<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/06/4da8842a-1c05-4864-9673-187eb38a2a88-1-1984634823.jpg" alt="Jumpa pers daring membahas fenomena debt collector brutal dan peredaran kendaraan STNK Only. (RianAlfianto/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jumpa pers daring membahas fenomena debt collector brutal dan peredaran kendaraan STNK Only. (RianAlfianto/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Maraknya aksi kekerasan oleh debt collector serta suburnya praktik jual beli kendaraan bermotor 'STNK only' kini menjadi ancaman serius bagi industri pembiayaan nasional. Fenomena ini bukan sekadar persoalan etika penagihan, tetapi telah berkembang menjadi masalah struktural yang menggerus kepercayaan publik, meningkatkan risiko kredit macet, dan mempersempit ruang gerak pembiayaan otomotif. Isu tersebut mencuat dalam diskusi Infobank TalksNews bertajuk 'Mengurai Akar Kekerasan Debt Collector &amp; Bisnis Gelap STNK Only' yang digelar Infobank secara daring pada Kamis (5/2). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut dua fenomena ini saling berkaitan dan memberikan tekanan nyata terhadap kinerja industri pembiayaan. Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura OJK, Maman Firmansyah, menegaskan bahwa debt collector sejatinya merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan industri pembiayaan. Menurutnya, tanpa mekanisme penagihan, risiko gagal bayar akan melonjak signifikan. Namun, ia menekankan bahwa peran tersebut tidak boleh dijalankan di luar koridor hukum. Sepanjang 2025, OJK mencatat berbagai dinamika yang memperberat industri, mulai dari maraknya 'ormas galbay' hingga kasus intimidasi dan penculikan pejabat perusahaan pembiayaan oleh oknum tertentu. Situasi ini memperlihatkan rapuhnya kepastian hukum di lapangan, khususnya dalam proses penagihan dan eksekusi jaminan. Tekanan juga datang dari maraknya jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen kepemilikan sah atau dikenal dengan istilah STNK only. Menurut Maman, fenomena ini berdampak langsung pada industri pembiayaan karena membuat perusahaan semakin berhati-hati dalam menyalurkan kredit, terutama pada segmen otomotif. &ldquo;Permasalahan Forum STNK Only berdampak ke perusahaan pembiayaan, baik secara tidak langsung terhadap penegakan hukum, termasuk terhadap penurunan penjualan karena perusahaan pembiayaan menjadi lebih berhati-hati dalam underwriting,&rdquo; jelas Maman dalam paparan daringnya. Ia menegaskan bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merupakan satu-satunya bukti kepemilikan sah kendaraan. Karena itu, transaksi jual beli kendaraan bermotor tanpa BPKB tidak boleh dianggap lumrah atau dinormalisasi. Normalisasi praktik ini, kata Maman, hanya akan memperbesar risiko hukum dan pembiayaan di kemudian hari. OJK juga menepis anggapan bahwa praktik penagihan ilegal mendapat pembenaran dari regulator. Sejumlah kasus kekerasan yang viral di media sosial, menurut Maman, justru melibatkan debt collector ilegal yang menggunakan surat kuasa palsu. Ia menegaskan bahwa surat kuasa penagihan bersifat spesifik dan tidak berlaku umum. Dari sisi industri, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengungkapkan bahwa meningkatnya risiko membuat perusahaan pembiayaan memperketat prinsip kehati-hatian. Jika sebelumnya delapan dari 10 pengajuan kredit dapat disetujui, kini tingkat persetujuan turun drastis menjadi sekitar 40 persen. Suwandi juga menyoroti penyusutan portofolio pembiayaan otomotif. Porsi pembiayaan kendaraan bermotor yang sebelumnya mencapai 67 persen kini turun menjadi sekitar 49 persen. Salah satu pemicunya adalah masifnya peredaran kendaraan STNK only yang jumlahnya disebut telah mencapai jutaan unit di berbagai daerah. Menurutnya, tingginya angka gagal bayar, tenor panjang, uang muka rendah, serta adanya perlindungan oknum tertentu terhadap debitur bermasalah membuat risiko pembiayaan semakin kompleks. Kondisi ini memaksa perusahaan pembiayaan untuk mencari model bisnis baru atau menanggung risiko yang semakin besar jika tetap bertahan di segmen berisiko tinggi. Chairman Infobank Media Group Eko B. Supriyanto menegaskan bahwa debt collector merupakan bagian tak terpisahkan dari ekosistem pembiayaan yang sehat selama beroperasi sesuai aturan. Peran mereka penting untuk menjaga nilai aset jaminan dan mencegah budaya tidak membayar utang. Namun, Eko mengingatkan bahwa praktik jual beli STNK only adalah transaksi ilegal yang berisiko tinggi dan berpotensi menjerat pembeli maupun penjual pada sanksi pidana. Ia menilai lemahnya pengawasan di ruang digital turut mempercepat penyebaran praktik ilegal tersebut. Karena itu, Eko mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk bertindak tegas terhadap akun dan iklan jual beli STNK only di media sosial. Penegakan Undang-Undang ITE secara konsisten dinilai penting untuk memutus mata rantai bisnis gelap tersebut. Ke depan, kolaborasi antara regulator, industri pembiayaan, asosiasi otomotif, dan platform digital menjadi kunci. Tanpa penegakan hukum yang tegas dan edukasi publik yang berkelanjutan, kekerasan penagihan dan praktik STNK only berpotensi terus menjadi bom waktu bagi industri pembiayaan nasional. &nbsp;

Maraknya kekerasan oleh debt collector dan jual beli STNK only jadi bom waktu industri pembiayaan nasional. OJK dan pelaku industri waspada.

