<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/pakar-ekonomi-monopoli-bisnis-tidak-dibenarkan_m_134270.jpeg" alt="Ekonom INDEF lainnya, Aviliani. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ekonom INDEF lainnya, Aviliani. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Kebijakan pemerintah menggelontor dana hingga Rp 200 triliun ke sistem perbankan diharapkan dapat menggerakan perekonomian. Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) berharap stimulus fiskal terbaru pemerintah itu dapat tersalurkan dengan baik sehingga perekonomian dapat bergerak lebih cepat. "Dari sisi kredit dan likuiditas, stimulus Rp 200 triliun harusnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan kredit. Pertumbuhan kredit harus naik secara signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Direktur Program INDEF, Eisha M Rachbini dalam Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026: Menata Ulang Arah Ekonomi Berkeadilan di Jakarta, Kamis (20/11). INDEF memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 sebesar 5,0 persen. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti meningkatnya ketidakpastian global, pemulihan konsumsi domestik yang belum optimal, hingga pasar kerja yang masih didominasi sektor informal. "Dinamika ekonomi global masih diwarnai ketidakpastian. Perang dagang kemungkinan masih berlanjut. Kami nilai pertumbuhan ekonomi ada di angka 5 persen," kata Eisha. Pada kesempatan yang sama, Ekonom INDEF Didin S Damanhuri menyampaikan bahwa penyaluran kredit dari dana Rp 200 triliun tersebut perlu diprioritaskan untuk pengembangan dan penguatan UMKM. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi akan menjadi inklusif karena dampaknya dapat dirasakan hingga lapisan terbawah masyarakat. "Dana Rp 200 triliun yang disalurkan dari Bank Indonesia ke 5 bank BUMN itu bagaimana agar mendorong pemerataan tadi? Cita-cita Presiden Prabowo ingin pertumbuhan lewat pemerataan, maka orientasi pembangunan inklusif harus dirinci," ujarnya. Ekonom INDEF lainnya, Aviliani, mengungkapkan bahwa stimulus Rp 200 triliun dari pemerintah berdampak positif bagi dunia usaha. Sebab, suku bunga perbankan mulai menurun sejak pemerintah menggulirkan dana itu. "Sejak adanya dana Rp 200 triliun dari pemerintah di bank-bank BUMN, suku bunga langsung turun. Ketika itu mulai diguyurkan, suku bunga turun, permintaan mulai bertambah," kata Aviliani. Dia menambahkan, penempatan dana Rp 200 triliun di bank-bank BUMN perlu dibarengi dengan kebijakan-kebijakan lain dari kementerian dan Lembaga agar dampaknya lebih maksimal. "Sekarang ini banyak sekali keinginan Presiden Prabowo yang bagus, tapi belum terimplementasi. Bank itu follow the business. Kebijakan-kebijakan pemerintah harus diarahkan ke arah mana investor masuk," tutupnya.

Dinamika ekonomi global diwarnai ketidakpastian, perang dagang masih berlanjut sehingga pertumbuhan ekonomi diperkirakan sekitar 5 persen.

Gelontor Stimulus Rp 200 Triliun, Langkah Pemerintah Bakal Dorong Ekonomi Bergerak Lebih Lebih Cepat

