<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Penjualan-STB-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Pedagang melayani pembeli set top box (STB) TV Digital di pusat elektronik Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (4/2/2022). Hari pertama migrasi tv analog ke tv digital membuat penjualan STB meningkat pesat. Bahkan sudah sejak 2 minggu sebelum migrasi s" width="100%">
<figcaption>Pedagang melayani pembeli set top box (STB) TV Digital di pusat elektronik Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (4/2/2022). Hari pertama migrasi tv analog ke tv digital membuat penjualan STB meningkat pesat. Bahkan sudah sejak 2 minggu sebelum migrasi s</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Migrasi tayangan televisi telah beralih dari analog ke digital atau atau analogue switch-off (ASO). Kebijakan itu belum disertai pemahaman masyarakat yang harus memakai perangkat tambahan berupa set top box (STB), sebagai cara migrasi.  Bantuan STB yang dijanjikan Pemerintah untuk warga miskin tidak diketahui. Mereka hanya tahu tayangan televisi sudah berubah dengan tampilan semut. Dilansir RBG.id, di Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, masyarakat setempat kebingungan dengan tidak ada lagi tayangan televisi mereka.  “Masyarakat dibuat kaget. Saya mau menyalakan televisi tidak ada gambarnya. Yang ada tampilan seperti semut,” kata Badrudin, warga Kampung Leuwiranji, Desa Sukamulya kepada Radar Bogor, Kamis (3/11).  Badrudin mengatakan, warga di tempat tinggalnya sejatinya tahu ada tentang STB sebagai alat untuk mengakses siaran tv digital. Hanya saja untuk membelinya tidak mampu. Jikapun ada informasi bantuan dari pemerintah, hal itu belum disosialisasikan dan tidak tahu mencari informasi lebih dalam.  “Hampir semua di Leuwiranji tidak mendapat siaran dari semalam, hanya ada 5 stasiun televisi. Sisanya sudah hilang,” jelasnya.  Kepala Desa Sukamulya Ihwan Nur Arifin mengaku, di daerahnya terdapat 200 warga mendapat bantuan STB. Dia mengklaim data penerima berasal dari Dinas Sosial melalui Diskominfo Kabupaten Bogor. “Kalau desa hanya pemberitahuan saja," ujar Ihwan.  Bantuan STB  Untuk menampung keluhan masyarakat, khususnya terkait bantuan STB, Kementerian Kominfo membuka posko respons cepat penanganan bantuan STB di beberapa wilayah. Termasuk di wilayah Jakarta yang berada di The Akmani Hotel, Menteng.  Direktur Pengembangan Pita Lebar Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo Marvel Situmorang mengungkapkan, di posko respons cepat disediakan dua media komunikasi. Yakni, melalui call center 159 dan nomor telepon seluler yang dapat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp. Selain itu, bisa datang langsung ke lokasi. ”Sejak dibuka mulai kemarin, kurang lebih sudah ada 150-an yang menghubungi. Yang datang langsung sekitar 50-an orang,” jelasnya.  Umumnya, mereka menanyakan tiga hal utama. Pertama, cara mendapatkan bantuan STB. Menurut Marvel, bantuan STB hanya untuk rumah tangga yang masuk dalam data P3KE. Itu dapat dicek melalui website dengan memasukkan NIK.  Kedua, belum diterimanya STB yang diberikan pemerintah. Marvel mengatakan, pihaknya akan mengecek ke database. Jika berdasar data sudah diterima, pihaknya akan mengecek ke vendor untuk memastikannya. ”Kalau yang ketiga lebih banyak di luar STB. Lebih menanyakan terkait masalah tidak adanya siaran TV di rumahnya,” terangnya.  Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan jajaran camat dan lurah untuk membantu menyosialisasikan program migrasi ke TV digital. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal Z.A. mengatakan, peran camat dan lurah sangat penting dalam kelancaran program ASO.  Tidak hanya sosialisasi, pihaknya memperbolehkan dibuatnya layanan pengaduan.

