<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/universitas-Indonesia-UI-ist.jpeg" alt="Ilustrasi: Universitas Indonesia (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Universitas Indonesia (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI) mendapat penolakan dari berbagai pihak. Bahkan, sivitas akademika UI juga mengatakan penolakannya atas kebijakan tersebut. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Leon Alvinda Putra mengatakan bahwa melalui Gerakan Peduli UI, pihaknya telah melayangkan surat penolakan kepada para menteri terkait. "Aliansi Gerakan Peduli UI telah mengirimkan Surat beserta Rilis Sikap terkait penolakan terhadap pengesahan Statuta UI pada Senin, 9 Agustus 2021 melalui alamat kementerian masing-masing," jelas dia melalui keterangannya kepada JawaPos.com, Selasa (10/8). Adapun surat tersebut ditujukan antara lain untuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasona Laoly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo dan Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno. Harapannya, dengan dikirimkannya Surat beserta Pernyataan Sikap terkait penolakan pengesahan Revisi Statuta UI yang telah ditandatangani oleh 118 organisasi, unit kegiatan mahasiswa, komunitas, 70 Dosen dan Guru Besar, serta 210 individu mahasiswa, aliansi Gerakan Peduli UI, pemerintah dapat memberikan tanggapan atas hal tersebut. "Berharap pemerintah dapat menindaklanjuti rilis ini dengan mencabut Statuta UI," tegasnya. Sebagai informasi, pada 2 Juli 2021 lalu Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI. Pengesahan revisi Statuta ini menuai problematika baik dalam aspek penyusunan dan pembahasan secara formil maupun secara materil dalam substansi yang termuat di dalam Statuta UI. Berbagai kritik dan penolakan terhadap Statuta ini telah dinyatakan oleh banyak pihak. Mulai dari mahasiswa, dosen, Guru Besar yang ada di organ Dewan Guru Besar (DGB) maupun di luar DGB, serta sebagian anggota Senat Akademik (SA) Universitas dan Fakultas.

Sivitas Akademika UI Kirim Surat Penolakan Statuta kepada Para Menteri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/rektorat.jpg" alt="Ilustrasi Rektorat UI. Feru Lantara/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Rektorat UI. Feru Lantara/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI) menuai kontroversi. Sebab, kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.  Akan tetapi, menurut Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (UI) Andre Rahardian, Statuta UI yang baru ini memiliki manfaat tersendiri. Itu adalah mendorong inovasi di perguruan tinggi.  "Dari Iluni UI banyak juga manfaat dari statuta yang baru. Banyak inovasi-inovasi yang ada," ujar dia dalam Forum Diskusi Salemba dikutip, Jumat (30/7).  Adapun adanya kontroversi tersebut, menurut dia hal itu dapat diselesaikan. Publik juga harus mendengarkan banyak penjelasan dari pihak kampus.  "Menurut kami bisa dijelaskan pihak UI, yang menjadi bagian pembuat statuta tersebut," tuturnya.  Seperti diketahui, Dewan Guru Besar (DGB) UI meminta kepada Presiden Joko Widodo (PP) untuk tidak memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI. Sebab PP tersebut dinilai cacat formil dalam penyusunan revisinya.  "Dalam rangka menjaga martabat dan wibawa UI, DGB UI memohon kepada Presiden melalui Kementerian terkait untuk tidak memberlakukan PP 75/2021, dan kembali pada Statuta UI berdasarkan PP 68/2013," tulis keterangan Ketua DGB UI Harkristuti Harkrisnowo, Rabu (28/7).  Dalam keterangan resmi tersebut pun diceritakan kronologis penyusunan Revisi PP (RPP) Statuta UI tersebut yang terdapat kejanggalan. Pertama adalah DGB UI yang tiba-tiba menerima copy salinan PP 75/2021 pada 19 Juli 2021.  Setelah diamati, DGB UI pun berkesimpulan bahwa penerbitan tersebut tanpa mengikuti proses pembahasan RPP. Baik itu di internal UI bersama 3 organ lainnya, yaitu Rektor, Majelis Wali Amanat, dan Senat Akademik maupun melalui rapat di Kemendikbudristek, Kemkumham dan di Sekretariat Negara antara bulan Oktober 2020 sampai terbitnya PP Juli 2021.

