menurun. "Saat mendengar sirene, masyarakat tidak lagi yakin apakah itu benar-benar situasi darurat atau hanya kendaraan yang ingin mencari jalan pintas. Akibatnya, ketika ada situasi darurat yang nyata, respons masyarakat untuk memberikan jalan mungkin tidak secepat atau setanggap seharusnya," ujarnya.&nbsp; Pada dasarnya menggunakan sarana dan prasana jalan untuk keperluan berlalu lintas adalah hak asasi setiap orang. Semua orang mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jalan untuk berlalu lintas. "Tidak ada seorang pun mempunyai hak untuk diutamakan, kecuali didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelasnga.&nbsp; Peraturan perundang-undangan yang ada memberikan peluang bagi orang tertentu atau kendaraan yang digunakan bagi keperluan tertentu mendapatkan prioritas menggunakan jalan untuk berlalu lintas. "Esensi dari pengawalan tidak lain memang memberikan pengamanan, baik terhadap kendaraan yang dikawal, maupun pengguna jalan lain yang berada di sekitar kendaraan yang dikawal. Karena menyangkut pengamanan, pihak yang paling berwenang adalah Polri. Karena pengamanan adalah bagian dari tugas pokok Polri," terangnga.&nbsp; Patwal adalah unit kepolisian yang bertugas mengawal konvoi kendaraan VIP, iring-iringan bantuan kemanusiaan, atau kendaraan prioritas lainnya seperti pemadam kebakaran dan ambulans. "Dengan kemampuan khusus, personel Patwal bertugas memastikan perjalanan bebas hambatan bagi kendaraan-kendaraan yang mereka kawal," urainya.&nbsp; Langkah Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho untuk menertibkan penggunaan sirene dan rotator di jalan raya patut diapresiasi. Kebijakan yang bersifat sementara ini merupakan langkah awal yang baik untuk mengembalikan aturan yang berlaku. "Sebagian besar masyarakat setuju bahwa penertiban ini tidak seharusnya hanya sementara. Penggunaan sirene dan rotator di luar peruntukannya sudah menjadi masalah kronis yang memicu ketidakadilan dan kekacauan di jalan," jelasnya.&nbsp; Dalam keseharian dengan hirup pikuk kemacetan di Kota Jakarta, sebaiknya pengawalan dibatasi untuk Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pejabat negara yang lain tidak perlu dikawal seperti halnya Presiden dan Wakil Presiden. "Menteri dan pejabat di bawahnya tidak perlu dikawal," tegasnya.

Gerakan Stop Tot Tot Wuk Wuk menyerukan penghentian ketidakadilan di jalanan akibat penyalahgunaan sirene dan rotator oleh pejabat.

Gerakan Stop Tot Tot Wuk Wuk, Dampak Ketidakadilan di Jalanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/10/17364634218764512312618162122546-752902981.jpg" alt="Tangkapan layar patwal yang meminta minggir sesama pengguna jalan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar patwal yang meminta minggir sesama pengguna jalan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Road Safety Association (RSA) menyoroti maraknya penyalahgunaan sirene dan strobo di jalan raya. Menurut mereka, fenomena ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi juga cerminan perilaku narsistik ekstrem. Ketua Dewan Pengawas RSA, Rio, mengaitkan penggunaan strobo ilegal dengan kecenderungan psikologis tertentu.&nbsp;"Seringkali ini tanda Narcissistic Personality Disorder (NPD). Orang ingin diistimewakan, butuh pengakuan, dan merasa berhak menggunakan simbol otoritas palsu," ungkap Rio. RSA menilai fenomena ini semakin meluas karena lemahnya penegakan aturan. Alhasil, simbol yang seharusnya menjadi tanda kewenangan resmi justru dipakai sembarangan demi kepentingan pribadi. RSA mengingatkan, penggunaan sirene dan strobo sudah diatur jelas dalam Pasal 134 UU LLAJ. Hanya tujuh kategori kendaraan yang boleh menggunakannya, termasuk kendaraan pimpinan lembaga negara. "Definisi pimpinan lembaga negara jelas, yakni Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, dan Komisi Yudisial. Daftar tersebut bersifat hirarkis, sehingga tidak bisa ditafsirkan bebas," kata Rio. Rio menegaskan, hierarki kendaraan harus dihormati di jalan raya. "Pemadam kebakaran harus lebih diutamakan daripada kendaraan pejabat. Ambulans lebih penting dibanding iring-iringan jenazah. Hirarki ini wajib ditegakkan," ujar Rio. Ia menilai pernyataan Mensesneg soal penggunaan sirene dan strobo yang harus bijak memang langkah awal yang baik. Namun, menurutnya masalah ini tidak cukup hanya dengan imbauan moral. "Sekarang pemerintah mulai menanggapinya, itu kemajuan. Tetapi, tidak cukup hanya imbauan. Presiden perlu mengeluarkan instruksi nasional dan memimpin koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk operasi pelucutan strobo ilegal," tegasnya.

