<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/22/kezia-syifa-32625186.jpg" alt="Seorang wanita bernama Kezia Syifa menjadi perbincangan hangat masyarakat usai memutuskan jadi tentara AS. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Seorang wanita bernama Kezia Syifa menjadi perbincangan hangat masyarakat usai memutuskan jadi tentara AS. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Status kewarganegaraan warga negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan militer negara lain tidak serta-merta gugur secara otomatis. Pemerintah menegaskan, setiap dugaan pelanggaran harus melalui mekanisme hukum dan administrasi yang jelas sebelum status kewarganegaraan seseorang dapat dicabut. Penegasan tersebut disampaikan menyusul mencuatnya pemberitaan mengenai Kezia Syifa yang disebut bergabung dengan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, serta sejumlah nama lain yang dikabarkan masuk dinas militer Federasi Rusia. Isu ini memicu pertanyaan publik terkait apakah mereka langsung kehilangan status sebagai WNI. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pemerintah akan bergerak aktif menelusuri kebenaran informasi tersebut. Koordinasi lintas kementerian segera dilakukan, melibatkan Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Luar Negeri, serta Kedutaan Besar RI di Washington dan Moskow. Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan status kewarganegaraan pihak-pihak yang diberitakan, sekaligus memverifikasi apakah benar terdapat WNI yang memasuki dinas militer negara asing. Menko Yusril menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memang mengatur potensi kehilangan kewarganegaraan bagi WNI yang masuk dinas tentara asing tanpa izin Presiden. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku otomatis. &ldquo;Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memang menyebutkan bahwa WNI kehilangan kewarganegaraannya apabila masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin Presiden. Namun kehilangan itu tidak bersifat otomatis,&rdquo; ujar Menko Yusril di Jakarta, Senin (26/1). Dia menegaskan, norma dalam undang-undang tersebut harus ditindaklanjuti melalui prosedur administratif yang formal sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 UU 12/2006, serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 dan PP Nomor 21 Tahun 2022. &ldquo;Hukum itu adalah norma yang mengatur, bukan keputusan konkret terkait dengan nasib seseorang. Sebagai contoh, tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP dengan ancaman pidana tertentu, tetapi seseorang yang kedapatan mencuri tidak otomatis dijatuhi hukuman sesuai bunyi KUHP. Untuk menghukumnya, norma undang-undang harus dituangkan dalam putusan pengadilan ke dalam kasus yang konkret, " jelas dia.&nbsp; "Demikian pula dalam hal kehilangan kewarganegaraan, walaupun dikatakan undang-undang bahwa seorang WNI kehilangan status WNI-nya jika menjadi anggota militer negara lain, norma undang-undang itu harus dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Hukum yang menyatakan mencabut status WNI yang menjadi anggota militer negara asing tersebut," tegas Yusril. Dia menambahkan, seluruh status kewarganegaraan, baik penetapan sebagai WNI sejak lahir maupun naturalisasi warga negara asing, selalu dituangkan melalui keputusan resmi Menteri Hukum. "Bayi yang lahir dari orang tua WNI menjadi WNI yang dicantumkan dalam akta kelahirannya. Orang asing yang jadi WNI dituangkan dalam Keputusan Menteri Hukum. Karena