<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/31/logo-IKN-otorita-IKN-1365266769.jpg" alt="Logo IKN" width="100%">
<figcaption>Logo IKN</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Plt Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni sempat mengutarakan keraguan investor terkait status tanah di IKN. Namun, pakar hukum tanah Universitas Gadjah Mada (UGM) Nurhasan Ismail menganalisis, masalah bukan pada status tanah. Melainkan panjangnya jangka waktu kepemilikan tanah yang diberikan pemerintah. Jangka waktu yang terlalu panjang itu potensial menimbulkan masalah hukum.</p> <p>Sesuai dengan UU 21/2023 tentang IKN, dalam pasal 16A ayat 1 dan 2 disebutkan, hak guna usaha (HGU) diberikan untuk jangka waktu 95 tahun serta bisa diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Lalu, hak guna bangunan (HGB) diberikan dengan jangka waktu 80 tahun dan bisa diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. UU IKN tidak mengatur bahwa investor bisa mendapatkan surat hak milik (SHM).</p> <p>Masalah hukum bisa timbul karena panjangnya waktu pengelolaan tanah yang diberikan. Nurhasan mengatakan, waktu 95 tahun sangat berpotensi untuk membuat pemberi hak pengelola tanah atau OIKN lupa memiliki tanah yang telah diberikan pengelolaannya ke investor. &rdquo;Jangan-jangan yang memberi sudah lupa. Yang juga menjadi persoalan, 95 tahun itu sudah ganti berapa presiden,&rdquo; urainya.</p> <p>Masalah hukum lainnya bisa timbul bila investor tidak benar-benar memanfaatkan tanah tersebut. Misalnya, dari 10 ribu hektare hanya digunakan 5 ribu hektare. Kondisi itu bisa diartikan menelantarkan tanah negara. &rdquo;Ini bisa menimbulkan kerugian negara,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Sebab, dengan tanah tidak dipergunakan secara maksimal, masyarakat dan negara tidak mendapatkan manfaat maksimal. Misalnya, investasi tidak maksimal, penyerapan tenaga kerja tidak penuh, dan sebagainya. &rdquo;Pajak tidak maksimal didapatkan juga. Intinya, produk menjadi tidak dimanfaatkan maksimal oleh semuanya,&rdquo; jelas dia.</p> <p>Dilansir dari Kaltim Post, Pemimpin Konsorsium Nusantara Sugianto Kusuma alias Aguan yang menjadi investor swasta pelopor di IKN berharap Plt kepala dan wakil kepala OIKN mampu mengambil keputusan dengan cepat. Dalam hal ini memberikan kepastian investasi kepada investor.</p> <p>&rdquo;Harapannya bisa mengambil cepat keputusannya. Dan yang sudah lewat jangan kita komentari,&rdquo; katanya kepada <em>Kaltim Post</em> seusai groundbreaking Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden di IKN, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), kemarin. <strong>(idr/lyn/wan/c9/fal)</strong></p>

Hak guna usaha diberikan untuk jangka waktu 95 tahun serta bisa diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Lalu, untuk HGB selama 80 tahun.

Tarik Investor ke IKN, Pemerintah Beri HGU Tanah 95 Tahun-HGB 80 Tahun, Dapat Diperpanjang

