<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/22/Debat-keempat-Pilpres-2024-Dery-Ridwansah-3JPG-486528811.jpg" alt="Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD saling beradu gagasan pada Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD saling beradu gagasan pada Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tiga calon wakil presiden (cawapres) kembali bertemu dalam panggung debat keempat yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, tadi malam (21/1). Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD memperdebatkan sejumlah masalah yang erat kaitannya dengan kerja-kerja pemerintah. Hal itu sesuai dengan tema debat keempat, yakni pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Pasangan calon (paslon) kompak hadir dalam acara tersebut. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengenakan kemeja putih dan celana hitam, sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memakai kemeja biru dan celana hitam. Sementara itu, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengenakan kostum pencinta alam, yaitu kemeja lengan panjang warna hijau lengkap dengan scarf warna krem. Di bagian dada kiri bertulisan slogan Sat Set dan angka nomor 3 di dada kanan. Kostum yang dirancang social enterprise Sukkhacitta itu disesuaikan dengan tema lingkungan. Seperti debat sebelumnya, pada segmen pertama, para cawapres memaparkan visi dan misi mereka sesuai dengan tema yang ditetapkan. Muhaimin mendapatkan giliran pertama. Dia memulai pemaparannya dengan mengutip pernyataan pendiri NU KH Hasyim Asy&rsquo;ari bahwa petani adalah penolong negeri. &rdquo;Tapi, negara dan pemerintah abai dengan nasib petani,&rdquo; ucapnya. Menurut Muhaimin, hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) dalam 10 tahun terakhir, jumlah petani gurem mencapai hampir tiga juta. Itu berarti sekitar 16 juta petani memiliki setengah hektare lahan. &rdquo;Sementara ada seorang yang memiliki tanah 500 ribu hektare,&rdquo; bebernya. Muhaimin juga menyinggung proyek food estate. Menurut dia, proyek itu mengabaikan hak petani dan masyarakat adat, menimbulkan konflik agraria, serta merusak lingkungan. Dia mengatakan, proyek tersebut harus dihentikan. Selanjutnya, Gibran menyampaikan visi-misinya. Menurut dia, Indonesia merupakan negara besar. Negeri ini mempunyai sumber daya alam (SDA) yang sangat banyak. Indonesia juga memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Maka, program hilirisasi harus ditingkatkan. Bukan hanya hilirisasi tambang, tapi juga pertanian, maritim, dan hilirisasi digital. Wali kota Solo itu menyatakan, Indonesia tidak boleh mengirim barang mentah ke luar negeri. Jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, dan UMK bisa dikawal, akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Lima juta di antaranya adalah green job. &rdquo;Green job menjadi tren lapangan kerja masa kini dan masa depan,&rdquo; paparnya. Gibran mengatakan, untuk mewujudkan kesejahteraan petani, pihaknya akan mendorong ketersediaan pupuk mudah dan murah. Dia juga akan mendorong peningkatan produktivitas petani. Generasi muda akan didorong terlibat dalam pertanian melalui smart farming. Berikutnya, Mahfud MD mengatakan, tema debat kali ini sangat penting dan akan menentukan nasib Indonesia. Konstitusi menyatakan bahwa SDA harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. SDA memang sangat kaya, tapi pangan belum berdaulat dan lahan pertanian makin sedikit, tapi subsidi pupuk makin besar. Mahfud juga menyinggung soal kerusakan lingkungan. Dia mengatakan, banyak industri masuk, tapi lingkungan rusak dan rakyat makin menderita. Kemudian memicu sengketa antara pemerintah dan rakyat. Hal itu sesuai dengan pesan ayat Alquran yang menyebutkan bahwa muncul kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena ulah