itu, jika WNI dinyatakan hilang kewarganegaraan RI-nya, maka keputusan kehilangan status WNI itu juga harus dituangkan dalam Keputusan Menteri Hukum," tegas Yusril. Menurutnya, keputusan pencabutan kewarganegaraan baru memiliki kekuatan hukum setelah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2022, proses tersebut diawali oleh permohonan dari yang bersangkutan atau laporan pihak lain yang kemudian diverifikasi oleh Menteri Hukum. &ldquo;Apabila dari hasil penelitian terbukti bahwa seorang WNI benar masuk dinas militer asing tanpa izin Presiden, Menteri Hukum akan menerbitkan Keputusan Menteri tentang kehilangan kewarganegaraan, dan keputusan tersebut wajib diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sejak saat itulah akibat hukumnya berlaku,&rdquo; jelasnya. Dengan demikian, selama belum ada Keputusan Menteri dan belum diumumkan secara resmi, pemerintah menegaskan, yang bersangkutan masih berstatus sebagai Warga Negara Indonesia. Terkait Kezia Syifa dan sejumlah nama lain yang dikaitkan dengan militer Federasi Rusia, Menko Yusril menegaskan pemerintah tidak akan berspekulasi, namun juga tidak tinggal diam. &ldquo;Pemerintah, sesuai amanat undang-undang berkewajiban untuk bersikap proaktif menelusuri dan memverifikasi status kewarganegaraan yang bersangkutan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua harus ditempatkan dalam kerangka hukum, bukan asumsi atau kesimpulan publik,&rdquo; jelas dia.&nbsp; Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menekankan, terdapat aturan tegas yang mengikat setiap WNI. "Prinsipnya, setiap WNI tidak boleh bergabung dengan kesatuan tentara asing kecuali atas izin Presiden," kata Supratman. Kendati demikian, Supratman menyampaikan, pemerintah tidak serta-merta mengambil kesimpulan atas informasi yang beredar. Dia menegaskan perlunya proses verifikasi untuk memastikan kebenaran status Kezia, termasuk detail keterlibatannya dalam militer Amerika Serikat. Menurutnya, langkah klarifikasi tersebut penting sebelum pemerintah mengambil keputusan hukum lebih lanjut. Supratman juga menegaskan, pencabutan status kewarganegaraan dapat dilakukan apabila terbukti yang bersangkutan masuk dinas militer asing tanpa memperoleh izin dari Presiden. Pemerintah memastikan akan menelusuri informasi tersebut sesuai prosedur yang berlaku, sembari menegaskan kembali komitmen untuk menegakkan aturan kewarganegaraan secara adil dan berbasis fakta. Berbeda dengan Syifa, dua WNI lainnya, yaitu mantan marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara, dan eks Brimob bernama Muhammad Rio yang diduga telah bergabung dengan tentara bayaran Rusia dipastikan secara otomatis telah kehilangan kewarganegaraan karena menjadi tentara bayaran di negara lain. Hal itu dipastikan Supratman pada 2025 silam. "Tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan Satria Arta Kumbara menjadi WNI, tapi yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraan secara otomatis jika terbukti menjadi tentara asing karena sudah melanggar UU Kewarganegaraan RI,&rdquo; sebut dia.&nbsp; Profil Nama: Kezia Syifa Umur: 20 Tahun Bergabung dengan Army National Guard Amerika Serikat sejak 2025 WNI lainnya yang menjadi tentara asing: Satria Arta Kumbara mantan anggota Marinir&nbsp; Muhammad Rio mantan anggota Brimob Sanksi: Diberhentikan tidak hormat dan otomatis tidak lagi menjadi WNI

Pemerintah menegaskan status kewarganegaraan WNI yang bergabung dengan militer asing tidak otomatis hilang tanpa proses hukum.

