<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Rotan-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Pengerajin anyaman rotan menyelesaikan pembuatan keranjang di jalan raya Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (6/3/2021). Pandemi Covid-19 menurunkan banyak sektor usaha tak terkecuali usaha mikro kecil menengah (UMKM) akibat adanya pembatasan aktifitas masyaraka" width="100%">
<figcaption>Pengerajin anyaman rotan menyelesaikan pembuatan keranjang di jalan raya Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (6/3/2021). Pandemi Covid-19 menurunkan banyak sektor usaha tak terkecuali usaha mikro kecil menengah (UMKM) akibat adanya pembatasan aktifitas masyaraka</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menegaskan tetap akan memfokuskan untuk mendukung sektor UMKM yang menjadi tumpuan perekonomian nasional. Pasalnya 99,9 persen struktur ekonomi nasional bertumpu pada sektor ini dan terbukti ampuh menjadi bantalan utama ekonomi nasional saat terjadi krisis.  Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM), Teten Masduki, mengatakan bahwa saat krisis akibat pandemi Covid-19, UMKM justru menjadi sektor yang paling terdampak parah. Untuk itu, pemerintah sudah mencanangkan beberapa program untuk mendukung kebangkitan UMKM.  Teten menyebut beberapa program yang dilakukan melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) seperti pemberian Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Per 30 Juli 2021 telah tersalur sebesar Rp14,21 triliun atau 92,35 persen kepada 11,8 Juta Usaha Mikro.  Selanjutnya bantuan subsidibunga KUR (kredit usaha rakyat) sebesar 3 persen yang akhirnya diperpanjang hingga akhir Desember 2021. Kemudian, masih Teten, pemerintah melalui bank penyalur telah menyalurkan dana KUR per 5 September 2021 sebesar Rp 177,71 triliun kepada 4.795.255 debitur atau 70,06% dari target Rp253,64 triliun.  "Kita juga memberikan dukungan pembiayaan kepada koperasi lewat LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir). Hingga 17 September 2021 telah tersalur Rp 1,04 triliun dari targetRp 1,6 triliun kepada 128 koperasi," kata Teten Masduki dalam webinar bertema Peran Perbankan dalam Ekosistem Digital UMKM Masa Depan yang digelar oleh MikroForum - Forwada, Kamis (23/09/2021).  Teten menambahkan bahwa pemerintah juga terus mendorong agar perbankan meningkatkan keterlibatannya dalam upaya membantu sektor UMKM terus tumbuh kembang. Pemerintah menargetkan pada tahun 2024 mendatang kredit perbankan kepada sektor UMKM bisa mencapai 30 persen.  Sementara Staf Khusus Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ryan Kiryanto menyoroti sinergi dan kolaborasi antar lambaga dalam mendukung sektor UMKM. Menurutnya, terbitnya Keputusan Presiden (Kepres) No.15 tahun 2021, tentang pembentukan Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang diketuai oleh Menko Marinvest, Luhut B Panjaitan akan memastikan setiap lembaga jalan akan berjalan bersama-sama dalam pengembangan UMKM ke depan.  “Kami mengajak semua pihak, baik otoritas, lembaga pemberintahan, pelaku industry keuangan dan seluruh masyarakat luas khususnya UMKM untuk bergerak bersama-sama seirama, untuk mensukseskan program andalan pemerintah yaitu, program Banga Buatan Indonesia. Program ini pada akhirnya adalah stimulan bagi keberlanjutan pelaku UMKM Indonesia,” pungkasnya.