manusia. Kuncinya ada dua, kata Mahfud, yaitu komitmen dan keberanian. Dalam mengelola alam dan lingkungan, ada empat hal yang menjadi pijakan, yaitu pemanfaatan, pemerataan, partisipasi, dan penghormatan terhadap hak yang diwariskan. &rdquo;Saya melihat pemerintah tidak menggunakan itu. Jangan, misalnya, food estate yang gagal dan merusak lingkungan. Rugi kita,&rdquo; tegasnya. Selanjutnya, cawapres menjawab pertanyaan yang telah disusun para panelis. Pertanyaan pertama ditujukan kepada Gibran. Dia mendapat pertanyaan bagaimana kebijakan untuk mengarusutamakan pembangunan rendah karbon yang berkeadilan. Gibran mengatakan, dirinya akan mendorong transisi terhadap energi hijau. Namun, ada tantangan yang harus dihadapi, yaitu titik keseimbangan. Pihaknya ingin menggenjot hilirisasi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. &rsquo;&rsquo;Kita ingin genjot sektor maritim, tapi wajib menjaga lingkungan. Amdal wajib, sustainable report juga wajib. Jangan sampai ada alih fungsi yang merugikan,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Mahfud dan Muhaimin pun menanggapi jawaban Gibran. Mahfud mengatakan, saat ini pengelolaan berkelanjutan belum dilakukan. Sebenarnya ada garis-garis haluan semesta berencana yang bisa menjadi rujukan. Sedangkan Muhaimin menegaskan, pajak karbon bukan satu-satunya solusi. Yang terpenting adalah menyiapkan energi baru terbarukan. &rsquo;&rsquo;Sayangnya, komitmen pemerintah tidak serius,&rsquo;&rsquo; tegas Muhaimin. Gibran kemudian menanggapi pernyataan Mahfud dan Muhaimin. Gibran mengatakan, masalah insentif karbon sudah berjalan. Misalnya, terhadap proyek pembangkit tenaga surya di Cirata. &rsquo;&rsquo;Ini adalah insentif, sehingga mendorong perusahaan untuk investasi. Menuju negeri hijau memang tidak murah,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Berikutnya, pertanyaan ditujukan kepada Mahfud MD. Pertambangan ilegal dan pembalakan liar marak sehingga terjadi kerusakan ekologi. Bagaimana strategi paslon menanggulangi praktik ilegal itu? Mahfud menegaskan, penyelesaian masalah SDA harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu sampai hilir. Yang jadi masalah adalah keterbukaan informasi agraria, termasuk kehutanan. Hal itu dia rasakan ketika menjadi ketua MK dan menyidangkan kasus SDA. Di sisi lain, aksi saling sindir antara Muhaimin dan Gibran kembali terjadi dalam debat tadi malam. Itu bermula ketika Gibran menyinggung Muhaimin dengan mengatakan bahwa ketua umum PKB tersebut membaca catatan saat menjawab. &rdquo;Enak banget ya Gus, jawabnya sambil baca catatan tadi,&rdquo; sindir Gibran. Mendapat sindiran itu, Muhaimin balik menyindir Gibran. Dia menyebut tanggapan Gibran terkait masalah pertanian hanya mengulang jawaban dirinya. &rdquo;Yang Anda sampaikan hanya mengulang apa yang saya sampaikan,&rdquo; katanya. Muhaimin kembali membalas sindiran Gibran di segmen ketiga debat. &rdquo;Saya catat sedikit (pertanyaan panelis, Red), yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi,&rdquo; tuturnya lantas tersenyum. (lum/tyo/c9/c18/oni)

Pertambangan ilegal dan pembalakan liar marak sehingga terjadi kerusakan ekologi. Bagaimana strategi paslon menanggulangi praktik ilegal itu

Tambang Ilegal hingga Stok Pupuk Jadi Sorotan dalam Debat Keempat Cawapres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/KEMENTAN1210C.jpg" alt="Ilustrasi lahan pertanian tanaman padi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi lahan pertanian tanaman padi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pertanian (Kementan) menjamin stok pupuk subsidi untuk petani di Provinsi Jawa Barat jelang musim tanam kedua mencukupi. Kendati begitu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) tetap mengimbau petani agar bijak menggunakan pupuk subsidi.  