RSA menyoroti penyalahgunaan sirene dan strobo di jalan raya, mengaitkan dengan perilaku narsistik dan penegakan hukum.

Kebiasaan Menyalakan Sirene dan Strobo di Jalan Raya Indikator Perilaku NPD yang Haus Pengakuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/20/gerakan-medsos-3910081044.jpg" alt="Ilustrasi gerakan di media sosial muncul menentang kesewenangan kendaraan pengguna sirine dan strobo. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gerakan di media sosial muncul menentang kesewenangan kendaraan pengguna sirine dan strobo. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Media sosial dihebohkan dengan gerakan yang mengajak masyarakat secara luas untuk tidak memberikan akses dan tidak permisif terhadap mobil atau kendaraan yang menggunakan sirine dan lampu strobo.&nbsp; Baik mobil sipil atau mobil pejabat, fenomena tersebut memang menjadi gangguan bagi masyarakat pengguna jalan lainnya. Seolah paling penting, kendaraan pengguna sirine dan strobo kerap meminta prioritas di jalan, minta diberikan akses ketika jalanan macet. Padahal, kendaraan mereka jelas bukan kendaraan prioritas. Beda dengan ambulance, pemadam kebakaran atau kendaraan lainnya yang berkenaan dengan nyawa manusia.&nbsp;Fenomena seruan &ldquo;STOP TOT..TOT TOT..WUK WUK&rdquo; yang belakangan ramai di jalanan dan media sosial mencerminkan kegelisahan publik terhadap maraknya penyalahgunaan sirine dan strobo.&nbsp; Di balik kesan satirnya, gerakan ini sesungguhnya adalah bentuk kontrol sosial atas perilaku sebagian pengguna jalan yang kerap memanfaatkan simbol &ldquo;darurat&rdquo; untuk meminta prioritas, meski tak sesuai aturan. Menurut Jusri Pulubuhu, pakar keselamatan berkendara dari Jakarta Defensive Driving Consulting (JDCC), fenomena ini lahir dari kondisi lalu lintas Indonesia yang semakin padat dan kompleks, di tengah minimnya pemahaman aturan serta lemahnya infrastruktur. "Strobo terlalu terang dan sirine keras bukan hanya mengganggu konsentrasi, tapi juga bisa memicu kepanikan mendadak hingga berujung kecelakaan," kata Jusri melalui keterangannya. Lebih jauh, kondisi ini berbahaya bagi pengguna jalan dengan sensitivitas tertentu, seperti penderita epilepsi. &ldquo;Gerakan ini menegaskan bahwa keselamatan bersama lebih penting daripada privilese segelintir pengguna jalan,&rdquo; lanjut Jusri. Jusri juga menyoroti aturan hukum terkait fenomena tersebut, kendaraan yang menggunakan sirene dan strobo. Aturan hukum sebenarnya jelas: strobo dan sirine hanya boleh digunakan ambulans, pemadam kebakaran, polisi, dan kendaraan dinas tertentu.&nbsp; "Namun, realitas di lapangan berbeda. Tak sedikit kendaraan pribadi atau pejabat yang menggunakan fasilitas ini tanpa kondisi darurat. Akibatnya, masyarakat merasa dipaksa minggir tanpa alasan yang sah, sebuah praktik yang menimbulkan rasa tidak adil dan terintimidasi," tegas Jusri. Lebih dari sekadar bunyi bising, sirine dan strobo kini dianggap simbol kesewenangan dan privilese. Wajar jika muncul rasa marah atau terganggu ketika pengendara lain dipaksa memberi jalan tanpa penjelasan.&nbsp; "Fenomena &ldquo;STOP TOT..TOT&rdquo; pun berubah menjadi perlawanan simbolik masyarakat terhadap lalu lintas yang timpang dan tak setara," tandas Jusri. Meski gerakan ini mendapat dukungan luas, ada sisi yang perlu diwaspadai. Jangan sampai masyarakat terlanjur enggan memberi jalan pada ambulans atau pemadam kebakaran yang tengah menjalankan tugas menyelamatkan nyawa.&nbsp; Jusri menekankan, pemisahan jelas antara penyalahgunaan dan penggunaan sah menjadi kunci. &ldquo;Edukasi publik dan penegakan hukum yang konsisten dari aparat jauh lebih penting agar gerakan ini tidak berhenti sebagai tren media sosial,&rdquo; pungkasnya. (*) &nbsp;

