<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/kelangkaan_solar_1.jpg" alt="HARUS SABAR: Petugas SPBU di Jalan Perak Barat, Surabaya, mengisi solar untuk truk yang telah lama mengantre kemarin (5/4). (ALFIAN RIZAL/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>HARUS SABAR: Petugas SPBU di Jalan Perak Barat, Surabaya, mengisi solar untuk truk yang telah lama mengantre kemarin (5/4). (ALFIAN RIZAL/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kelangkaan solar bersubsidi membuat sejumlah SPBU di Jawa Timur menerapkan pembatasan pembelian. Akibatnya, antrean truk masih mewarnai jalanan.  Di Ngawi, antre membeli solar belakangan menjadi ajang melatih kesabaran. Abidin, misalnya, yang menunggu sekitar satu jam di SPBU Jalan Ir Soekarno, Geneng, sekitar pukul 12.00 kemarin (6/4).  ”Lebih baik menunggu daripada kehabisan solar di jalan,” kata sopir truk muatan semen tersebut kepada Jawa Pos Radar Ngawi.  Para sopir truk juga harus legawa dengan pembatasan pembelian. Informasinya, satu orang dijatah maksimal 58 liter atau setara Rp 300 ribu per hari. ”Agak kecewa pembatasan karena harus mengisi dua kali biar penuh,” keluh Slamet Riyanto, sopir truk yang membeli solar di SPBU Kedungprahu, Padas.  Rohmat Haryadi, pengelola SPBU Kedungprahu, Padas, mengatakan, pembatasan jumlah pembelian solar diterapkan seluruh SPBU di Ngawi. ”Kebijakan ini berlaku sampai stok solar kembali normal,” tuturnya.  Pembatasan pembelian juga diterapkan di Pamekasan. Sebab, Pamekasan hanya mendapat jatah solar 30.114 kiloliter. Jumlah tersebut lebih kecil dari yang diusulkan, yakni 37.000 kiloliter. Kabag Perekenomian Setkab Pamekasan Abd. Fata menerangkan, ada selisih cukup besar antara pengajuan dan alokasi atau kuota solar oleh Dinas ESDM Jawa Timur. ”Selisih ini bisa memicu banyak hal,” ujar Fata kepada Jawa Pos Radar Madura kemarin.  Di Mojokerto, imbas kelangkaan solar meluas. Dua hari terakhir, antrean kendaraan di beberapa SPBU mengular. Kondisi demikian menghambat aktivitas pengiriman barang. Antrean panjang terpantau di SPBU 54.613.01 di jalan raya bypass, Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan, kemarin siang. Supat, 40, sopir truk, menyampaikan bahwa banyak SPBU yang kehabisan solar di sepanjang jalan dari Malang yang dilaluinya. Kalaupun ada, antrenya bisa berjam-jam. Seperti kemarin, dia harus menunggu selama dua jam untuk bisa mengisi solar Rp 200 ribu. Yakni, sesuai dengan batasan yang diterapkan pengelola SPBU. ”Maksimal segitu,” kata sopir muatan susu tujuan Bogor, Jabar, tersebut kepada Jawa Pos Radar Mojokerto.  Lilik Agustina, petugas admin SPBU 54.613.01, mengatakan, pembelian solar dibatasi Rp 200 ribu untuk truk tronton dan mobil pribadi serta Rp 100 ribu untuk truk engkel.  Sikap Jokowi  Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk mengomunikasikan kepada rakyat terkait kenaikan harga di sektor energi dan pangan. Menurut dia, kenaikan harga sudah tidak bisa dimungkiri lagi.  Jokowi menyatakan, kondisi ekonomi Indonesia dipengaruhi ekonomi global. Kenaikan inflasi di beberapa negara dan kondisi internasional yang tidak menentu memberikan pengaruh ke dalam negeri. ’Tidak mungkin kita tidak menaikkan BBM. Untuk itu, kemarin menaikkan pertamax,” ujarnya.  Dia meminta menteri dan kepala lembaga waspada. Setiap hari atau minggu, mereka harus menghitung kenaikan harga global. ’’Harus selalu dirapatkan agar tidak keliru mengambil keputusan,” beber Jokowi.  Menjelang Lebaran, Jokowi meminta seluruh pihak berhati-hati terkait ketersediaan pangan dan energi. Menteri dan kepala lembaga harus mengambil sikap yang tepat. Setiap pernyataan yang keluar dari pejabat negara harus sensitif terhadap kesulitan rakyat. Jokowi tak ingin pemerintah dianggap tidak bekerja karena melakukan hal yang biasa saja. ’’Kenaikan pertamax, menteri tidak memberikan penjelasan apa-apa. Ceritakan ke rakyat. Ada empati ke rakyat,” ungkapnya.  Terpisah, anggota Komisi IV DPR Muhammad Dhevy Bijak meminta ada upaya konkret dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengenai permasalahan nelayan di beberapa wilayah yang sulit mendapatkan solar dan pertalite. ’’Kondisi tersebut membuat nelayan menganggur karena tidak bisa melaut,’’ ujarnya.  Jika terus berlanjut, kondisi itu akan mengganggu perekonomian para nelayan tradisional. Bahkan, ketersediaan ikan di pasaran juga bakal terpengaruh. Karena itu, perlu upaya konkret untuk mengatasi masalah tersebut.  Dhevy menambahkan, pembudi daya ikan juga sedang menghadapi masalah terkait dengan tingginya harga pakan ikan. Hal itu terjadi karena sebagian besar bahan baku pakan ikan masih impor.