Katanya, apabila petani bijak menggunakan pupuk secara berimbang, produktivitas pertanian dipastikan tetap bisa dipertahankan. Mentan menganjurkan petani mengoptimalkan pupuk yang ada. "Jika pupuk digunakan dengan baik, otomatis produktivitas meningkat kendati alokasi pupuk bersubsidi pada 2021 tidak sebanyak permintaan dari petani," imbuh Mentan SYL, Selasa (12/10)  Direktur Jenderal Prasana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil menambahkan, pupuk bersubsidi diberikan untuk merangsang petani dan mengenalkan cara menggunakan pupuk yang baik. "Subsidi hanya untuk merangsang petani kita dan memperkenalkan cara menggunakan pupuk yang baik. Apakah subsidi atau tidak subsidi, bukan itu persoalannya, tapi apakah margin keuntungan lebih besar," ujar Ali.  Ali menegaskan, pupuk merupakan kebutuhan mendasar agar budidaya pertanian berkembang dengan baik. Tanpa pupuk, Ali menjamin budidaya pertanian tak akan berkembang dengan baik. "Kami tidak ingin ada pertanian yang terkendala, agar ketahanan pangan juga bisa terjaga," ujar dia.  Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen PSP Kementan, Muhammad Hatta menyebutkan, dengan pemupukan yang baik, produktivitas hasil pertanian juga dapat dipastikan meningkat. "Pupuk ini juga erat kaitannya dengan peningkatan produktivitas pertanian. Pemupukan yang baik akan berpengaruh besar terhadal hasil panen petani," ujarnya.  PT Pupuk Indonesia memastikan stok pupuk subsidi untuk wilayah Jawa Barat aman menjelang musim tanam Oktober-Maret. Hingga pekan lalu kemarin jumlah pupuk subsidi mencapai 211,1 ribu ton. Jumlah ini 342 persen dari stok minimum ketentuan pemerintah. Ini berada di lini I dan III. Cukup untuk kebutuhan selama enam pekan ke depan.  Stok pupuk yang berada di lini I dan III itu yakni urea sebanyak 148.668 ton, NPK Phonska sebanyak 31.076 ton, SP-36 sebanyak 12.866 ton, ZA sebanyak 4.995 ton, dan organik sebanyak 13.516 ton. Pada pekan lalu, realisasi pupuk subsidi mencapai 361 ribu ton. Data tersebut tercatat hingga 4 Oktober 2021.

Jelang Musim Tanam, Kementan Jamin Stok Pupuk Subsidi Petani Jabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/PUPUK-08-09A-1.jpg" alt="Kunjungi PT PIM, Wamentan Harvick Tinjau Kesiapan Produksi Pupuk. (Dok. Pupuk Indonesia)" width="100%">
<figcaption>Kunjungi PT PIM, Wamentan Harvick Tinjau Kesiapan Produksi Pupuk. (Dok. Pupuk Indonesia)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjelang musim tanam, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi mengunjungi anggota holding PT Pupuk Indonesia (Persero), yaitu PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Lhokseumawe, Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Rabu (8/9).  Harvick menyebutkan bahwa kedatangannya ke Lhokseumawe untuk mengakselerasikan PIM agar bisa speed up. Tujuannya agar PIM dapat melayani penyaluran pupuk bersubsidi pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, seperti provinsi NAD, Sumatera Utara, dan wilayah lainnya.  “Karena sanking luasnya, ini memang menjadi perhatian sendiri juga oleh pak Presiden,” ujar Harvick.  Dalam kunjungannya, Harvick menyebutkan bahwa pihaknya telah menyaksikan sendiri bagaimana manajemen Pupuk Indonesia bersama PIM telah melakukan banyak hal dalam waktu singkat untuk mengatasi permasalahan di PIM, terutama soal pasokan gas. Begitu juga perihal rencana pengembangan pabrik pupuk NPK di PIM.  Terkait pasokan gas, Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia, Nugroho Christijanto menambahkan bahwa pihaknya telah mendapatkan pasokan gas dalam bentuk LNG untuk memenuhi kebutuhan produksi pupuk Urea.  “Untuk pasokan gas, alhamdulillah, sudah relatif cukup terjamin dengan adanya pasokan LNG yang dalam waktu dekat dapat digunakan,” ujar Nugroho.  