Kontroversi PP 75/2021, Iluni UI Sebut Malah Banyak Manfaatnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/universitas-Indonesia-UI-ist.jpeg" alt="Ilustrasi: Universitas Indonesia (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Universitas Indonesia (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 Statuta Universitas Indonesia (UI) mengundang perdebatan sejumlah pihak. Sebab, banyak yang menilai bahwa statuta tersebut tiba-tiba muncul.  Akan tetapi, Bambang Brodjonegoro yang merupakan Guru Besar UI sekaligus anggota Majelis Wali Amanat (MWA) tim pembuat statuta mengatakan bahwa hal itu tidak benar. Proses pembuatan statuta dilakukan sejak lama.  Bambang sendiri ikut serta dalam diskusi pembuatan PP tersebut. Namun dia memang sempat absen beberapa kali pembahasan bersama Dewan Guru Besar (DGB), MWA, rektorat, Senat Akademika itu.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/28/07/2021/dewan-guru-besar-ui-tegaskan-statuta-ui-secara-cacat-formal/">Dewan Guru Besar UI Tegaskan Statuta UI secara Cacat Formal</a>  "PP ini tidak dibuat mendadak. Sebagai pejabat yang dulu pernah di pemerintahan, saya tahu bikin PP apapun tidak ada yang cepat, kecuali itu amanat presiden," kata dia Forum Diskusi Salemba dikutip, Jumat (30/7).  Adapun, pembahasan PP statuta UI tersebut telah berjalan sejak akhir 2019 lalu. Memang kata dia terjadi proses yang lama untuk PP yang bersifat teknis itu.  Menurutnya, keluarnya PP ini memang berpotensi akan menimbulkan gesekan. Ditambah lagi tengah ada kontroversi yang melibatkan Rektor UI.  "Lama dari sisi administrasi. Lama dari segi pembahasan, sampai lama akhirnya diundangkan kini. PP keluar itu timingnya pas saja dengan unsur di medsos yang melibatkan rektor UI," tandasnya.

Guru Besar UI Sebut PP Statuta UI Tak Tiba-tiba Muncul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/saratri-wilonoyudho.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>DI tengah pandemi yang menyusahkan banyak orang, bahkan ribuan lainnya meninggal dunia, pemerintah masih juga sempat ikut mengubah statuta Universitas Indonesia untuk ”mengizinkan” rektornya merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN. Padahal, berkali-kali viral, presiden RI menyatakan bahwa rangkap jabatan tidak diperbolehkan. Menjabat di satu tempat saja belum tentu optimal kerjanya, apalagi merangkap.  Namun, ucapan dan peraturan itu kini tidak ditaati, dan karenanya muncul meme ”kalau orang salah parkir, bukan didenda, namun rambunya yang diganti atau dipindah”. Di sinilah pentingnya keteladanan dan etika birokrasi. Wajar cita-cita birokrasi ideal yang dikemukakan Max Weber jauh panggang dari api. Kata Weber, birokrasi itu idealnya rasional, apolitis, netral, dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat.  Perubahan alamiah perilaku birokrasi secara umum tidak dapat berlangsung mulus karena dua hal. Pertama, kukuhnya kekuasaan politik dan kepentingan politik selalu harus dilayani oleh birokrasi. Akibatnya, birokrasi tidak melakukan perubahan mendasar dalam melayani rakyat dan dalam melaksanakan pembangunan. Kedua, lemahnya kapasitas birokrasi untuk membaca ”tanda-tanda zaman” bahwa saat ini rakyat harus mendapatkan tempat yang utama sebagai subjek pembangunan. Dari titik itulah reformasi birokrasi menjadi tuntutan lain (Fahmi, 1996).  Sejak Max Weber memperkenalkan konsep birokrasi, para ahli lain juga setuju bahwa birokrasi merupakan bagian tak terpisahkan dari modernisasi. Berbagai studi dari Gouldner, Blau, Etzioni, Riggs, Montgomery, dan lain-lain menunjukkan bahwa birokrasi yang rasional dan efektif merupakan sarana yang sangat dibutuhkan dalam administrasi masyarakat modern.  