SPBU di Jatim Batasi Pembelian Solar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/bbm-habis-pertamina_tambah_1.jpg" alt="PANIC BUYING: SPBU di Jalan Gresikan, Surabaya, memasang tanda bertulisan habis untuk pengisian bahan bakar solar, Senin (18/10). (AHMAD KHUSAINI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PANIC BUYING: SPBU di Jalan Gresikan, Surabaya, memasang tanda bertulisan habis untuk pengisian bahan bakar solar, Senin (18/10). (AHMAD KHUSAINI/JAWA POS)</figcaption>
</figure><h3>Tanpa Subsidi, Ongkos Logistik Bisa Naik 35 Persen</h3> JawaPos.com - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) solar subsidi di berbagai titik di tanah air harus segera ditanggulangi. Pemerintah dan regulator terkait didorong sigap menangani persoalan itu.  Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengimbau Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) bertindak cepat mengatasi kelangkaan solar. Mamit menyebutkan, kelangkaan solar terjadi karena sistem kuota yang ditetapkan BPH Migas. ’’Saya kira BPH Migas harus bertindak cepat mengambil keputusan terkait kelangkaan ini. Pertamina, dalam hal ini subholding Patra Niaga, siap untuk menjalankan jika ada penambahan asalkan ada arahan dari pemerintah,’’ ujar Mamit kemarin (19/10).  Dia melanjutkan, sejumlah pihak, termasuk BPH Migas, semestinya bisa segera menyetujui atau meminta kepada Pertamina untuk menambah kuota BBM subsidi. Sebab, jika upaya itu tidak dilakukan, akan timbul kepanikan di masyarakat.  Dalam hal ini, Pertamina hanya bertugas menjalankan distribusi BBM subsidi sesuai kuota yang diatur pemerintah.  ’’Jadi, kritikan seharusnya bukan diarahkan kepada Pertamina. Sebab, Pertamina tidak bisa serta-merta menambah kuota. Hal ini terkait dengan biaya subsidi yang harus dibayarkan pemerintah kepada Pertamina sehingga Pertamina, dalam hal ini subholding Pertamina Patra Niaga (PPN), bisa menjaga agar masyarakat tetap mendapatkan solar subsidi sampai akhir tahun,’’ urai Mamit.  Terpisah, Pjs Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations Pertamina Fajriyah Usman memastikan, saat ini stok BBM Pertamina dalam kondisi cukup. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir dan tetap diimbau membeli BBM sesuai kebutuhan. ’’Stok untuk produk yang meningkat signifikan, yaitu solar, mencapai 17 hari dan pertamax mencapai 18 hari. Pengiriman dari terminal BBM juga terus dilakukan setiap hari ke seluruh SPBU. Kilang juga terus berproduksi sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,’’ jelas Fajriyah.  Khusus untuk solar, Pertamina telah menambah volume penyaluran ke beberapa wilayah yang mengalami peningkatan konsumsi secara signifikan. Antara lain, Sumatera Barat sebesar 10 persen, Riau 15 persen, dan Sumatera Utara 3,5 persen.  ’’Mengingat solar adalah BBM bersubsidi, kami sangat cermat dalam menambah penyaluran agar bisa tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oknum-oknum tertentu,’’ tegas Fajriyah.  Selain penambahan penyaluran di wilayah yang mengalami peningkatan konsumsi signifikan, Pertamina berkoordinasi dengan BPH Migas untuk fleksibilitas pengalihan kuota BBM subsidi di wilayah yang realisasinya masih di bawah target ke wilayah lain yang berpotensi overkuota. ’’Alhamdulillah, sudah ada persetujuan dari BPH Migas sehingga pengaturan kuota antarwilayah dapat dilakukan selama tidak melebihi pagu kuota nasional tahun 2021 yang ditetapkan BPH Migas,’’ jelasnya.  