Sementara itu, untuk menyambut musim tanam yang akan datang, Pupuk Indonesia telah menyiapkan stok di gudang-gudang lini I (produsen) hingga lini III (distributor) yang saat ini jumlahnya mencapai sekitar 1,16 juta ton.  Jumlah tersebut mencukupi untuk memenuhi alokasi pupuk bersubsidi selama enam minggu ke depan, dan lebih banyak dua kali lipat dari ketentuan stok minimum pemerintah. Adapun rincian stoknya adalah, pupuk Urea 431 ribu ton, NPK Phonska 250 ribu ton, ZA 109 ribu ton, SP-36 207 ribu ton, dan pupuk organik Petroganik 170 ribu ton.  Khusus di PIM, stok pupuk bersubsidi saat ini mencapai sebesar 51.152 ton pupuk Urea. Sedangkan realisasi penyaluran oleh PIM hingga akhir Agustus 2021 sebesar 225 ribu ton pupuk Urea.  “Hari ini sebagaimana kita lihat, stok pupuk bersubsidi tersedia. Karena ketahanan pangan ini harus kita tingkatkan,” ujar Direktur Utama PIM, Budi Santoso Syarif, saat mendampingi Harvick meninjau gudang pupuk bersubsidi.  Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 49 Tahun 2020, Pupuk Indonesia sebagai produsen berkewajiban untuk menyalurkan pupuk bersubsidi sebesar 9,04 juta ton dan 1,5 juta liter pupuk organik cair. Adapun realisasi penyaluran hingga Agustus 2021 telah mencapai sekitar 5 juta ton.

Kunjungi PT PIM, Wamentan Harvick Tinjau Kesiapan Produksi Pupuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/GUDANG-PUPUT-PT-PETROKIMIA-GRESIK-RADAR-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perusahaan penyedia solusi agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia, PT Petrokimia Gresik, menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 887.603 ton untuk menghadapi musim tanam Oktober 2019 hingga Maret 2020 mendatang. Stok tersebut dua hingga tiga kali lipat lebih banyak dari ketentuan stok minimum pemerintah yang sebanyak 330.711 ton.  Rincianya adalah pupuk Urea 70.411 ton, ZA 131.063 ton, SP-36 199.470 ton, NPK Phonska 459.000 ton dan organik Petroganik 27.659 ton.  Direktur Utama Petrokimia Gresik Rahmad Pribadi memastikan sekaligus melakukan pengawasan secara langsung penyaluran pupuk bersubsidi. Hal itu demi kelancaran distribusi, kesiapan gudang, komitmen distributor, serta stok pupuk bersubsidi di lapangan.  “Terutama di daerah yang alokasinya besar dan menjadi sentra produksi beras,” ujarnya, Selasa (17/12).  Adapun wilayah yang telah diawasi, adalah provinsi Jawa Timur (Gresik, Probolinggo, Madiun), Jawa Tengah (Solo, Banyumas, Tegal, Semarang), Jawa Barat (Tangerang, Cirebon, Garut), serta Sulawesi Selatan (Makassar), Nusa Tenggara Barat (Mataram), Lampung, Sumatera Utara (Medan), dan Sumatera Barat (Padang).  Sedangkan untuk penyaluran pupuk bersubsidi, lanjut Rahmad, Petrokimia Gresik berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian atau Permentan No. 47/2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk bersubsidi tahun anggaran 2019. Dalam Permentan tersebut, alokasi pupuk bersubsidi 2019 yang harus disalurkan oleh holding Pupuk Indonesia adalah 8,87 juta ton. Dari angka itu, Petrokimia Gresik mendapatkan alokasi atau kewajiban pernyaluran sebesar 5,24 juta ton.  “Hingga hari ini Petrokimia Gresik telah menyalurkan 4,72 juta ton atau 90 persen dari alokasi 5,24 juta ton tersebut,” ujar Rahmad.  Untuk pendistribusian, Petrokimia Gresik dan produsen pupuk lain di bawah holding Pupuk Indonesia, berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag No.15/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Petani yang berhak atas pupuk bersubsidi adalah petani yang menggarap lahan tidak lebih dari 2 hektar, tergabung dalam kelompok tani (Poktan), dan menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).  Sedangkan dalam penyalurannya, Petrokimia Gresik berpegang teguh pada Prinsip 6 Tepat, yaitu Tepat Tempat, Tempat Harga, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Jenis, dan Tepat Waktu.  