Namun sayang, studi dari Sjoberg, Brymer, Taube, Hunt, dan lain-lain menunjukkan bahwa organisasi birokrasi sering melalaikan kewajibannya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat miskin (Effendi, 1986). Bahkan, studi tersebut menemukan bahwa birokrasi justru mempertahankan ketimpangan. Birokrasi cenderung menghindari masyarakat miskin dan memilih kelompok elite dan kaya untuk menunjang ”keberhasilan” organisasinya.  Tulisan ini tidak akan mengulas khusus soal itu, namun sekadar mengingatkan bahwa tugas utama perguruan tinggi, termasuk UI, adalah mengembangkan dan mengajarkan keterampilan hidup, ilmu pengetahuan, serta mengembangkan nilai-nilai dan pandangan hidup kepada mahasiswanya.  Tugas perguruan tinggi juga mengembangkan budaya keterbukaan, kejujuran, dan berorientasi kepada pencapaian prestasi akademik menjadi kewajibannya. Dengan kata lain, pengembangan kebudayaan akademik harus berorientasi kepada kebebasan akademik yang tidak bertentangan dengan nilai kemartabatan manusia. Idealisme ini dapat tercapai jika kukuh dalam memegang prinsip ”otonomi universitas”, yakni tidak mudah terseret pada kepentingan pribadi maupun kepentingan politik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemartabatan manusia. <h3>Peran Profesor</h3> Kemajuan dunia pendidikan tinggi kita akan sangat ditentukan oleh kinerja para profesor melalui serangkaian kerja besar ilmiah. Seperti kontemplasi pemikiran untuk melahirkan buku dan teori baru atau penelitian ilmiah lainnya, dengan bekal pengetahuannya, kearifannya, moralitasnya, dan memiliki kewibawaan dan kehormatan yang luar biasa. Karenanya, kalau seorang profesor meninggal, akan disemayamkan dahulu di kampus setempat. Ini berarti sebuah kehormatan yang luar biasa.  Jabatan profesor adalah titik awal untuk berkarya dan bukan ”tujuan”. Ia diibaratkan akan seperti sebatang pohon pisang, yakni sekali berbuah, setelah itu mati. Mestinya ia laksana sebuah sumur yang semakin banyak ditimba, semakin agung airnya. Karenanya, di luar negeri ada rasa malu jika seorang profesor sudah tidak berkarya lagi. Sebutan publish or perish menggambarkan kesetiaan seorang profesor di luar negeri atas komitmen ilmiahnya sekaligus komitmen terhadap kejujuran nuraninya.  Ketika Prof Henry Kissinger tidak lagi mengajar di Harvard karena menjadi menteri luar negeri Amerika Serikat, jabatan profesor ia tanggalkan. Jabatan profesor di negara-negara yang maju akan didayagunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kalaupun seorang profesor menjabat sebagai rektor, fokus yang dilakukan adalah memimpin universitas dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu, tugas-tugas administratif? Umumnya para rektor menyerahkannya kepada vice president for university development.  Jika seorang profesor menjabat struktural di perguruan tinggi, lembaga/instansi, hampir dapat ditebak, 70 persen waktunya akan habis untuk urusan administratif. Almarhum Prof Teuku Jacob pernah berujar bahwa dirinya sangat lega ketika berakhir masa tugasnya sebagai rektor UGM. Baginya, setelah tidak lagi menjabat, berarti keasyikan ilmiahnya akan terasah lagi.  Bagi Prof Teuku Jacob, jabatan profesor bukan ”batu loncatan” menjadi pejabat untuk mendapatkan fasilitas. Namun, baginya sebutan profesor membebani nuraninya untuk meneruskan keasyikannya mengembangkan iptek. Karenanya, di negara-negara maju, sebagian besar waktu para profesor disumbangkan sangat suntuk untuk meneliti dan berpikir.  Dengan kata lain, di negara-negara maju, kalau seseorang memiliki jabatan profesor, hampir dapat dipastikan ia adalah ilmuwan yang ”kampiun”. Ia sosok yang sangat ”haus” iptek. Bahkan, saking hausnya, banyak profesor di AS dan Australia yang suntuk meneliti di Indonesia secara ”khusyuk”.  