Siaran TV Sudah Beralih ke Digital, Warga Desa Tak Tahu Bantuan STB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/tv-digital-2.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Pemerintah Pastikan Perangkat STB bagi Warga Miskin  JawaPos.com – Mulai nanti malam (2/11) pemerintah memberlakukan migrasi tayangan TV analog ke digital atau analogue switch-off (ASO). Salah satu pembeda yang signifikan adalah gambar menjadi lebih jernih. Namun, pemerintah tidak berhenti pada kualitas gambar, tetapi juga kualitas konten.  Pengamat kebijakan publik Lina Miftahul Jannah mengatakan, televisi tidak sebatas media hiburan.  Tetapi juga media edukasi untuk masyarakat. ”Jangan berhenti pada kualitas gambar yang lebih jernih, tapi masyarakat harus disuguhi tontonan berkualitas,” tuturnya di Jakarta kemarin (1/11).  Konten-konten tayangan yang berkualitas untuk memenuhi peran edukasi, ujar Lina, harus diperbanyak. Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sangat penting untuk mengawal terwujudnya konten-konten tayangan TV berkualitas.  Dosen Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Indonesia (UI) itu menceritakan sudah sekitar tiga bulan menikmati tayangan TV digital. ”Kualitas gambarnya jauh lebih jernih. Sama seperti TV berlangganan, tapi ini gratis,” jelas warga Kota Depok tersebut.  Lina sudah memiliki TV yang built-in dekoder sehingga tidak perlu membeli set top box (STB). Namun, beberapa waktu lalu dia juga sempat membeli perangkat STB untuk TV model lama milik keluarganya. Harga STB itu sekitar Rp 200 ribu per unit.  Lina menyatakan, distribusi perangkat STB memang menjadi tantangan tersendiri dalam migrasi ke TV digital. Namun, itu tidak berarti jatuh tempo pelaksanaan ASO diundur lagi. ”Kalau diundur lagi, nanti masyarakat mengentengkan lagi,” tuturnya. Dia berharap batas penetapan ASO tetap dijalankan seperti aturannya.  Program ASO diatur dalam Pasal 60A UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana diubah melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal itu menyebutkan bahwa proses peralihan siaran televisi analog ke digital ditetapkan pada 2 November 2022 sebagai batas terakhir.  Kementerian Kominfo menyebutkan, ada 222 wilayah yang menjalankan ASO sesuai jadwal per hari ini. Kemudian, ada 292 kabupaten/kota yang masih menunggu kesiapan. Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong mengatakan, salah satu tantangan ASO di 292 kabupaten/kota itu adalah pendistribusian perangkat STB. Perangkat tersebut berguna untuk menangkap siaran digital.  Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan pembagian STB gratis. Program itu dikhususkan untuk masyarakat kategori miskin ekstrem. Acuannya sesuai dengan data penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE). Syarat lainnya, berada di wilayah terdampak ASO, memiliki TV analog, dan punya kartu identitas atau KTP.  Di bagian lain, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan bahwa migrasi TV analog ke digital tidak perlu ditunda lagi. ”(ASO) sudah tidak perlu ditunda lagi. Harus dilaksanakan,” tegasnya. Migrasi dari TV analog ke TV digital itu, tutur dia, sudah menjadi perintah undang-undang.  Ma’ruf menyatakan, Kementerian Kominfo sudah melakukan sejumlah persiapan untuk menjalankan program ASO. Termasuk penerapan migrasi secara bertahap untuk daerah-daerah tertentu di Indonesia.  Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta pemerintah menyosialisasikan dengan masif terkait ASO. ”Masalah sosialisasi ASO ini perlu ditingkatkan agar tidak salah persepsi di tengah masyarakat,” ucapnya.  Menurut Kharis, masyarakat masih belum sepenuhnya mengerti terkait program ASO yang dijalankan pemerintah. Masih ada persepsi bahwa program tersebut berbayar tiap bulan sehingga masyarakat merasa terbebani.

Migrasi ke TV Digital Berlaku Malam Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/tvdigital-1.jpg" alt="Ilustrasi: Siaran TV digital.(Kominfo)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Siaran TV digital.(Kominfo).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengumumkan, dalam dua bulan ke depan atau tepatnya pada 30 April 2022, pihaknya bakal mulai melaksanakan penghentian siaran televisi analog atau Analog Switch Off (ASO) tahap pertama. Buat masyarakat yang masih belum memiliki TV yang mendukung siaran digital dituntut untuk menggunakan perangkat Set Top Box (STB) tambahan. Hal tersebut bertujuan agar TV lama-nya bisa menangkap sinyal gambar digital tanpa perlu membeli televisi baru.  Sebelumnya Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo, Ismail menyatakan kalau pemerintah telah menyediakan bantuan Set Top Box bagi Rumah Tangga Miskin (RTM). STB gratis ini ditujukan untuk keluarga miskin. Selain keluarga miskin, berdasarkan pasal 85 PP Postelsiar, syarat lain untuk mendapatkan STB gratis adalah mereka masih menggunakan perangkat TV lama yang hanya menerima siaran analog.  Menurut perkiraan, akan ada 6,7 juta keluarga miskin yang akan mendapatkan subsidi STB ini. Adapun golongan rumah tangga miskin yang dimaksud didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos).  Karenanya, keluarga yang belum masuk dalam DTKS dapat melakukan pendaftaran. Apabila sudah terdaftar di DTKS Kemensos, masyarakat dapat pula mengajukan bansos untuk mendapatkan STB gratis ini, mengingat pemberian alat ini masuk kategori bantuan sosial (bansos).  Syarat lainnya yang juga perlu diperhatikan adalah lokasi penerima bantuan STB gratis ini harus berada dalam wilayah cakupan terdampak ASO. Cara mengecek wilayah yang masuk dalam siaran TV digital juga mudah dan seperti sudah diberitakan sebelumnya, masyarakat dapat mengunjungi situs https://siarandigital.kominfo.go.id/informasi/lembaga-penyiaran.  Sementara dikutip dari situs Indonesia.go.id, proses distribusi STB gratis untuk siaran TV digital ini akan dilakukan secara pintu ke pintu (door to door) pada 15 Maret hingga 30 April 2022. Dalam distribusi, Kemkominfo akan menggandeng pihak ketiga.  Setelah didata, petugas yang mendistribusikan STB gratis ke penerima bantuan akan melakukan verifikasi dan validasi data terlebih dulu sebelum melakukan pemasangan. Data yang divalidasi meliput KTP, KK, dan kepemilikan TV.  Jika sudah sesuai, STB akan diserahterimakan sekaligus dipasang ke TV sampai berfungsi dengan baik. Setelah STB terpasang, pada layar TV akan muncul QR Code yang perlu dipindai oleh petugas. Kemudian, setelah dipindai melalui aplikasi WhatsApp, petugas akan memasukan nama, NIK/KK, alamat, serta mengambil foto penerima bantuan beserta KTP.  "QR Code tersebut hadir untuk menjamin STB gratis yang didistribusikan tepat sasaran. Sebab, dalam QR Code itu ada sejumlah data, termasuk lokasi dan produsen STB," kata Ismail belum lama ini.

