<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/stnk-palsu.jpg" alt="RUGIKAN NEGARA: Petugas menunjukkan STNK dan bukti pajak palsu yang disita dari para tersangka, Jumat (24/1). (Guslan Gumilang/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>RUGIKAN NEGARA: Petugas menunjukkan STNK dan bukti pajak palsu yang disita dari para tersangka, Jumat (24/1). (Guslan Gumilang/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bagi pemilik kendaraan bermotor ada hal penting yang harus diingat, yaitu membayar pajak. Pasalnya Polisi akan segera menetapkan aturan penghapusan data Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi pemilik kendaraan yang tidak taat pajak.  Dalam ketentuan yang tercantum yakni tidak memperpanjang masa berlaku lima tahunan STNK dan membiarkan mati selama dua tahun datanya akan dihapus dari kepolisian. Aturan ini sudah terbit sejak 2009, tapi baru akan ditetapkan paling cepat tahun ini.  Apabila data mobil atau motor itu terhapus dari data, maka pemilik tidak bisa mendaftarkannya kembali dan akan dianggap ilegal atau bodong. Seperti dilansir dalam laman NTMC Polri, Polisi dapat menyita kendaraan bodong itu apabila kedapatan masih berkendara di jalanan.  “Jadi STNK setelah mati lima tahun, dan dua tahun lagi tidak bayar pajak. Itu yang otomatis terhapus,” kata Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus beberapa waktu lalu.  Terkait aturan soal penghapusan data kendaraan tercantum dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).  Pasal 74 Ayat 3 menyatakan “Kendaraan Bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali”.  Ayat 1 yang dimaksud menjelaskan tentang dua cara penghapusan data kendaraan, yakni dari permintaan pemilik dan pertimbangan pejabat berwenang soal registrasi kendaraan yakni kepolisian.  Penghapusan data kendaraan dengan dua pertimbangan. Pertama, karena kendaraan rusak berat dan kedua pemilik tidak melakukan registrasi ulang maksimal dua tahun setelah masa berlaku STNK habis.  Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan. Pada Pasal 85 dijelaskan sebelum data kendaraan dihapus, pemilik bakal mendapatkan tiga kali peringatan.  Apabila tidak ditanggapi, maka penghapusan registrasi dilakukan. Surat peringatan pertama akan dikirim langsung ke rumah dengan masa tunggu pembayaran pajak selama tiga bulan. Kemudian, surat kedua selama satu bulan, baru kemudian surat ketiga satu bulan.  “Berarti bulan ke enamnya sudah secara otomatis terhapus,” jelas dia.  STNK bagi mobil dan motor listrik yang tidak memperpanjang masa berlaku lima tahunan dan membiarkan mati selama dua tahun juga bakal dihapus datanya dari kepolisian. Yusri mengatakan tidak ada kekhususan bagi STNK kendaraan yang menunggak pajak STNK, meski itu kendaraan listrik.  “Kendaraan listrik juga kan pakai STNK, jadi berlaku ya. Karena yang dikatakan di situ STNK, bukan kendaraan. STNK yang mati lima tahun, enggak bayar pajak (dua tahun) otomatis akan terhapus (datanya),” pungkasnya.