Jadi Tumpuan Perekonomian Saat Pandemi, Pemerintah Fokus Bantu UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/semen.gif" alt="Ilustrasi pabrik semen PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pabrik semen PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) optimistis pertumbuhan pasar semen di semester II-2021 seiring pemulihan ekonomi yang berjalan sangat bagus seiring dengan pemberian sejumlah stimulus yang diluncurkan pemerintah.  Direktur dan Corporate Secretary Antonius Marcos mengatakan permintaan semen domestik nasional telah mengalami pertumbuhan positif sejak Februari 2021 dan cenderung menguat pada bulan Maret lalu.  "Kami optimistis pertumbuhan positif akan terus berlanjut di tahun 2021 ini," katanya di Jakarta, Sabtu (8/5).  Perseroan, lanjut Antonius, memprediksi kenaikan permintaan semen domestik nasional sebesar 5% dari tahun 2020, terutama dari pertumbuhan semen curah pada semester ke-2 yang disebabkan dari beberapa hal seperti nilai budget infrastruktur tahun 2021 yang kembali berada pada kisaran sebelum masa pandemi Covid-19, proyek-proyek komersial dan perumahan baru yang akan mulai dari tender-tender yang sedang berlangsung saat ini.  Selain itu, pembentukan sovereign wealth funds (SWF) yang akan menarik investasi untuk proyek-proyek infrastruktur utama dan kemudian efek berkelanjutan dari proyek infrastruktur tersebut yang akan mendorong pembanganun konstruksi zona industri dan pabrik di daerah sekitar.  "Kami juga meyambut baik instruksi Kementerian Pekerjaan Umum Republik dan Perumahan RakyatRepublik Indonesia untuk penggunaan Semen Hijau (beton) dalam proyek-proyek Infrastruktur dan pemerintah lainnya," terangnya.  Ditambahkan, Indocement tentunya siap memproduksi dan memasok produk Semen Hijau tersebut baik dalam bentuk pasokan produk PCC, Duracem-Slag Cement dan juga jenis semen yang terbaru yaitu Semen Hidraulik yang sama tangguhnya dengan semen OPC yang sudah dikenal saat ini.  Terkait kinerja, pangsa pasar Indocement untuk periode kuartal I-2021 berada di tingkat 25,9%. Pertumbuhan pangsa pasar pada periode ini berada di luar Jawa dari 15,1% menjadi 16,1% didukung terutama telah beroperasinya secara optimal dua terminal perseroan di Pulau Sumatera dan satu floating terminal di Konawe, Sulawesi Tenggara yang secara efisien menopang pertumbuhan permintaan semen di daerah tersebut  Tercatat pada kuartal I-2021 total volume penjualan bertumbuh 5,5% menjadi Rp4,21 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp 3,99 triliun didukung peningkatan volume domestik 3,7% atau senilai Rp 4,11 triliun dan juga volume ekspor sebesar Rp95 miliar atau melonjak 344,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp21 miliar.  Adapun hingga kuartal I-2021 perseroan membukukan pendapatan bersih mencapai Rp3,43 triliun dengan laba periode berjalan senilai Rp351,3 miliar.  Indocement merupakan salah satu produsen semen terbesar di Indonesia. Saat ini perseroan dan entitas anaknya bergerak dalam beberapa bidang usaha yang meliputi pabrikasi dan penjualan semen (sebagai usaha inti) dan beton siap-pakai, serta tambang agregat dan trass.  Perseroan memiliki 13 pabrik dengan total kapasitas produksi tahunan sebesar 24,9 juta ton semen. Sepuluh pabrik berlokasi di Kompleks Pabrik Citeureup, Bogor, Jawa Barat serta dua pabrik di Kompleks Pabrik Cirebon, Cirebon, Jawa Barat dan satu pabrik di Kompleks Pabrik Tarjun, Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Ekonomi Membaik, Pasar Semen Diprediksi Akan Tumbuh di Semeter II-2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/rumah-1010.jpg" alt="Ilustrasi pembangunan rumah. (Dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangunan rumah. (Dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kolaborasi pelaku bisnis di sektor keuangan dan perumahan diyakini dapat mengakselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang kini tengha menjadi fokus pemerintah guna menggerakkan ekonomi dalam negeri. Hal ini mengingat potensi dan daya ungkit dari dua sektor tersebut sangat besar terhadap perekonomian nasional.  Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko D. Heripoerwanto menjelaskan pihaknya telah menggelontorkan berbagai skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi. Di antaranya yakni Subsidi Selisih Bunga (SSB), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Skema tersebut diberikan untuk mendongkrak industri perumahan subsidi di Tanah Air.  “Kami meyakini langkah strategis tersebut akan mempercepat pemulihan sektor perumahan yang juga akan berpengaruh pada ekonomi nasional,” kata Eko Webinar bertajuk Sinergi untuk Percepatan Pemulihan Sektor Perumahan di Jakarta, Rabu (29/7).  Hingga kini, pemerintah memang telah memberikan berbagai stimulus untuk mendongkrak sektor perumahan. Stimulus tersebut diberikan untuk menggarap angka backlog perumahan di Indonesia sekaligus mengakselerasi program PEN.  Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pahala Nugraha Mansury menjelaskan sebagai salah satu entitas perbankan dalam ekosistem perumahan ini, adanya keberpihakan pemerintah mulai dari aturan hingga penempatan dana negara menjadi angin yang segar.  Kredit yang dialirkan Bank BTN, tutur Pahala, juga memiliki dampak ekonomi jangka panjang. Sebab, kredit tersebut akan menjadi tempat tinggal yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tidak hanya itu, kredit yang disalurkan ke sektor perumahan pun akan memberikan multiplier effect terhadap sekitar 177 subsektor industri lainnya.  Menurut Pahala, Bank BTN sendiri tercatat telah menerima dana negara sebesar Rp5 triliun pada medio Juni 2020. Pahala memprediksi seluruh dana negara yang telah ditempatkan pemerintah tersebut akan terserap habis pada akhir Juli 2020. “Kami meyakini perseroan bisa menyalurkan total kredit sebesar Rp15 triliun dari dana negara tersebut sebelum akhir September 2020,” kata Pahala.  Para pelaku di segmen industri perumahan juga mengungkapkan Covid-19 menghantam sektor properti. Pendapatan bisnis sektor properti di era New Normal bahkan hanya mencapai 50% dari masa normal.  Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Totok Lusida. Menurutnya, hanya sektor rumah subsidi saja yang masih bergerak dan mendapat stimulus pemerintah. Sebaliknya, sektor non-subsidi, menurut Totok, perlu mendapatkan relaksasi mengingat kewajiban para pengembang tetap dijalankan.  “Kami berharap pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang extraordinary khususnya bagi sektor properti. Beberapa relaksasi yang diperlukan untuk sektor perbankan, tenaga kerja, pajak, retribusi, perizinan, dan energi,” jelas Totok.  Sejalan, Ketua DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menuturkan industri perumahan menciptakan lapangan kerja padat karya. “Sehingga kami perlu kepastian berusaha di industri properti terutama di era New Normal ini.”  Selain kepastian berusaha, penurunan daya beli masyarakat sebagai dampak dari penyebaran Covid-19 pun menghantui sektor industri perumahan. “Sebagai pelaku usaha, kami perlu mitigasi bersama sehingga beban finansial yang timbul akibat pandemi ini dapat ditanggung bersama oleh pihak terkait di ekosistem perumahan,” ujar Ketua Umum Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himpera) Harry Endang K.  Endang melanjutkan meski berbagai tantangan tersebut menekan pertumbuhan industri perumahan, namun optimisme sektor perumahan dapat mendongkrak PEN tetap menyala. “Sebab masih banyak peluang dari sektor ini yang mampu memberikan dampak berlipat bagi ekonomi Indonesia," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=l7E2vzz5NRQ  https://www.youtube.com/watch?v=NN-w4uq1tEA  https://www.youtube.com/watch?v=k24ZDybq7xQ

Sektor Properti Diyakini Akan Pacu Pemulihan Ekonomi Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/MPR-OK.jpg" alt="Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang juga Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI mengharapkan Rapimnas III dan Munas SOKSI XI yang dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. (MPR RI for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang juga Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI mengharapkan Rapimnas III dan Munas SOKSI XI yang dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. (MPR RI for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang juga Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI mengharapkan Rapimnas III dan Munas SOKSI XI yang dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie dan Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tanjung, menjadi momentum bersatunya seluruh kekuatan di Partai Golkar. “Jika kita bersatu, solid dan guyub, maka Partai Golkar akan mampu memenangkan pertarungan 2024,” ujar Bamsoet.  