Media sosial dihebohkan dengan gerakan yang mengajak masyarakat secara luas untuk tidak memberikan akses dan tidak permisif

Muncul Gerakan  'STOP TOT..TOT WUK WUK', Pakar Sebut Sirine dan Strobo Intimidatif dan Ganggu Keselamatan Berkendara 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/24/sirine-ambulanceJPG-736519815.jpg" alt="Potret sirine mobil ambulance, yang memiliki perbedaan jenis suara menyesuaikan kondisi kedaruratan (Cottonbro Studio/Pexels.com)" width="100%">
<figcaption>Potret sirine mobil ambulance, yang memiliki perbedaan jenis suara menyesuaikan kondisi kedaruratan (Cottonbro Studio/Pexels.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Fenomena "Stop Tot Tot Wuk Wuk" menjadi viral di media sosial sebagai bentuk kritik publik terhadap penyalahgunaan sirene dan lampu strobo oleh kendaraan pribadi. Fenomena ini muncul karena penggunaan alat prioritas tersebut sering dianggap mengganggu dan membahayakan pengguna jalan lain. ​Sebagai wujud protes, beberapa pengendara bahkan memasang stiker "Stop Tot Tot Wuk Wuk" di kendaraan mereka.&nbsp; Perlu diketahui, berdasarkan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), penggunaan sirene dan strobo hanya diizinkan untuk kendaraan-kendaraan prioritas tertentu, seperti kepala negara, pemadam kebakaran, dan ambulans. Pada UU 22 tahun 2009 tentang LLAJ sendiri penggunaan lampu strobo atau isyarat tercantum pada Pasal 59. Berikut bunyinya: (1) Untuk kepentingan tertentu, Kendaraan Bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirene. (2) Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas warna: a. merah; b. biru; dan c. kuning. (3) Lampu isyarat warna merah atau biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tanda Kendaraan Bermotor yang memiliki hak utama. (4) Lampu isyarat warna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi sebagai tanda peringatan kepada Pengguna Jalan lain. (5) Penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut: a. lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia b. lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah; dan c. lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur, dan tata cara pemasangan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sementara itu, berikut ini pengguna jalan yang memperoleh hak utama dan dicantumkan pada Pasal 134 UU LAJ. Berikut bunyinya! Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut: a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas; b. ambulans yang mengangkut orang sakit; c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas; d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia; e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara; f. iring-iringan pengantar jenazah; dan g. konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berikut pula tata cara pengaturan kelancarannya yang tercantum pada Pasal 135 UU LAJ! (1) Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene. (2) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan jika mengetahui adanya Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).&nbsp; (3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas tidak berlaku bagi Kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134. &nbsp;