Penyaluran ini juga dikawal oleh 77 Staf Perwakilan Daerah Penjualan (SPDP) dan 323 asisten SPDP di seluruh nusantara. Mereka rutin berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), kelompok tani, hingga aparat berwajib setempat.  “Kami didukung fasilitas distribusi berupa 300 gudang penyangga kapasitas total 1,4 juta ton, 650 lebih distributor, dan 28 ribu lebih kios resmi,” ujarnya.  Selain kewajiban menyediakan pupuk bersubsidi, tambah Rahmad, Petrokimia Gresik juga menyiapkan stok pupuk komersil (non-subsidi). Langkah ini adalah solusi bagi petani yang kebutuhan pupuknya tidak teralokasi dalam skema subsidi.  “Karena alokasi pupuk subsidi terbatas, maka kami sediakan juga pupuk komersil, sehingga kebutuhan pupuk petani tetap bisa terpenuhi,” ujarnya.  Terkait pemupukan, Petrokimia Gresik menghimbau petani untuk mengikuti rekomendasi pemupukan berimbang 5:3:2. Dimana untuk satu hektar sawah cukup diberikan 500kg pupuk organik Petroganik, 300kg pupuk NPK Phonska atau Phonska Plus, dan 200kg pupuk Urea.  Pemupukan berimbang adalah solusi dari Petrokimia Gresik atas pemakaian pupuk yang cenderung berlebih oleh petani. Sehingga alokasi pupuk bersubsidi yang terbatas dapat lebih efektif dan efisien, dengan hasil atau produktivitas tetap maksimal.  “Pemupukan berimbang sangat kami rekomendasikan karena sudah teruji mampu meningkatkan hasil panen satu hingga dua ton per hektar,” ujarnya.  Terakhir, Petrokimia Gresik menghimbau kepada distributor maupun pihak terkait untuk meningkatkan sinergi demi kepentingan petani dan kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi.  Rahmad juga mengingatkan bahwa pihaknya tidak ragu untuk menindak tegas distributor dan penyalur pupuk bersubsidi yang kedapatan melakukan kecurangan. Sebab, pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan dan harus disalurkan sesuai aturan. Segala bentuk penyelewengan akan berhadapan dengan pihak berwajib.  “Kami tidak segan menindak tegas para distributor dan penyalur pupuk bersubsidi yang tidak jujur. Ingat, bahwa setiap tindakan penyelewengan pupuk bersubsidi dapat dijerat hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara,” ujarnya.

Petrokimia Gresik Pastikan Stok Pupuk Aman Hingga Maret 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/stok-pupuk-bersubsidi-di-kabupaten-malang-aman_m_173368.jpeg" alt="Subur: Salah satu area pesawahan si Kabupaten Malang." width="100%">
<figcaption>Subur: Salah satu area pesawahan si Kabupaten Malang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Stok pupuk bersubdisi di Kabupaten Malang, Jawa Timur, aman hingga akhir tahun. Petani tidak perlu khawatir kesulitan dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. Bahkan hingga kini, proses distribusi pupuk berjalan dengan lancar. Diketahui, Kabupaten Malang mendapat pupuk bersubsidi sebanyak 154.273 ton per tahun. Penyaluran pupuk bersubsidi tersebut juga diawasi secara ketat. "Sampai bulan ini, kami sudah menyerap hampir 90 persen (dari total 154.273 ton pupuk bersubsidi). Kemarin ditambah ZA 3.000 ton," ucap Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang Nasri Abdul Wahid kepada JawaPos.com. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian hingga 29 November 2017, penyaluran pupuk bersubsidi telah mencapai 8.180.816 ton. Angka tersebut dari total alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 9.550.000 ton. Sementara itu, luas lahan tanam padi di Kabupaten Malang, Jawa Timur, tidak terpenuhi tahun ini. Meskipun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tengah berupaya maksimal untuk meningkatkan produksi padi. Pada 2016, Kabupaten Malang mampu memanen padi di atas lahan seluas 71.400 hektare. Namun, luasan tersebut menurun sekitar 144 hektare. "Tahun ini sampai akhir September, kami menanam sedikit dibawah target, 71.256 hektare. Jadi mengalami penurunan," tutur Nasri.