Satu Soksi, satu kosgoro dan satu MKGR dalam Satu Golkar, tambah Bamsoet adalah salah satu kunci kemenangan Partai Golkar dalam setiap pertarungan politik.  Mantan Ketua DPR RI ini juga mengingatkan alarm gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin hari semakin nyaring terdengar akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia tak juga menunjukan penurunan. Di tengah berbagai langkah stimulus pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) mencatat hingga Juli 2020, sudah 12 juta penduduk kehilangan pekerjaan.  "Tak sedikit juga para pekerja yang mengalami pemotongan upah. Pandemi Covid-19 telah menguji berbagai dimensi kemanusiaan kita dalam menjalani kehidupan. Bangsa Indonesia beruntung memiliki semangat gotong royong sebagai saripati nilai-nilai Pancasila. Gotong royong inilah yang telah menyelamatkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," ujar Bamsoet dalam acara Musyawarah Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), di Jakarta, Jumat malam (24/7/20).  Turut hadir dalam Munas SOKSI, selain Ketua Umum Partai Golkar/Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Pertimbangan Akbar Tanjung, juga Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, sesepuh SOKSI Oetojo Oesman, Thomas Suyatno, Bomer Pasaribu, Bobby Suhardiman, Achmadi Noor Supit dan Agun Gunanjar.  Dalam acara tersebut, Bamsoet bersama Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (Gerak BS) menyumbangkan alat rapid test. Rapid test dilakukan untuk mengetahui peserta Munas SOKSI dari 34 provinsi tidak terkena Covid-19 sebelum acara dimulai.  Mantan Ketua DPR RI ini memuji ketangguhan para pekerja yang terkena PHK, namun bisa tetap kreatif merintis usaha. Ada yang berdagang di e-Commerce, maupun menjual hasil makanan dan minuman yang dibuat sendiri. Kreatifitas dan ketangguhan warga menjadi penguat langkah pemerintah yang saat ini sedang mengambil banyak peluang ekonomi dari berbagai perusahaan internasional yang ingin merelokasi pabriknya akibat pandemi Covid-19.  "Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat, selama pandemi Covid-19 sudah ada 143 perusahaan internasional yang diidentifikasi akan merelokasi investasi mereka ke Indonesia. Antara lain 57 perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat, 39 dari Taiwan, 25 dari Korea Selatan, dan 21 dari Jepang. Upaya ini setidaknya bisa membuka lapangan usaha kerja baru, untuk menekan jumlah pengangguran terbuka akibat pandemi Covid-19," tandas Bamsoet.  Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga mendorong pemerintah khususnya Kementerian Koperasi dan UKM untuk mempercepat penyaluran anggaran pemulihan ekonomi untuk UMKM. Hingga 21 Juli 2020, dari alokasi total anggaran sekitar Rp 123,46 triliun, baru sepuluh persen yang tersalurkan, yakni sebanyak Rp 11,84 triliun.  "Padahal sejarah telah mengajarkan, sejak krisis ekonomi 1998 dan krisis global 2008, sektor koperasi dan UMKM lah yang menjadi penyangga perekonomian nasional. Sekaligus menyerap banyak lapangan tenaga kerja. Dalih bahwa penyaluran stimulus terhambat hanya karena masalah data UMKM yang belum terintegrasi, menjadi bukti betapa lemahnya pengelolaan data di berbagai kementerian dan lembaga," pungkas Bamsoet.

Bamsoet: Gotong Royong Menyelamatkan Kehidupan Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/DIRUT-BRI2.jpg" alt="Dirut PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk (Persero) Sunarso" width="100%">
<figcaption>Dirut PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk (Persero) Sunarso</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menggelar pertemuan dengan perbankan pelat merah untuk membahas revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah diajukan sebelumnya. Hal ini juga sebagai bentuk dukungan atas pelaksaan PMK 70 tentang Penempatan Uang Negara (PUN) senilai Rp 30 triliun yang telah masuk dalam RBB tersebut.  Dana itu dititipkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara di Bank Umum dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).  Ketua Himbara Sunarso mengatakan, pihaknya meyakinkan dengan kucuran dana tersebut perbankan BUMN dapat mengembangkan sebanyak 3 kali lipat atau menjadi sebesar Rp 90 triliun.  "Kalau ditanya kesiapan, kami semua siap dan komitmen untuk leverage penempatan dana pemerintah itu tiga kali," ujarnya di gedung OJK, Rabu (1/7).  