<div id="m#msg-f:1800818262593175313" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/21/basuki-34577334.jpg" alt="Menteri PUPR Basuki Hadimuljono" width="100%">
<figcaption>Menteri PUPR Basuki Hadimuljono</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN), mulai hari ini, Senin (3/6). Penunjukkan ini dilakukan usai Bambang Susantono mengundurkan diri dari jabatannya yang diemban sejak tahun 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014719845/benarkah-doa-orang-orang-dengan-weton-tertentu-lebih-mustajab-begini-penjelasan-tentang-doa-yang-dikabulkan-dalam-islam">Benarkah Doa Orang-Orang dengan Weton Tertentu Lebih Mustajab? Begini Penjelasan tentang Doa yang Dikabulkan dalam Islam </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Basuki menyampaikan, dirinya akan bertugas hingga Kepala dan Wakil Kepala OIKN definitif dipilih sesuai dengan perundangan. Sembari menunggu itu, ia menyampaikan akan mempercepat pembangunan IKN, salah satunya dengan segera memutus status tanah di IKN sebagai bentuk kejelasan bagi investor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kami akan segera memutuskan status tanah di IKN ini apakah dijual, disewa ataukah KPBU. Kami ingin mempercepat itu. Sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya," kata Basuki dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga menyebutkan, ada dua permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program OIKN. Dua hal itu, terdiri dari permasalahan tanah dan investasi. Oleh sebab itu, percepatan pemutusan status tanah di IKN diharapkan bisa semakin memperjelas status hukum bagi investor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena status tanahnya akan lebih jelas mereka juga akan semakin jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Itulah fokus utama di dalam kami mengemban sebagai Plt Kepala dan Wakil Kepala OIKN ini," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, mengumumkan Bambang Susantono mundur dari jabatan sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang telah dijabatnya sejak Maret 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya Bambang Susantono, Pratikno menyebut pengunduran diri juga dilakukan oleh Wakil Kepala OIKN Doni Rahayu. Adapun terkait surat pengunduran diri keduanya, diakui Pratikno telah diterima oleh Presiden Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas pengunduran diri Kepala dan Wakil Kepala OIKN, Presiden Jokowi telah memanggil Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni terkait dengan kepemimpinan di Otorita IKN. Keduanya ditunjuk Jokowi sebagai Plt Kepala OIKN dan Wakil Kepala OIKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Pada hari ini telah terbit, Keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otoritas IKN disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau," jelas Pratikno.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/014719793/tak-hanya-mobil-sepeda-motor-juga-butuh-dipasang-perangkat-gps-tracker-supaya-aman">Tak Hanya Mobil, Sepeda Motor juga Butuh Dipasang Perangkat GPS Tracker supaya Aman</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN," imbuhnya. (*)</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Plt Kepala OIKN

Menteri PUPR Ditunjuk Jadi Plt Otorita IKN, Sebut akan Perjelas Status Tanah untuk Investor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-27-at-17.23.50.jpeg" alt="Sejumlah warga Kelurahan Gilimanuk menggelar doa bersama di Gelung Kori di Jalan Utama Denpasar - Gilimanuk, Jembrana, Senin (27/2). Gembong Ismadi/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah warga Kelurahan Gilimanuk menggelar doa bersama di Gelung Kori di Jalan Utama Denpasar - Gilimanuk, Jembrana, Senin (27/2). Gembong Ismadi/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Masyarakat Kelurahan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, berharap Presiden Joko Widodo membantu status tanah yang mereka tempati menjadi hak milik.<br /> <br /> Harapan itu diungkapkan mereka saat menggelar doa bersama yang diikuti ribuan masyarakat Kelurahan Gilimanuk yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Tanah Gilimanuk.<br /> <br /> ”Kami sudah turun temurun tinggal di sini, tapi status tanahnya masih belum menjadi milik kami. Kami berharap Bapak Presiden Jokowi bisa membantu kami,” kata Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Tanah Gilimanuk I Gede Bangun Nusantara seperti dilansir dari <em>Antara</em>.<br /> <br /> Dia mengatakan, permukiman di Gilimanuk mulai ramai sejak 1950 hingga berkembang menjadi satu kelurahan. Saat ini, kelurahan yang masuk Kecamatan Melaya itu dihuni 1.700 keluarga dengan jumlah penduduk sepuluh ribu orang lebih.<br /> <br /> ”Dengan status tanah sekarang, kami khawatir dan resah sewaktu-waktu akan digusur,” ujar I Gede Bangun Nusantara.<br /> <br /> Untuk status tanah, dia mengatakan, dulu warga mendapatkan hak guna bangunan (HGB) selama 20 tahun. Namun, sejak lima tahun lalu, mereka tidak bisa lagi memperpanjang HGB.<br /> <br /> ”Oleh Pemkab Jembrana selalu pemegang hak pengelolaan lahan (HPL), katanya HGB diubah menjadi hak sewa yang berlaku selama lima tahun. Jadi status kami di tanah ini bukannya bertambah aman, tapi malah mundur dari HGB menjadi hak sewa,” tutur I Gede Bangun Nusantara.<br /> <br /> Dia juga menegaskan, bersama dengan tim dari Pemkab Jembrana dan DPRD setempat, sudah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ATR/BPN. Hasilnya warga Gilimanuk sangat mungkin mendapatkan sertifikat hak milik untuk tanah yang mereka tempati.<br /> <br /> ”Karena itu kami menggelar doa bersama ini, agar Tuhan membantu mempercepat proses pengalihan tanah di Gilimanuk menjadi hak milik masyarakat. Selain tentu saja, kami terus berjuang di jalur pemerintahan,” papar I Gede Bangun Nusantara.<br /> <br /> Dia dan warga Gilimanuk menyatakan, ingin diperlakukan sama dengan warga di Desa Sumberklampok, Kabupaten Buleleng yang mendapatkan sertifikat hak milik untuk tanah negara yang mereka tempati.<br /> <br /> Meskipun sudah terbentuk menjadi satu kelurahan dengan permukiman permanen, status tanah di seluruh Gilimanuk masih merupakan tanah negara.<br /> <br /> Kegiatan doa bersama oleh warga Gilimanuk ini mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Warga berjalan kaki dari anjungan <em>betutu</em> Gilimanuk menuju patung <em>gelung kori</em> yang berjarak sekitar 500 meter. Tepat di bawah <em>gelung kori</em> yang juga jalan utama Denpasar-Gilimanuk doa bersama dilakukan bergantian antara Umat Hindu dan Islam.