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/19/JKT_Penjualan-Mobil-Lesu_SALMAN-TOYIBI-09JPG-253850921.jpg" alt="Deretan unit mobil terparkir di pabrik Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (18/6/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Deretan unit mobil terparkir di pabrik Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (18/6/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Industri otomotif Indonesia kembali menghadapi tantangan serius. Meski penjualan mobil pada Agustus 2025 mencatat kenaikan tipis dibandingkan bulan sebelumnya, secara tahunan angkanya justru merosot tajam.&nbsp; Berdasarkan data Gaikindo, penjualan mobil ritel pada Agustus 2025 mencapai 66.478 unit, naik 5,7 persen dibandingkan Juli 2025 (62.922 unit). Sementara penjualan wholesales atau dari pabrikan ke dealer tercatat 61.780 unit, tumbuh 1,5 persen dibandingkan Juli yang sebesar 60.878 unit. Namun jika dibandingkan Agustus 2024, gambaran pasar terlihat jauh lebih suram. Penjualan wholesales anjlok 19 persen dari 76.302 unit, sedangkan ritel turun 13,4 persen dari 76.806 unit.&nbsp; Penurunan ini menandakan daya beli konsumen belum sepenuhnya pulih, meskipun industri mencoba menggenjot penjualan melalui program promosi maupun pameran otomotif. &nbsp;GIIAS 2025 Jadi Penopang, tapi Belum Cukup Ketua I Gaikindo, Jongkie Sugiarto, menyebut kenaikan tipis penjualan pada Agustus sebagian besar terdorong oleh gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025, yang rutin menjadi ajang transaksi sekaligus barometer tren otomotif nasional. Meski demikian, Jongkie menegaskan bahwa euforia pameran tidak cukup untuk mengangkat industri secara berkelanjutan. &ldquo;Kami berharap situasi ekonomi nasional bisa segera kondusif agar penjualan kembali normal. Tapi tanpa stimulus, target tahun ini sangat berat untuk tercapai,&rdquo; ujarnya. Target Penjualan Dikoreksi, Optimisme Melemah Gaikindo sebelumnya mematok target penjualan mobil baru di angka 900 ribu unit sepanjang 2025. Namun melihat tren penurunan dalam beberapa bulan terakhir, asosiasi itu mengakui target tersebut kemungkinan besar tidak bisa dicapai. &ldquo;Kami sedang mengkaji ulang target, karena kondisi pasar jelas belum sesuai harapan. Kalau tren negatif ini berlanjut, industri otomotif bisa kehilangan momentum yang seharusnya menopang pertumbuhan ekonomi nasional,&rdquo; kata Jongkie. Desakan Stimulus Fiskal: Belajar dari Pandemi Dalam situasi yang semakin menekan, Gaikindo mendorong pemerintah kembali menggelontorkan insentif fiskal, salah satunya berupa keringanan PPnBM Ditanggung Pemerintah (DTP) yang terbukti efektif saat pandemi Covid-19. Menurut Jongkie, kebijakan tersebut berhasil mendongkrak penjualan mobil secara drastis pada 2021&ndash;2022. Selain itu, meningkatnya volume penjualan justru memperbesar penerimaan negara dari pajak lain seperti PPN, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). &ldquo;Kami mengusulkan agar skemanya sama seperti waktu pandemi. Saat itu terbukti penjualan melonjak, industri bergairah, dan penerimaan pajak justru bertambah besar,&rdquo; jelasnya. Industri otomotif juga diyakini memiliki efek domino yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Selain menyerap jutaan tenaga kerja, sektor ini juga menopang ratusan industri komponen, logistik, hingga pembiayaan.&nbsp; Lesunya pasar mobil berpotensi memperlambat pertumbuhan industri pendukung serta mengurangi kontribusi ke Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan kondisi konsumsi rumah tangga yang masih lemah, insentif fiskal dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah yang menjadi tulang punggung pasar otomotif. Gaikindo menegaskan, stimulus semacam ini tidak hanya menyelamatkan produsen mobil, tetapi juga mendukung stabilitas ekonomi nasional. "Saat itu terbukti bahwa penjualan naik secara drastis dan karena volume nya meningkat maka penerimaan pajak yang tidak DTP seperti PPN, BBN KB dan PKB menjadi sangat besar," tandas Jongkie.&nbsp;

Penjualan mobil Indonesia Agustus 2025 naik tipis, namun turun signifikan dibanding tahun lalu. Gaikindo minta stimulus fiskal.