Jelang ASO, Simak Cara Mendapatkan STB Gratis dari Kominfo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/KEMENKOMINFO-17-11.jpg" alt="Menkominfo Johnny G. Plate dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (16/11). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Menkominfo Johnny G. Plate dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (16/11). (Istimewa).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyatakan pemerintah tengah menyiapkan sebanyak 6,7 juta Set Top Box (STB) bagi warga miskin. Hal ini sejalan dengan proses Analog Switch Off (ASO) atau proses penghentian TV analog yang sedang berjalan dan ditargetkan rampung akhir tahun depan.  Johnny juga menyatakan bersama lembaga penyiaran, Kementerian Kominfo juga telah menyiapkan mekanisme pembagian STB agar Analog Switch Off (ASO) berlangsung sesuai jadwal. “Set top box ini kita perkirakan untuk keluarga miskin sekitar 6,7 juta STB bagi 6,7 televisi yang dimiliki oleh rakyat miskin," ujarnya dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (16/11).  Dia melanjutkan, sebanyak 6,7 juta STB gratis untuk masyarakat miskin yang sedang disiapkan ini akan tersedia pada waktunya sesuai dengan tahapan ASO paling lambat tanggal 2 November 2022 mendatang.  Johnny menegaskan, ketersediaan STB merupakan aspek penting untuk mendukung implementasi ASO. Menurutnya, STB dibutuhkan bagi perangkat televisi yang belum memenuhi standar Digital Video Broadcasting–Second Generation Terestrial (DVB T2) atau TV digital.  “Bagi yang belum DVB T2 itu harus disediakan perangkat connector atau yang disebut dengan set top box atau STB,” lanjutnya.  Politisi partai nasdem ini juga menerangkan, kriteria serta mekanisme pelaksanaan pembagian STB gratis tengah disiapkan. Hal ini juga mengacu pada hasil penghitungan sementara dengan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos).  “Terdapat sebanyak 6,7 juta rumah tangga miskin yang berdomisili di daerah yang akan dilaksanakan migrasi siaran analog ke siaran TV digital,” paparnya.  Kemudian, dia melanjutkan, sebanyak 6,7 juta perangkat STB akan dibagikan langsung kepada warga yang memenuhi syarat. Selanjutnya, STB dipasang ke televisi analog yang belum memiliki standar DVB T2 agar bisa menerima siaran televisi digital.  “Jadi lebih dari sekadar bagi-bagi (STB gratis), karena harus dipasang dan di-install di perangkat televisi masing-masing. Seperti misalnya di rumah kalau pakai Indihome atau pakai layanan internet itu kan ada perangkat connector-nya, sama kira-kira seperti itu ada perangkat connector-nya yang memungkinkan menerima siaran digital,” terangnya.  Selain mempersiapkan STB gratis, Kominfo juga telah melakukan sertifikasi perangkat STB dan TV digital yang diperdagangkan di Indonesia. Menurut Johnny hal itu sesuai dengan amanat UU Telekomunikasi.  “Tentu ini dalam koordinasi dengan Kementerian Perindustrian. Sertifikasi ini dilakukan agar STB yang dibeli dapat berfungsi dengan baik sesuai spesifikasi siaran digital dari lembaga penyiaran aman digunakan serta mendapat layanan purnajual dari produsen STB,” pungkasnya.

Matikan TV Analog, Pemerintah Bakal Siapkan 6,7 Juta STB Gratis

STB Gratis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#STB Gratis

Berita Terkini

Siaran TV Sudah Beralih ke Digital, Warga Desa Tak Tahu Bantuan STB

Migrasi ke TV Digital Berlaku Malam Ini

Jelang ASO, Simak Cara Mendapatkan STB Gratis dari Kominfo

Matikan TV Analog, Pemerintah Bakal Siapkan 6,7 Juta STB Gratis

Download Aplikasi JawaPos.com