<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Toyota-C-HR-Hybrid-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Toyota C-HR Hybrid di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, Kamis (11/11/2021). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Toyota C-HR Hybrid di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, Kamis (11/11/2021). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Astra International Tbk (ASII) mencatatkan penjualan unit mobil sejak Januari hingga November 2021 mencapai 437.803 unit. Capaian tersebut meningkat secara signifikan dibandingkan di tahun 2020 pada periode yang sama yaitu hanya sebanyak 243.052 unit.  “Penjualan mobil dalam negeri semakin membaik jelang penghujung tahun ini seiring dengan terkendalinya pandemi Covid-19,” kata Head of Corporate Communications ASII, Boy Kelana Soebroto dalam keterangannya yang diterima oleh JawaPos.com.  Menurutnya, pada November 2021 saja, penjualan unit mobil Astra mencapai 52.229 unit. Capaian tersebut lebih tinggi atau naik 25,16 persen dibandingkan bulan sebelumnya (month to month/ mtom) yang mencapai 41.729 unit. Penjualan tersebut juga meningkat dibandingkan dari tahun 2020 lalu yaitu yang hanya 24.425 unit.  Boy Kelana menjelaskan, capaian realiasasi mobil Astra didongkrak oleh stimulus kebijakan pemerintah melalui relaksasi PPnBM dan pameran GIIAS 2021 yang memicu minat antusiasme masyarakat.  “Dukungan kebijakan relaksasi PPnBM dari pemerintah, pelaksanaan GIIAS 2021 yang menghadirkan produk-produk baru otomotif Grup Astra," tuturnya.  Boy memaparkan, berdasarkan realisasi penjualan mobil milik Astra pada November 2021, minat paling tinggi adalah merek Toyota yang mencapai 33.555 unit. Menyusul Daihatsu dengan penjualan mencapai 16.045 unit. Selanjutnya Isuzu mencapai 2.415 unit dan UD Truck sebanyak 160 unit. Sementara yang terendah adalah Peugeot sebanyak 54 unit.  Sementara untuk produk-produk mobil yang terjual berdasarkan data Gaikindo per November 2021 lalu, mobil Astra merebut pangsa pasar mencapai 60 persen. Sementara untuk produk mobil jenis LCGC market share-nya mencapai 80 persen.  Secara total market share penjualan produk Astra sejak Januari - November 2021 mencapai 55 persen dan untuk produk LCGC 78 persen dari total unit mobil baik Astra maupun non Astra. "Kami berharap penjualan mobil dapat terus membaik ke depannya, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," pungkasnya.