Soal Debt Collector Brutal hingga Jual Beli Motor 'STNK Only', OJK: Bom Waktu Industri Pembiayaan Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/10/stnk-1764611657.jpg" alt="Ilustrasi: STNK. (Lifepal)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: STNK. (Lifepal).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Dalam dunia otomotif di Indonesia, pemahaman tentang dokumen-dokumen kendaraan menjadi sangat penting, khususnya saat berbicara mengenai proses jual beli. Salah satu dokumen yang paling sering menjadi perhatian adalah Sertifikat Tanda Nomor Kendaraan, yang lebih dikenal dengan sebutan STNK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, ada varian khusus dari STNK yang sering menimbulkan tanda tanya, yaitu "STNK Only." Hal ini viral dan jadi gunjingan netizen lantaran kasus di Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah yang disinyalir merupakan sarang bandit penggelapan mobil dan kendaraan untuk kemudian dijual kembali dalam bentuk recahan atau unit utuh STNK Only.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum Anda terjun dalam transaksi jual beli kendaraan, memahami arti STNK only adalah langkah awal yang sangat penting. Ini juga merupakan langkah antisipasi, sebab jika tidak mengetahui dan lalai membeli mobil bekas STNK Only, Anda bisa digolongkan sebagai penadah barang curian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014744045/target-dividen-tercapai-martin-manurung-apresiasi-kinerja-erick-thohir">Target Dividen Tercapai, Martin Manurung Apresiasi Kinerja Erick Thohir</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilansir dari Caroline, STNK Only merujuk pada STNK yang dikeluarkan tanpa disertai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Hal ini sering terjadi ketika pemilik kendaraan belum menyelesaikan berbagai prosedur administratif, seperti melunasi kredit atau memperbarui dokumen kepemilikan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atau bisa juga merupakan tindakan penggelapan mobil. Modusnya beragam, ada yang membawa lari mobil rental, atau melakukan kredit tanpa melakukan pelunasan kemudian dijual ke pihak ketiga.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara mengutip Auto2000, gampangnya, STNK only adalah sebutan untuk mobil bekas yang hanya memiliki kelengkapan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Jadi, mobil dalam deskripsi penjualan mobil bekas tersebut juga ditulis Tanpa BPKB.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkadang Biasanya istilah ini muncul di berbagai media jual beli mobil bekas, baik di internet maupun secara langsung. Tapi fenomena ini banyaknya muncul di bawah tangan atau tidak resmi, sebab itu tadi, kebanyakan kendaraan STNK Only adalah unit kasus, bisa hasil penggelapan, atau modus kredit tidak dibayar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Walau demikian, ada juga yang benar-benar kehilangan BPKB. Tapi, unit kendaraan khususnya mobil yang dijual STNK Only karena BPKB hilang atau rusak, biasanya penjual akan terbuka, tidak takut untuk melampirkan surat keterangan hilang sebagai pengantar dari kepolisian untuk mengurus dokumen baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mobil bekas yang dijual tanpa kelengkapan surat BPKB bisa mengkhawatirkan sekaligus mencurigakan juga. Mengapa bisa begitu? BPKB memang wajib dimiliki oleh setiap pemilik sah kendaraan bermotor.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014744043/jelang-laga-hidup-dan-mati-kontra-filipina-timnas-indonesia-tak-anggap-remeh-the-azkals">Jelang Laga Hidup dan Mati Kontra Filipina, Timnas Indonesia Tak Anggap Remeh The Azkals</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tidak mungkin pemilik sah tak memiliki BPKB, karena surat itu pasti diberikan setiap proses pembelian kendaraan bermotor, termasuk mobil bekas. Jika memang tertarik untuk membeli mobil bekas, tapi memiliki keterangan STNK only, lebih baik dihindari saja. Alasan utamanya adalah BPKB termasuk sebagai bukti kepemilikan dan terhitung surat berharga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menyetujui pembelian mobil bekas tanpa BPKB berarti Anda kehilangan bukti sah sebagai pemilik mobil tersebut. Apalagi jika pemilik lamanya berdalih bahwa berkas kepemilikan hilang dan malas mengurus surat kehilangan berkasnya, padahal mengurusnya saat ini sangat mudah, sama seperti cara mengurus STNK hilang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bisa jadi di kemudian hari Anda mendapatkan masalah akibat tidak adanya BPKB mobil bekas yang dibeli. Pastinya malah semakin menyulitkan dan merugikan Anda. Oleh karena itu, hindari melakukan pembelian mobil bekas dengan deskripsi STNK Only.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun seperti sudah disinggung di atas, sebenarnya bisa saja pemilik lama mobil tersebut tidak sengaja menghilangkan BPKB. Mungkin saja malah sudah digadaikan. Apa pun alasannya, Anda tetap tidak direkomendasikan untuk melakukan pembelian mobil bekas tanpa ada BPKB, apalagi kalau sudah sampai tangan kedua, ketiga dan seterusnya.&nbsp;</div>

Dilansir dari Caroline, STNK Only merujuk pada STNK yang dikeluarkan tanpa disertai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Viral Gara-gara Kasus Sukolilo di Pati, Ternyata Ini Arti Mobil 'STNK Only', Duh Mending Hindari Deh!

stnk only

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#stnk only

Berita Terkini

Soal Debt Collector Brutal hingga Jual Beli Motor 'STNK Only', OJK: Bom Waktu Industri Pembiayaan Nasional

Viral Gara-gara Kasus Sukolilo di Pati, Ternyata Ini Arti Mobil 'STNK Only', Duh Mending Hindari Deh!

Download Aplikasi JawaPos.com