Sunarso menyebut, masing-masing perbankan negara akan menggunakan dana titipan itu sesuai arahan pemerintah, yaitu menyalurkan kredit untuk mendorong roda perekonomian yang sektor usahanya terdampak imbas dari wabah Covid-19.  Penyaluran kredit tersebut, kata dia, akan diberikan pada sektor yang masih memiliki potensi dan fokus terhadap UMKM. Sektor yang dimaksud seperti pangan, transportasi, pariwisata, hingga perumahan.  Meskipun demikian, pihaknya juga masih membuka kesempatan untuk menyalurkan kredit di luar UMKM. Namun dengan syarat bahwa debitur tersebut dinilai layak.  "Apakah non UMKM tidak dapat? Ya apabila ada yang feasible dan memang itu bisa dorong pertumbuhan dan layak, ya pasti akan menjadi target market juga untuk tumbuhkan kredit," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ZvsHXSU0Aao  https://www.youtube.com/watch?v=DndD4lf17QY  https://www.youtube.com/watch?v=-fdIPhNVVzo

Bank BUMN Yakini Bisa Kembangkan Dana Titipan Jadi Rp 90 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/bank-bjb30b.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (bank bjb) terus berupaya mengambil peran dalam mendorong pemulihan ekonomi di Jawa Barat, khususnya di masa adaptasi normal baru. Sebagai bank yang memiliki total aset Rp 123 triliun, bank bjb menjadi bank yang memiliki aset dan laba terbesar di antara BPD lain di Indonesia. Karena itu, bank bjb akan turut berperan mendorong pemulihan ekonomi di Jawa Barat ke berbagai sektor, terutama setor yang langsung bersentuhan dengan pemulihan ekonomi masyarakat.  Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi mengatakan bahwa pandemi Covid-19 telah memengaruhi sistem perekonomian. Berangkat dari sektor pelaku bisnis formal, melemahnya permintaan global maupun domestik telah mengakibatkan efek domino yang mengganggu aktivitas bisnis sehingga pelaku usaha menunda investasi, terutama pelaku usaha pada sektor-sektor yang terdampak signifikan antara lain sektor manufaktur, konstruksi, transportasi, dan lainnya.  Menurut Yuddy, semakin meluasnya penularan Covid-19 mendorong pembuat kebijakan melakukan langkah pembatasan aktivitas usaha melalui lockdown atau pembatasan sosial berskala besar. Kebijakan tersebut memang berhasil menurunkan penyebaran Covid-19 namun dampak terhadap kegiatan perekonomian yang terbatas perlu menjadi perhatian bersama.  ’’Kelompok masyarakat yang kegiatan ekonominya bergantung dari pendapatan harian seperti pekerja di sektor informal dan UMKM pada akhirnya menjadi sektor yang paling terpukul akibat pandemi Covid-19. Pelaku usaha formal maupun UMKM menjadi terancam karena tidak dapat memenuhi kewajiban kreditnya dan berpotensi menjadi kredit macet atau NPL (Noan Performing Loan),’’ ujar Yuddy dalam Government Roundtable Series Covid-19: New, Nest &amp; Post.  Yuddy menyebutkan bahwa dengan kondisi ini, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun masyarakat akhirnya mengandalkan tabungan yang semakin hari semakin menipis. Ketika terakumulasi secara nasional, kondisi tersebut dapat mengakibatkan sektor keuangan menghadapi permasalahan likuiditas. Dengan demikian, dalam arus lingkar makroekonomi, tutur Yuddy, hampir semua agen ekonomi yaitu korporasi atau pelaku usaha formal, pelaku usaha informal dan UMKM, rumah tangga, pemerintah, maupun sektor keuangan, mengalami guncangan.  Pihaknya menyadari bahwa krisis yang terjadi saat ini adalah unik karena disebabkan pandemi virus yang kemudian menyebar luas tidak hanya mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa. Namun, juga memengaruhi kegiatan perekonomian. Karena itu, stimulus yang disusun pemerintah pun bersifat multisektoral dari kebijakan sosial sampai dengan kebijakan ekonomi. Stimulus tersebut, menurut Yuddy, diperlukan untuk memastikan bahwa individu dan pelaku usaha mampu bertahan selama krisis Covid-19 sehingga mampu membantu proses pemulihan pasca-krisis.  Bicara Provinsi Jabar, tutur Yuddy, sektor-sektor yang berkontribusi besar terhadap ekonomi perlu dipulihkan dengan cepat agar dapat segera mendorong pertumbuhan ekonomi. Dukungan perbankan yang kuat, pembentukan modal, pemulihan ekonomi, dan produktivitas, dibutuhkan untuk membantu proses pertumbuhan ekonomi dengan cepat. bank bjb tentu mendukung penuh program-program prioritas Jawa Barat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah. Salah satunya, yaitu dengan rencana bisnis yang bersinergi dengan program prioritas pembangunan di Jawa Barat,’’ katanya.