Ramai WNI Masuk Tentara Asing, Pemerintah Tegaskan Status Kewarganegaraan Tak Langsung Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Anak-anak-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Sejumlah anak-anak saat bermain di RPTRA rusun Benhil, Jakarta, Rabu (13/9/2022). Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) pada 2021 menunjukkan, prevalensi kekerasan terhadap anak menurun dibandingkan pada tahun 2018. Pada 2021, se" width="100%">
<figcaption>Sejumlah anak-anak saat bermain di RPTRA rusun Benhil, Jakarta, Rabu (13/9/2022). Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) pada 2021 menunjukkan, prevalensi kekerasan terhadap anak menurun dibandingkan pada tahun 2018. Pada 2021, se</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ribuan anak hasil perkawinan campuran belum memiliki status kewarganegaraan. Pasalnya belum dilaporkan oleh orang tuanya untuk dicatat di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).  Berdasar data Ditjen AHU ada 3.793 anak yang tidak tercatat atau terlambat memilih kewarganegaraan, dan 507 anak yang tidak mendaftar sebagai anak berkewarganegaraan ganda.  Kini anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran itu diberikan kemudahan untuk mencatatkan menentukan kewarganegaraannya.  Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) <a href="https://www.jawapos.com/tag/kemenkumham-sumsel/">Kemenkumham Sumsel</a> Ilham Djaya mengatakan, seluruh jajaran Kemenkumham di wilayah diperintahkan untuk mendata ulang anak-anak hasil perkawinan campuran, terutama anak yang lahir di negara yang menganut Ius Soli (kewarganegaraan anak akan diberikan jika anak tersebut lahir di negara yang menganut asas ius soli).  "Ini bentuk kehadiran negara dengan memberikan kesempatan kembali kepada masyarakat untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui mekanisme permohonan pewarganegaraan kepada Presiden," ujar Ilham Djaya di Jakarta kepada JawaPos.com, Jumat (20/1).  Penegasan ini setelah Ilham Djaya berkoordinasi langsung dengan Direktur Tata Negara Kemenkumham Baroto pada Kamis (19/1). Dalam koordinasi itu menyatakan bahwa PP No 21 Tahun 2022 memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan status kewarganegaraannya.  Adapun PP No 21 Tahun 2022 yaitu tentang tata cara memperoleh kehilangan pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan RI.  "Anak-anak yang memiliki potensi, talenta, dan keahlian pada bidang tertentu, merupakan aset bangsa. Mereka sumber daya yang unggul dan kompetitif dalam mewujudkan kemajuan bangsa Indonesia," ungkap Ilham.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-20-at-09.53.22-750x500.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan Ilham Djaya. (Kanwil Kemenkumham Sumsel untuk JawaPos.com)  Dia berharap permasalahan anak-anak hasil perkawinan campuran dan anak kehilangan kewarganegaraan RI akan dapat terselesaikan. "Kita berharap hasil koordinasi ini akan menjadi jalan keluar bagi permasalahan status kewarganegaraan yang menjadi kendala bagi jajaran Kanwil Kemenkumham Sumsel," harapnya.  Sebelumnya, Direktur Tata Negara Baroto mengatakan, negara memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi anak-anak hasil perkawinan campuran dan anak-anak yang lahir di negara Ius Soli (kewarganegaraan anak akan diberikan jika anak tersebut lahir di negara yang menganut asas ius soli). Kepastian itu dituangkan dalam PP No 21 Tahun 2022.  Baroto menjelaskan, dengan berlakunya PP No 21 Tahun 2022, anak-anak yang tidak tercatat atau terlambat memilih kewarganegaraan dan anak yang tidak mendaftar sebagai anak berkewarganegaraan ganda akan diberikan kesempatan kembali untuk dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia. Upaya itu didapat melalui mekanisme permohonan pewarganegaraan kepada Presiden yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu selambatnya 2 (dua) tahun sejak PP ini diundangkan.  "Kami mendorong jajaran di kanwil melakukan pendataan dan pencarian anak-anak hasil perkawinan campuran. Di antaranya melalui koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (disdukcapil) maupun imigrasi di wilayah setempat," ujar Baroto.