Fenomena 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' menjadi viral sebagai kritik terhadap penyalahgunaan sirene kendaraan. Protes publik lewat pemasangan stiker

Fenomena “Stop Tot Tot Wuk Wuk” Viral di Media Sosial, Begini Dasar Aturan Penggunaan Sirene dan Strobo dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/16/JKT_REKAYASA-GT-TOLL-UNTUK-MENGATASI-KEMACETAN-DI-FATMAWATI_HANUNG-HAMBARA_16092025-13-589448066.jpg" alt="Petugas mengarahkan kendaraan roda empat untuk memasuki Gate Toll Fatmawati 2, Jakarta, Senin (15/09/2025). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan uji coba penggunaan satu lajur paling kiri di Gerbang Tol Fatmawati 2 secara gratis untuk mengurai kemace" width="100%">
<figcaption>Petugas mengarahkan kendaraan roda empat untuk memasuki Gate Toll Fatmawati 2, Jakarta, Senin (15/09/2025). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan uji coba penggunaan satu lajur paling kiri di Gerbang Tol Fatmawati 2 secara gratis untuk mengurai kemace</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Fenomena "Stop Tot Tot Wuk Wuk" tengah viral dan menjadi perbincangan warganet pada sejumlah media sosial. Ternyata, &ldquo;Stop Tot Tot Wuk Wuk&rdquo; merupakan gerakan yang berbentuk kritik masyarakat terhadap penggunaan sirine dan strobo untuk kepentingan pribadi. Kritik ini tentunya bukan tanpa sebab. Pasalnya, sirine dan strobo seringkali dianggap mengganggu dan membahayakan pengguna jalan lain.&nbsp; ​Sebagai bentuk protes terhadap arogansi ini, beberapa pengendara bahkan memasang stiker dengan tulisan "Stop Tot Tot Wuk Wuk" di mobil mereka, menjadikan slogan tersebut sebuah simbol perlawanan terhadap perilaku tidak etis di jalanan. Ditegaskan pula, sirine dan strobo seharusnya diprioritaskan hanya untuk kendaraan darurat seperti ambulans dan mobil pemadam kebakaran (damkar). Sebab, kedua kendaraan tersebut memang memiliki hak istimewa secara hukum untuk melintas lantaran menyangkut nyawa dan keselamatan publik.&nbsp; Adapun fenomena ini sering terlihat di kota-kota besar, mengacu pada rombongan atau kendaraan perorangan yang menyalahgunakan alat prioritas seolah-olah sedang dalam keadaan darurat, padahal tidak ada dasar hukum yang membenarkan penggunaannya. Salah satu gerakan yang tampak terlihat di media sosial tampak diunggah oleh akun Instagram @progresip_. "Stop Tot Tot Wuk Wuk di Jalan. Ingat, cuman kendaraan darurat dan tertentu yang berhak pakai sirine/strobo. Selain itu? melanggar hukum," bunyi caption. Hingga berita ini ditulis, unggahan ini pun meraup sekitar 109 ribu suka, 26 ribu repost, dan 4 ribu komentar. Hal ini pun memantik komentar netizen. Salah satunya @pasif**** yang menceritakan pengalamannya terhadap fenomena penggunaan sirine dan strobo ini. "Pernah sih di lampu merah ring 1 karena presiden mau masuk istana, lampu merah udah dijaga sampai hampir 20 menit nggak boleh lewat. Buset 20 menit pekerja sama 20 menit pejabat," katanya. Seruan dukungan untuk gerakan ini juga datang dari netizen lain yakni @dika_happy**. "Mobil presiden ok kasih jalan. Ambulance dan Damkar kasih jalan. Selain ini, jangan kasih jalan/minggir!," tulis dia.

Fenomena "Stop Tot Tot Wuk Wuk" menjadi viral sebagai kritik terhadap penggunaan sirine dan strobo yang mengganggu pengguna jalan lain.

Apa Itu Fenomena Gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk” yang Tengah Viral di Media Sosial? Ini Penjelasan Lengkapnya

Stop Tot Tot Wuk Wuk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Stop Tot Tot Wuk Wuk

Berita Terkini