Tak Taat Pajak, Kendaraan Jadi Bodong, Diterapkan Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Ruang-Monitoring-Untuk-Pantau-Tilang-Elektronik-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ruang Monitoring kamera Tilang Elektronik/ETLE - Dery Ridwansah." width="100%">
<figcaption>Ruang Monitoring kamera Tilang Elektronik/ETLE - Dery Ridwansah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerapan Elektronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sudah berjalan sekitar 9 bulan. Ribuan kendaraan roda 4 yang melakukan pelanggaran lalu lintas sudah diberi sanksi. Bahkan ada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang diberi tindakan tegas berupa pemblokiran akibat tak kunjung membayar tilang.  Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakkan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Muhammad Nasir mengatakan, sejak ETLE diterapkan pada 1 November 2018 sampai dengan 11 Juli 2019, tercatat Nomor Polisi (Nopol) kendaraan yang terblokir sebanyak 2.793. Sedangkan yang sudah membuka blokir baru 772. Adapun 4 kendaraan yang kembali melanggar.  Sementara itu, pada rentang waktu tersebut pelanggar yang telah mengkonfirmasi melakukan pelanggaran lalu lintas sebanya 4.810, pelanggar yang terbayarkan 2.957, serta yang telah terkirim ke pengadilan 4.459 dan seluruhnya sudah mendapat putusan pengadilan terkait pelanggaran yang dilakukan.  Oleh karena itu, Nasir meminta agar para pelanggar yang nopolnya sudah terblokir supaya segera membayar denda. Caranya bisa melalui transfer ke rekening BRI yang diberikan petugas. Setelah mengantongi bukti pembayaran, pelanggar bisa mengunjungi posko ETLE Polda Metro Jaya. Di situ pelanggar akan dibuatkan surat pembukaan blokir, untuk kemudian dibawa ke Samsat. Dan blokir bisa dibuka.  "Bayar tilang (untuk buka blokir). Bukti bayar tunjukan (ke petugas) kemudian blokir dibuka," ujar Nasir saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (12/7). Tidak ada tambahan denda bagi pelanggar yang nopolnya sudah terblokir.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/polisi-klaim-pelanggar-lalin-turun-70-persen-setelah-diberlakukan-etle_m_.jpg" alt="Program ETLE di Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Program ETLE di Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Program ETLE di Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  Sementara itu, bagi pelanggar ETLE memiliki dua opsi pembayaran tilang elektronik. Yakni dengan mengikuti persidangan dan membayar denda di pengadian sesuai putusan pengadilan. Atau langsung melakukan transfer ke rekening BRI dengan nominal denda maksimal apabila pembayaraan sebelum ada putusan pengadilan, atau dengan nominal sesuai putusan hukum setelah melalui proses peradilan. "Kalau mau ikut (sidang) bisa sesuai tanggal yang ada di kertas tilang. Langsung BRI juga bisa," pungkas Nasir.  Diketahui, ETLE sudah diterapkan oleh Polda Metro Jaya sejak 1 November 2018 lalu. Sistem ini bisa mendeteksi pelanggaran rambu-rambu, marka jalan, dan traffic light. Kemudian pada 1 Juli 2019 polisi menambah kecanggihan dari sistem ini, di mana ETLE mulai bisa mendeteksi kegiatan pengendara di dalam kendaraan. Sehingga pelanggaran berupa tidak mengenakan sabuk pengaman maupun menggunakan telepon bisa ditindak.

Tidak Bayar Tilang Elektronik, Polisi Blokir 2.793 STNK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Ruang-Monitoring-Untuk-Pantau-Tilang-Elektronik-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah menerapkan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di sejumlah ruas jalan Ibu Kota Jakarta. Diantaranya, Jalan MH Thamrin hingga Jalan Jenderal Sudirman. Sebagai sistem penertiban kendaraan bermotor baru itu, tentu masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami betul. Terutama dalam hal pembayaran tilang apabila tertangkap melakukan pelanggaran.  Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakkan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Muhammad Nasir mengatakan, proses pembayaran tilang elektronik sama dengan tilang konvensional. Nantinya petugas akan akan mengirimkan surat tilang beserta bukti pelanggaran kepada pengendaraan. "Bila surat tilang sudah diterima dapat menunggu sidang di PN (Pengadilan Negeri) dan bayar denda di PN," ujar Nasir saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (5/7).  Sementara itu, bagi pelanggar yang tidak mengikuti sidang di pengadilan bisa membayar melalui nomor rekening BRI yang diberikan oleh petugas, dengan denda maksimal apabila belum ada putusan pengadilan. Bagi pelanggar yang mengikuti persidangan, selain bisa membayar di pengadilan, juga bisa transfer melalui bank BRI. Dengan nominal sesuai putusan sidang. Pembayaran dilakukan setelah persidangan usai. "Tidak mengikuti sidang di PN artinya bayar denda tilang di BRI secara maksimal," terang Nasir.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Ruang-Monitoring-Untuk-Pantau-Tilang-Elektronik-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ruang Monitoring Untuk Pantau Tilang Elektronik. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  Nasir menuturkan, aparat juga telah menyiapkan sanksi tegas bagi pelanggar yang nakal tidak mau membayar tilang sampai dengan batas waktu akhir pembayaran. Sanksi berat bisa berupa pemblokiran STNK. "Kalau pelanggar tidak mengonfirmasi dan tidak membayar denda di PN/BRI, maka STNK akan di blokir secara otomatis," tegasnya.  STNK baru bisa dibuka pemblokirannya setelah pelanggar membayar denda tilang. Pemilik kendaraan sendiri tidak perlu khawatir apabila membayar setelah melewati batas akhir, karena tidak ada denda atas keterlambatan. Namun, dengan pembayaran tilang melewati batas akhir akan merepotkan bagi pengendara. Karena harus memproses pembukaan STNK ke posko ETLE sebelum akhirnya ke kantor Samsat.  "Kalau sudah bayar denda tilang, konfirmasi ke posko ETLE dengan bukti pembayaran, akan dibuatkan surat pembukaan blokir ke Samsat," pungkas Nasir.