Ribuan Anak Hasil Perkawinan Campuran Belum Punya Kewarganegaraan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/sedihnya-sang-paskibraka-ketika-keinginannya-jadi-wni-ditolak-mk_m_154321.jpeg" alt="Gloria bersama sang ibu Hartini Natapradja Hamel" width="100%">
<figcaption>Gloria bersama sang ibu Hartini Natapradja Hamel</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi terkait status kewarganegaraan, yang diajukan &lrm;oleh ibunda mantan Paskibraka Gloria Natapradja Hamel, yakni Ira Hartini Natapradja. Saat dikonfirmasi, Gloria mengaku kecewa dengan putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat tersebut. Karena menurut dia saat ini banyak anak-anak yang hasil perkawinan campuran kesulitan memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Padahal gugatan yang diajukan oleh sang ibunda, agar anak dari hasil perkawinan campuran bisa mendapatkan status menjadi warga negara Indonesia (WNI). "Karena aku ingin banget setidaknya buat pemerintah memikirkan anak-anak lain, karena aku tahu rasanya enggak diakui oleh negara sendiri (Indonesia)," ujar Gloria saat ditemui di Gedung MK, Jakarta, Kamis (31/8). Sementara&lrm; sang ibu, Ira Hartini Natapradja mengatakan setelah uji materi yang diajukannya ditolak oleh MK. Maka ia akan menggunakan cara naturalisasi supaya Gloria mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia (WNI). "Masih ada jalan lain itu lewat naturaliasi," kata Ira. Kendati demikian, dia meyakini Gloria akan mudah mendapatkan naturalisasi tersebut lantaran punya prestasi, apalagi sudah dijanjikan oleh pemerintah. Namun yang ia takutkan anak hasil perkawinan campuran lainnya yang tidak memiliki prestasi, akan kesulitan mendapatkan status WNI lewat jalur naturalisasi. Oleh sebab itu harusnya majelis hakim MK mempertimbangkan uji materi yang diajukannya tersebut. "&lrm;Ini yang membuat saya sedih sebenarnya. Tapi itu sudah yang terbaik, dan hargai keputusan MK ini, walaupun tidak menyenangkan dan kecewa," pungkasnya. &lrm;Sebelumnya, MK menolak uji materi terkait aturan status kewarganegaraan, yang diajukan oleh Ira Hartini Nataprdja Hamel. Ira Harini adalah ibunda Gloria Natapradja Hamel, yang diketahui seorang Paskibraka &lrm;pada upacara penurunan benera merah putih di Istana Kepresidenanan, pada 17 Agustus 2016 lalu. "Mengadili memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Arief Hidayat saat putusan sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (31/8). Gloria yang mengugat &lrm;Pasal 41 UU 12/2006, mengenai syarat bagi anak yang lahir dengan orang tua berbeda kewarganegaan, dinilai Hakim adalah kesalahan Gloria sendiri. Menurut Arief, Gloria lalai tentang pasal yang diketahui &lrm;setelah UU tersebut diketok palu pada tahun 2006. Harusnya Gloria mendaftarkan untuk menjadi WNI pada 2010. Namun Gloria tidak mengetahuinya. Sehingga dia menggugat dengan melakukan uji materi pada pasal tersebut.&lrm; &lrm;Sekadar informasi, di tahun 15 Agustus 201/6 lalu Gloria Natapradja Hamel sempat dikeluarkan dari barisan Paskibraka lantaran dia memiliki dua kewarganegaraan. Gloria tidak diikutsertakan dalam upacara pengukuhan oleh Presiden Jokowi sehingga hanya tersisa 67 anggota Paskibraka yang tahun itu dikukuhkan. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi kala itu mengatakan tidak ada pengganti untuk Gloria dalam konfigurasi Paskibraka tahun itu. Dia memiliki dua kewarganegaraan lantaran ayahnya adalah warga negara Perancis, sementara ibunya adalah WNI. Orang tua Gloria seharusnya paling lambat 2010 harus sudah mendaftarkan kewarganegaraannya. Akan tetapi, tenggat waktu itu dilewati. Otomatis, Gloria kehilangan kesempatan memperoleh dwi kewarganegaran sesuai aturan lama, karena yang bersangkutan tidak kunjung mendaftarkan diri ke pemerintah Indonesia soal dwi kewarganegaraannya empat tahun sebelum dia 18 tahun. Gloria sendiri bersekolah di SMA Islam Dian Didaktika Cinere, Depok. Dia lahir di Jakarta 1 Januari 2000 dari pasangan Didier Hamel dan Ira Natapradja.

Sedihnya Sang Paskibraka Ketika Keinginannya jadi WNI Ditolak MK