Baca Juga: <a class="d-block" title="Pemkot Surabaya Realokasi Lagi Rp 300 Miliar untuk Penanganan Covid-19" href="https://www.jawapos.com/surabaya/23/07/2021/pemkot-surabaya-realokasi-lagi-rp-300-miliar-untuk-penanganan-covid-19/">Pemkot Surabaya Realokasi Lagi Rp 300 Miliar untuk Penanganan Covid-19</a>  Sebut saja para profesor seperti William Liddle dari Ohio State University, Richard Robison, Clifford Geertz, Herbert Feith, Sidney Jones, Terrence Hull, Gavin Jones, dan lain-lain. Bahkan, seorang antropolog wanita asal AS (saya lupa namanya) konon kawin dengan kepala suku di Lembah Baliem, Papua, ”hanya” agar dirinya lebih mudah meneliti perilaku sosial suku tersebut.  Serpihan contoh itu sekadar menggambarkan betapa hausnya para profesor akan ilmu pengetahuan. Baginya, ada kepuasan batin yang tiada tara ketika berhasil menganalisis berbagai fenomena sosial dan alam untuk dijadikan alat memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.  <hr />  *) SARATRI WILONOYUDHO, Ketua Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan serta anggota Dewan Riset Daerah Jawa Tengah

Etika Akademik dan Birokrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Screenshot_2021-06-15-09-13-19-851_com.google.android.youtube.jpg" alt="Caption: Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam Festival Kampus Merdeka 2021 secara daring, Selasa (15/6). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Caption: Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam Festival Kampus Merdeka 2021 secara daring, Selasa (15/6). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menanggapi perubahan Statuta Universitas Indonesia (UI) yang belakangan membuat heboh publik. Ada tiga hal pokok yang disampaikan.  Pertama, Nadiem menjelaskan perihal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI yang menggantikan PP Nomor 68 Tahun 2013 ini. Dikatakan bahwa inisiatif tersebut sudah dilakukan sejak 2019 lalu.  “Inisiatif pembahasan usulan perubahan PP telah dilakukan sejak tahun 2019. Pembahasan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan melibatkan semua pihak terkait. Pemerintah telah menerima masukan dari berbagai pihak,” jelas Nadiem, Jumat (23/7).  Mengingat PP tersebut telah diundangkan, maka PP tersebut untuk saat ini sudah berlaku. Meskipun begitu, ia menyampaikan bahwa Kemendikbudristek membuka diri untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak, terutama sivitas akademika UI.  Lebih lanjut Nadiem menekankan langkahnya untuk menyelesaikan permasalahan. "Saya menugaskan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk menampung aspirasi dari sivitas akademika UI terkait PP Statuta UI," terang dia.  Terakhir adalah himbauan kepada seluruh sivitas akademika UI. “Pemerintah berharap agar sivitas akademika UI dapat melakukan konsolidasi dan memberikan masukan secara komprehensif kepada Kemendikbudristek,” tutup Nadiem.  Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani perubahan PP 68/2013 menjadi PP 75/2021 tentang Statuta UI. Rektor UI Ari Kuncoro, atas perubahan itu, diperbolehkan menjadi komisaris.  Pada awalnya, rangkap jabatan ini bertentangan dengan PP 68/2013 tentang Statuta UI yang di Pasal 35 huruf C dikatakan bahwa Rektor dan Wakil Rektor dilarang merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta.  Namun, kini dalam Pasal 39 huruf C mengatakan hanya melarang rektor, wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan untuk menduduki jabatan direksi di sebuah perusahaan. Sehingga tidak lagi ada larangan menjabat sebagai komisaris.