Sebagai Agen Pembangunan, bank bjb Berperan dalam Pemulihan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/pelahuban-teluk-lamong-ekspor-impor.jpg" alt="Ilustrasi aktivitas ekspor-impor di Dermaga Teluk Lamong (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aktivitas ekspor-impor di Dermaga Teluk Lamong (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus melakukan langkah-langkah guna meredam masifnya penyebaran Covid-19 di Indonesia. Apalagi dampak Covid-19 telah menyebabkan mandeknua perekonomian dunia yang semakin memperparah kondisi di dalam negeri. Semakin lama dan luas wabah penularan Covid-19, semakin berdampak negatif bagi perekonomian nasional dan bakal menyebabkan semakin banyak orang kehilangan pekerjaan.  “Dampak yang di depan mata akibat Wabah Covid-19 ini adalah menurunnya penerimaan keuangan negara. Agenda pembangunan dan belanja negara serta belanja pegawai pasti akan terganggu. Perusahaan swasta juga banyak merumahkan karyawannya sehingga menimbulkan angka pengangguran yang tinggi,” papar Ekonom INDEF Dradjat Wibowo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (12/5).  Ia meminta pemerintah mempercepat penerapan kebijakan stimulus perekonomian. Sektor industri mana yang masih bagus dan beroperasi serta memberikan penghasilan keuangan dan menyerap tenaga kerja, harus terus dioptimalkan dan dilindungi.  Salah satu industri yang menyerap tenaga kerja yang banyak dan menggerakan ekonomi sektor ril dari perkotaan hingga pedesaan adalah industri hasil tembakau. Disamping itu, sektor industri ini juga memberikan pemasukan keuangan bagi negara lewat cukai dan pajak pajak lainnya.  Drajat menyebut bahwa dirinya termasuk orang yang anti rokok. Namun, dalam kondisi seperti saat ini dimana industri tengah menghadapi masalah, semua sektor harus dibantu secara fair, tak terkecuali industri rokok.  Menurut Drajat, INDEF beberapa waktu lalu telah membuat proyeksi turunnya pertumbuhan perekonomian hingga 2 persen untuk skenario wabah yang minimal. Kalau skenario wabahnya lebih besar lagi seperti di Italia bisa berakibat pertumbuhan ekonomi bisa minus. "Ini sudah terbukti dengan Tiongkok yang mengalami pertumbuhan minus. Jadi dampaknya bakal akan sangat besar sekali," ucapnya mengingatkan.  Dradjat juga menyesalkan pencegahan penularan Covid-19 yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) lewat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak diikuti dengan pelaksanaan rapid test maupun test swap dan PCR secara masal kepada semua warga di setiap daerah.  Padahal test massal, yang dilakukan di setiap daerah sangat penting untuk mengetahui seberapa besar jumlah warga yang terinfeksi dan dan tidak terinfeksi Covid 19. Setelah itu diikuti dengan penelusuran kemana saja sebelum dan sesudah warga terinfeksi Covid-19. Serta dilakukan pengobatan maksimal hingga sembuh.  “Tujuan PSBB itu memisahkan antara orang yang positif dengan orang yang belum terkena (Covid 19). Jadi, orang yang masih sehat mengurung diri di rumah, bekerja dari rumah dan orang yang sudah positif dilakukan treatment, kemudian kontak sosial dibatasi. Kalau di masa PSBB orang masih keluyuran, kurang mengindahkan physical distancing, upaya menekan penyebaran masih berat," imbuh Drajat.  Seharusnya, pemerintah daerah dan pemerintah pusat di Indonesia belajar cara menerapkan PSBB dari pemerintah dan negara Selandia Baru. Mereka disiplin sehingga sekarang sudah terbebas dari Wabah Covid-19.  “Saya berharap PSBB kita bisa betul-betul efektif. Seperti di New Zealand orangnya disiplin, kontak bisa benar-benar tidak ada dan sangat terbatas sekali. Anggota masyarakat harus benar benar disiplin menjaga jarak dan tinggal di rumah,” papar Drajat Wibowo.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=UszCDXFPpSo  https://www.youtube.com/watch?v=tMVEV5BGD4A  https://www.youtube.com/watch?v=RpIftLg3XD4