STNK Bisa Diblokir Otomatis, Begini Cara Bayar Tilang Elektronik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wow-484-kendaraan-diblokir-karena-langgar-etle_m_.jpg" alt="Sistem ETLE Polda Metro Jaya" width="100%">
<figcaption>Sistem ETLE Polda Metro Jaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan penegakan hukum dengan sistem electronic traffic law enforcement (ETLE) telah diberlakukan sejak 1 November lalu. Selama pelaksanaannya ada 484 kendaraan yang terblokir karena melanggar sistem ETLE tersebut. Kasubdit Bin Gakkum Dirlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto mengatakan, ada beberapa jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara. Sehingga pihaknya harus melakukan pemblokiran. "Sitem penegakan hukum ETLE secara efektif sudah berjalan 46 hari, sejak 1 November sampai 16 Desember. Selama sistem tersebut berjalan sudah 484 kendaraan yang diblokir dengan berbagai berbagai pertimbangan dari aspek hukum," kata Budiyanto, Selasa (18/12). Pertimbangan yang dimaksud yakni pelanggar yang sudah dikirim surat konfirmasi, dan telah di berikan ruang waktu selama 5 hari tidak melakukan konfirmasi. Kemudian pelanggar juga tidak membayar denda tilang selama batas waktu yang telah diberikan yakni satu pekan. Ia merinci untuk kendaraan yang terekam melakukan pelanggaran sebanyak 4.950. Dari jumlah itu terkonfirmasi sebanyak 3.210 kendaraan. Kemudian 889 pelanggar telah mengonfirmasi dan 519 pelanggar membayar denda tilang. Sedangkan yang mendapatkan vonis sebanyak 716 dan terblokir 484 kendaraan. Ia menyebutkan dalam Perma No 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan bahwa penetapan amar putusan denda tilang tanpa kehadiran pelanggar, hasil putusan dapat dilihat pada laman resmi atau website di Pengadilan Negeri di 5 wilayah DKI atau dapat langsung menanyakan kepada Kejaksaan sebagai eksekutor. "Kemudian bagi pelanggar yang sudah dikirim surat konfirmasi segera dapat mengkonfirmasi atau memberikan klarifikasi ke Subdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya," ucapnya.

Wow! 484 Kendaraan Diblokir Karena Langgar ETLE

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/193-stnk-mobil-diblokir-sejak-etle-diterapkan_m_.jpg" alt="Ilustrasi ETLE yang akan diterapkan di Jakarta padaa 1 Oktober 2018" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ETLE yang akan diterapkan di Jakarta padaa 1 Oktober 2018</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebulan lebih pemberlakuan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Jakarta. Tercatat 193 kendaraan roda empat mendapat sanksi pemblokir Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Angka tersebut terhitung sejak awal pemberlakuan 1 November hingga 3 Desember 2018. Pemblokiran STNK itu disebabkan karena pengendara yang melanggar tidak kunjung membayar denda dari batas waktu yang ditentukan. Jumlah keseluruhan pengendara yang melanggar, tercatat mencapai 451 kendaraan. Baik roda dua maupun roda empat. Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakkan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto mengatakan, penerapan kebijakan ETLE di Jakarta berlangsung lancar. Bahkan, mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas dengan alat kamera CCTV itu tidak ada kendala berarti. "Terhitung sejak awal diberlakukan, tanggal 1 November hingga 3 Desember kemarin, jumlah pengendara yang ditindak mencapai 451 kendaraan," ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (4/12). Budiyanto menegaskan, sesuai dengan aturan berlaku, STNK tidak akan bisa diperpanjang sebelum membayar denda atas pelanggaran yang dilakukan. Sementara, 258 pengendara lainnya sudah membayar denda. Oleh karena itu, STNK mereka tidak diblokir. "Daei 451 pengendara, 258 pelanggar itu sudah mendapat penetapan vonis dari pengadilan," kata Budiyanto.