Industri Otomotif Nasional Megap-megap, Gaikindo Minta Pemerintah Berikan Stimulus Fiskal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/03/Pabrik-mercedes-Wanaherang-Eko-Putra-copy-3115543751.jpg" alt="Ilustrasi: Pabrik perakitan Mercedes-Benz Indonesia di Wanaherang, Bogor. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pabrik perakitan Mercedes-Benz Indonesia di Wanaherang, Bogor. (Istimewa).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemberian stimulus fiskal untuk dunia usaha tetap dipertahankan hingga 2024 mendatang. Hal itu direspons positif oleh para pelaku usaha. Ketua Komite Analisis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani memandang, kebijakan itu membawa dampak baik tak hanya bagi pelaku usaha, namun juga bagi prospek pertumbuhan ekonomi RI mendatang. "Stimulus fiskal dibutuhkan dunia usaha agar ekonomi terus terjaga tren kenaikannya di atas 5 persen pada tahun 2024. Tahun dimana penuh tantangan, baik domestik maupun global," ujarnya kepada Jawa Pos, Jumat (1/12). Ajib menjelaskan, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi pada tahun depan. Diantaranya yakni terkait dengan penurunan daya beli, tahun politik yang terjadi sepanjang tahun mulai dari pileg, pilpres, sampai dengan pilkada serentak. Sementara, lanjut dia, tantangan global juga harus diantisipasi. Terutama terkait dengan pelemahan ekonomi beberapa negara yang bahkan terhantui oleh resesi ekonomi, dan penguatan nilai tukar dolar yang berimbas terhadap neraca perdagangan internasional. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013346788/sri-mulyani-pastikan-stimulus-fiskal-untuk-dunia-usaha-berlanjut-di-2024">Sri Mulyani Pastikan Stimulus Fiskal untuk Dunia Usaha Berlanjut di 2024</a> Kondisi itu membuat adanya kepastian pemberian stimulus menjadi hal yang dinanti dunia usaha. "Stimulus fiskal bisa menjadi insentif yang terus menjaga pertumbuhan ekonomi. Misalnya beberapa aspek pajak PPN yang ditanggung pemerintah (DTP), alokasi subsidi suku bunga usaha seperti di program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan insentif lain yang tepat sasaran," jelasnya. Ajib menyebut, pada prinsipnya, stimulus fiskal harus bisa mendorong dua aspek. "Dari sudut pandang dunia usaha, bisa menurunkan Harga Pokok Penjualan (HPP). Sedangkan dari sisi masyarakat, bisa mendorong daya beli," katanya. Senada, Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Anggawira merespons positif kepastian keberlanjutan stimulus tersebut. Anggawira menyebut, kebijakan itu akan mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha. "Kami pelaku usaha merespons positif terhadap kepastian pemerintah yang akan tetap memberikan insentif fiskal. Ini dapat memberikan stabilitas dan kejelasan dalam perencanaan bisnis mereka, mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi," tutur Anggawira. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013329869/hipmi-minta-anak-muda-tak-hanya-bercita-cita-mentok-jadi-pns">Hipmi Minta Anak Muda Tak hanya Bercita-cita Mentok jadi PNS</a> &nbsp; Sebelumnya, Menkeu menyebut, teknis pemberian insentif atau stimulus fiskal itu masih sama dengan tahun 2023. Yakni terdapat 18 sektor yang dapat memanfaatkan program insentif ini. Menurut Menkeu, sektor tersebut merupakan yang dianggap perlu untuk dibantu pengembangannya. "Jadi, kalau dia termasuk dalam 18 termasuk sektor digital, hilirisasi, kemudian berbagai kegiatan kegiatan yang dianggap memiliki nilai tambah dan dia pionir atau di daerah yang dianggap perlu untuk dikembangkan, kita tetap akan memberikan. Juga berbagai program-program insentif investasi yang sudah disepakati dengan Kementerian Investasi/BKPM," jelasnya.

Stimulus fiskal dibutuhkan dunia usaha agar ekonomi terus terjaga tren kenaikannya di atas 5 persen pada tahun 2024.

