<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/MASJID-ISTIQLAL-DIBIKA-SAAT-RAMADHAN_MIFTAHULHAYAT-9.jpg" alt="Umat muslim melaksanakan solat di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (10/4/2021). Masjid Istiqlal akan dibuka saat bulan Ramadan dengan penerapan protokol kesehatan dan pembatasan jamaah sebanyak dua ribu jamaah. Namun mereka tidak mengadakan buka puasa dan" width="100%">
<figcaption>Umat muslim melaksanakan solat di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (10/4/2021). Masjid Istiqlal akan dibuka saat bulan Ramadan dengan penerapan protokol kesehatan dan pembatasan jamaah sebanyak dua ribu jamaah. Namun mereka tidak mengadakan buka puasa dan</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Agama (Kemenag) sudah mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan ibadah selama bulan puasa.  Misalnya, salat Tarawih, tadarus, dan lainnya. Seluruhnya bisa dilaksanakan di masjid atau musala di daerah dengan zona penularan Covid-19 kuning (rendah) dan hijau (tidak terdampak).  Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin menuturkan, umat Islam bisa menggunakan patokan zonasi yang dibuat gugus tugas pusat atau daerah masing-masing. ”Zonasi berbasis kecamatan, bahkan tingkat RT dan RW,” katanya kemarin (11/4).  Jika gugus tugas menentukan sebuah kecamatan, kelurahan, sampai RT dan RW masuk kategori kuning atau hijau, umat Islam dapat menjalankan ibadah Tarawih berjamaah di masjid atau musala. Juga, bisa menjalankan salat sunah Witir, tadarus, serta malam iktikaf pada pengujung bulan puasa.  Kamaruddin mengingatkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan saat mengikuti kegiatan salat wajib atau salat Tarawih di masjid atau musala. Mulai jaga jarak, rajin cuci tangan, hingga memakai masker. Para takmir masjid juga diminta menegakkan protokol kesehatan secara disiplin.  Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menuturkan, daerah yang masuk zona merah sebaiknya melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan di rumah masing-masing. Dia menjelaskan, pemerintah tahun ini memperbolehkan salat Tarawih berjamaah di masjid dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. ”Namun, untuk wilayah yang masih berada di zona merah, dianjurkan tetap beribadah di rumah,” ujarnya.  Ma’ruf menyatakan, beribadah di rumah untuk wilayah yang masih berstatus zona merah merupakan bagian dari rukhsah atau keringanan. Tujuannya, menghindari potensi penularan Covid-19.  Dia menegaskan, hukum ibadah berjamaah di masjid pada bulan puasa seperti Tarawih atau tadarus adalah sunah. Hukum menjaga diri dari penularan penyakit atau bahaya itu wajib. Karena itu, dia meminta umat Islam memprioritaskan upaya menekan penularan Covid-19.  Sementara itu, hingga kemarin pemerintah belum memutuskan awal Ramadan. Sebab, pemerintah masih menunggu sidang isbat yang diadakan Kemenag nanti malam. Sidang isbat itu memadukan metode hisab dengan rukyatul hilal untuk menetapkan 1 Ramadan. Secara hisab, sudah bisa diketahui bahwa 1 Ramadan jatuh pada besok, 13 April. Seperti yang menjadi acuan Muhammadiyah.  Metode rukyatul hilal masih harus menunggu pengamatan langsung posisi hilal. Kemenag sudah menetapkan 86 titik pemantauan hilal yang tersebar di 34 provinsi. Di Jawa Timur, cukup banyak titik pemantauan hilal. Yaitu, mencapai 25 lokasi. Di antaranya, di Pantai Tanjung Kodok, Lamongan; Bukit Banyuurip, Tuban; dan Bukit Condrodipo, Gresik.  Pantauan Kebutuhan Pangan  Kementerian Pertanian (Kementan) sudah mengantisipasi potensi melonjaknya permintaan kebutuhan bahan pangan menjelang Ramadan. Mereka menjalankan gelar pangan murah di tingkat pusat maupun provinsi sejak akhir Maret.  Operasi pangan murah itu dilaksanakan Pasar Mitra Tani (PMT) atau Toko Tani Indonesia Center (TTIC) yang dibentuk Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan. Kepala BKP Kementan Agung Hendriadi menjelaskan, kebutuhan pangan mengalami peningkatan menjelang bulan puasa. ”Berbeda-beda untuk setiap komoditasnya,” katanya. Meski begitu, gelar pangan murah tetap dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok pangan aman dan terkendali.  Dia menegaskan, sampai Mei atau setelah Lebaran nanti, stok sebelas komoditas pangan pokok masih aman. Sebelas komoditas tersebut adalah beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng. Karena itu, dia berharap masyarakat tenang menjalankan ibadah puasa.  Program gelar pangan murah dilakukan untuk menstabilkan harga cabai rawit di wilayah Jabodetabek. Pada 8–30 Maret lalu, diselenggarakan gelar pangan murah di 57 titik di wilayah Jabodetabek. Kemudian, operasi pangan murah dilanjutkan sampai 12 April atau hari ini secara khusus di 25 titik di Jakarta, Depok, dan Bogor. Cabai rawit dijual dengan harga khusus, yakni Rp 32 ribu per kilogram.  Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pasokan ikan juga aman. Namun, sejumlah ikan tertentu mengalami kenaikan harga pada minggu pertama Ramadan. Yaitu, cakalang, kembung, dan tongkol.  Menteri KKP Wahyu Trenggono mengungkapkan, kenaikan harga komoditas ikan tersebut dipicu permintaan yang meningkat. Kendati demikian, kenaikan harga tidak akan berlangsung lama. Harga ikan dipastikan kembali normal pada minggu kedua Ramadan.  ”Rata-rata kenaikan harganya hanya berkisar 5–10 persen dari harga normal. Ya, tidak jauh berbeda lah dengan kondisi bulan puasa tahun lalu,” jelas Wahyu. Sebaliknya, harga komoditas bandeng dan tuna terbilang stabil.  Dia telah menyusun berbagai rencana untuk menjaga kestabilan pasokan ikan. Sekaligus mengantisipasi tingginya harga ikan selama Ramadan hingga Lebaran tahun ini.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=jxipjuqj_EY