Pertamina memastikan kebutuhan BBM masyarakat terpenuhi, baik gasolin maupun gasoil. Dari sisi konsumsi, Pertamina mencatat peningkatan konsumsi di gasoil didominasi solar subsidi. Konsumsi pada semester I 2021 tercatat sebanyak 37.813 kiloliter/bulan dan terus meningkat hingga mencapai 44.439 kiloliter pada September atau naik sekitar 17 persen.  Di sektor gasolin, peningkatan mencolok terjadi di produk pertamax. Periode semester I 2021 rerata bulanan sebanyak 12.586 kiloliter dan terus merangkak naik hingga mencapai kenaikan 49 persen pada September sebesar 18.840 kiloliter.  Kondisi di Daerah  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/pertamina_tambah-solar-750x200.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> PANIC BUYING: Antrean kendaraan di SPBU Semampir, Kota Kediri, kemarin (19/10). (JAWA POS RADAR KEDIRI)  Di Surabaya, kepadatan angkutan barang di SPBU masih terjadi hingga kemarin (19/10). Namun, jumlahnya relatif berkurang jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Pengusaha meminta evaluasi terkait subsidi solar agar tidak berdampak pada inflasi barang.  Sebab, kelangkaan solar selalu terjadi di akhir tahun sejak 2019. Banyak pengusaha angkutan yang tidak siap dengan kurangnya ketersediaan BBM. Sejumlah pengusaha merespons hal itu dengan menaikkan ongkos pengiriman barang.  Ketua DPC Aptrindo (Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia) Kota Surabaya Putra Lingga menjelaskan, ada alternatif jenis BBM yang bisa dipakai selain solar bersubsidi. Namun, harganya hampir dua kali lipat. ’’Kami masih terbebani dengan harganya. Masih terlalu mahal untuk saat ini,” katanya.  Menurut dia, penggantian jenis BBM akan mendorong naiknya biaya logistik. Prediksinya sampai 35 persen. ’’Dampaknya, pengusaha angkutan ikut menaikkan tarif pengiriman barang. Inflasi akan terjadi,” ujar Lingga.  Di Tulungagung, belasan kendaraan berbahan bakar solar terlihat mengantre di beberapa SPBU kemarin. Dari pantauan Jawa Pos Radar Tulungagung, antrean itu terjadi di SPBU Jepun. Sejumlah sopir mengeluhkan kondisi tersebut. Antrean juga tampak di Kediri. Jawa Pos Radar Kediri melaporkan, antrean panjang terjadi di SPBU Semampir. Kendaraan mengantre sampai ke tepi jalan dengan jarak 15 meter.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/bbm-langka-pertamina_tambah_2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> PANIC BUYING: Puluhan truk, mobil, dan jeriken milik penjual bahan bakar enceran mengantre solar di SPBU Sangen, Kabupaten Madiun. (R. RENDRA BAGUS/JAWA POS RADAR MADUIN)  Menurut Kabag Ekonomi Pemkot Kediri Ahmad Zachrie, antrean panjang di SPBU itu dipicu permintaan yang tinggi. ’’Stoknya ada, sudah mencukupi,” tuturnya.  Dia mengakui, Pertamina sempat mengurangi stok solar saat PPKM level IV dan III di Kota Kediri. Selain terjadinya lonjakan permintaan, Zachrie mengakui ada keterlambatan pengiriman solar ke Kediri. Untuk persiapan hingga akhir tahun ini, Pertamina sedang melakukan kajian untuk penambahan stok. Di tahun-tahun sebelumnya, Pertamina bisa mengusulkan penambahan 5 persen. ’’Jumlah kebutuhannya masih dihitung Pertamina,” paparnya.  Di Madiun, beberapa kendaraan harus antre lebih dari satu jam untuk mendapatkan solar. ’’Sudah dua jam antre,’’ keluh Andri, sopir dump truck, kepada Jawa Pos Radar Madiun di SPBU Sangen, Geger, kemarin.

Dampak Kelangkaan BBM di Daerah, Pertamina Tambah Volume Solar

stok solar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#stok solar

Berita Terkini

SPBU di Jatim Batasi Pembelian Solar

Dampak Kelangkaan BBM di Daerah, Pertamina Tambah Volume Solar

Download Aplikasi JawaPos.com