Pengusaha Apresiasi Kelanjutan Stimulus Fiskal

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/Sri-Mulyani-DPR-438127047.jpg" alt="Menkeu Sri Mulyani. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menkeu Sri Mulyani. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">JawaPos.com &ndash; Perhatian pemerintah untuk memajukan dunia usaha terus berlanjut. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemberian stimulus fiskal kepada dunia usaha masih dipertahankan di tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013346748/cak-imin-sebut-indonesia-terancam-kehancuran-jika-amin-tak-menang-tkn-prabowo-gibran-masya-allah-jangan-sombong">Cak Imin Sebut Indonesia Terancam Kehancuran Jika AMIN Tak Menang, TKN Prabowo-Gibran: Masya Allah, Jangan Sombong!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau stimulus yang sudah establish yaitu untuk berbagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah apa meningkatkan nilai tambah seperti tax allowance, tax holiday, itu tetap, kriterianya sama,&rdquo; kata Menkeu dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (30/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menkeu menjelaskan, masih sama dengan tahun 2023, terdapat 18 sektor yang dapat memanfaatkan program insentif ini. Sektor tersebut merupakan yang dianggap perlu untuk dibantu pengembangannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013346765/bila-amin-tak-menang-cak-imin-di-hadapan-kader-pkb-indonesia-dalam-bahaya-dan-kehancuran">Bila AMIN Tak Menang, Cak Imin di Hadapan Kader PKB: Indonesia dalam Bahaya dan Kehancuran!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi kalau dia termasuk dalam 18 termasuk sektor digital, hilirisasi, kemudian berbagai kegiatan kegiatan yang dianggap memiliki nilai tambah dan dia pionir atau di daerah yang dianggap perlu untuk dikembangkan, kita tetap akan memberikan,&rdquo; jelas Sri Mulyani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu termasuk juga berbagai program-program insentif investasi yang sudah disepakati dengan Kementerian Investasi/BKPM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013346757/jpu-tuntut-bupati-non-aktif-kepulauan-meranti-sembilan-tahun-penjara">JPU Tuntut Bupati Non Aktif Kepulauan Meranti Sembilan Tahun Penjara</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di samping itu, pemerintah juga tetap mendukung stimulasi di sektor konstruksi perumahan. Melanjutkan program di tahun 2023, stimulus perpajakan dengan PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah seharga dibawah Rp2 miliar sebesar 100 persen hingga Juni 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara untuk bulan Juli hingga Desember 2024, insentif PPN DTP sebesar 50 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/013346713/alasan-sutradara-rizal-mantovani-kerjakan-video-klip-single-terbaru-wali-dengan-konsep-sinema">Alasan Sutradara Rizal Mantovani Kerjakan Video Klip Single Terbaru Wali dengan Konsep Sinema</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kemudian kalau untuk mobil listrik, itu juga sudah kita sampaikan waktu itu berbagai insentif perpajakan dalam rangka untuk meningkatkan demand maupun dari sisi respons&nbsp;supply-nya untuk investasi. Jadi tidak ada yang berubah dari sisi itu,&rdquo; pungkas Sri Mulyani.</div>

Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemberian stimulus fiskal kepada dunia usaha masih dipertahankan di tahun 2024.