193 STNK Mobil Diblokir Sejak ETLE Diterapkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dua-tahun-menunggak-pajak-siap-siap-kendaran-jadi-bodong_m_.jpg" alt="Ilustrasi anggota Satlantas Polda Metro Jaya menilang kendaraan yang melanggar" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi anggota Satlantas Polda Metro Jaya menilang kendaraan yang melanggar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Awal tahun depan, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bakal menerapkan kebijakan tegas perihal pajak kendaraan bermotor. Bagi pemilik kendaraan yang sengaja membiarkan keterlambatan pembayaran pajak selama dua tahun, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tidak lagi bisa diperpanjang, karena dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi (Regident) kendaraan bermotor (ranmor). Dengan kata lain, kendaraan yang belum membayar pajak selama dua tahun secara otomatis menjadi 'bodong' atau ilegal dioperasikan di jalan raya. Kasi STNK Subdit Regident Dirlantas Polda Metro Jaya, Kompol Bayu Pratama menjelaskan, aturan tersebut diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009. Menurutnya, saat ini pihak kepolisian lalu lintas PMJ sedang melakukan sosialisasi kepada pengendara untuk segera membayar pajak yang menunggak pajak hingga dua tahun. "Aturan itu akan diberlakukan awal tahun depan. Sekarang masih tahap sosialisasi. Kalau menunggak hingga dua tahun, BPKB dan STNK langsung dihapus. Kalau dihapus, artinya kendaraan tersebut ilegal," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (25/10). Bayu menegaskan, bila nomor kendaraan motor atau mobil dihapus dari daftar&nbsp;regident, maka tidak ada toleransi pemilik tidak bisa lagi meregistrasi ulang. Hal tersebut diatur dalam sesuai ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012, bahwa kendaraan bermotor yang tidak terdaftar tidak dapat dioperasikan. "Jelas tidak bisa beroperasi di jalan raya. Karena tidak terdaftar dan sudah dihapus," kata Bayu. Bayu pun menjelaskan, untuk memulai aturan penindakan tersebut perlu berkoordinasi dengan Samsat, karena terkait beberapa faktor lain. Untuk di wilayah hukum Polda Metro Jaya, rencananya akan diberlakukan pada awal tahun mendatang. "Aturannya berlaku untuk nasional, namun penerapannya kembali pada daerah dan Polda masing-masing. Jadi, belum tentu daerah lain akan memberlakukan aturan ini," tutupnya.

Dua Tahun Menunggak Pajak, Siap-siap Kendaran Jadi 'Bodong'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/10-hari-untuk-konfirmasi-7-hari-tenggat-waktu-bayar-tilang-etle_m_.jpg" alt="Petugas Traffic Management Centre (TMC) Ditlantas Polda Metro Jaya memantau pergerakan arus lalu lintas melalui CCTV untuk uji coba ETLE, Senin (1/10)." width="100%">
<figcaption>Petugas Traffic Management Centre (TMC) Ditlantas Polda Metro Jaya memantau pergerakan arus lalu lintas melalui CCTV untuk uji coba ETLE, Senin (1/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah 30 hari uji coba pemberlakuan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau penindakan hukum pelanggaran lalu lintas secara elektronik diberlakukan di dua jalan protokol&nbsp; Thamrin-Sudirman, Polda Metro Jaya akan mulai resmi menindak pelanggar lalu lintas. Bila hasil rekam dan tangkapan layar pengemudi baik roda dua maupun roda empat terbukti melanggar, mereka hanya diberikan waktu tenggat 17 hari agar STNK tidak diblokir. Batas waktu 10 hari untuk konfirmasi, 7 hari berikutnya pelanggar punya waktu untuk membayar denda. Hal tersebut disampaikan Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusuf usai memberikan keterangan persnya soal awal pengoperasian uji coba ETLE di ruangan Traffic Management Center (TMC), Senin (1/10). "Pelanggar akan mendapat surat konfirmasi atau bukti tilang, dan wajib membayar denda ke rekening Bank BRI dengan batas waktu 17 hari kerja. 10 hari untuk konfirmasi, 7 hari untuk bayar denda, kalau tidak dilakukan STNK akan diblokir," ujarnya. Dikatakannya, pelanggar hanya bisa membuka blokir STNK jika sudah membayar denda tilang saat memperpanjang pajak STNK. Upaya itu dilakukan agar pengendara di Jakarta lebih tertib dan menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas. "Kalau sudah waktu yang ditentukan namun pengguna kendaraan belum direspon, maka kami akan blokir. Kalau pun sudah direspon tapi tidak bayar tilang maka ya diblokir juga. Barus bisa dibuka blokirnya sampai bayar denda," kata dia. Yusuf menjelaskan, surat konfirmasi dikirim kepada pemilik kendaraan untuk memastikan saat terjadinya peristiwa pelanggaran yang mengemudikan adalah kendaraan pemilik atau orang lain. Sehingga, batas waktu konfirmasi lebih lama daripada tenggat waktu membayar denda. "Surat tilang bisa langsung dikirim saat hari itu juga. Kamera bekerja meng-capture pelanggaran, kemudian petugas menentukan unsur pelanggarannya. Foto yang dikirim ke TMC tidak lama hanya 10 detik," kata Yusuf.