Awal Puasa Ditetapkan Pemerintah Malam Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jelang-ramadan-mendag-klaim-harga-sembako-malah-turun_m_212402.jpeg" alt="Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita klaim harga bahan pokok turun jelang Ramadan." width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita klaim harga bahan pokok turun jelang Ramadan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beberapa hari jelang puasa, masyarakat dikeluhkan kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Namun begitu, anggapan itu ditolak secara halus oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan harga bahan pokok mayoritas dalam keadaan stabil dan cenderung menurun. Meskipun, masih ada beberapa bahan pokok yang terlihat meningkat harga jualnya. "Beras di 33 provinsi itu sudah turun dari Rp 11.500 menjadi Rp 8.950, kemudian yang premium sudah di bawah HET, lalu minyak goreng juga di bawah HET," ujar saat ditemui di PT Multi Bintang Indonesia, Tangerang, Senin (14/5). "Daging sapi ada yang Rp 80 ribu dan Rp 110 ribu, dan itu masyarakat bisa memilih mau yang mana dagingnya. Ayam dan telur naik, kemarin saya langsung telepon untuk atasi itu," lanjut Enggar. Enggar menduga kenaikan beberapa komoditas pangan di pasaran disebabkan anjloknya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Namun, menurutnya, hal itu biasa saja dan merupakan masalah yang mudah diatasi. "Itu baru. Tapi sekarang kenaikan itu karena suplai juga. Sudah ada komitmen antara peternak dan layer, kita kasih batas atas dan bawah sekarang itu sudah lewat. Kemarin kita juga sudah operasi pasar terlebih dahulu," tutur Enggar. Terkait adanya peristiwa terorisme di Surabaya, Enggar mengklaim bahan pokok dalam keadaan aman dan terkendali. "Ada pengamanan dan aman, itu dijaga betul dan saya yakin itu aman karena itu tersebar di mana-mana gudangnya, nggak ada soal," tukasnya

Jelang Ramadan, Mendag Klaim Harga Sembako Malah Turun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/amankan-stok-sembako-ramadan-polisi-bentuk-satgas-pangan_m_212039.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Ramadan sudah di depan mata. Pihak kepolisian pun turut mengupayakan keamanan pada peredaran semua bahan pokok (bapok). Yakni, dengan membentuk tim satgas pangan.&nbsp; Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Rudi Setiawan mengatakan, tim tersebut bertugas menerima dan memproses semua laporan yang terkait dengan bapok. Yakni, terkait kestabilan pada harga eceran tertinggi (HET), kadaluarsa, dan zat yang terkandung dalam bahan makanan.&nbsp; "Jadi, kami harus pastikan daging, ikan, sayuran dan buah tanpa zat berbahaya seperti formalin," kata Rudi ditemui wartawan di taman Bungkul, Sabtu (12/5) malam. Selain itu, tim tersebut juga melakukan sejumlah pengawasan langsung dan penindakan. Sasarannya, pedagang nakal yang kurang peduli dengan kandungan zat berbahaya makanan yang dijual.&nbsp; Jika ada pedagang yang terbukti menjual bapok kadaluarsa atau mengandung zat berbahaya, lanjut Rudi, akan diproses hukum. "Mulai dari Undang-undang kesehatan, pangan, dan perlindungan konsumen. Jadi kami imbau kepada pedagang agar menjual bapok yang layak konsumsi," tegas Rudi.&nbsp; Selain itu, tim tersebut juga bertugas mengamankan distribusi bapok dari pasar-pasar induk hingga ke masyararakat. Termasuk memastikan ketersediaan stok bapok.&nbsp; "Misalnya, stok elpiji habis atau ada kenaikan harga melebihi HET di satu pasar, laporkan saja.&nbsp;Kita cari tahu sama2 sebab dan solusinya apa," katanya.&nbsp; Lebih lanjut, Rudi mengatakan tim satgas pangan tidak bekerja sendiri. Tim tersebut juga melibatkan&nbsp;sejumlah dinas dan instansi terkait.&nbsp; Antara lain, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Surabaya, Dinas Perdagangan Surabaya, Pertamina, Badan Urusan Logistik (Bulog), Bea Cukai, dan Balai POM Surabaya.&nbsp;

Amankan Stok Sembako Ramadan, Polisi Bentuk Satgas Pangan