Sri Mulyani Pastikan Stimulus Fiskal untuk Dunia Usaha Berlanjut di 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/Menkeu-3702829743.jpeg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (Foto: kemenkeu.go.id)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (Foto: kemenkeu.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemberian stimulus fiskal kepada dunia usaha masih dapat bertahan di tahun 2024. &ldquo;Masih sama dengan tahun 2023, terdapat 18 sektor yang dapat memanfaatkan program insentif ini,&rdquo; paparnya. Lebih lengkapnya, 18 sektor yang sesuai dengan Kategori Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Antara lain: (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan), (Pertambangan dan Penggalian), (Industri Pengolahan), (Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin). (Aktivitas Remediasi), (Konstruksi), (Perdagangan Besar dan Eceran), (Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor), (Pengangkutan dan Pergudangan), (Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum). (Informasi dan Komunikasi), (Aktivitas Keuangan dan Asuransi), (Real Estat), (Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis). (Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya), (Pendidikan), (Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial), (Kesenian, Hiburan dan Rekreasi). Menurut Menkeu, sektor tersebut akan tetap mendapat berbagai program-program insentif investasi yang telah disepakati dengan Kementerian Investasi/BKPM. Di samping itu, untuk melanjutkan program di tahun 2023, Pemerintah juga tetap mendukung stimulasi di sektor konstruksi perumahan. Stimulus perpajakan dengan PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah seharga di bawah Rp 2 miliar sebesar 100 persen hingga Juni 2024. Sementara untuk bulan Juli hingga Desember 2024, insentif PPN DTP sebesar 50 persen. Stimulus tersebut akan establish untuk berbagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya meningkatkan nilai tambah. &ldquo;Seperti halnya tax allowance, tax holiday, itu tetap, kriterianya sama,&rdquo; ungkap Sri Mulyani pada Keterangan Pers selepas Acara Penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2024 di Istana Negara Jakarta, Rabu (29/11). &ldquo;Kemudian kalau untuk mobil listrik, itu juga sudah kami sampaikan waktu itu berbagai insentif perpajakan dalam rangka untuk meningkatkan demand maupun dari sisi respon supply-nya untuk investasi. Jadi tidak ada yang berubah dari sisi itu,&rdquo; ujar Menkeu.

Stimulus perpajakan dengan PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah seharga dibawah Rp 2 miliar sebesar 100% hingga Juni 2024.

Menkeu Mengumumkan: Stimulus Fiskal Berlanjut, Prospek Cerah bagi Dunia Usaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-12-rekomendasi-rakornas-pdip-untuk-kawal-jokowi-maruf-amin_m_.jpg" alt="Ketua DPR Puan Maharani" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Puan Maharani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR akan melakukan Rapat Paripurna hari ini, Kamis (18/6) pukul 14.00 WIB. Rapat paripurna akan dihadiri anggota-anggota DPR RI secara fisik dan virtual dengan tetap berpedoman pada tata tertib persidangan DPR dan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.  “Agenda rapat paripurna hari ini adalah penyampaian Pandangan Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi atas Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2021,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (18/6).  Seperti diketahui, pada (15/6) lalu, Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas yang mewakili pemerintah, telah mendengarkan Pandangan Fraksi-fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2021 dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019 – 2020.  “Pada masa sidang IV ini, sebagai pelaksanaan fungsi anggaran, DPR bersama Pemerintah melakukan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2021,” jelasnya.  Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 merupakan landasan dalam mendesain APBN 2021. Desain APBN 2021, sangat bergantung pada pemulihan Sosial dan Ekonomi pada tahun 2020 ini.  Menurutnya, dalam APBN 2021 agar diarahkan untuk menjadi stimulus kebijakan fiskal dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial, serta menjadi momentum dalam melakukan berbagai reformasi kebijakan pembangunan sehingga dapat mempercepat kemajuan Indonesia diberbagai bidang.  “Dapat dimaklumi bahwa dalam mendesain APBN 2021, yang dilakukan dalam kondisi ketidakpastian akibat dampak pandemi Covid-19, akan menimbulkan banyak ruang antisipasi fiskal baik dari sisi pendapatan negara, belanja, maupun pembiayaan,” tuturnya.  Oleh karena itu, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2021 juga telah mengantisipasi resiko ketidakpastian perkembangan pandemi Covid-19 dan dampaknya.  KEM PPKF Tahun 2021, yang menempatkan kebijakan belanja sebagai stimulus utama kebijakan fiskal agar mempertimbangkan juga kemampuan pendapatan negara, pengendalian defisit, kapasitas rasio utang, dan resiko beban utang yang akan memberikan tekanan ruang fiskal pada tahun-tahun mendatang.  “DPR dalam membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021, akan mencermati dan memastikan agar kebijakan fiskal tahun 2021 dapat lebih efektif dalam menjalankan pembangunan nasional bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan diberbagai bidang,” tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=OB3snCbdMjo  https://www.youtube.com/watch?v=5zOWBDEezEE  https://www.youtube.com/watch?v=LnUuuwJMF-k