Warga Gilimanuk Minta Presiden Jokowi Bantu Status Tanah Mereka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/APLIKASI-PERANAHAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com- </strong>Warga yang ingin mengetahui status maupun kebenaran data di dalam sertifikat tanah yang dimiliki tidak perlu lagi datang ke kantor pertanahan (kantah). Untuk melihat data-data tersebut, pemilik aset tinggal mengakses aplikasi informasi pertanahan (Intan).<br /> <br /> Kepala Kantah Surabaya I Kartono Agustiyanto menyatakan, aplikasi berbasis website tersebut dirilis sejak akhir Mei. Hingga saat ini, aplikasi tersebut masih dilakukan sosialisasi dan pembenahan fitur. ’’Itu lebih mudah karena tinggal diakses secara online dan tidak perlu datang ke kantor,’’ ujarnya kemarin.<br /> <br /> Di dalam aplikasi tersebut, pemohon tidak hanya bisa mengecek kebenaran data sertifikat tanah. Pemilik tanah yang baru mendaftarkan asetnya untuk disertifikasi juga bisa melakukan pengecekan surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) secara online. Termasuk mengecek zona nilai tanah (ZNT).<br /> <br /> Kartono mengakui, aplikasi tersebut memang tidak sepenuhnya dijalankan secara online. Pengecekan kebenaran sertifikat maupun dokumen lain tetap harus dilakukan petugas. Sebab, antara data di dalam sertifikat dan aset di lapangan tetap harus dicocokkan secara manual.<br /> <br /> Karena itu, ada petugas tambahan yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Begitu dokumen masuk di dalam aplikasi, petugas mengecek secara manual. ’’Memang proses pengecekannya semimanual dan online. Yang penting, pengguna aplikasi tetap mengaksesnya secara online dan tidak perlu ke kantor,” terangnya.<br /> <br /> Total ada 10 petugas yang melakukan pengecekan. Karena itu, Kartono memastikan proses pengecekan tidak membutuhkan waktu lama. Maksimal satu hari kerja sudah selesai. ’’Sepanjang tidak ada masalah, satu hari bisa selesai,’’ jelasnya.

Ingin Cek Status Tanah? Tinggal Akses Aplikasi Intan

status tanah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#status tanah

Berita Terkini

Tarik Investor ke IKN, Pemerintah Beri HGU Tanah 95 Tahun-HGB 80 Tahun, Dapat Diperpanjang

Menteri PUPR Ditunjuk Jadi Plt Otorita IKN, Sebut akan Perjelas Status Tanah untuk Investor

Warga Gilimanuk Minta Presiden Jokowi Bantu Status Tanah Mereka

Ingin Cek Status Tanah? Tinggal Akses Aplikasi Intan

Download Aplikasi JawaPos.com