Stok Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Malang Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/71123_90382_pupuk.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar gembira bagi para petani. Mulai tahun depan, Pupuk Kujang menjamin kelangkaan pupuk bersubsidi tak bakal terjadi lagi. Sebab, stok pupuk tersimpan di Gudang&nbsp; lini II dan gudang lini III, sangat mencukupi. Jumlahnya mencapai 125.456 ton. Di wilayah Tasikmalaya misalnya, stok urea yang tersedia mencapai 3.818 ton, sedangkan kebutuhan pupuk urea bersubsidi untuk tiga minggu kedepan mencapai 1.717 ton. &quot;Untuk Tasikmalaya kita sudah menyalurkan 26.496 ton hingga November kemarin dari kenutuhan 28.409 ton. Stok untuk wilayah tasikmalaya sekitar 3.818 ton,&quot; kata &nbsp;Manager Humas PT. Pupuk Kujang, Ade Cahya Kurniawan kepada wartawan, Kamis (15/12). Menurut Ade, melihat stok pupuk bersubsidi yang melimpah untuk wilayah Jawa Barat diharapkan tidak ada lagi keluhan sulitnya mendapatkan pupuk di lapangan. &quot;Melihat stok yang ada saya harapkan petani khususnya di Tasikmalaya tidak khawatir, karena pupuknya banyak, &quot; tambah Ade. Disinggung soal Harga Eceran Tertinggi (HET), Ade menambahkan masih tetap yakni, pupuk urea masih Rp1800/kg, pupuk NPK Rp2300/kg dan pupuk organik Rp500/kg. &quot;Harga itu bersyarat yakni membeli di kios resmi, dibeli secara tunai, dibeli tidak dicampur dengan pupuk lain, dan dibeli sendiri, &quot; pungkasnya.(nif/rmol/mam/JPG)

Stok Pupuk Bersubsi Aman hingga Tahun Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/61771_80810_25456_43587_13787_11810_OKe-jkt1-boks-Abdul-Kadir-BYU-5.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar gembira bagi para petani. Keluhan terkait minimnya stok pupuk segera teratasi.&nbsp; PT Pupuk Kujang mengklaim ketersediaan pupuk untuk petani pada musim tanam utama (rendeng) di tahun 2016-2017, yang dimulai awal November tahun ini, aman.&nbsp; Manager Humas PT Pupuk Kujang Ade Cahya K, di wilayah tanggung jawab PT Pupuk Kujang yaitu Jawa Barat dan Banten, dipastikan ketersediaan pupuk dari gudang produsen hingga tingkat distributor dan pengecer mampu memenuhi kebutuhan petani.&nbsp; &quot;Dua Mminggu ke depan stok sudah teredia,&quot; ujar dia.&nbsp; Hal tersebut, lanjut dia, dapat dilihat pada total posisi stok pupuk urea bersubsidi pada akhir oktober 2016 di gudang lini II produsen dan gudang lini III, dimana terdapat 193.927,24 ton atau 792,26% dibandingkan dengan kebutuhan pupuk urea bersubsidi dua minggu kedepan sebesar 24.477 ton. Sedangkan realisasi penyaluran pupuk urea bersubsidi di Jabar Banten sampai dengan akhir oktober 2016 sebesar 501.604 ton, atau 102 dibandingkan dengan ketentuan pergub sebesar 488.903 ton.&nbsp; Selain itu, Kujang juga menyiapkan stok pupuk NPK ssebanyak 17.630 ton dan pupuk organik sebanyak 8.350 ton. &quot;Dengan kepastian stok pupuk diharapkan tidak ada lagi keluhan petani yang sulit mendapatkan pupuk di lapangan. Menurut kami, mekanisme menyaluran yang baru mengharuskan distributir tetap menebus meski petani belum menggunakannya,&quot; ujar Ade, Rabu (2/11). Ditambahkanya, serapan pupuk biasanya akan tinggi pada musim tanam Oktober-Maret , dan perusahaan telah siap memenuhi permintaan tersebut.(gun/rmol/mam/JPG)

Masuki Musim Tanam Utama, Pemerintah Jamin Ketersediaan Pupuk Aman

stok pupuk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#stok pupuk

Berita Terkini