DPR Dorong Stimulus Fiskal Untuk Percepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/bank-indonesia.jpg" alt="Bank Indonesia. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bank Indonesia. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) telah memberikan pelonggaran kuantitatif atau Quantitative Easing (QE) hingga Rp 503,8 triliun. Akan tetapi, strategi pemberian likuiditas ke pasar uang tersebut masih belum memberikan hasil yang signifikan terhadap perekonomian nasional.  Gubernur BI Perry Warjiyo pun mengungkapkan bahwasanya kebijakan moneter ini tidak bisa langsung menyasar sektor riil. Pasalnya, untuk melakukan hal tersebut diperlukan percepatan stimulus fiskal yang juga harus dilakukan sejalan bersama pemerintah.  "Jaring pengaman sosial dan insentif industri yang diumumkan Rp 70 triliun dan subsidi KUR (kredit usaha rakyat) dan lain-lain untuk kartu Prakerja, PKH, BPNT (bantuan pangan non tunai) ini kemudian perlu pemerintah mempercepat stimulus fiskalnya. Sehingga QE bisa mengalir dari perbankan ke sektor riil," terangnya dalam telekonferensi pers, Rabu (29/4).  Adapun, perlu juga dilakukan percepatan realisasi kebijakan restrukturisasi kredit dari bank untuk menyasar sektor tersebut. Sehingga, tambahan dana yang sudah diberikan BI ke perbankan dapat dipergunakan dengan efektif dan tepat sasaran.  "Selain itu perlu juga kebijakan restrukturisasi perbankan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga bisa mengalir ke sektor riil untuk restrukturisasi perbankan," tambah Perry.  Sebab, menurutnya, jika kebijakan-kebijakan tersebut diterapkan secara cepat, maka keefektifan pelonggaran kebijakan yang dilakukan dapat terlihat. Sehingga, dampak dari bauran kebijakan ini bisa segera memberikan hasil kepada kondisi perekonomian nasional.  Sebagai informasi, sebelumnya, BI juga telah mengeluarkan QE pada periode Januari hingga April 2020 sebesar Rp 386 triliun. Angka itu berasal dari pembelian SBN di pasar sekunder yang diserap asing sebesar Rp 166,2 triliun dan sisanya berasal dari term-repo perbankan sebesar Rp 137,1 triliun. Kemudian, juga dari kebijakan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) sebanyak Rp 53 triliun dan swap (transaksi pertukaran) valas sebanyak Rp 29,7 triliun.  "Kami juga tidak mewajibkan 1 tahun ini tambahan giro untuk yang tidak penuhi rasio intermediasi Mei Rp 117,8 triliun. Jadi, Rp 386 triliun ditambah Rp 117,8 triliun, jumlahnya Rp 503,8 triliun," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=K4W-Dbccp7s  https://www.youtube.com/watch?v=r4SPkSUsJ94  https://www.youtube.com/watch?v=eNFEQoJndHw

Guyur Pasar Uang Rp 503,8 T Hasilnya Belum Terlihat, Ini Kata Bos BI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/permudah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Untuk meredam dampak Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia, pemerintah telah memberikan insentif ekonomi kepada para pelaku usaha. Hingga saat ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 158,2 triliun untuk melawan virus ini.  "Kita hitung alokasi dana dari pemerintah sebesar Rp 158,2 triliun untuk kedua stimulus," terang Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono dalam Telekonferensi Pers, Kamis (26/3).  Untuk yang pertama, stimulus satu keluar pada 25 Februari, yakni sebelum adanya kasus pasien positif di Indonesia. pemerintah memberikan kebijakan stimulus satu fokus pada sektor ekonomi lalu lintas orang dan lebih banyak diberikan kepada pariwisata akomodasi dan transportasi.  Seiring dengan adanya perkembangan kasus yang ada di Indonesia, pemerintah terus mengkaji apalagi stimulus yang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Maka dari itu, pada 13 Maret kemarin, pemerintah memberikan stimulus kedua.  "Ada 8 kebijakan, yang 4 terkait dengan sektor fiskal dan 4 lainnya dari percepatan ekspor-impor, barang sektor logistik dan sebagainya untuk menangani Covid-19," tuturnya.  Untuk rinciannya, dana sebanyak Rp 10,3 triliun digunakan untuk stimulus pertama, yaitu pariwisata. Sedangkan untuk stimulus kedua ada Rp 22,9 triliun.  "Pelebaran defisit keuangan kita sebesar anggaran 0,8 persen dari PDB (produk domestik bruto) atau Rp 125 triliun. Kalau ditotal sudah alokasi sebesar Rp 158,2 triliun," kata Susiwijono.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=0MGzY2g6H7k  https://www.youtube.com/watch?v=e2GvnUkmxdQ  https://www.youtube.com/watch?v=KcSBoc6FwH8