Redam Covid-19, Stimulus Harus Diberikan ke Semua Sektor Industri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/mau-pertumbuhan-ekonomi-7-persen-begini-saran-ekonom_c_281855.jpg" alt="Ilustrasi aktivitas ekspor-impor di pelabuhan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aktivitas ekspor-impor di pelabuhan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan, pertumbuhan ekonomi berpotensi kontraksi pada kuartal II (Q2) 2020. Mengingat, penurunan aktivitas ekonomi akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mulai berlaku sejak awal April hingga saat ini. Jika aktivitas perekonomian belum pulih di kuartal III (Q3), maka pertumbuhan ekonomi nasional 2020 berpotensi lebih rendah dari skenario berat pemerintah.  ”Kisaran (pertumbuhan ekonomi) 0 hingga 1 persen. Sedangkan, pemerintah memperkirakan tumbuh 2,3 persen,” kata Josua melalui pesan singkat kepada Jawa Pos, Kamis (7/5).  Menurut dia, pemerintah perlu mempercepat realisasi anggaran belanja secara khusus. Selain itu, Bank Indonesia berpotensi memangkas kembali tingkat suku bunga acuan untuk kebijakan jangka pendek. Dengan tujuan, untuk mempercepat transmisi stimulus fiskal.  Secara khusus bagi sisi fiskal, refocusing dan realokasi anggaran perlu menitikberatkan pada penanganan Covid-19. Artinya, penghematan belanja pemerintah pusat perlu ditingkatkan kembali. Sehingga, sisi permintaan, khususnya konsumsi rumah tangga, dapat dipertahankan daya belinya agar pertumbuhan ekonomi tetap positif.  Dari sisi produksi, penurunan kinerja sektor manufaktur mengindikasikan bahwa kegiatan produksi terdisrupsi oleh Covid-19. Mengingat, sebagian besar negara di dunia, termasuk Tiongkok, memberlakukan lockdown yang menggangu pasokan bahan baku produksi manufaktur nasional.  ”Selain itu, keputusan pemerintah untuk melakukan PSBB, berarti berhentinya proses sebagian industri manufaktur di luar sektor dikecualikan oleh pemerintah di berbagai daerah berpengaruh signifikan terhadap industri manufaktur. Khususnya, di pulau Jawa yang sebagian besar lokasi industri manufaktur,”  Untuk mengurangi beban sektor usaha dan industri manufaktur, tata pelaksanaan berbagai insentif yang diberikan pemerintah perlu ditingkatkan. Seperti, insentif pajak PPh 21, 22 dan 25. Sehingga, proses pengajuan insentif pajak secara administratif tidak memiliki kendala di lapangan. (han)  Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi puncak penyebaran Covid-19 di bulan April, Mei, dan pertengahan Juni. Selama itu, PSBB akan berlangsung di 70 persen wilayah tanah air.  "Maka dari itu, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Q2 tahun 2020 sebesar 0,4 persen," kata Perry dalam konferensi pers virtual kemarin. Perlahan tapi pasti, pertumbuhan ekonomi naik pada Q3 1,2 persen dan Q4 sebesar 3,1 persen.  Alumnus Iowa State University itu tidak menampik PSBB berdampak terhadap pendapatan masyarakat. Begitu pula pada produksi, investasi, hingga ekspor-impor industri dan dunia usaha.  Menurut Perry, pertumbuhan Indonesia akan membaik pada 2021. Tentunya, dengan penerapan stimulus fiskal dan moneter yanh baik tahun ini. Seperti, suntikan likuiditas perbankan, bantuan sosial, dan restrukturisasi kredit dunia usaha.