Soal Konflik Statuta UI, Nadiem Beri Klarifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/feb-ui-gandeng-alumni-untuk-ikut-kembangkan-riset-kampus_m_.jpg" alt="Dekan FEB UI Prof Ari Kuncoro. Ferry Sandi/ Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Dekan FEB UI Prof Ari Kuncoro. Ferry Sandi/ Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah menimbulkan polemik, akirnya Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI).  Anggota Komisi X DPR Himmatul Aliyah mengaku menyambut baik pengunduran diri Rektor UI Ari Kuncoro dari jabatan Wakil Komisaris Utama Bank BRI.  "Ini merupakan langkah yang baik ditengah polemik yang menerpa terkait rangkap jabatan," ujar Himmatul kepada wartawan, Jumat (23/7).  Legislator Partai Gerindra ini menuturkan dengan pengunduran diri tersebut, baik UI maupun Bank BRI sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik diharapkan dapat lebih fokus dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan, dan korporasi yang baik sehingga masyarakat mendapat pelayanan yang berkualitas.  "Jadi pengunduran diri tidak semata reaksi atas tuntutan masyarakat, tetapi juga komitmen terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sebagamana diatur dalam UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik," katanya.  Langkah pengunduran diri tersebut diharapkan menjadi penegasan sikap UI untuk kembali kepada misi utama pendidikan tinggi, yakni mencari, menemukan, menyebarluaskan, dan menjunjung tinggi kebenaran. Penjelasan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68/2013 tentang Statuta UI menyebutkan bahwa untuk mewujudkan misi tersebut perguruan tinggi harus bebas dari pengaruh, tekanan, dan kontaminasi apapun seperti kekuatan politik dan/atau kekuatan ekonomi.  "Sehingga Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dapat dilaksanakan berdasarkan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan," katanya.  Terkait dikeluarkannya PP Nomor 75/2021 menggantikan PP Nomor 68/2013 tentang Statuta UI yang tidak melarang rektor UI rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Sehingga pengunduran diri Ari Kuncoro ini sebagai momentum untuk membatalkan PP Nomor 75/2021 tersebut.  "Karena Statuta UI yang baru tidak sejalan dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 8 ayat (1) UU tersebut menyebutkan bahwa, dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan," ungkapnya.  Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dapat tercapai jika perguruan tinggi memiliki otonomi dalam mengelola sendiri lembaganya, baik otonomi bidang akademik maupun non-akademik.  "Statuta UI yang baru yang memungkinkan rektor UI merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN dapat mengancam otonomi UI dalam menyelenggarakan pedidikan tinggi sekaligus menghambat UI dalam berperan sebagai kekuatan moral yang mensyaratkan kemandirian lembaga," ungkapnya.  Sebelumnya, Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro menyatakan pengunduran dirinya sebagai Wakil Komisaris Utama Independen PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menerima surat tersebut.  Adapun, pengunduran diri itu tertulis pada surat B.118-CSC/CSM/CGC/2021 dalam Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengunduran ini akan diproses sesuai aturan yang berlaku.  "Proses berikutnya, perseroan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan dan prosedur," terang Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto.  Sementara itu, sebelumnya Ari Kuncoro ramai diperbincangkan oleh publik karena kasus rangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama PT BRI sekaligus Rektor UI. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/07/2021/ini-sanksi-pidana-bagi-pelanggar-ppkm-darurat/">Baca Juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Darurat</a> Padahal, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI yang di Pasal 35 huruf C dikatakan bahwa Rektor dan Wakil Rektor dilarang merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta.  Namun, aturan tersebut direvisi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi PP 75/2021 yang dalam Pasal 39 huruf C mengatakan hanya melarang rektor, wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan untuk menduduki jabatan direksi di sebuah perusahaan. Sehingga tidak lagi ada larangan menjabat sebagai komisaris.

