<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/RUANG-TERBUKA-HIJAU-UNTUK-PUBLIC-FEDRIK-TARIGAN-3.jpg" alt="Ilustrasi: Masyarakat melakukan aktivitas di luar rumah Kawasan Hutan Kota, GBK, Jakarta masih mengenakan masker. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Masyarakat melakukan aktivitas di luar rumah Kawasan Hutan Kota, GBK, Jakarta masih mengenakan masker. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) belum mencabut status pandemi Covid-19. Tantangan yang ada sepanjang tahun 2022 ini adalah masih munculnya subvarian baru dari varian Omicron. Apalagi ada kekhawatiran kasus Covid-19 akan melonjak selama liburan Natal dan Tahun Baru. Jika memang seperti itu, lalu kapan pandemi Covid-19 berakhir?  Angka kematian saat ini bisa ditekan karena mayoritas populasi dunia sudah diberi vaksin. Meskipun untuk dosis ketiga masih menjadi tantangan.  Laporan Our World in Data, lebih dari 5,47 miliar orang di seluruh dunia telah menerima vaksin Covid-19, setara dengan sekitar 71,2 persen populasi dunia. Akan tetapi tahun ini diharapkan menjadi tahun terakhir mendefinisikan virus sebagai pandemi.  Setelah hampir tiga tahun dunia dibuat stres karena kasus sakit, meninggal, dan lockdown, Pakar dari Today Medical dr Nick Coastworth mengatakan dia 100 persen yakin bahwa definisi Covid-19 sebagai pandemi akan berakhir tahun ini. Ia yakin status pandemi akan dicabut.  "Pandemi bukanlah penyakit itu sendiri, pandemi adalah penyakit yang menyebar melalui populasi yang tidak kebal," kata dr Coatsworth seperti dilansir dari 9 Now, Rabu (14/12).  Dia mengatakan dengan sebagian besar penduduk divaksinasi dosis penuh sekarang dan dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan selama enam bulan terakhir, masyarakat bangkit dari keparahan pandemi. Situasi sekarang jauh berbeda dibanding tahun sebelumnya.  "Saya tidak berpikir Natal kali ini akan dibayangi Covid," jelasnya.  "Tentu saja, masih ada yang berisiko tetapi kami tahu apa yang harus dilakukan, kami tahu kami bisa mendapatkan anti-virus dan kami tahu kami bisa memberi mereka perawatan medis yang baik," tegasnya. (*)

Sambut Tahun 2023, Kapan Status Pandemi Covid-19 Berakhir?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/20220212_013533.jpg" alt="Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman. Dok pribadi" width="100%">
<figcaption>Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman. Dok pribadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mulai menggulirkan wacana perubahan status pandemi Covid-19 menjadi endemi. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) menyatakan, endemi terjadi ketika agen dan inang hadir dalam jumlah yang memadai, dan agen dapat secara efektif disampaikan dari sumber ke inang yang rentan. Artinya, endemi adalah penyakit yang muncul dan menjadi karakteristik di wilayah tertentu. Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menjelaskan, pandemi adalah status yang penetapannya dan dicabutnya itu sesuai keputusan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Berdasarkan konvensi internasional, International Health Regulation yang sudah direvisi tahun 2005 di mana Indonesia juga sudah meratifikasinya, bahwa status pandemi mengikat dari WHO. Dan indikatornya tergantung dari surveilans sepertiga negara di dunia. Dicky menyebutkan, berbagai indikator pandemi selesai di antaranya, cakupan imunisasi secara global seharusnya sudah diimunisasi 2 dosis sebanyak 70 persen populasi. Walaupun trennya sudah jelas Indonesia diperkirakan akan mencapai cakupan vaksinasi sebesar itu di akhir tahun 2022. “Namun tentunya ada beberapa upaya di mana sebagian negara belum pada indikator memadai. Kita bicara pandemi adalah bicara dunia. Terserah kita mau sebut endemi kah, atau pandemi selesai, yang pasti dunia masih berstatus pandemi. Ini jangan sampai jadi ‘politikdemi’ atau ‘politicdemic’. Karena ingin kasus turun, lalu ada pelonggaran akhirnya ubah status,” tukas Dicky. “Saat ini dunia ini statusnya pandemi, tak berlaku jika kita tetapkan endemi. Dunia masih pandemi, terserah tiap negara. Penyakit itu kan bukan atas dasar klaim-klaiman, itu namanya politicdemi. Kalau angka masih memperlihatkan status masih pandemi, ya WHO tak mencabut status. Kalau belum dicabut, mau bilang apapun statusnya ya tetap saja berlaku, kewajiban lapor status pandemi,” kata Dicyk. “Kecuali Indonesia keluar dari WHO, tapi kan kita sudah ratifikasi. Tak ada negara secara khusus mengatakan ini penyakit sebagai endemi, tak seperti itu. Kalau penyakit lain dinyatakan sebagai epidemi, atau endemi, tak pernah seperti itu. Ya itu secara de facto saja. Saat ini de jure dan de factonya adalah pandemi,” paparnya. Menurut Dicky, dalam sejarah penyakit menular, tak pernah ada suatu wilayah menyatakan sebagai status endemi. Justru yang ada adalah status menjadi pandemi, seperti SARS, ebola, influenza, rabies. “Dan sekali lagi jangan sampai ini jadi suatu gerakan seperti saat herd immunity, bukan alasan pembenaran terjadi pelonggaran, kita masih kritis dan masih bahaya,” tambahnya. Dicky juga menegaskan saat ini belum menjadi akhir pandemi. Akhir pandemi itu dilihat secara global, bukan hanya tren Indonesia. “Perlu percepat cakupan vaksinasi. Booster 3 dosis juga harus di atas 50 persen,” katanya.  <h3 dir="ltr">Kemenkes Ungkap Wacana Endemi</h3> Kementerian Kesehatan sudah melontarkan wacana Indonesia menuju status endemi. Hal itu terlihat dari tren kasus yang terus menurun selama gelombang Omicron saat ini. Angka kesembuhan juga terus meningkat dan cakupan vaksinasi terus naik. “Kemenkes terus berupaya menekan risiko terburuk akibat infeksi Covid-19, sehingga salah satu jalan agar terbebas dari pandemi dan menuju endemi adalah lewat percepatan vaksinasi. Memberikan vaksinasi lengkap hingga booster akan memberikan pertahanan lebih tinggi, terutama bagi lansia, pasien dengan komorbid, dan anak-anak terhadap risiko bergejala berat hingga kematian akibat COVID-19,” kata Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi beberapa hari lalu.

Ingin Cabut Status Pandemi, Epidemiolog: Jangan jadi ‘Politikdemi’

Status Pandemi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Status Pandemi

Berita Terkini

Sambut Tahun 2023, Kapan Status Pandemi Covid-19 Berakhir?

Ingin Cabut Status Pandemi, Epidemiolog: Jangan jadi ‘Politikdemi’

Download Aplikasi JawaPos.com