Perekonomian Nasional Alami Kontraksi, Hanya Tumbuh 0 Hingga 1 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/PSX_20200330_214410.jpg" alt="Warga mengantri di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Depok, Jawa Barat, Senin (30/3/2020). Antrian tersebut terjadi imbas pemberlakukan pembatasan jumlah pengunjung yang akan berbelanja guna mengantisipasi penyebaran virus Covid-19. FOTO: SALMAN TO" width="100%">
<figcaption>Warga mengantri di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Depok, Jawa Barat, Senin (30/3/2020). Antrian tersebut terjadi imbas pemberlakukan pembatasan jumlah pengunjung yang akan berbelanja guna mengantisipasi penyebaran virus Covid-19. FOTO: SALMAN TO</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melakukan evaluasi terhadap relaksasi pajak yang hendak diberikan kepada para sektor yang terdampak Coronavirus. Mulai dari pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 hingga PPh Pasal 25.  Disebutkan bahwa nantinya akan ada perluasan terhadap sektor-sektor tersebut. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alexander Stefanus Ridwan berharap sektor ritel juga mendapatkan relaksasi itu.  "Nggak ada insentif buat kita. Dalam situasi ekonomi yang seperti ini kan penambahan itu berat jadi saya kira perlu lah pemerintah buru-buru," terang dia lewat sambungan telepon, Jumat (3/4).  Apalagi untuk pembayaran pajak atas penghasilan yang didapatkan para karyawan. Menurutnya, hal itu sangat dibutuhkan, sebab saat ini pendapatan pun sangat menurun drastis dibandingkan sebelumnya.  "PPh 21 gimana, sekarang buat bayar gaji aja setengah mati, kan nggak ada penghasilan. Penghasilan sedikit," terangnya.  Selain PPh 21, Stefanus juga minta agat pemerintah juga memberikan keringanan untuk PPh Final, di mana PPh Final merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan.  "PPh final juga, jangan cuma manufaktur yang mendapatkan bantuan, kira-kira di hotel juga banyak sekali yang collapse kan, itu banyak banget. Cepetan lah, perlu ada tindakan cepat penyelematan yang lagi sekarat ini cepetan dibantu kan perusahaan-perusahaan ini, ritel, mall, pusat belanja, hotel saya kira perlu ya," tutupnya.  Sebelumnya, di tengah ancaman wabah Covid-19, pemerintah tengah mengkaji kemungkinan perluasan pemberian stimulus perpajakan kepada sektor yang terdampak. Salah satunya dengan melakukan perluasan terhadap keringanan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21.  “Di sektor industri pengolahan, pariwisata dan penunjangnya seperti transportasi dan akomodasi serta sektor lainnya,” kata dia dalam Telekonferensi Pers, Rabu (1/4).

Penjualan Merosot Tajam, Peritel Harapkan Insentif dari Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Screening-kendaraan-6.jpg" alt="Pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan Ahmad Yani, kawasan Bunderan Waru atau perbatasaan Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan Ahmad Yani, kawasan Bunderan Waru atau perbatasaan Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Semakin merebaknya virus Covid-19 di Indonesia, mendorong pemerintah terus merumuskan berbagai kebijakan untuk pencegahan. Dari sisi kebijakan anggaran, pemerintah sudah menyiapkan stimulus hingga Rp 405 triliun. Sebesar Rp 75 triliun di antaranya digunakan untuk menambah anggaran kesehatan, Rp 110 triliun untuk safety net, dan sisanya akan digunakan sebagai program pemulihan perekonomian.  Ekonom Bank Permata Josua Pardede menuturkan, langkah pemerintah sudah tepat. Meski demikian, lanjut dia, implementasi stimulus tersebut tidak akan berjalan lancar tanpa membatasi mobilitas manusia. “Yang mana menjadi salah satu fasilitas menularnya virus Covid-19,” ujarnya kepada Jawa Pos, Kamis (2/4).  Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan akan menerapkan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB) dengan opsi Darurat Sipil. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018, PSSB adalah pembatasan mobilitas di Indonesia dengan skala yang lebih besar dibandingkan dengan karantina jenis lainnya. Kondisi darurat sipil, artinya pemerintah dapat melarang orang untuk keluar dari rumah. Dengan tujuan untuk membatasi mobilitas manusia.  Dalam berbagai model, pengetatan mobilitas manusia secara masif dapat mempercepat proses selesainya wabah. Meski, pembatasan tersebut akan berdampak negatif terhadap perekonomian jangka pendek. Mengingat, aktivitas ekonomi akan menjadi sangat terbatas ketika pemerintah memberlakukan kondisi PSSB atau darurat sipil.  “Akibatnya, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II akan melambat, atau bahkan berkontraksi. Namun di jangka menengah, dengan adanya pembatasan ini, diperkirakan pemulihan ekonomi akan lebih cepat. Di sekitar akhir kuartal III hingga kuartal IV,” papar Josua.  Pemulihan akan terjadi berkat stimulus-stimulus yang diberikan pemerintah. Maka dari itu, kebijakan penentuan PSSB atau darurat sipil ini akan berguna sebagai komplementer dari kebijakan stimulus yang sudah terlebih dahulu akan diberikan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Q_DhjpfSDGc  https://www.youtube.com/watch?v=rnoWc2mY020  https://www.youtube.com/watch?v=JqjJsv7-mxA

Stimulus Berhasil Jika Masyarakat Membatasi Mobilitas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#stimulus perekonomian

Berita Terkini