Rektor UI Mundur dari Komut BRI, DPR Minta Pemerintah Batalkan PP Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/HMI-tolak-PPKM.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perpanjangan Kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang baru saja diperpanjang masa berlakunya oleh pemerintah telah menuai sejumlah gelombang protes. Salah satunya di Bandung, Jawa Barat.  Pengurus Besar Himpunan mahasiswa Islam (PB HMI) pun ikut mersepons hal itu. Pasalnya, jika tidak diantisipasi dengan langkah yang tepat maka bukan tidak mungkin akan terjadi gelombang protes di daerah lainnya. Karena itu pemerintah juga jangan sampai gagap dalam mengendalikan laju penyebaran Covid-19 saat ini.  "Seperti yang Kita ketahui bersama bahwa, di situasi krisis yang dahsyat ini, Pemerintah masih percaya diri dengan kebijakan PPKM sebagai kebijakan yang diharapkan mampu menekan laju epidemi Covid-19 saat ini," ujar Ketua Bidang Pemberdayaan Umat PB HMI Ali Zakiyudfin dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Kamis (22/7).  Ali juga mengatakan, selama ini lembaganya terus mengamati gelombang protes yang telah terjadi. Bahkan, masyarakat yang menolak untuk diberlakukan kembali PPKM di beberapa wilayah. "Artinya ada potensi gelombang aksi masa yang sedikit banyak akan merugikan posisi politik presiden Joko Widodo," ujarnya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/08/07/2021/bem-unnes-sebut-puan-the-queen-of-ghosting-ini-kata-demokrat/">Baca Juga: BEM Unnes Sebut Puan ‘The Queen of Ghosting’, Ini Kata Demokrat</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/07/2021/ini-sanksi-pidana-bagi-pelanggar-ppkm-darurat/">Baca Juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Darurat</a> Meski demikian, Ali juga berharap, semua masyarakat tetap taat protokol kesehatan dan menghindari aktivitas di luar rumah jika itu tidak begitu mendesak. "Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Masyarakat mungkin akan kehilangan kesabaran, tapi kita harus saling bergotong-royong melewati masa sulit ini" ungkap Ali.  Lebih lanjut, Ali juga mengakui, kebijakan PPKM yang serba ambigu ini menjadi semakin diperparah dengan diterbitkannya beberapa kebijakan yang menimbulkan kegaduhan publik, seperti peraturan presiden tentang Statuta Rektor universitas Indonesia .  "Bangsa ini harus memilih jalan keluarnya sendiri jika negara terbukti gagal dan alpa dalam setiap kebijakannya. Sudah terlalu banyak yang menjadi tumbal dari kebijakanj PPKM. Ini terlalu naif untuk Indonesia yang luar biasa ini," pungkasnya.

PPKM Darurat Diperpanjang, PB HMI Ingatkan Potensi Gelombang Protes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/universitas-Indonesia-UI-ist.jpeg" alt="Ilustrasi: Universitas Indonesia (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Universitas Indonesia (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Perubahan peraturan pemerintah (PP) tentang statuta Universitas Indonesia (UI) justru memperlihatkan dua sisi yang berseberangan. Di satu sisi, rangkap jabatan seperti yang dilakukan Ari Kuncoro jadi legal. Namun, di sisi lain, rangkap jabatan juga memicu persoalan: apakah pengangkatan rektor UI sebagai wakil komisaris utama/independen BRI legal berdasar aturan lama?  ”Kalau mengacu aturan yang lama, rektor jelas dilarang merangkap sebagai pejabat di BUMN. Otomatis, muncul pertanyaan, ’Pengangkatan (sebagai komisaris) sah atau tidak?” ujar praktisi hukum yang juga mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah.  Dasar hukum pengangkatan itu menjadi penting lantaran berkaitan dengan gaji dan fasilitas lain yang diterima Ari Kuncoro selama menjabat komisaris. ”Pertanyaan lain, setelah ini apakah rektor UI akan kembali diangkat menjadi komisaris dengan statuta UI yang baru atau dibiarkan dengan SK yang lama?” lanjut Febri.  PP 75/2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI) diteken Presiden Joko Widodo untuk menggantikan PP 68/2013. Dengan regulasi baru tersebut, rektor serta pejabat teras UI lainnya tidak dilarang rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN/BUMD atau perusahaan swasta. Berbeda dengan PP 68/2013 tentang Statuta UI yang melarang hal tersebut.  Hingga kemarin (21/7), Ari belum membalas permintaan wawancara yang diajukan Jawa Pos. Pesan yang dikirim melalui WhatsApp hanya dibaca.  