Astra Catatkan Penjualan Mobil Sebesar 437.803 Unit per November 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/ini-penghambat-pertumbuhan-dunia-usaha-tahun-depan-versi-pengusaha_m_172637.jpeg" alt="Ketua Apindo, Hariyadi Sukamdani" width="100%">
<figcaption>Ketua Apindo, Hariyadi Sukamdani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan bahwa sejumlah kebijakan stimulus di tengah pandemi Covid-19 tidak berjalan secara efektif. Kebijakan tersebut antara lain adalah relaksasi Pajak Penghasilan (PPh) 21, PPh 22, PPh 25 dan program Kartu Prakerja.  Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, untuk relaksasi PPh 21 dia menilai tidak efektif karena batasannya hanya untuk pekerja dengan gaji Rp 200 juta per tahun atau Rp 16,67 juta per bulan. Padahal, saat ini mayoritas para pekerja itu menerima gaji kurang dari gaji normal.  "Average di sektor pariwisata boleh dibilang malah di bawah 50 persen, jadi dikasih ini juga percuma karena dapatnya rendah. Jadi, pemerintah menulis Rp 70,1 triliun itu sebetulnya cuma diatas kertas saja tapi kenyataannya tidak dirasakan manfaatnya khususnya oleh pekerja kita," tuturnya.  Kemudian, untuk relaksasi PPh 22 impor pun juga belum terasa dampaknya. Sebab, pajak impor bisa digunakan apabila perusahaan melakukan impor, di mana yang seharusnya perhitungan PPh dibayar dibelakang, sekarang harus dibayar di muka.  "Nah ini yang dibebaskan. Sekarang ini impor relatif kecil, nggak seperti biasa dan relatif turun tajam," terang dia.  Sedangkan, untuk relaksasi PPh 25 yang diminta oleh pengusaha untuk dibebaskan dari angsuran. Pasalnya, telah dipastikan perusahaan mengalami kerugian akibat pandemi Covid-19 tentunya tidak bisa membayar PPh tersebut.  "Jadi, kalau rugi ujung-ujungnya pasti tidak bayar PPh 25, karena aturan pajak kita diharuskan membayar angsuran sesuai kinerja tahun lalu maka nantinya kalau kita membayar 70 persen ini diujung pasti kita akan lebih bayar. Jadi, ini bukannya menolong malah merepotkan," tambahnya.  Terkait program Kartu Prakerja, menurut dia, peningkatan kompetensi yang juga sebagai semi jaring pengaman sosial ini pada kenyataannya kurang tepat. Sebab, di tengah kondisi saat ini, bukan peningkatan kompetensi yang dibutuhkan, melainkan Bantuan Langsung Tunai (BLT).  "Ini juga jadi masalah karena dia open registration, semua orang bisa daftar, akhirnya yang terdampak nggak dapat, dan ini banyak keluhan dari pekerja kami akhirnya mereka nggak dapat," tutup dia.

Stimulus Pajak Dirasa Masih Kurang Efektif Bagi Para Pengusaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/dulu-diabaikan-pajak-kini-jadi-pertimbangan-pemodal-berinvestasi_m_162022.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peranan investasi di dalam sebuah negara tidak bisa dianggap sebelah mata. Investasi menjadi salah satu nafas sebuah negara dalam membangun perekonomiannya. Mustahil, negara bisa maju tanpa investasi yang masuk di dalamnya, tidak terkecuali Indonesia. Hanya saja, investasi tidak bisa begitu saja masuk. Banyak pertimbangan dari para investor untuk meneguhkan hatinya agar mau menaruh uangnya di suatu negara. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, salah satu yang menjadi pertimbangan investor untuk berinvestasi adalah perihal pajak. Dulu, kata dia, pajak tidak terlalu dipertimbangkan oleh investor. Namun seiring berjalannya, waktu, pajak nyatanya menjadi pertimbangan lainnya setelah tingkat korupsi dan kepastian politiknya. "Ada survey terhadap para pelaku ekonomi digital. Ketika ditanya faktor apa yang berpengaruh anda investasi atau tidak ? Pajak berada pada nomor tiga," ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (11/10). "Urutannya itu pertama itu korupsi, kedua bagaimana kepastian politik, ketiga itu pajak, keempat itu ada makro ekonomi, dan kelima adalah biaya buruh," sambungnya. Perihal pajak, lanjut Yustinus, ada empat hal yang dipertimbangkan. Pertama soal administrasi pajak, kemudian pajak internasional, penyelesaian sengketa pajak dan terakhir soal sistem hukumnya. Sayangnya, dari keempat hal tersebut, Yustinus menilai Indonesia masih belum di kategori yang baik. Banyak hal yang harus diperbaiki menuju exellence. "Sebenernya dari faktor ini kita perlu (banyak) perbaikan. Dari skala 0 - 10 mungkin kita masih berada di nilai 6," pungkasnya.

Dulu Diabaikan, Pajak Kini Jadi Pertimbangan Pemodal Berinvestasi

stimulus pajak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#stimulus pajak

Berita Terkini

Astra Catatkan Penjualan Mobil Sebesar 437.803 Unit per November 2021

Stimulus Pajak Dirasa Masih Kurang Efektif Bagi Para Pengusaha

Dulu Diabaikan, Pajak Kini Jadi Pertimbangan Pemodal Berinvestasi

Download Aplikasi JawaPos.com