Pemerintah Gelontorkan Anggaran Rp 158 triliun Tangani Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/stimulus-fiskal-masih-dinanti_m_159351.jpeg" alt="Bank Indonesia" width="100%">
<figcaption>Bank Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;&nbsp;&ndash; Bank Indonesia (BI) pekan lalu menurunkan lagi suku bunga acuan menjadi 4,25 persen. Penurunan 7-Days Reverse Repo Rate (7-DRRR) yang mengikuti tren inflasi rendah tersebut menjadi sinyal positif bagi fundamental perekonomian domestik. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara menilai, pelonggaran moneter yang dilakukan BI diharapkan memacu investasi dan konsumsi. Rentetannya, ketika bunga acuan turun, bunga kredit perbankan diharapkan ikut turun.  Dengan bunga kredit perbankan yang lebih rendah, investasi diharapkan meningkat. Keyakinan masyarakat untuk berbelanja juga diharapkan meningkat sehingga mendongkrak konsumsi. &rdquo;Kalau secara umum, kecenderungan bunga yang turun akan ada efeknya ke konsumsi. Karena kredit konsumsi kena imbas, kredit investasi juga ada dampak,&rdquo; tuturnya. Meski demikian, Suahasil mengakui dampak penurunan suku bunga acuan tidak bisa langsung terasa karena penurunan bunga kredit perbankan membutuhkan waktu. &rdquo;Akad kredit kan tidak langsung seminggu kemudian berubah karena ada kontrak atau akad. Jadi kita lihat progress-nya,&rdquo; ujarnya.  Chief Economist SKHA Institute for Global Competitiveness (SIGC) Eric Alexander Sugandi menambahkan, meski suku bunga acuan turun, keputusan investasi tetap berada di tangan investor. Alasannya, ada faktor lain yang diperhatikan investor selain bunga kredit. Terutama ketersediaan infrastruktur, kepastian hukum, dan stabilitas rupiah. &rdquo;Stimulus moneter itu sifatnya memfasilitasi. Karena yang punya daya dorong besar terhadap pertumbuhan tetap sisi fiskal,&rdquo; jelasnya. Ekonom Bank Mandiri Andri Asmoro menilai, pelonggaran moneter yang dilakukan BI belum akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Sampai akhir tahun ini, pertumbuhan ekonomi diprediksi maksimal 5,1 persen. Dibutuhkan insentif fiskal berupa belanja pemerintah dalam bentuk infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi. &rdquo;Spending pemerintah pada 2016&ndash;2017 baru akan berdampak 1&ndash;2 tahun lagi,&rdquo; ujarnya.  Pendorong utama ekonomi tahun ini, tutur Andri, masih mengandalkan konsumsi rumah tangga. Konsumsi diprediksi akan tumbuh lebih baik pada kuartal ketiga dan keempat karena distribusi bantuan sosial sudah lebih baik pada kuartal ketiga tahun ini. &rdquo;Saya proyeksikan (pertumbuhan ekonomi) pada kuartal III sebesar 5,1 persen dan pada kuartal IV sebesar 5,1&ndash;5,2 persen. Secara tahunan 5,1 persen,&rdquo; paparnya. (*)

Stimulus Fiskal Masih Dinanti

stimulus fiskal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#stimulus fiskal

Berita Terkini