10 Hari Untuk Konfirmasi, 7 Hari Tenggat Waktu Bayar Tilang ETLE

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/stnk-bakal-diblokir-jika-tidak-bayar-tilang-etle-dalam-seminggu_m_.jpg" alt="Kamera CCTV dalam penerapan ETLE" width="100%">
<figcaption>Kamera CCTV dalam penerapan ETLE</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)&nbsp;yang rencananya akan diberlakukan pada awal Oktober mendatang. Nantinya, STNK akan diblokir kalau pelanggar tidak membayar denda paling lambat satu minggu. "Batas waktu bayar tilang 7 hari. Lewat dari itu maka STNK akan diblokir. Blokir baru bisa dibuka jika bayar benda tilang," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf beberapa hari lalu. Dia menjelaskan, surat tilang akan dikirim kepada pelanggar melalui email sekaligus alamat rumah. Pelanggar lalu lintas akan diberi kesempatan untuk membayar denda tilang melalui rekening Bank yang sudah ditentukan. Menurut Yusuf, saat ini pihaknya masih terkendala dalam penindakan. Sebab, tidak semua pemilik kendaraan memiliki STNK sesuai dengan namanya. Yusuf menyarankan kepada pemilik kendaraan baru, mutasi, atau balik nama, untuk mengirim data nomor telepon dan email. Langkah itu dilakukan agar penindakan ETLE bisa tepat sasaran kepada pelanggar lalu lintas. "Masalahnya itu. Saya sudah sampaikan di media bahwa setiap pemilik kendaraan, segera mengirimkan nomor HP dan email. Sehingga dari situ, kita gampang untuk mengonfirmasi kalau pelanggar punya STNK yang bukan atas namanya," ujarnya. Saat pelanggar lalu lintas menguasai kendaraan, maka pelat nomor yang terekam CCTV itu segera dikonfirmasi oleh petugas TMC. Dengan kata lain, kata Yusuf, pengemudi yang melanggar saat menggunakan kendaraan miliknya, akan segera terkonfirmasi melalui pemilik kendaraan. "Kalau dikonfirmasi itu memang ada respon, dan bener memang yang bersangkutan melakukan, hari itu juga langsung dikirim tilang melalui pos," terangnya. Lanjut Yusuf menjelaskan, ETLE diujicobakan di ruas Jalan Thamrin dan Sudirman. Hingga saat ini baru dua kamera yang terpasang di dua jalur tersebut. Dikatakannya, dua kamera CCTV bekerja merekam aktivitas pengendara di ruas jalan.

STNK Bakal Diblokir, Jika Tidak Bayar Tilang ETLE dalam Seminggu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tidak-bayar-e-tilang-siap-siap-stnk-diblokir_m_1537265322_244004.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pihak Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya sudah menyiapkan skema untuk pembayaran tilang elektronik atau E-Tilang. Yaitu mengirimkan surat penilangan kepada pelanggar ke rumahnya. Sehingga, pihak kepolisian akan bekerjasama dengan PT Pos Indonesia untuk menerapkan sistem itu. Kerjasama dilakukan dalam hal pengiriman penyerahan surat tilang. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf mengatakan pengiriman surat tilang juga bisa dilakukan oleh anggotanya. "Ke rumah lewat data itu oleh anggota atau Pos bisa," kata Yusuf, Selasa (18/9). Menurur dia, polisi tidak akan menahan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Izin Mengemudi pengendara yang melakukan pelanggaran seperti biasa. Namun, apabila pengendara melakukan pelanggaran lagi, maka akan diakumulasikan. Mereka yang melanggar bisa membayarkan dendanya di bank seperti jika ditilang pada umumnya. Jika tidak dibayarkan maka STNK kendaraannya akan diblokir dan tidak biss bayar pajak kendaraan bermotor sebelum membayar denda tilang. "Kalau seminggu, dua minggu tidak ada respon ya kita blokir STNK di Samsat. Jadi pas bayar pajak nanti gak bisa sebelum bayar tagihan. Kalau sudah di (bayar) (ke) bank, STNK lepas blokir. Setelah bukti registrasi diserahkan ke polisi," ucapnya.

Tidak Bayar E-Tilang, Siap-siap STNK Diblokir!

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#stnk diblokir

Berita Terkini