Terpisah, Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbudristek (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) Nizam mengungkapkan bahwa revisi PP itu digagas internal UI sejak 2019. Sesuai dengan UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, PTN BH (perguruan tinggi negeri berbadan hukum) seperti UI memiliki otonomi penuh mengelola perguruan tinggi untuk urusan akademik maupun nonakademik. ”Termasuk dalam mengajukan perubahan statuta,” katanya kemarin (21/7).  Guru besar UGM Jogjakarta itu menjelaskan, perubahan statuta tersebut dibahas bersama Kemendikbudristek sejak awal 2020 hingga 10 Mei 2021. Pembahasan perubahan itu melibatkan majelis wali amanat (MWA), rektorat, senat akademik, serta dewan guru besar. ”Statuta pada dasarnya adalah aturan tata kelola yang diinginkan dan dirancang perguruan tinggi,” jelas Nizam.  Nizam menegaskan, statuta sebuah perguruan tinggi bisa direvisi. Pihak-pihak yang memiliki masukan lebih lanjut terkait dengan statuta UI saat ini dapat mengajukan revisi atau perubahan kepada organ-organ resmi di dalam UI. Terkait dengan pembahasan revisi statuta, dia menjawab diplomatis. ”Bergantung kepada pihak UI-nya,” katanya singkat.  Selain Ari, Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Komaruddin Hidayat juga disorot karena menjadi komisaris independen Bank Syariah Indonesia (BSI). Padahal, statuta PTN BH di bawah Kementerian Agama (Kemenag) dalam PP 23/2019 menegaskan bahwa rektor dan wakil rektor dilarang rangkap jabatan.  Saat dimintai tanggapan, Komaruddin tidak banyak berkomentar. ”UIII masih tahap persiapan. Diharapkan mulai berjalan normal pada 2024. (Sekarang, Red) masih pembangunan,” ujar dia (6/7).  Mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menjelaskan, ketika dirinya menjabat komisaris independen BSI, kegiatan belajar-mengajar di kampus UIII belum dimulai. Dia menegaskan bahwa dirinya independen. Tidak ada afiliasi dengan partai politik (parpol) mana pun.  Lalu, ketika nanti pembelajaran UIII sudah berjalan, apakah Komaruddin memilih tetap menjadi komisaris di BSI atau sebagai rektor, dia juga tidak banyak berkomentar. ”Terserah pertimbangan wali amanah,” jawabnya singkat. Dia tidak mau berandai-andai.  Rangkap jabatan juga dilakukan Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Dwia Aries Tina Pulubuhu. Dia merangkap jabatan sebagai komisaris independen di PT Vale Indonesia Tbk. Statuta Unhas 52/2015 juga melarang rektor rangkap jabatan di badan usaha di dalam maupun di luar kampus.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/22/07/2021/ari-kuncoro-mundur-dari-wakil-komisaris-utama-bri/">Rektor UI Ari Kuncoro Mundur dari Wakil Komisaris Utama BRI</a>  Ungkapan kekecewaan juga disampaikan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Koordinator Media BEM SI Muhammad Rais menyatakan bahwa keputusan presiden mengubah aturan statuta itu seolah membenarkan julukan yang sebelumnya diberikan BEM UI, yakni king of lip service.  Betapa tidak, sebelumnya, Jokowi pernah menegaskan bahwa tidak boleh ada rangkap jabatan bagi para menteri dan pejabatnya. Bahkan, saat itu dia menyebut satu jabatan saja belum tentu berhasil, apalagi dua jabatan. ”Mungkin (ucapan tersebut) dianggap basi atau apa oleh presiden, tapi bagi kami janganlah pemerintah memberi contoh ketidakkonsistenan,” ungkapnya.  Hal itu pun menimbulkan tanda tanya besar bagi para mahasiswa. Terutama soal seberapa istimewa sosok rektor UI hingga presiden bersedia mengubah aturan demi menyelamatkannya.

Asal Ada Usulan, Statuta UI Bisa Dibahas untuk Direvisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/feb-ui-gandeng-alumni-untuk-ikut-kembangkan-riset-kampus_m_.jpg" alt="Dekan FEB UI Prof Ari Kuncoro. Ferry Sandi/ Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Dekan FEB UI Prof Ari Kuncoro. Ferry Sandi/ Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengubah Statuta Universitas Indonesia (UI). Sehingga Rektor UI Ari Kuncoro bisa rangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI).  Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (PD) Herzaky Mahendra Putra mengingatkan berbahayanya peraturan yang seenaknya saja diubah-ubah hanya demi selera penguasa.  "Bahaya dari langkah pemerintah ini. Kalau aturan bisa disesuaikan dengan selera penguasa, akan menjadi negeri apa kita?," ujar Herzaky kepada wartawan, Kamis (22/7).  Menurut Herzaky, kalau kampus seharusnya menjadi benteng terakhir terkait integritas dan kredibilitas. Tapi seakan UI malah seakan dirusak kredibilitasnya oleh aturan ini.  "Apakah ini disengaja? Agar masyarakat mencemooh Rektor UI dan institusi UI? Agar tiap peringatan moral, analisis kritis dari UI dan alumninya menjadi tumpul? Karena ternyata pemimpin tertinggi di kampusnya seakan maruk jabatan? Padahal, tiap komisaris dan direksi BUMN, seharusnya diseleksi ketat," katanya.  Herzaky juga mempertanyakan kenapa saat pandemi Covid-19 yang angkanya selalu mengalami penambahan. Namun pemerintah malah memprioritaskan mengubah Statuta UI. "Mengapa di saat kegelisahan rakyat memuncak terkait situasi pandemi terkini? Apakah memang perubahan statuta UI ini menjadi prioritas?," tanyanya.  Herzaky bertanya ke pemerintah apakah memang sengaja memantik kontroversi baru di tengah situasi sulit yang dihadapi rakyat ini, sehingga pemerintah dengan sengaja mengubah Statuta UI.  "Apakah pemerintah tak bisa berfokus, ke pandemi saja, sampai sibuk urus Statuta UI? Selamatkan nyawa rakyat, seperti yang selalu disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, itu yang harusnya menjadi prioritas," ungkapnya. (*)  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

PD Pertanyakan Urgensi Jokowi Ubah Statuta UI di Tengah Pandemi Covid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Jokwi-King-of-Lip-Service.jpg" alt="instagram BEM UI" width="100%">
<figcaption>instagram BEM UI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo mengubah Statuta Universitas Indonesia (UI) yang memperbolehkan Rektor UI Ari Kuncoro merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama BRI. Dengan statuta baru yang diteken presiden, Ari kini sudah sah diperbolehkan merangkap sebagai wakil komisaris BUMN.  Keputusan ini bukan hanya heboh di kalangan UI dan dunia pendidikan, tapi juga masyarakat luas. Berbagai spekulasi pun bermunculan ke permukaan.  Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan bahwa aturan baru ini diduga sengaja diteken oleh Jokowi untuk melindungi Ari Kuncoro. Pasalnya, Ari merupakan salah satu aktor penting dalam memuluskan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang tahun lalu juga memicu keributan publik.  Pendek kata, pembuatan statuta baru ini diduga merupakan bentuk utang budi Jokowi terhadap Ari Kuncoro.  "Jelas sekali arahnya ke sini (utang budi). Kami nggak heran. Ari Kuncoro aktor penting memuluskan agenda Omnibus. Dia kan anggota Satgas Omnibus untuk mengendalikan diskusi Omnibus di UI" ujar Asfinawati kepada wartawan, Rabu (21/7).  Asfinawati mengatakan, statuta baru yang diteken Jokowi untuk mensahkan Ari merangkap jabatan justru merupakan bumerang. Karena, Ari sudah lebih dulu terpilih dengan aturan lama. "Justru statuta baru menegaskan pelanggaran rangkap jabatan tersebut. Ari Kuncoro dipilih dengan PP lama. Jadi, PP baru ini malah menegaskan kesalahan dia," katanya.  Selain itu, Statuta UI yang baru menjadi bukti bahwa suara pemerintah menganggu independensi kampus. "Ini bukti suara pemerintah 35 persen mengganggu independensi kampus," kata Asfinawati.  Diketahui, Pemerintah resmi mengubah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68/2013 menjadi PP Nomor 75/2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI).  Adapun, PP Nomor 75/2021 tentang Statuta UI telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Juli 2021 dan diundangkan oleh Menkumham Yasonna H Laoly pada 2 Juli 2021.  Merujuk pada PP Nomor 75/2021 yang baru ini itu terdapat revisi soal rangkap jabatan bagi rektor, wakil rektor, sekretaris, dan kepala badan. Jika PP 68/2013 soal rangkap jabatan diatur dalam Pasal 35, kini dalam PP 75 Tahun 2021 soal rangkap jabatan diatur dalam Pasal 39.  Pada statuta UI versi lama yakni, PP 68/2013 pasal 35 hufuf c, berbunyi rektor dan wakil rektor UI dilarang merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta.  Sementara terbaru, dalam PP 75/2021 pasal 39 huruf c berbunyi, rektor, wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap sebagai direksi pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta.  Artinya dalam PP 75 /2021 Pasal 39 c hanya melarang rektor, wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan untuk menduduki jabatan direksi di sebuah perusahaan. Sehingga tidak lagi ada larangan menjabat sebagai komisaris.

Heboh Statuta UI, Jokowi Diduga Ada Utang Budi dengan Ari Kuncoro

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Statuta UI

Berita Terkini